Optimalkan Layanan Publik, Pemprov NTB Siapkan Renaksi

Renaksi di NTB bertujuan optimalkan pelayanan publik, khususnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan memanfaatkan SP4N Lapor secara optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB telah menggelar rapat penyusunan rencana aksi (Renaksi) terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor UPTD Pusat Layanan Digital Kominfotik NTB, Jum;at (01/03/24), yang dipimpin langsung oleh Kepala UPTD Layanan Digital, Ari Wahyuddin, S.STP.,M.M.

Kepala UPTD Diskominfotik NTB menyatakan penyusunan Renaksi di tingkat daerah NTB untuk optimalkan pelayanan publik

Rapat ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah dan tahapan untuk optimalkan aplikasi SP4N Lapor guna mencapai layanan optimal.

Dalam keterangan resmi, Kepala UPTD menjelaskan bahwa penyusunan Renaksi memiliki tujuan sebagai panduan dalam menyelenggarakan langkah-langkah dan tahapan optimalisasi penggunaan SP4N Lapor, demi mencapai layanan optimal strategis nasional.

“Penyusunan Renaksi ini merupakan acuan untuk melaksanakan langkah-langkah dan tahap optimalisasi SP4N Lapor guna mencapai layanan optimal strategis nasional,” tuturnya.

Kepala UPTD juga menyatakan bahwa penyusunan Renaksi di tingkat daerah NTB bertujuan optimalkan pelayanan publik. Khususnya dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan memanfaatkan SP4N Lapor secara optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Sasaran strategis nasional dalam Road Map pengelolaan pengaduan pelayanan publik, sekitar 90 persen, menjadi target yang hendak dicapai.

Kepala UPTD berharap dengan penyusunan Renaksi ini, Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah selanjutnya dengan menyusun dan menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Pengelolaan Pengaduan. Sesuai hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 dan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2015, aplikasi SP4N Lapor telah ditetapkan sebagai sarana pengaduan publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait di jajaran Pemprov NTB, termasuk DLHK NTB, Dinas Kesehatan NTB, Dinas Sosial NTB, Inspektorat NTB, Disnakertrans NTB, serta Biro Hukum Setda NTB.

Seluruh jajaran Pemprov NTB menegaskan komitmen bersama untuk optimalkan kualitas pelayanan publik di Provinsi NTB melalui langkah-langkah konkret seperti penyusunan Renaksi. ssn/dyd

Hasil Pleno se Pulau Sumbawa, Johan Rosihan Lolos ke Senayan

Johan Rosihan dari Partai Keadilan Sejahtera Diklaim salah satu dari tiga caleg yang lolos ke Senayan berdasarkan hasil pleno seluruh Kecamatan se Pulau Sumbawa

KSB.LombokJournal.com – Amrullah, M.M.Innov, Ketua Tim Pemenangan Johan Rosihan Pulau Sumbawa, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Bawaslu dan KPU di seluruh tingkatan dalam proses pemilihan.

Proses penghitungan suara di berbagai tingkat telah berhasil difinalisasi dengan baik oleh kedua lembaga tersebut. Amrullah juga mengumumkan hasil pleno terbaru di 63 Kecamatan se-Pulau Sumbawa.

Dalam keterangannya, Amrullah menyatakan bahwa hasil pleno tersebut sejalan dengan informasi yang sebelumnya disampaikan oleh timnya melalui konferensi pers di Sumbawa.

Tiga partai, yakni PKB (Mahdalena), NasDem (Mori Hanafi), dan PKS (Johan Rosihan), dipastikan meraih tiga kursi DPR dari Pulau Sumbawa.

Jelasnya, Johan Rosihan kembali memastikan diri lolos ke Senayan Rangking III untuk melanjutkan dedikasinya kepada masyarakat Pulau Sumbawa.

Penegasan ini berdasarkan berita acara DA hasil pleno 63 kecamatan se-Pulau Sumbawa, sehingga klaim kemenangan tidak lagi diperlukan.

“Kita tidak perlu saling klaim, terutama dengan menampilkan hasil sirekap KPU yang belum mencapai 100 persen. Semuanya akan kembali berdasarkan pleno yang telah selesai,” tegas Amrullah pada Jum’at (01/03/24).

Menurutnya, semua partai politik memiliki data yang sama, dan klaim kemenangan yang tidak berdasarkan hasil pleno kecamatan menjadi hal yang aneh. Amrullah mengajak semua elemen masyarakat untuk bergandengan tangan dan menyatukan langkah setelah berakhirnya pemilu.

“Demi membangun Pulau Sumbawa yang lebih baik, mari kita rapatkan barisan, bahu-membahu, karena demokrasi sejatinya adalah wadah pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya. ***

Medsos Harus Dioptimalkan untuk Tingkatkan Interaksi

Di Desa Loyok, Kabupaten Lombok Timur, melalui Program Jum’at Salam Diskominfotik NTB memperkenalkan strategi memanfaatkan medsos secara efektif.

LOTIM.LombokJournal.com ~ Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Nusa Tenggara Barat (Diskominfotik NTB) memperkenalkan strategi optimalisasi penggunaan media sosial (medsos) di Desa Loyok, Kabupaten Lombok Timur, melalui Program Jum’at Salam seri ke-13.

Diskominfotik NTB memperkenalkan strategi optimalisasi penggunaan media sosial (medsos)

Dalam kegiatan ini, anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemuda, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah setempat mendapatkan wawasan tentang pentingnya memanfaatkan medsos secara efektif.

Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Pemerintah Digital, Lalu Herdianto Tri Wisnu H, M.M, mewakili Diskominfotik NTB, menyampaikan berbagai tips dan trik untuk mengoptimalkan penggunaan medsos.

Dari strategi konten menarik hingga analisis kinerja yang tepat, Tri Wisnu memberikan panduan komprehensif. Poin utamanya adalah bagaimana memanfaatkan fitur-fitur baru dalam platform medsos guna meningkatkan visibilitas dan interaksi.

“Era digital tidak dapat dihindari, terutama di desa. oleh karena itu, kita harus memanfaatkannya sehingga industri kreatif di desa dapat tumbuh,” ungkapnya di Aula Kantor Desa Loyok, pada Kamis (01/03/24).

Peserta program merespon dengan antusias terhadap materi yang disampaikan oleh tim Diskominfotik NTB. Mereka menyadari pentingnya memahami tren dan pola perilaku pengguna medsos untuk membangun komunikasi yang efektif dan relevan dengan masyarakat.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Loyok, Samuil Khair, memberikan apresiasi terhadap inisiatif Diskominfotik NTB. Dia berharap pengetahuan yang diberikan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Loyok. Ia meyakini pemanfaatan medsos secara efektif akan meningkatkan produktifitas, baik secara ekonomi maupun interaksi sosial.

“Kami menyambut baik kedatangan Diskominfotik NTB. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bisa memberikan manfaat dan diimplementasikan oleh masyarakat,” ujarnya.

Acara Diskominfotik NTB di Desa Loyok bukan hanya sebagai kegiatan informasi, tetapi juga sebagai langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan literasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi di tingkat lokal.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang potensi medsos, diharapkan Desa Loyok dapat terus berkembang dan terhubung secara lebih efektif dengan dunia luar. pnd/dyd

Pasar Murah Digelar Pemprov NTB di Berbagai Titik

Jelang Ramadhan, Pemerintah Provinsi NTB gencar perbanyak Operasi Pasar dan Pasar Murah jelang Ramadhan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dalam upaya menjaga inflasi dan memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadhan, Pemerintah Provinsi NTB telah menjalin kerjasama dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan operasi pasar dan pasar murah di berbagai titik strategis.

Pj Gubernur NTB mengatakan, untuk meningkatkan operasi pasar dan pasar murah di berbagai titik strategis

Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, menekankan pentingnya langkah ini guna menghindari penumpukan masyarakat di satu titik yang dapat mengakibatkan dampak negatif.

Operasi pasar dan pasar murah dilakukan secara merata di berbagai lokasi guna mencakup masyarakat dengan lebih luas.

Miq Gite, sapaan akrab Pj Gubernur, mengungkapkan hal ini usai membuka High Level Meeting TPID Provinsi NTB di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTB, Mataram pada Kamis (01/03/24).

“Jelang Hari Besar Keagamaan (HBK), kita perlu melakukan kegiatan ekstra untuk mengendalikan inflasi,” jelas Miq Gite.

Pj Gubernur NTB juga mengajak awak media untuk membantu menyebarkan informasi positif terkait ketersediaan beras dan upaya pencegahan lonjakan harga. Miq Gite memastikan bahwa meskipun dampak badai el nino, petani di Lombok berhasil panen, yang akan menjamin ketersediaan beras di NTB.

“Banyak petani di Lombok berhasil panen. Meskipun belum panen raya, namun hal tersebut menjamin ketersiadaan beras di NTB. Ini juga diperkuat dengan Pergub yang kami buat, agar memastikan jaminan stok di daerah baru, lebihnya bisa keluar,” ungkapnya.

Miq Gite menegaskan bahwa Pemprov NTB terus berupaya mengerahkan tenaga dalam menjalankan empat strategi pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan dan stabilitas harga, ketersediaan dan stabilitas pasokan bahan pangan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Nov/dyd

Inspirasi Putri Mandalika untuk Rakornas Kepemudaan

Pj Gubernur NTB berharap Rakornas Kepemudaan 2024 mebdapat inspirasi dan semangat Putri Mandalika untuk jaga persatuan , kesediaan berkorban dan memberi kesejahteraan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB dengan bangga menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kepemudaan tahun 2024, yang diselenggarakan di Hotel Lombok Raya Kota Mataram.

Pj Gubernur berharap Rakornas Kepemudaan mengandung nilai-nilai positif yang mengambil inspirasi Putri Mandalika — Lalu Gita Ariadi

Kegiatan yang dikelola oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI ini, berlangsung pada Kamis (29/02/24).

Kehadiran Rakornas Kepemudaan di Lombok menjadi lebih istimewa karena bersamaan dengan peristiwa Putri Mandalika, sebuah legenda masyarakat Sasak di Pulau Lombok.

Peristiwa ini tidak hanya menghidupkan tradisi Bau Nyale, tetapi juga mengandung nilai-nilai positif diharapkan menjadi inspirasi untuk Rakornas.

Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, menyampaikan harapannya agar inspirasi Putri Mandalika mewarnai Rakornas untuk menjaga persatuan, kesediaan berkorban, dan memberikan kesejahteraan dapat memberikan inspirasi positif.

“Semoga unspirasi dan semangat Putri Mandalika yang menolak perpecahan, memilih untuk bersatu, rela berkorban, dan memberikan kesejahteraan, menjadi sumber inspirasi untuk pertemuan Rakornas Kepemudaan malam ini. Semoga apa yang kita persembahkan dalam forum ini dapat menjadi bekal bagi masa depan bangsa dan negara,” ujar Miq Gita, sapaan akrab Pj Gubernur saat menyampaikan sambutan.

Sebagai sebuah forum diskusi, hasil dari pertemuan Rakornas dianggap sangat berharga dalam proses penyusunan RPJP Nasional dan RPJM Daerah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Pj Gubernur menyambut baik keputusan menyelenggarakan Rakornas di Pulau Lombok, NTB dan merasa terhormat atas kepercayaan tersebut.

Pj Gubernur juga menegaskan komitmen NTB untuk memperkuat kolaborasi dengan Kemenpora RI, terutama karena NTB bersama NTT akan menjadi tuan rumah bersama PON 2028.

Kegiatan Rakornas ini, dengan fokus meningkatkan koordinasi antar lembaga, keserasian program, dan optimalisasi sumber daya. Diharapkan dapat menghindari ketidaksinkronan kebijakan dan meningkatkan kinerja pemberdayaan pemuda sesuai target 2024.

Rakornas Bidang Pemberdayaan Pemuda 2024 melibatkan berbagai agenda seperti diskusi panel, breakout session, dan kegiatan pengkondisian eselon II.

Peserta berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian/Lembaga Terkait, dan Pemerintah Daerah, dengan narasumber dari berbagai instansi terkait kepemudaan.

Momentum Rakornas ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam meningkatkan koordinasi dan kinerja pemberdayaan pemuda di Indonesia, sesuai dengan visi untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. ***

Pj Gubernur Dampingi Menko Marves RI ke Teluk Ekas

Pj Gubernur mengatakan bahwa kunjungan dengan Piloting Project dan perhatian di Teluk Ekas dari Menkomarves impian indah masyarakat NTB menjadi kenyataan

LOTIM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, penuh semangat menyertai Kunjungan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) di Teluk Ekas bersama Menko Marves RI, Jendral TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A.

Momen tersebut tidak hanya dimanfaatkan Pj Gubernur memperlihatkan potensi budidaya rumput laut skala besar, tetapi kunjungan diharapkan membawa berkah dan harapan bagi kemajuan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kami berharap kunjungan kerja Bapak Menko siang ini membawa berkah untuk masyarakat NTB, sebagaimana kunjungan sebelumnya yang telah terbukti memberikan hasil,” ungkap Miq Gita sapaan Pj Gubernur dengan antusias di Teluk Ekas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, pada Kamis (29/02/2024).

Miq Gita menambahkan bahwa Kunjungan dengan Piloting Project dan perhatian dari Menkomarves membuatnya yakin bahwa impian-indian indah akan menjadi kenyataan.

“Dengan perhatian luar biasa dari Bapak Luhut, sepertinya impian-indah itu akan segera menjadi kenyataan,” tambahnya.

Selain itu, Miq Gita juga memamerkan kekayaan alam NTB, khususnya Desa Telong-Elong di seberang Teluk Ekas yang terkenal sebagai Kampung Lobster dan pusat perikanan di NTB.

Dia berharap kunjungan Menkomarves, Menteri Perikanan dan Kelautan, serta Menteri Industri akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat NTB.

“Di samping Teluk Ekas, ada Desa Telong-Elong yang merupakan sentra perikanan di daerah kami. Semoga dengan kehadiran Menko Marves, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Industri, akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat NTB,” tegas Pj Gubernur .

Sebagai penutup sambutannya, Miq Gita menyampaikan terima kasih kepada Menkomarves, Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Industri, investor, dan PT Sea Six yang telah memberikan bimbingan kepada masyarakat NTB.

Pj Gubernur berharap agar rumput laut dapat menjadi primadona di Nusa Tenggara Barat.

“Terima kasih kepada Pak Luhut, Mentri KKP, Menteri Perndustrian, Investor, dan PT. Sea Six atas bimbingannya kepada masyarakat NTB. Semoga rumput laut menjadi primadona di NTB,” tutup Miq Gita dengan rasa syukur. panda/her

Rumput Laut di Teluk Ekas Jadi Fokus Kunjungan Menkomarves

Dalam kunjungan meninjau rumput laut ke Teluk Ekas, Luhut didampingi oleh Pj Gubernur NTB Drs. HL Gita Ariadi, M.Si, dan beberapa Menteri terkait

LOTIM.LombokJournal.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, M.A.P, melakukan kunjungan kerja ke Teluk Ekas, Lombok Timur, Kamis (29/02/24).

Kunjungan kerja Menko Marves menyoroti proyek srategis nasional dalam bidang budidaya rumput laut, dengan Teluk Ekas sebagai lokasi utama pengembangannya.

Menkomarves Luhut menyatakan bahwa budidaya memiliki peran penting dalam sektor maritim Indonesia, tidak hanya sebagai sumber makanan dan obat-obatan. Tapi juga berpotensi sebagai bahan baku untuk bioplastik dan biofuel.

Teluk Ekas dipilih sebagai pusat budidaya ini sebagai upaya untuk menjadikan rumput laut sebagai elemen kunci dalam pertumbuhan Indonesia.

“Dalam kunjungan kerja di Teluk Ekas, saya tekankan bahwa rumput laut merupakan game changer nyata bagi sektor maritim Indonesia,” ujar Menko Marves,

Luhut yang didampingi oleh Pj Gubernur NTB Drs. HL Gita Ariadi, M.Si, dan beberapa Menteri terkait, mengungkapkan bahwa hasil kunjungan ini akan disampaikan kepada Presiden.

Ia juga menegaskan rencananya untuk kembali bersama Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perindustrian.

“Ini merupakan proyek strategis nasional, dan saya akan kembali bersama Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perindustrian untuk rapat kabinet terbatas dan melaporkan semua ini kepada Presiden,” jelas Luhut.

Kunker ini dipimpin oleh Menko Marves Luhut, didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, serta pejabat terkait.

Mereka meninjau proyek strategis nasional di Teluk Ekas yang dipilih karena memiliki potensi besar dalam pengembangan budidaya rumput laut, dengan dukungan kondisi lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat lokal.

Dalam kunjungan ini, Menko Marves dan rombongan melihat secara langsung proses budidaya rumput laut di Teluk Ekas. Mereka juga berinteraksi dengan petani rumput laut, mendengarkan aspirasi, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan budidaya.

Menko Marves mengapresiasi perkembangan dalam budidaya di Teluk Ekas, Dan, menyebut proyek ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi rumput laut.

Ia merencanakan pembuatan peta satelit untuk menentukan daerah potensial dan mempercepat proses panen.

“Nanti saya akan minta deputi saya untuk membuat peta satelit daerah potensial. Dalam satu bulan, akan dilakukan studi lebih komprehensif terkait proses panen, dan rumput laut ini diharapkan memberikan nilai ekonomi,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Menko Marves mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah NTB yang turut berkontribusi dalam mensukseskan acara ini.

“Terima kasih kepada Pemerintah NTB yang sudah bekerja keras, bahu membahu mensukseskan acara ini,” katanya.

Penjabat Gubernur NTB juga menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Menko Marves dan menyambut baik pilot project ini.

Ia menyatakan harapannya bahwa mimpi-mimpi indah akan segera menjadi kenyataan untuk Indonesia. panda/her

MK Putuskan, Ambang Batas Parlemen 4 persen Diubah

MK menilai, ketentuan tentang ambang batas itu tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta telah mengeluarkan keputusan yang signifikan terkait ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional. yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

MK menekankan bahwa ambang batas parlemen 4 persen dianggap konstitusional hanya berlaku pada Pemilu DPR 2024 — Mahkamah Konstitusi (MK)

Keputusan ini, yang diumumkan dalam Sidang Pengucapan Putusan pada Kamis (29/02/24).

MK menyatakan bahwa ambang batas tersebut tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Ditekankan bahwa ambang batas parlemen 4 persen dianggap konstitusional hanya jika tetap berlaku pada Pemilu DPR 2024.

Namun, untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, ambang batas ini dianggap konstitusional bersyarat. Putusan ini merupakan respons terhadap perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Dalam pengumuman putusannya, MK menyoroti kurangnya dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen 4 persen.

Lebih lanjut, MK menyimpulkan bahwa ambang batas ini telah menyebabkan disproporsionalitas hasil pemilu, mengakibatkan hak konstitusional pemilih menjadi tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra menyampaikan bahwa meskipun tujuan penyederhanaan partai politik adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat, namun secara faktual, prinsip-prinsip tersebut telah tercederai.

Banyak suara pemilih tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, menciptakan disproporsionalitas dalam sistem pemilu proporsional yang diadopsi.

Sebagai tindak lanjut dari putusannya, MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen.

Perubahan tersebut harus memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan, menciptakan landasan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Perubahan ini diharapkan dapat dilakukan sebelum Pemilu 2029, membuka jalan menuju sistem pemilu yang lebih inklusif dan representatif. ***

Parpol Harus Capai Parliamentary Threshold untuk ke Parlemen

Parliamentary threshold merupakan acuan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menentukan apakah partai politik (Parpol) berhak masuk ke parlemen

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dalam Pemilu 2024, istilah “parliamentary threshold” sering disebut karena berkaitan dengan penetapan partai politik (Parpol) di kursi DPR RI. Tetapi, apa sebenarnya parliamentary threshold?

Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, syarat memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen agar Parpolk melaju ke Parlemen konstitusional hanya jika berlaku pada Pemilu 2024. Ke depan, sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029 syarat tersebut harus diubah.

MK menyatakan bahwa ambang batas tersebut tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Pengertian Parliamentary Threshold

Secara umum, parliamentary threshold adalah acuan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menentukan apakah Parpol berhak masuk ke parlemen. Sejak Pemilu 2009, parliamentary threshold telah menjadi instrumen untuk menyederhanakan keberadaan Parpol.

Syarat Parliamentary Threshold

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 mengatur syarat Parpol . Peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4 persen secara nasional untuk dapat berpartisipasi dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Partai yang tidak memenuhi ambang batas tidak akan disertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.

Ilustrasi Perhitungan Suara dengan Acuan Parliamentary Threshold

Dalam ilustrasi perhitungan suara, partai yang lolos ambang batas parlemen nasional secara otomatis lolos masuk parlemen daerah. Sebaliknya, jika tidak lolos ambang batas parlemen nasional, maka tidak lolos untuk DPRD kabupaten/kota. Jika suara partai politik di suatu daerah pemilihan cukup untuk mendapatkan kursi di DPR, tetapi tidak mencapai 4 persen secara nasional, partai tersebut dianggap gugur.

Kunci Partai Politik ke Parlemen

Parliamentary threshold menjadi kunci dalam menentukan keberlanjutan partai politik di parlemen. Dengan aturan yang jelas, Pemilu 2024 akan mempertimbangkan partai politik yang dapat memenuhi ambang batas untuk aktif di tingkat nasional dan daerah. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan syarat parliamentary threshold. ***

Fasilitas Kajian Standar LH dan Kehutanan Diresmikan di NTB

Pembangunan gedung Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) jadi fasilitas standarisasi pengelolaan kawasan hutan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemprov NTB, melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Julmansyah S. Hut., M. AP, turut serta dalam peresmian fasilitas Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) Mataram.

Peresmian fasilitas kantor BPSILHK jadi proses kajian lingkungan hidup dan kehutanan

Acara tersebut berlangsung di Jln Dharma Bhakti no.7 Langko Lingsar Lombok Barat, pada Rabu (28/02/24).

Julmansyah menyampaikan apresiasi atas pembangunan gedung baru BPSILHK yang berhasil direvitalisasi pasca-gempa bumi tahun 2018.

Ia menekankan pentingnya fasilitas tersebut untuk meningkatkan proses kajian standarisasi instrumen terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

“Pemprov, DLHK, dan UPT Kementerian LHK telah menjalin sinergi yang baik dalam sosialisasi dan kolaborasi. Bangunan ini menjadi wujud nyata kerja sama yang berdampak positif,” ungkap Julmansyah.

Selain itu, ia menyoroti perlunya fasilitas standarisasi produk hasil hutan, termasuk dalam sektor wisata alam dan pengelolaan kawasan hutan. BPSILHK diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan hasil hutan serta mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.

Ir. Samidi M.Sc., Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membacakan sambutan Menteri KLHK yang menyatakan bahwa gedung baru ini mendukung fasilitas proses kajian standarisasi BPSILHK Mataram. Ia juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung baru tersebut.

“Pembangunan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi bersama, dan kami berharap kolaborasi ini dapat ditingkatkan pada kegiatan selanjutnya,” ujar Samidi.

Dengan selesainya pembangunan gedung baru ini, diharapkan fasilitas BPSILHK Mataram dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di NTB dan Bali, wilayah kerjanya. san/her