Pulang, Imam Shalat Tarawih di Islamic Center NTB

Perwakilan Pemprov NTB mengantar pulang dan menyampaikan terima kasih atas kesediaan Syeikh Muhamed Salem Amer memenuhiundagan menjadi Imam shalat tarawi di IC

MATARAM.LombokJournal.com ~ Syeikh Muhamed Salem Amer yang diundang khusus dari Mesir diantar pulang oleh Plh. Gubernur NTB, Ibnu Salim, dan pejabat lainnya di Ruang VIP Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, pada Sabtu (16/03/24).

Imam shalat tarawih asal Mesir diantar pulang oleh Plh Gubernur NTB — Syeikh Muhamed Salem Amer

Syeikh Salem Amer, Imam Shalat Tarawih yang berasal dari Mesir, telah menunaikan tugasnya di Masjid Hubbul Wathan/IC NTB selama periode 1 – 5 Ramadan 1445.H.

Pelepasanpulang Syeikh Muhamed Salem Amer juga dihadiri oleh Karo Kesra Pemprov NTB, Drs. H. Sahnan, M. Pd., dan Dewan Pengurus Islamic Center Hubbul Wathan NTB.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Pemerintah Provinsi NTB mengucapkan terima kasih atas kesediaan Syeikh Muhamed Salem Amer yang telah menjadi Imam Shalat Tarawih di Masjid Hubbul Wathan/IC NTB selama bulan suci Ramadhan 1445.H.

Karo Kesra menyampaikan rasa terima kasih tersebut di Hotel Prime Park Mataram, mengapresiasi kontribusi Syeikh Salem Amer dalam meningkatkan kekhusyukan ibadah di tengah jama’ah.

Para jama’ah sendiri menyatakan pengalaman yang luar biasa dan mendalam selama shalat tarawih di bawah pimpinan Imam Syeikh Salem Amer.

Meskipun shalat berlangsung lama dengan membaca 1 Juz Alqur’an setiap malam, mereka tetap merasa khusyuk dan semangat.

“Saya merasakan khusyuk yang lebih dalam,” ungkap salah satu jama’ah, Ricko Rullyarto.

Di sisi lain, Syeikh Muhammed Salim Amer daat pulang sempat mengungkapkan kesan positifnya terhadap masyarakat Lombok-NTB yang religius, ramah, dan penuh kekeluargaan.

Dia pun menyampaikan salam dan juga menyampaikan terima kasih, khususnya ditujukan kepada Pejabat Plh Gubernur NTB dan Plh Sekda atas kesempatan menjadi Imam di Masjid Hubbul Wathan/IC NTB. Beliau berharap untuk dapat kembali menjadi Imam shalat tarawih pada bulan Ramadhan 1446.H.

Agenda kedatangan Imam selanjutnya adalah sebagai berikut:

Tanggal 11 – 15 Ramadhan: Syeikh Sidi Syaril Ahmed El-Alawi dari Maroko.
Tanggal 21 – 25 Ramadhan: Syeikh Muhamamadou Abauga dari Mauritania. ***

Ekspor NTB bulan Februari 2024 Meningkat Sebesar 24,90 Persen

Nilai ekspor NTB terus berlanjut mengalam tren kenaikan dari tahun ke tahun dan dari bulan ke bulan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pada Bulan Februari 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam nilai ekspor. Menurut BPS, nilai ekspor Provinsi NTB pada bulan tersebut mencapai US$ 230.708.644.

Kelompok komoditas ekspor terbesar adalah galian tambang nonmigas — Drs. Wahyudin, MM

Dengan demikian berarti mengalami peningkatan sekitar 24.90 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM, menyampaikan terkait kenaikan eksport NTB ini dalam rilis berita resmi di ruang rapat Aula Tambora Kantor BPS NTB pada Jum’at (15/03/24).

Menurutnya, tren peningkatan nilai ekspor NTB terus berlanjut dari tahun ke tahun dan dari bulan ke bulan.

Wahyudin menjelaskan bahwa kelompok komoditas ekspor terbesar pada bulan tersebut adalah barang galian/tambang nonmigas dengan nilai US$ 229.894.817 (99.65 persen).

Sementara itu, sektor impor terbesar pada Bulan Februari 2024 adalah mesin-mesin atau pesawat mekanik, mencapai US$ 102,88 juta (71.31 persen).

BPS juga mencatat bahwa neraca perdagangan Provinsi NTB pada bulan tersebut mengalami surplus sebesar US$ 86.44 juta, dan secara kumulatif dari Januari hingga Februari 2024, surplus mencapai US$ 99.74 juta.

Selain mesin-mesin atau pesawat mekanik, impor bulan Februari 2024 juga didominasi oleh mesin dan peralatan listrik, produk keramik, karet dan barang dari karet, plastik dan barang dari plastik, serta perangkat optik.

Demikianlah informasi terkait peningkatan nilai ekspor NTB pada bulan Februari 2024 yang disampaikan oleh BPS. Man/dyd

Cuaca Ekstrem, Hujan Lebat dan Angin Kencang Guncang Indonesia

Potensi cuaca ekstrem akan melanda berbagai wilayah Indonesia yang ditandai dengan hujan lebat dan angin kencang setidaknya hingga tanggal 18 Maret mendatang

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Berbagai daerah di Indonesia kembali dilanda cuaca ekstrem saat memasuki masa pancaroba yang bertepatan dengan Bulan Ramadhan 2024. Namun, apa yang menyebabkan munculnya fenomena ini?

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi cuaca ekstrem selama periode pancaroba, yang diprakirakan berlangsung Maret-April 2024, perlu menjadi perhatian serius bagi masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, telah memperingatkan akan potensi hujan lebat, angin kencang, bahkan fenomena puting beliung serta hujan es selama masa ini.

Situasi cuaca ekstrem ini mengingatkan kita untuk tetap waspada

Dwikorita menjelaskan bahwa pola hujan selama peralihan musim ini cenderung tidak merata, dengan intensitas sedang hingga lebat dalam durasi singkat.

Radiasi Matahari yang cukup besar pada pagi hingga siang hari memicu proses konveksi, yang kemudian memicu pembentukan awan, terutama awan Cumulonimbus (CB) yang dapat menimbulkan hujan deras dan badai.

Bukan hanya itu, BMKG juga memprediksi bahwa cuaca ekstrem masih akan terjadi di sejumlah daerah, termasuk Jabodetabek dan Jawa Barat, setidaknya hingga tanggal 18 Maret mendatang. Beberapa faktor yang mempengaruhi cuaca ekstrem ini antara lain:

Pertama, aktivitas atmosfer seperti Madden Julian Oscillation (MJO) pada fase 4 (Samudera Hindia).

Kedua, gelombang atmosfer Rossby Ekuatorial yang aktif di sebagian wilayah Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Ketiga, gelombang atmosfer Kelvin yang diprediksi aktif di beberapa wilayah seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Keempat, Bibit Siklon Tropis 91S yang terpantau di Samudera Hindia tenggara Jawa.

Kelima, sirkulasi Siklonik di sejumlah wilayah seperti Australia bagian utara dan Teluk Carpentaria utara.

Keenam, daerah pertemuan angin (konfluensi) di berbagai perairan Indonesia, seperti Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Banda, dan sekitarnya.

Semua kondisi ini dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan, dan bahkan menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor.

Situasi cuaca ekstrem ini mengingatkan kita untuk tetap waspada dan meningkatkan kewaspadaan selama masa pancaroba, terutama bagi para pelaku ibadah puasa di Bulan Ramadhan 2024. ***

Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Pangan di Bulan Ramadhan

Rakor Pemerintah Pusat dan Daerah merumuskan strategi bersama mengatasi permasalahan harga dan distribusi bahan pokok

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dalam upaya memastikan ketersediaan stok pangan yang memadai bagi masyarakat selama bulan suci Ramadhan dan untuk menjaga agar harga-harga tetap terjangkau.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) telah berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024, yang dibuka oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si secara daring (13/03/24), menjadi wadah bagi kedua belah pihak untuk merumuskan strategi bersama.

“Rapat ini menekankan komitmen kita untuk mengatasi permasalahan harga dan distribusi bahan pokok,” ujar Irjen Tomsi Tohir Balaw.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH, menyatakan harapannya agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan tanpa kekhawatiran akan ketersediaan bahan pokok.

“Dengan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kita berupaya keras untuk memastikan ketersediaan stok dan harga-harga yang terjangkau, sehingga masyarakat dapat fokus pada ibadah mereka,” jelasnya.

BACA JUGA : Teluk Ekas Mendunia

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.AP dan seluruh OPD Pemprov NTB turut hadir dalam rapat tersebut. ***

Kecurangan Pemilu, Hak Angket Tak Perlu Tunggu Pengumuman

Pakar hukum, mendesak hak angket menyoroti dugaan kecurangan pembagian bantuan sosial (bansos) atau pengerahan aparat untuk memenangkan paslon tertentu

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Sebanyak 50 tokoh masyarakat mendesak ketua umum lima partai politik (parpol) untuk segera menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI. Desakan ini muncul tanpa perlu menunggu pengumuman hasil pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dijadwalkan paling lambat 20 Maret 2024.

Pakar hukum, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa hak angket, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 20A, adalah hak DPR RI untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Dia menyoroti kebijakan pemerintah dalam konteks kepemiluan yang sering disebut sebagai terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Contoh TSM mencakup tindakan pembagian bantuan sosial (bansos) atau pengerahan aparat untuk memenangkan paslon tertentu.

Bivitri menekankan bahwa temuan kecurangan tidak harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan dapat dituntaskan melalui hak angket DPR RI. Forum politik di DPR dianggap sebagai tempat yang tepat untuk mengklarifikasi dugaan kecurangan.

“Hak angket bisa memperjelas dugaan kecurangan tanpa perlu menunggu tanggal 20 Maret. Panitia angket dapat membongkar kebijakan yang sudah bisa kita analisis sejak sekarang,” ungkap Bivitri.

Hingga saat ini, lima parpol yang mendukung hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 belum mengambil langkah konkret. Beberapa pihak telah mendesak parpol, terutama Partai Nasdem, PKB, dan PKS, yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, serta PDIP dan PPP sebagai partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pada 9 Maret 2024, 50 tokoh masyarakat dari berbagai kalangan mengirim surat kepada ketua umum masing-masing parpol. Surat tersebut berisi pembenaran atas dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka berharap pimpinan parpol segera mengambil langkah proaktif untuk mendorong pelaksanaan hak angket.

Usman Hamid, salah satu tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa mekanisme hak angket sangat konstitusional dan dapat membantu masyarakat dalam memahami lebih jauh dugaan kecurangan pemilu. Kejelasan proses angket di DPR diharapkan dapat meredakan keresahan di masyarakat dan mencegah potensi kerusuhan sosial.

“Kami khawatir keresahan ini bisa menimbulkan histeria dan kekacauan sosial. Partai politik memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak angket guna melakukan penyelidikan yang objektif atas dugaan kecurangan pemilu,” tegas Usman Hamid. ***

Ramadhan, Masyarakat Diajak Menyambutnya dengan Suka Cita

Plh. Gubernur NTB mengatakan, bulan Ramadhan penuh kebaikan, berkat, dan kemuliaan, karena itu di bulan suci ini masyarakat diajak meningkatkan ibadah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pada awal Ramadhan 1445.H, Plh. Gubernur NTB, Ibnu Salim, mewakili Pj. Gubernur Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si, mengajak seluruh masyarakat NTB untuk menyambut Bulan Suci Ramadhan dengan rasa syukur dan kebahagiaan.

Pj Sekda ajak masyarakat NTB sambut bulan Ramadhan dengan suka cita — Pj Sekda NTB, Ibnu Salim

Acara tarawih awal Ramadhan tersebut berlangsung di Masjid Hubbul Wathan/IC NTB, pada Selasa (12/03.24).

Dalam sambutannya, Plh. Gubernur menekankan bahwa di bulan suci ini merupakan bulan yang sarat dengan kemuliaan dan keberkahan.

Ibnu Salim juga menyampaikan salam selamat kepada Syeikh Muhammad Salem Amer, Imam Shalat Tarawih bulan Ramadhan dari Mesir, yang telah merespons undangan Pemprov. NTB dan Dewan Pengurus IC NTB untuk menjadi imam dalam Shalat Tarawih di Masjid Hubbul Wathan/IC NTB.

Bulan Ramadhan adalah bulan penuh kebaikan, berkat, dan kemuliaan. Oleh karena itu, kita diharapkan memenuhi bulan suci ini dengan meningkatkan ibadah, membaca Al-Qur’an, melaksanakan Shalat Malam, mengamalkan kasih sayang kepada sesama.

“Dan memberikan bantuan kepada fakir-miskin, dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Semoga kita semua dapat menjadi insan yang bertaqwa,” ungkap Plh. Gubernur.

Shalat Tarawih di Masjid Hubbul Wathan/IC NTB berlangsung pada malam 1-5 Ramadhan dan dipimpin oleh Syeikh Muhammad Salem Amer dari Timur-Tengah (Mesir).

Setelah Shalat Tarawih malam pertama, acara dilanjutkan dengan Pembukaan Lomba Tadarrus Al-Qur’an oleh Kepala Biro Kesra NTB, Drs. H. Sahnan, M.Pd. Lomba Tadarrus ini diikuti oleh Remaja Masjid se-Kota Mataram dan masyarakat umum. ***

Imam Salat Tarawih di Lotim Meninggal Mendadak

Amak Yuliati yang tengah menjadi Imam salah tarawih tiba-tiba menghentikan nafasnya karena dikatakan mengidap sakit sesak nafas

LOTIM.LombokJournal.com ~ Pada Senin, 11 Maret 2024, di Dusun Bale Belek, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur, Muhammad Hirjan alias Amak Yuliati, seorang imam yang mengimami salat tarawih di Musala Nurul Yakin, meninggal dunia pada rakaat keenam ibadah tersebut.

Informasi yang diperoleh dari warga sekitar, Yudiatna Dwi Sahreza, menyebutkan bahwa Imam salat tarawih itu yakni, Amak Yuliati, 63 tahun, menghentikan nafasnya saat salam dalam salat tarawih perdana di daerah tersebut.

Riwayat penyakit sesak yang dimiliki oleh almarhum diduga menjadi penyebab kematiannya.

Yudiatna menyampaikan, bahwa allmarhum yang meninggal saat mengimami salat tarawih itu memang diduga memiliki penyakit sesak.

Pihak keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam proses diskusi mengenai waktu dan lokasi pemakaman imam tarawih itu.

Yudi, seorang mahasiswa fakultas peternakan Universitas Mataram (Unram), menjelaskan bahwa informasi lebih lanjut mengenai pemakaman akan diumumkan setelah diskusi malam ini.

Dalam foto yang diterima terlihat Amak Yuliati mengenakan baju batik dan sarung merah, dikelilingi oleh jemaah salat tarawih dan warga setempat. Seluruh komunitas berduka atas kepergian imam tersebut. (KHN) ***

Pasangan MOFIQ Kombinasi Sempurna untuk Kabupaten Sumbawa

Kemunculan paket H Mahmud Abdullah dan Abdul Rofiq atau yang dikenal sebagai pasangan MOFIQ dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa akan memicu antusiasme publik

Munculnya pasangan dalam Pilkada Sumbawa 2024 yang disebuut sebagai “paket super komplet” dengan integritas, kompetensi, dan popularitas

MATARAM.LombokJournal.com – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 telah menilai bahwa kemunculan paket H Mahmud Abdullah dan Abdul Rofiq, atau yang dikenal sebagai pasangan MOFIQ, dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2024 akan memicu antusiasme publik yang luar biasa.

Bambang Mei atau Didu menyebut pasangan MOFIQ sebagai 'super komplet' — Bambang Mei Finarwanto

Perpaduan antara pengalaman Mahmud Abdullah dan energi baru Abdul Rofiq dianggap sebagai harmoni yang sempurna.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menyebut pasangan ini sebagai “paket super komplet” dengan integritas, kompetensi, dan popularitas. Haji Mo, Bupati Sumbawa petahana, yang memiliki pengalaman birokrasi sejak 1983.

Dan Abdul Rofiq, Ketua DPRD Sumbawa yang merupakan politisi PDI Perjuangan dengan rekam jejak suara pribadi terbanyak, dianggap sebagai pasangan yang menyatukan pengalaman teruji dan energi baru yang melambung tinggi.

Analis politik Didu dari Bumi Gora menegaskan bahwa penggabungan pengalaman panjang dan energi baru adalah kunci untuk membawa pembangunan dan keadilan bagi warga Kabupaten Sumbawa. Didu menilai pasangan MOFIQ sebagai kombinasi jejak langkah yang menciptakan sejarah dan langkah-langkah baru untuk masa depan yang cerah.

Didu menegaskan bahwa kemunculan pasangan MOFIQ bukan kebetulan, melainkan hasil dari proses matang dan pertimbangan strategis. Sebagai bupati petahana yang telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada 2024, Haji Mo dianggap memiliki kepentingan yang kuat untuk menggandeng Abdul Rofiq sebagai Ketua DPRD Sumbawa.

Berdasarkan kajian Mi6, Didu mengungkapkan bahwa langkah bupati petahana yang menggandeng Ketua DPRD memiliki beberapa implikasi dan keuntungan signifikan. Kontinuitas kepemimpinan, pemahaman tentang program unggulan, dan penguatan basis politik merupakan beberapa faktor yang Didu tekankan.

Didu menyoroti bahwa ketua DPRD biasanya memiliki pemahaman mendalam tentang legislasi dan pengambilan keputusan di tingkat legislatif. Kombinasi kepala daerah dengan ketua DPRD dapat membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan mengatasi hambatan legislatif.

Kombinasi kepemimpinan daerah dari eksekutif dan legislatif, menurut Didu, memungkinkan kolaborasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan, mengidentifikasi prioritas sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Potensi aliansi koalisi partai yang linier dengan kemunculan pasangan MOFIQ di Pilkada Sumbawa. Didu menilai bahwa duet Haji Mo dari Partai Golkar dan Abdul Rofiq dari PDI Perjuangan dapat membentuk koalisi serupa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di NTB.

Dengan format Pilkada serentak, Didu melihat bahwa koalisi linier ini menjadi kunci strategis untuk meraih kemenangan pasangan yang diusung.

Koalisi ini memungkinkan mobilisasi dukungan politik yang meluas, kerja sama partai politik untuk menciptakan basis dukungan yang kuat, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Dalam jangka panjang, koalisi linier dianggap membawa manfaat bagi masyarakat dengan menciptakan keseimbangan kekuatan politik, visi yang selaras, dan rencana pembangunan terintegrasi untuk dampak positif yang lebih besar. (*)

Laporan Keuangan Harus Akuntabel dan Transparan

Laporan Keuangan jangan dilihat hanya kegiatan rutin, tapi bagian penting upaya menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Plh Pj Gubernur NTB Ibnu Salim, SH, M.Si, CGCAE menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) dan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Laporan Keuangan begian penting upaya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan trabsparan

Acara tersebut berlangsung di Auditorium Gedung BPK RI Jakarta, Jum’at (08/03/24).

Plh Pj Gubernur yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Saerah (Sekda) Provinsi NTB juga hadir bersama 20 Pj Gubernur wilayah Indonesia Timur.

Pembukaan acara dilakukan oleh Anggota VI BPK RI, Prof. Pius Lustrilanang, SIP., M.Si., CSFA., CFrA. Hadir pula tamu terhormat Budi Gunawan Sadikin, Menteri Kesehatan Ir. Suharti, MA., Ph.D., Sekjen Kemendikbud, Plh. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, dan Direktur Keuangan BPJS.

Prof. Dr. Pius Lustrilanang menekankan bahwa penyusunan laporan keuangan tidak boleh dilihat hanya sebagai kegiatan rutin. Tapi merupakan bagian penting dari upaya menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Lebih lanjut Pius juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi dan sinergi yang kuat antar pimpinan entitas. Termasuk penyiapan database keuangan yang memadai dan aplikasi pendukung.

Pius Lustrilanang berpesan kepada tim pemeriksa laporan keuangan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme, dengan tetap menjunjung tinggi kode etik BPK dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Terkait pemeriksaan LKPD Provinsi NTB Tahun 2023, Pj. Sekda didampingi Plh. Inspektur Provinsi NTB, Muhariyadi Kurniawan, S.Sos., M.E, menyampaikan harapannya, agar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB semakin meningkat kualitasnya setiap tahunnya.

Dengan meningkatkan kualitas laporan itu, diharapkan NTB mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 tahun berturut-turut.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan tata kelola dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. nov/dyd

Hak Angket Masih Berjalan: Antara Harapan dan Tantangan

Capres nomor urut 3, pertama kali menggulirkan Wacana penggunaan hak angket muncul dalam konteks mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024

LombokJournal.com ~ Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menyalurkan aspirasi rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki sejumlah hak istimewa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 79.

Hak-hak ini, seperti hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat, menjadi instrumen penting dalam mengawasi pemerintah.

Di kalangan DPR RI masih terbelah pandangan terkait Hak Angket

Hak angket salah satu hak istimewa DPR, memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pengajuannya diatur oleh pasal 177 UU Nomor 27 Tahun 2009, membutuhkan dukungan 25 anggota parlemen dan lebih dari satu fraksi.

Wacana penggunaan hak angket muncul dalam konteks mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memimpin inisiatif ini. Namun, respons terhadap wacana ini terbelah di kalangan anggota DPR.

Ganjar mendorong pengusungan salah satu hak istimewa ini oleh partai politik pengusungnya, PDI-P dan PPP, sebagai respons terhadap dugaan kecurangan yang dianggapnya sudah terbuka. Anies Baswedan, capres nomor urut 1, dan partai pengusungnya juga menyatakan kesiapan untuk menggunakan hak angket.

Pada rapat paripurna DPR, Selasa (05/03/2024), anggota DPR dari Fraksi PDI-P, PKB, dan PKS mengadvokasi penggunaan hak ini. Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyoroti adanya mekanisme khusus untuk mengajukannya, yang tidak direspon saat itu.

Meskipun demikian, terdapat pandangan lain terkait wacana ini. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan skeptisisme terhadap terwujudnya inisiatif ini. Menurutnya, mayoritas anggota DPR cenderung menghormati hasil Pemilu 2024 dan memandangnya sebagai proses yang sudah selesai.

Pemikiran di kalangan legislator terbelah, dengan beberapa mendukungnya untuk mengatasi dugaan kecurangan, sementara yang lain lebih fokus pada penyelesaian rancangan undang-undang yang tertunda. Habiburokhman menekankan perlunya memaksimalkan fungsi pengawasan DPR terkait Pemilu 2024 tanpa harus menggunakan hak angket.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai apakah usulan ini akan tetap bergulir atau menghadapi kendala dalam pengajuannya.

Meski ada dorongan dari sejumlah pihak, terutama dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan, tantangan dan perbedaan pandangan di kalangan DPR menjadi faktor yang mungkin mempengaruhi kelanjutan wacana hak angket ini.***

(Dari berbagai sumber)