Sampah plastik diolah dengan teknologi pyrolisis menghasilkan aneka produk bahan bakar mulai dari solar, bensin, minyak tanah, aspal sampai bahan bakar pesawat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, mengapresiasi hasil olahan bahan bakar PT.Geo Trash Management (GTM). Dirinya menyebut upaya yang dilakukan PT. GTM selain sebagai solusi penanganan sampah juga dapat menyediakan bahan bakar alternatif.

“Semoga produk bahan bakar bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat”, ujar Sitti Rohmi di ruang kerjanya, Rabu (1/9).

Andrew Sinclair, penggagas dan direktur PT. GTM, mengatakan, hasil pengolahan sampah plastik berteknologi pyrolisis ini menghasilkan banyak varian produk bahan bakar mulai dari solar, bensin, minyak tanah, aspal sampai bahan bakar pesawat.

“Tapi kita fokus pada solar dan bensin dengan standar Eropa”, ujar Andrew.

Dikatakannya, peluang untuk menjadi bahan bakar alternatif sangat besar setidaknya untuk kebutuhan komunitas. Menyoal bahan baku untuk keberlangsungan pabrik, ia mengaku masih memetakan ketersediaan bahan baku. Ia pun berharap di masa depan, produk PT. GTM dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar Lombok.

“Kita rencanakan setelah running akan mengisi celah kebutuhan bahan bakar masyarakat”, sebutnya.

BACA JUGA: NTB akan Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

jm

DJBC siap mendukung potensi pariwisata super prioritas Mandalika dengan manfaatkan aneka fasilitas fiskal kepabeanan dan cukai.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, menerima kunjungan silaturahmi jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Bali Nusra), di ruang kerjanya, Rabu (1/9).

Dalam kunjungan itu, pihak DJBC Bali Nusra akan siap mensupport potensi pariwisata super prioritas Mandalika dengan memanfaatkan berbagai fasilitas fiskal kepabeanan dan cukai, seperti TPB, KITE dan KEK kepada para IKM di NTB dengan maksud memberikan pengetahuan tentang berbagai kemudahan fiskal maupun prosedural yang diberikan DJBC guna meningkatkan perekonomian dan menggenjot ekspor produk unggulan daerah.

“Khusus event World Superbike (WSBK) pada November tahun ini. Kita akan sangat support agar arus barang yang masuk untuk keperluan event dapat berjalan dengan lancar,” jelas Susila Brata, Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali Nusra.

Selain mengawasi kegiatan ekspor-impor, DJBC juga memiliki tanggung jawab untuk menfasilitasi para IKM maupun UMKM yang ada di NTB. Terutama potensi produk-produk unggulan yang bisa diekspor ke luar negeri agar memiliki nilai tambah yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Misalkan potensi tembakau yang bisa ditingkatkan nilai tambahnya. Caranya kita akan memberika edukasi kepada mereka bahwa ada fasilitas fiskal kepabeanan dan cukai yang bisa dimanfaatkan termasuk melakukan bimbingan teknis kepada UMKM tembakau agar diberdayakan lagi,” ujarnya.

BACA JUGA: NTB Ramah Investasi, Segala Aspek Pendukung Harus Disiapkan

Menanggapi hal itu, Sitti Rohmi Djalilah, mengapresiasi langkah dan perhatian yang diberikan pihak DJBC dalam upaya mengasah dan menggali berbagai potensi yang ada NTB. Terutama diharapkan agar produk-produk unggulan NTB bisa diekspor di berbagai negara, sehingga nilai tambah dari produk-produk lokal NTB dapat memberi angin segar bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat.

“Sebagian besar kegiatan ekspor kita masih melewati Bali dan Surabaya. Sehingga dengan adanya support dari DJBC ini, NTB bisa melakukan kegiatan ekspor langsung dari NTB ke negara-negara tujuan,” harap Sitti Rohmi.

Dengan demikian, masalah ini sudah menjadi atensi pemerintah untuk lebih memberdayakan produk-produk UMKM NTB dengan kegiatan ekspor yang dipermudah oleh pihak terkait. Sehingga produk-produk UMKM lokal NTB mendapatkan nilai tambah yang diharapkan dengan adanya langkah kongkrit dari pihak bea cukai dalam mempermudah segala dokumen ekspornya.

“Mudah-mudahan ini direalisasikan sesegera mungkin, agar NTB menjadi salah satu daerah yang mampu meningkatkan kegiatan ekspornya tanpa harus melewati daerah-daerah lainnya,” tutur Sitti Rohmi.

manikp@kominfo

Ramah Investasi yang menjadi program unggulan NTB Gemilang, harus pastikan pelayanan investasi secara cepat, mudah dan sesuai dengan kondisi serta teknis yang terjadi di lapangan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, menegaskan agar Ramah Investasi yang menjadi program unggulan NTB Gemilang, harus memastikan seluruh proses investasi dapat dilayani dengan cepat dan mudah,

“Jangan sampai kita hanya terus menerus menyuarakan slogan ramah investasi, tetapi dari segala aspek, baik hulu ke hilir tidak dipersiapkan dengan baik,” kata Sitti Rohmi, saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Investasi Wilayah IV Tahun 2021, di Hotel Golden Palace Kota Mataram, Rabu (1/9/).

Di depan peserta rapat, yang terdiri dari Jatim, Bali, NTB dan NTT, Wagub mengatakan bahwa berbagai cara yang disiapkan, dari mulai sosialisasi, promosi dan sistem yang baik, namun kenyataan di lapangan banyak kendala dan hambatan yang ditemui para investor.

“Ini yang benar-benar harus kita jaga dan pastikan,” tegas Sitti Rohmi.

Maka peran Satgas Investasi bersama pemerintah sangat strategis guna membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh lembaga dan unsur lain, dalam menyamakan persepsi dan untuk mensukseskan proses investasi.

Ia juga meminta persoalan teknis terkait lahan, proses perijinan tidak lagi menjadi kendala di lapangan. Ikuti dan taati aturan serta regulasi yang ada, sebab pemerintah juga harus tegas memutuskan persoalan investasi seperti lahan dan perizinan.

“Ini semua demi mewujudkan investasi berkualitas, untuk menciptakan lapangan kerja demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

BACA JUGA: Mandalika akan Didukung DJBC Genjot Ekspor Produk Daerah

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian/BKPM, Yuliot, mengapresiasi upaya dan langkah pemprov yang berkomitmen menyelesaikan serta memudahkan seluruh proses investasi di NTB.

Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi kendala investasi bagi pelaku usaha di daerah yakni ketidakpastian kesediaan lahan. Maka, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi permasalahan lahan tersebut.

“Dalam rapat koordinasi ini, akan kita coba petakan dan carikan solusi untuk menyelesaikan solusinya,” ujar Yuliot.

Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) NTB, Mohammad Rum, mengatakan bahwa rakor dilaksanakan untuk membangun dan memperkuat koordinasi dan kolaborasi yang optimal di daerah untuk menyelesaikan semua persoalan investasi. Kesuksesan sebuah investasi ada 4 hal, yaitu kepastian lahan, kemudahan perijinan, kepastian regulasi dan jaminanan keamanan.

edy

SEBAGAI kapten yang memimpin NTB, Zul-Rohmi tidak ditopang second line (lini kedua) dari Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang sering tampak kedodoran. Lingkaran internal  kalangan dinas maupun eksternal para staf khusus tampak kurang sigap

MATARAM.lombokjournal.com ~ Bulan September 2021 ini, umur kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Dr H. Zulkieflimansyah dan Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah tepat memasuki tahun ketiga.

Paket yang sering disebut Zul-Rohmi memimpin NTB dalam kondisi tidak biasa. Di tahun pertama dihadapkan pada pemulihan gempa bumi. Menyusul tahun kedua dan ketiga mengadapi gelombang pandemi Covid-19.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16, menghimpun sejumlah data, baik melalui media massa maupun informasi lapangan, Zul-Rohmi mencatatkan sejumlah pencapaian.

Program strategis seperti pariwisata andalan dan strategis, Industrialisasi; Pengembangan Daya Saing SDM; NTB Ramah Investasi; Pembangunan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah NTB, dan NTB Bersih dan Berkelanjutan, menurut data yang dilansir oleh dinas-dinas berjalan simultan.

Fakta lapangan juga menunjukkan ada sejumlah capaian. Masa kepemimpinan tersisa dua tahun, masih ada waktu untuk menuntaskannya program strategis dan program unggulan.

Duo doktor menghadapi gelombang berat saat Covid-19. Praktis program tidak sanggup berjalan optimal akibat refocusing anggaran. Meski begitu, hal ini tidak serta-merta dijadikan alasan. Publik tentu menanti segala janji-janji politik dituntaskan.

BACA JUGA: Target Zero Waste, Kuncinya adalah Pemilahan Sampah

Selain program-program yang dijalankan Zul-Rohmi, hal lain yang patut dicermati dari kepemimpinan Zul-Rohmi pola pendekatan yang baik kepada masyarakat. Sebelum pandemi menyerang, keduanya begitu aktif untuk turun ke lapangan.

Pola pendekatan persuasif terlihat kontinyu dilakukan. Hal yang tepat untuk menyerap sebanyak mungkin pendapat atau respon publik, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Menurut Soemirat, 2012:1.31, salah satu bentuk komunikasi paling mendasar yaitu komunikasi persuasif, yakni proses mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal.

Komunikasi persuasif dimanfaatkan orang sudah sejak lama. Simons (1976) menjelaskan bahwa studi tentang persuasif berasal dari zaman Yunani Kuno. Belakangan, karena pandemi pendekatan itu berganti dengan agenda daring.

Sesekali Gubernur dan Wagub NTB tetap menerima keluhan maupun silaturahim masyarakat. Langkah humanis yang patut terus dirawat hingga 2023 mendatang.

Gubernur dan Wagub Perlu Ditopang

Mengibaratkan sebuah tim olahraga, Zul-Rohmi adalah kapten memimpin NTB. Sementara itu, Kepala Dinas maupun staf khusus adalah pemain pendukung. Tugasnya mensupport langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Sang Kapten. Menjalankan program, menyiapkan data, dan menginformasikan kepada publik. Sehingga goal yang diinginkan dapat tercapai.

Pro kontra terhadap sebuah kebijakan pemerintah menjadi hal yang lazim. Sayangnya, second line (lini kedua) dari Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tampak kedodoran. Alih-alih menopang kerja-kerja positif, lingkaran internal dari kalangan dinas maupun eksternal para staf khusus tampak kurang begitu sigap.

Gelagapan merespon kritik publik. Dan cenderung menjawab ala kadarnya. Yang penting kelihatan membela Sang Bos.

Contohnya, dapat dilihat ketika begitu banyak kritik terhadap beasiswa. Kritik terhadap soal industrialisasi. Isu sumir mengenai zero waste, terbaru kritik terhadap masyarakat terisolir di dalam lingkaran Sirkuit ITDC Mandalika, dan banyak lagi.

Second line justru terjebak pada dialektika membela membabi buta. Kurang dingin menyikapi sejumlah kritik. Respon yang diberikan jauh dari substansi utama. Hal ini yang kemudian memunculkan istilah gaya para buzzer. Beringas tanpa kedalaman analisa dan data.

Jika ini terus dibiarkan justru mereduksi kepemimpinan Zul-Rohmi. Melemahkan segala kerja yang telah berjalan tiga tahun.

Layak pula dicermati, gaya komunikasi terbuka Gubernur NTB di media sosial menghadirkan sejumlah perdebatan. Sebagian kalangan menilai, Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah dipandang terlalu berlebihan di media sosialnya. Termasuk keaktifan menjawab segala macam kontra di akun media sosial pribadinya.

BACA JUGA: Inovasi ‘Sabtu Budaya’, Diharapkan Pertahankan Budaya Tradisional

Di zaman gadget seperti saat ini, langkah tersebut sebagai hal yang lazim. Seperti halnya dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ataupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di era serba digital, justru gaya seperti ini perlu diikuti oleh jajaran kepala dinas maupun staf khususnya. Terbuka kepada masyarakat. Tidak anti kritik. Menghadirkan respon yang menyejukkan hati.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 memandang penting inner circle dari Gubernur dan Wagub NTB meniru pendekatan persuasif yang dilakukan duo doktor. Mendatangi para kritikus, menyerap sedalam mungkin problem-problem di lapangan.

Sehingga narasi publik yang disampaikan begitu mendalam. Termasuk dapat menjadi tambahan masukan bagi kepala daerah.

Seperti disampaikan oleh Nothstine (1991), pendekatan persuasif bagian dari analisis sasaran, menganalisa pesan disampaikan dengan jelas dan menghormati perbedaan-perbedaan individual antara orang-orang dan sasaran, meningkatkan dan memelihara motivasi sasaran, tujuan yang realistis, pemahaman atas perbedaan individual, pemahaman atas penggunaan informasi yang berbeda, pemahaman atas kerumitan sasaran dalam menanggapi pesan, pemahaman atas fakta yang hanyalah dasar bagi berfikir, merasa dan berbuat, dan pemahaman atas makna fakta, bahwa tidak hanya sekadar fakta.

Dengan menjalankan pendekatan persuasif, lingkar internal maupun eksternal Zul-Rohmi dapat menyajikan kontra narasi terhadap kritik yang lebih substansi. Penuh data dan fakta. Menghadirkan pandangan yang begitu kaya kepada publik.

Misalnya, program beasiswa. Sudah saatnya lingkar Zul-Rohmi menyajikan cerita putra-putri terbaik di luar negeri. Menghadirkan cerita mereka secara terbuka, baik melalui media massa maupun media official khusus. Dengan membuat desain grafis ataupun audio visual.

Begitu halnya dengan industrialisasi, mengulas cerita sukses para pengusaha binaan pemerintah. Termasuk di dalamnya pencapaian industrialisasi yang dihasilkan. Hal yang sama berlaku pada zero waste, posyandu, dan program yang lain.

Tidak cukup pencapaian program Zul-Rohmi hanya disampaikan dalam bentuk puja-puji dan bergaya pandu sorak. Masih ada waktu, lingkaran Zul-Rohmi harus menjadi penopang yang solid menuju NTB Gemilang.***

Pemanfaatan sampah menjadi sumberdaya harus mulai dikerjakan dari hulu, dan didukung inndustrialisasi di hilir, untuk mempercepat tercapaiya target program NTB Zero Waste

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pengelolaan sampah berbasis desa sangat efektif. Penanganan sampah konvensional harus ditinggalkan karena sampah dapat diolah menjadi produk bermanfaat.

Wakil Gubernur Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah mengataan itu dalam webinar seri ketiga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertajuk Desa Merdeka Sampah untuk NTB Bersih, Selasa (31/08/21) di pendopo Wagub.

“Di hilir pemanfaatan sampah menjadi sumberdaya dan berharga harus mulai dikerjakan dari hulu. Tata kelola sampah ini juga upaya mengatasi masalah lingkungan,” ujar Wagub

Menurutnya, dengan dukungan industrialisasi di hilir, tata kelola ini akan menghidupkan sirkular ekonomi baru di desa. Ini akan mempercepat target tercapainya program unggulan NTB Zero Waste.

BACA JUGA: Desa Mandiri Meningkat, Cikal Bakal NTB Asri dan Lestari

Kepala Dinas LHK, Madani Mukarom mengatakan, desa merdeka sampah harus berani dideklarasikan. Mengelola sampah tanpa menunggu inisiasi dari pemerintah akan menghasilkan kemandirian dan penghargaan tersendiri bagi dunia.

Ia menyebut Singapura dan desa Panglipuran di Bali yang memproklamirkan diri sebagai tempat terbersih di dunia membuatnya menjadi magnet bagi masyarakat dunia.

BACA JUGA: Program Ramah Difabel, Implementasinya Ditingkatkan 

“Di NTB juga sudah mulai tumbuh inisiatif untuk menjadi desa terbersih“, ujar Madani.

jm

Pegelolaan sampah yang diakukan desa mandiri, dimulai pemilahan dari rumah tangga yang dikumpukan petugas dan dibeli oleh Bumdes

MATARAM.lombokjournal.com ~ Desa desa maju dan mandiri yang kian meningkat, merupakan cikal bakal yang akan menjadikan NTB Asri dan Lestari.

Wakil Gubernur Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, dengan dukungan desa maju dan mandiri itu, maka program unggulan NTB Zero Waste optimis tercapai.

“Surga ini yang akan kita wariskan pada anak cucu kita nanti dan saya optimis target kita akan tercapai dua tahun lebih cepat,” ujar Wagub.

Itu disampaikannya dalam webinar seri ketiga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Desa Merdeka Sampah untuk NTB Bersih, Selasa (31/08/21).

Salah satu yang berhasil mengelola sampah secara mandiri adalah Desa Kembang Kuning, Sikur, Lombok Timur.

Kepala Desa Kembang Kuning, HL Sujian mengatakan, salah satu strategi awal adalah aturan desa agar masyarakat dapat bergerak bersama.

BACA JUGA: Semangat dan Tetap Tingkatkan Usaha Meski Masa Pandemi

“Tapi kesadaran sebagai desa wisata membuat pengelolaan sampah adalah keharusan,” ungkap Sujian.

Pemilahan sampah dimulai dari rumah tangga dan sekolah yang dikumpulkan oleh petugas sampah dua kali seminggu, yang akan dibeli oleh Bumdes.

Sedangkan siswa sekolah ditukar dengan alat alat sekolah seperti buku dan alat tulis.

Di pengolahan sampah milik desa, para pekerja ibu ibu rumah tangga mengolahnya menjadi produk yang dijual ke pengepul dalam bentuk biji plastik dan lain lain yang dibayar Rp 3000 per kilo sampah.

Lalu Supratman, pengelola TPS3R di Desa Lendang Nangka, Masbagik, Lombok Timur menjelaskan, sejak 2009 pengelolaan sampah dimulai dengan pengumpulan sampah oleh masyarakat yang ditukar dengan secangkir beras.

Tahun 2015, desa nya mendapat bantuan dana Rp 500 juta untuk tempat pengolahan sampah. Sejak itu masyarakat dibayar Rp 5000 per kilo sampah. Rata rata per bulan, TPS ini mengolah tiga ton sampah per bulan.

Hasil pemilahan sampah organik dan anorganik itu dibeli oleh bank sampah mandiri. Ada pula pemilahan sampah mandiri dari rumah yang hasil penjualannya disedekahkan bagi yang kurang mampu.

“Butuh enam bulan untuk memberikan pemahaman tentang pengumpulan dan pengolahan sampah,” kata Supratman.

Ada pula strategi pengolahan sampah perkotaan.

“Kata kuncinya penanganan berbasis rumah tangga,” kata Sri Sulistyawati, Lurah Mataram Timur.

BACA JUGA: Target Zero Waste, Kuncinya Adalah Pemilahan Sampah

“Mayoritas sampah perkotaan berasal dari rumah tangga, pasar dan industri yang belum mengerti tentang pengelolaan,” sebut Sri.

Membangun kesadaran dari sumbernya langsung yakni rumahtangga, dimulai dengan partisipasi 3R dan penutupan TPS liar.

Pengolahan di tingkat kelurahan dengan pemilahan dan pengelolaan saat ini menggunakan metode biopori, maggot sampai kerajinan tangan yang menghasilkan rupiah.

Sementara itu, Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pengelolaan sampah tak hanya digelontorkan dalam program lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Namun juga dialokasikan dalam program kesehatan dan ekonomi menunjang program unggulan Zero Waste.

Dr H Azhari, Kepala Dinas PMPD mengatakan, perencanaan prioritas tergambar dalam 18 tujuan SDGs. Salah satunya adalah bank sampah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.

“Dari 1005 desa sudah ada 988 Bumdes nantinya seluruhnya dilengkapi unit bank sampah yang juga terintegrasi Posyandu Keluarga dari yang ada sekarang sebanyak 200 unit,” jelas Azhari.

jm

Program unggulan Ramah Difabel juga menjadi bentuk perhatian dan keseriusan serta komitmen yang telah ditunjukan oleh gubernur beserta wakilnya.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi pertama di Indonesia yang menerbitkan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Program unggulan Ramah Difabel juga menjadi bentuk perhatian dan keseriusan serta komitmen yang telah ditunjukan oleh gubernur beserta wakilnya.

“Guna terus mendukung keberlangsungan aktifitas dan kegiatan difabel pemprov terus memperbanyak layanan publik yang ramah difabel, agar mampu mandiri dan berkarya. Dukungan ketersediaan transportasi, infrastruktur jalan, pendidikan juga terus dilakukan termasuk persamaan hak dan peluang untuk bekerja dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Namun tetap diperhatikan porsinya, disesuaikan dengan kondisinya,” kata Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, saat menerima Dumilah Ayuningsih, dosen peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, di ruang wagub, Selasa (31/8).

Sitti Rohmi mengatakan bahwa masyarakat harus memandang perbedaan ini sebagai sebuah keberagaman yang harus dihormati, bukan direndahkan dan dilihat sebelah mata.

“Saudara-saudara kita ini memiliki hak dan peran yang sama dalam kehidupan ini. Untuk itu, jangan memandang disabiltas dari sisi keterbatasan. Karena adanya perbedaan fisik, Difabel memiliki kelebihan yang kadang-kadang di tengah keterbatasannya ada potensi diri yang lebih dari orang normal. Ada difabel yang juara dunia renang, memiliki suara yang indah dan kelebihan lainnya,” ujarnya.

BACA JUGA: Semangat dan Tetap Tingkatkan Usaha Meski Masa Pandemi

Sementara itu seusai menyampaikan hasil penelitian dan pengambilan data Program Riset UI dengan skema Publikasi Terindeks International (PUTI), Dumilah Ayuningsih, menyatakan bahwa Perda Nomor 4 tahun 2019 sudah sangat baik. Namun di beberapa sisi implementasinya harus terus disempurnakan. Disabilitas harus dipandang sebagai keragaman dan potensi untuk produktif. Bukan sekedar dimaknai luas, kecacatan, kekurangan dan bukan pula sebuah keistimewaan.

Selain itu, penerapan praktek pada pelayanan publik juga harus dioptimalkan, misalnya pada aspek pendidikan dan pekerjaan secara umum. Begitupun pada organisasi perangkat daerah, seperti leading sektornya harus membangun kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang intens. Selama ini dinas-dinas terkait masih berputar pada memberikan bantuan.

“Padahal peningkatan kapasitas dan skill yang harus diperkuat dan terus dibangun. Sehingga mereka siap pakai di dunia kerja dan dapat bekerja mandiri atau wisausaha. Ini yang penting juga,” ujar Dumilah.

Bus Disabilitas NTB Gemilang yang dimiliki NTB merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Betapa bahagianya mereka naik bus dari Mataram ke Mandalika, bahkan ada di antara mereka baru pertama kali naik bis dan jalan-jalan.

“Ada banyak cerita dan keinginan kaum difabel yang ia dapatkan selama melakukan riset ini,” tuturnya.

diskominfotik

Wakil Gubernur memberi semangat dan mengingatkan IWAPI NTB agar tetap tingkatkan usaha meski pandemi Covid-19 masih melanda.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah memberikan semangat untuk tetap meningkatkan usahanya meski masa pandemi kepada para pengusaha wanita yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (IWAPI) NTB, saat menerima kunjungan mereka di kantor wagub, Selasa (31/8).

Sitti Rohmi memberikan apresiasi terkait akan diselenggarakannya IWAPI Trade Fair (ITF) NTB yang rencananya berlangsung di Atrium Epicentrum Mall, Mataram, dari tanggal 4 hingga 5 September 2021 mendatang. Sitti Rohmi meminta agar pelaksanaan kegiatan ITF harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Di masa pandemi jangan sampai kita tidak menerapkan protokol kesehatan covid-19, hal ini harus dilakukan pada saat berlangsung,” pesan Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Aplikasi MCP, Pantau dan Pencegahan Korupsi secara Terpusat

Ketua DPD Iwapi NTB, Baiq Diyah Ratuganefi menuturkan, sebanyak 68 stand UMKM sudah siap menyambut kegiatan ITF. Berbagai UMKM akan ikut serta berpartisipasi, antara lain UMKM kuliner, fashion, otomotif dan Kesehatan.

“Semoga dengan adanya pameran ini kita bisa meningkatkan UMKM untuk terus berjualan, mewujudkan kepercayaan bahwa IWAPI ini akan terus membantu untuk promosi, jualan dan pameran seperti ITF,” tutur Diyah Ratuganefi.

Diyah juga mengatakan bahwa kegiatan ITF sebagai bentuk sinergitas IWAPI NTB dengan pemprov untuk sama-sama mendukung seluruh UMKM.

“Semoga pameran ini dapat bermanfaat bagi seluruh UMKM,” ujarnya.

diskominfotik

Kementerian dan lembaga pengawasan meminta kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan aplikasi MCP, sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melaunching aplikasi Monitoring Centre Prevention (MCP) dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah(APIP) Kemendagri dan KPK, yang digelar secara virtual, Selasa (31/8).

Dalam Rakor yang diikuti oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, di ruang rapat utama kantor gubernur, Mendagri menjelaskan bahwa kerja sama kementerian dan lembaga pengawasan merupakan upaya untuk meningkatkan pencegahan terhadap tindakan korupsi di seluruh wilayah Indonesia.

“Untuk itu, kementerian dan lembaga pengawasan meminta kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan Aplikasi MCP yang diharapkan akan terpantau secara terpusat. Sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi,” ungkapnya

Selain itu, Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa tugas pokok kemendagri salah satu di antaranya adalah melakukan pembinaan, supervisi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas politik dan berjalannya pemerintahan di setiap daerah.

Rakor dan launching Pengelolaan Bersama MCP, ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Selain diikuti oleh kepala daerah se-Indonesia, turut hadir pula dalam rakor adalah Ketua KPK, Firli Bahuri dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.

BACA JUGA: Semangat dan Tetap Tingkatkan Usaha Meski Masa Pandemi

manikp@kominfo

Inovasi ‘Sabtu Budaya’ yang diiniasiasi Dikbud NTB diharapkan tetap mempertahankan dan merawat budaya tradisional

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kegiatan Inovasi “Sabtu Budaya” diharapkan mampu membentuk karakter mulia, anak-anak yang akan menjadi generasi masa depan. Memiliki rasa cinta, kepedulian dan bangga dengan budaya lokal dan tradiaionalnya.

Pesan Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., saat melaunching dan memberikan motivasi Kegiatan”Sabtu Budaya” Kepada Jajaran Dikbud NTB, Senin (30/8/2021) di SMAN 1 Lingsar Lombok Barat.

Sehingga lanjut Wagub, kebanggaan ini akan terus menanamkan nilai-nilai luhur yang diwariskan. Supaya bangsa ini kuat dengan tetap mempertahankan dan merawat budaya tradisional.

Kegiatan Sabtu Budaya berisi praktek-praktek baik tentang gotong royong, permainan rakyat, olahraga traditional dan penguatan pengembangan organisasi sekolah.

Jadi program dan inovasi yang ada, harus terus berjalan, berkesinambungan dan terus menerus meningkat kualitasnya. Sehingga menjadi kebiasaan yang dapat mengubah pola pikir atau perilaku masyarakat.

BACA JUGA: Posko PPKM Harus Segera Dibentuk di Semua Desa

Sabtu Budaya, ini menjawab dari banyak pertanyaan. Karena kegiatan di dalamnya mencakup berbagai program.

Ummi Rohmi sangat mengapresiasi inovasi Sabtu Budaya ini. Namun ia berpesan, setelah diresmikan harus betul-betul diterapkan. “Itu yang saya titip yach,” kata Ummi Rohmi sapaan Wagub.

Ukuran keberhasilan Sabtu Budaya ini, apabila setahun kemudian lebih semarak dan membumi lagi. Bahkan masih banyak nilai-nilai yang harus dimasukan dalam bagian Kegiatan ini.

Sementara itu, lebih jauh dijelaskan Kadis Dikbud Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd.,M.Pd., menjelaskan bahwa ‘Sabtu Budaya” merupakan inovasi Dikbud di tahun ajaran 2021/2022.

Sabtu Budaya dapat membangun suasana belajar. Membiasakan praktek-praktek baik seperti gotong royong, toleransi, kerja keras, tanggungjawab, sehat dan lain sebagainya, sesuai amanat fungsi pendidikan nasional.

Sabtu Budaya dapat menguatkan karakter bangsa, seperti budaya gotong royong yang sesuai dan sejalan dalam mendukung program NTB Zero Waste.

Kegiatan ini dilakukan dihari Sabtu sebelum 1-2 jam dimulainya pelajaran. Yang kemudian peserta didik dapat belajar kembali.

Program inovasi ini akan terus rutin digelar dan dievaluasi 2-3 bulan kedepan. Bagaimana efektivitas dan pengaruhnya bagi sekolah dan masyarakat dilingkungan sekitar sekolah dan dunia pendidikan.

Inovasi Sabtu Budaya, juga diharapkan mampu mendonghttps://lombokjournal.com/anggur-varian-rebakong-rbk-dikembangkan-bakti-haryono-di-dusun-rebakong/krak Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di NTB.

Saat ini IPK NTB berada pada posisi 5 besar se-Indonesia. Pada urutan pertama ada Provinsi Yogyakarta, kedua Bali, ketiga Jawa Tengah, keempat Bengkulu dan kelima provinsi NTB.

BACA JUGA:

Anggur Varian Rebakong Dikembangkan Bakti Haryono di Dusun Rebakong

“Mimpi besar kami ingin melaju pada posisi 3 besar dan bahkan posisi nomor 1 dalam IPK ini,”harapnya.

Selain itu, dijelaskan Kadis Dikbud bahwa Ada 3 inovasi yang dilahirkan Dikbud, yaitu inovasi Sabtu Budaya, Edo Wisata dan Senam Gema Gatra.

Senam Gema Gatra ini muncul sebagai bentuk perhatian terhadap budaya di NTB. Gerakan dan musiknya merupakan perpaduan 3 etnis besar di NTB, yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten 1, Karo Adpim, Rektor UNU NTB, Kabid Kebudayaan Dikbud, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosmas, sejumlah eselon III dan jajaran Dikbud NTB.

edy