Rachmat Hidayat Bantu Kursi Roda Pensiunan Dinas Kehutanan

Mendenghar kabar pensiunan Dinas Kehutanan Ltim terserang stroke, Rachmat Hidayat datang memberi bantuan kursi roda elektrik warna eerah

LOTIM.LombokJournal.com ~ Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat kembali menggelar aksi kemanusiaan.

Setelah di Lombok Barat, kali ini, kegiatan membantu sesama tersebut digelar di Gumi Patuh Karya, Lombok Timur.

Rachmat menyambangi Lingkungan Bermis II di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Sabtu (24/01/23) siang,

Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut membesuk Achmad Fadillah, pensiunan ASN Dinas Kehutanan Lombok Timur yang sakit diserang stroke.

Rachmat membawa bantuan kursi roda elektrik untuk Fadillah, dan menyerahkannya langsung kepada pensiunan abdi negara yang sudah purna tugas pada tahun 2003 silam itu.

“Ini sepenuhnya adalah kegiatan aksi kemanusiaan. Tak ada kaitannya dengan politik. Karena sesungguhnya hidup kita sebagai manusia bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana berbagi,” kata politisi kharismatik ini.

Bantuan kursi roda dari Rachmat Hidayat itu semata-mata kegiatan aksi kemanusiaan — Rachmat Hidayat dan Acmad Fadillah

Rachmat segera menghubungi Kementerian Sosial dan meminta dikirimkan kursi roda elektrik sebagai bagian dari program aspirasinya sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI. Ia mendapat informasi kalau Achmad Fadillah menderita lumpuh karena serangan stroke.

Rachmat bersyukur, tidak butuh waktu lama, kursi roda elektrik ini disiapkan dan dikirim Kemensos ke Mataram.

“Kursi roda ini mudah-mudahan dapat membantu Pak Fadillah bisa tetap mandiri dalam beraktivitas dan beribadah,” imbuh Rachmat.

Kerabat dan putra-putri Achmad Fadillah menyongsong kedatangan Rachmat dan rombongan dengan suka cita.

Mereka menyampaikan ucapan terima kasih untuk seluruh perhatian Ketua DPD PDI Perjuangan NTB tersebut untuk Achmad Fadillah dan keluarga.

Rachmat sendiri datang dengan didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Ahmad Sukro dan Anggota DPRD Lombok Timur dari PDIP yakni Nirmala Luk Santi, Marianah, dan Baiq Nurhasanah. Hadir pula politisi senior PDIP NTB yang juga mantan Anggota DPRD Lombok Timur H Jumat Dahlan dan sejumlah pengurus PDIP lainnya.

Kebetulan, pada hari yang sama, jajaran PDIP Lombok Timur memang akan menggelar aksi penanaman pohon dan penghijauan di Kecamatan Sakra, sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan sekaligus perayaan ulang tahun ke-76 Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Prof. Dr. (H.C.) Hj Megawati Soekarnoputri.

Rachmat sendiri pada pagi hari sebelum menjenguk Achmad Fadillah, telah mencanangkan Gerakan PDIP untuk menanam pohon dan aksi bersih-bersih daerah aliran sungai di Dusun Selojan, Desa Presak, Batukliang, Lombok Tengah.

Gerakan tersebut kemudian dilakukan serentak pada hari yang sama oleh pengurus PDIP di seluruh Kabupaten/Kota di NTB.

Bagi Rachmat, Achmad Fadillah adalah sosok pejuang lingkungan. Rachmat yang mengawali karir politiknya dari Lombok Timur, tahu persis, bagaimana Fadillah mendedikasikan karir birokratnya yang panjang untuk menyelamatkan hutan di Lombok Timur.

Fadillah terlibat dan berada di garis depan untuk memimpin berbagai aksi penghijauan hutan di kawasan Sambelia, salah satu daerah di kaki Gunung Rinjani yang masuk wilayah Lombok Timur.

Juga aktif menjaga dan menghijaukan kawasan Gawah Sekaroh, salah satu kawasan hutan di Lombok Timur bagian selatan.

Karena itu, jika kini dirinya begitu responsif membantu kursi roda elektrik saat menerima kabar kalau Achmad Fadillah menderita lumpuh, hal itu kata Rachmat adalah wujud penghormatan atas seluruh dedikasi, jasa, dan pengabdian yang diberikan Fadillah untuk lingkungan.

“Bantuan ini tentu tak akan sebanding dengan dedikasi dan pengabdian yang sudah beliau berikan,” ucap Rachmat.

Kepada sosok-sosok yang begitu memperhatikan keberlanjutan lingkungan seperti Achmad Fadillah, kata Rachmat, PDI Perjuangan ingin menyampaikan rasa terima kasih.

Sebab, pengabdian mereka sejalan dengan perhatian besar yang diberikan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri, yang memiliki rasa cinta Tanah Air dan begitu mencintai bumi dan lingkungan.

Rasa cinta itu hingga kini terus dibangun Ibu Mega dan menjadi kultur partai, agar setiap kader partai benar-benar menaruh rasa cinta pada tanaman dan lingkungan.

Aksi-aksi penghijauan dengan menanam pohon kata Rachmat, berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.

Sebab, pohon mampu memproduksi oksigen, menyimpan karbon, dan bahkan menghasilkan buah maupun bahan obat yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pohon juga menjadi tempat berlindung dan rumah dari berbagai spesies binatang.

”Dan jangan pernah lupa, pohon juga menjadi sumber daya penting bagi kehidupan dan peradaban,” imbuhnya.

Rachmat menekankan, aksi penghijauan dan menanam pohon adalah cara terbaik merawat kehidupan. Dan itulah mengapa, Ibu Mega tiada henti menginstruksikan kepada seluruh kader untuk bergerak konkret dalam merawat bumi secara bersama-sama.

“Bantuan ini adalah wujud terima kasih kami untuk pengabdian pada lingkungan yang sudah dilakukan Pak Achmad Fadillah,” kata Rachmat.

Kustadi dari Sentra Paramita Mataram, unit kerja milik Kementerian Sosial di NTB menjelaskan, kursi roda elektrik untuk Achmad Fadillah bersumber dari Program Aspirasi H Rachmat Hidayat yang dikirim langsung Kementerian Sosial.

Harga satu unit kursi roda elektrik tersebut mencapai Rp 27 juta.

“Kursi roda elektrik ini canggih karena dilengkapi dengan berbagai fitur yang memudahkan penderita mengoperasikannya secara mandiri dan simple,” kata Kustadi.

Usai penyerahan, Fadillah pun langsung mencoba kursi roda elektrik tersebut di halaman rumahnya.

Sejumlah petugas dari Sentra Paramita Mataram juga membantu dengan menerangkan secara tekun dan detail terkait dengan fungsi-fungsi pada fitur kursi roda elektrik beserta cara mengoperasikannya.

Fadillah dan keluarganya pun terlihat menyimak dengan sangat seksama.

Tanggapi Situasi Terkini Politik NTB

Pada kesempatan yang sama, Rachmat Hidayat sempat menjawab pertanyaan media terkait situasi terkini perpolitikan di NTB. Awak media meminta tanggapan terhadap sejumlah dinamika politik yang membelit sejumlah Parpol di NTB, dimana terjadi aksi lompat pagar elite partai.

Selain itu, ada juga pucuk pimpinan partai yang dicopot dari jabatannya lalu diganti oleh orang yang baru dan bahkan merupakan pecatan dari partai lain.

Politisi senior NTB ini mengemukakan, apa yang terjadi tersebut adalah situasi yang biasa. Dinamika terjadi adalah di tingkatan elite partai, bukan dinamika di masyarakat. Karena itu kata Rachmat, situasi tersebut tak akan banyak berdampak pada masyarakat secara luas.

“Ini tak ubahnya seperti meteror-meteor yang bertabrakan di angkasa. Saling baku hantam sesama meteor. Pada akhirnya, hanya akan menjadi debu ketika tiba di tanah,” kata Rachmat.

Rachmat terus mencermati dinamika yang terjadi tersebut. Namun, dia menegaskan, PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dari meteor-meteor tersebut.

Karena itu, jika kini sejumlah partai politik di NTB disibukkan dengan dinamika akibat ulah dan tindakan elite di partai tersebut, PDIP NTB memilih terus bersama-sama rakyat NTB.

PDIP NTB kata Rachmat, istiqomah untuk membantu masyarakat, tanpa embel-embel kepentingan politik sesaat di belakangnya.

Bantuan tersebut antara lain berupa bantuan UMKM, bantuan beasiswa, bantuan RTLH, dan juga bantuan untuk Pondok Pesantren seperti pembangunan ruang kelas baru.

Untuk tahun 2023 ini, Rachmat menginformasikan, dirinya menyiapkan program penyaluran beragam bantuan sosial untuk masyarakat di Pulau Lombok tanpa memandang latar belakang, kepentingan, maupun strata sosialnya.

“Siapa pun warga Lombok yang memerlukan bantuan terkait tupoksi Komisi VIII DPR RI, saya akan bantu tanpa ada birokrasi bertele-tele dan potongan sesenpun,” katanya.

Ia menekankan, setiap bantuan tersebut akan dipublikasi secara terbuka dan transparan sebagai bagian dari akuntabilitas dirinya sebagai Wakil Rakyat dari dapil Pulau Lombok. (*)

Pencabulan Siswa SD di Sidoarjo, Korban Hamil 6 Bulan

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga pantau kasus pencabulan siswa SD yang dilakukan ayah tiri di Sidoarjo

LombokJournal.com ~ Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jatim, korbannya anak perempuan yang masih kelas VI sekolah dasar, mendapat perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

Pria berinisial S (51) itu melakukan perbuatan bejat kepada anak tirinya yang masih kelas VI Sekolah Dasar. Anehnya, perbuatan itu dilakukan atas dorongan dari ibu kandung korban, R (31). Kerjadiamnya itu dilaporkan polisi bulan September 2022.

Kata Menteri PPPA, pelaku pencabulan anak harus dihukum maksimal — Bintang Puspayoga

Bintang Puspayoga melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dalam rangka pemantauan kasus kekerasan seksual oleh ayah tiri di Sidoarjo.

“Kami mengapresiasi gerak cepat yang terintegrasi lintas sektor antara dinas pengampu isu perempuan dan anak dengan kepolisian, tenaga kesehatan, psikolog, juga Dinas Pendidikan dalam memberikan pendampingan yang terbaik bagi korban,” ujar Menteri PPPA di Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (28/01/23).

Mmiris sekali kasus kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri di Kabupaten Sidoarjo. Figurt ayah seharusnya memberikan hak atas perlindungan terhadap anak.

Namun dalam kasus ini seluruh pihak berupaya memberikan penanganan yang komprehensif dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban.

“Korban masih bersemangat menempuh pendidikan dan menggapai cita-citanya menjadi dokter,” kata Menteri PPPA.

Ia menyebutkan, saat ini korban dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 24 minggu. “Namun korban belum memahami kondisi tubuhnya yang tengah mengandung tersebut,” katamya.

Aparat penegak hukum didorong untuk memberikan hukuman maksimal terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pelaku dapat dikenai penambahan hukuman 1/3 dari ancaman pidana, karena kekerasan seksual dilakukan oleh orang tua korban.

“Kami yakin dan percaya aparat penegak hukum akan menangani kasus ini secara tuntas dan cepat demi memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Proses hukum ini terus kami pantau bersama UPTD PPA Sidoarjo,” ujar Menteri PPPA.

Bagaimana korban yang masih kecil, tapi sudah mengandung 24 minggu atau 6 bulan?

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Syaf Satriawarman menhayakan, pihaknya mengambil beberapa langkah inisiatif, salah satunya terkait persalinan korban.

“Bilamana secara klinis tidak memungkinkan melakukan persalinan secara normal, maka akan dilakukan operasi caesar. Pemerintah Daerah sudah menyanggupi pembiayaan persalinan dan kami sudah mendaftarkan korban sebagai peserta BPJS,” tutur Syaf.

Nantinya persalinan korban akan dilaksanakan secara tertutup.

“Ketika bayinya lahir, maka korban dan ibunya akan membuat pernyataan bahwa bayi tersebut diserahkan kepada Negara melalui Pelayanan Sosial Asuhan Balita (PSAB) Dinas Sosial,” kata Syaf.

Selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara bergantian oleh tim kesehatan, tim psikolog, dan sekolah.

“Misalnya evaluasi oleh pihak sekolah terkait pembelajaran yang diikuti oleh korban secara daring. Mudah-mudahan untuk penanganan korban ini sudah kita tangani dengan baik,” pungkas Syaf.

Kasus kekerasan seksual yang menimpah siswa SD itu mendapat atensi besar dari Menteri Sosial, Tri Rismaharini Menteri Sosial saat berkunjung ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Sidoarjo hari ini, Minggu (04/09/22).

Risma yang mengaku mendapat kabar kasus pencabulan tersebut dari kerabatnya, dan ia terlihat cukup geram, seyelah mengetahui pelakunya adalah ayah tiri korban. ***

Kekerasan Seksual yang Jadi Sorotan Publik

Peristiwa kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan pendidikan bahkan ada kejadian di lingkungan kantor Kementerian

LombokJournal.com ~ Kaum perempuan yang sering kali menjadi korban kasus kekerasan seksual, yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Komnas Perempuan mencatat, selama Januari hingga November 2022 menerima 3.014 laporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas, dan 899 kasus di ranah personal.

Hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan bulan April 2022 membawa angin segar, yang berkontribusi pada keberanian dan kepercayaan korban untuk melaporkan kasusnya.

Namun masih cukup banyak kasus kekerasan seksual sepanjang 2022 ini.

Seperti dikutip dari Beautynesia ada beberapa kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menjadi sorotan publik Indonesia sepanjang tahun 2022.

Pria cium anak di bawah umur di Gresik, Jawa Timur

Ini kasus pelecehan seksual yang bikin netizen geram, viral di media sosial potongan video dari rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria mencium anak di bawah umur di Gresik. Ini terjadi bulan Juni 2022.

Anak-anak jadi korban kekerasan seksual — Pelecehan anak di Gresik

Polisi setempat pernah mengatakan, kejadian tersebut bukanlah pelecehan , ini mendapat kritik dan kecaman.

Rekaman CCTV yang beredar di media sosial berdurasi 1 menit 58 detik. Seorang pria memakai kemeja putih dan celana coklat, duduk di sebuah toko, ia sedang membeli minuman.

Datang seorang perempuan dewasa bersama seorang anak perempuan. Ketika perempuan dewasa masuk ke toko, sang anak yang mengenakan jilbab coklat menunggu di luar, di dekat pria yang duduk itu.

Terlihat pria itu tampak sedang mengawasi keadaan sekitar, lalu ia menarik tangan anak perempuan untuk mendekat ke arahnya. Situasi yang sepi dan tidak ada yang memperhatikan, pria itu lalu memeluk tubuh anak perempuan dan menciumnya.

Setelah dicium pria itu, sang anak perempuan nampak mengusap mulutnya dengan wajah bingung. Tak puas, pria tersebut kembali mencium perempuan di bawah umur itu lalu pergi meninggalkan toko.

Diketahui aksi dugaan pelecehan seksual tersebut terjadi di Desa Mriyunan, Sidayu, Gresik.

Pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, Buchori (49) akhirnya diamankan polisi pada Kamis (23/06/22) malam. Usai melakukan penyelidikan terhadap rekaman CCTV dan memeriksa beberapa saksi, pihak Satreskrim Polres Gresik bekerja sama dengan Polda Jatim, menangkap pelaku. Kepada polisi, Buchori menyebut aksinya karena nafsu birahinya meningkat usai empat tahun menduda.

Buchori mengaku baru pertama kali melakukan pencabulan. Namun ia memang memiliki niat melampiaskan nafsunya ketika melihat korban yang berusia 12 tahun.

Pencabulan Santriwati di Jombang, Jawa Timur

Masih ingat kasus pencabulan santriwati di Jombang yang sempat bikin geger masyarakat Indonesia?

Kekerasan seksual yang menimpa santiwati — MSAT alias Mas Bechi

Setelah beberapa kali gagal ditangkap, MSAT alias Mas Bechi, pelaku pencabulan terhadap santriwati di Jombang, akhirnya menyerahkan diri kepada polisi pada awal Juli 2022 lalu sekitar pukul 23:00 WIB.

MSAT telah ditetapkan menjadi tersangka sejak 2 tahun lalu setelah menjadi DPO selama 6 bulan atas dugaan pencabulan terhadap santriwati.

Kasus pencabulan Mas Bechi terhadap santriwati ini telah dilakukan sejak 2017. Pada 2018, ada santri yang berani melapor ke Polres Jombang. Laporan ini atas dugaan pencabulan, persetubuhan hingga kekerasan seksual pada tiga santriwati, seperti dilansir dari detikJatim.

Pada Oktober 2019 Polres Jombang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Ini karena pelapor dianggap tidak memiliki bukti lengkap.

Usai penolakan laporan korban karena tak cukup bukti, akhirnya korban lain pun melaporkan MSAT ke Polres Jombang. Laporan ini juga dilakukan pada tahun 2019.

Hingga akhirnya Januari 2020, penyidikan kasus ini resmi diambil alih Polda Jatim.

Korban pencabulan dan pemerkosaan Mas Bechi buka suara. Sambil terisak, para korban menceritakan kisah pilu yang mereka alami.

Ada dua korban yang berani bersuara dan membeberkan aksi keji yang dilakukan Mas Bechi. Pengakuan tersebut disampaikan melalui wawancara dengan CNNIndonesia TV pada Maret 2020 lalu.

Terungkap, Mas Bechi tidak hanya melakukan aksi pencabulan dan pemerkosaan, namun ia juga menyekap hingga menghajar korban.

Korban pertama mengaku sempat menjalin hubungan asmara dengan Mas Bechi dan berjalan selama 5 tahun. Ketika korban berusia 15 tahun, ia mengaku dicabuli untuk pertama kalinya.

Di tahun keempat menjalani hubungan, korban ingin berpisah dengan Mas Bechi. Namun, ia malah dipaksa, diancam hingga dihajar oleh MSAT.

Korban pun sempat mencari perlindungan untuk melepaskan diri dari Mas Bechi. Namun, upaya tersebut diketahui Mas Bechi.

Ia kemudian dijemput paksa oleh orang suruhan Mas Bechi dan dibawa ke sebuah tempat yang disebut Puri. Di sana, ia dihajar dan diperkosa oleh Mas Bechi.

Kabar terbaru, pelaku pencabulan yang menjadi terdakwa, Moch Subchi Azal Tzani (MSAT) alias Mas Bechi (42) divonis 7 tahun penjara.

Mas Bechi terbukti bersalah dalam kasus perbuatan cabul terhadap santriwati. Namun, vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 16 tahun pidana penjara.

Kekerasan Seksual Motivator di SPI

Nama motivator Julianto Eka Putra, jadi sorotan pada pertengahan Juli 2022 lalu. Julianto Eka Putra (JE) menjadi tersangka kasus kekerasan seksual terhadap siswi di SMA SPI Kota Batu, Malang, di mana ia merupakan pendiri sekolah terkenal tersebut.

Kekerasan seksual yang memakan korban para muridnya — Julianto Eka Putra

Kasus ini sebenarnya sudah bergulir cukup lama, mencuat pada akhir Mei 2021. Butuh waktu sekitar 67 hari sebelum akhirnya Julianto Eka Putra ditetapkan sebagai tersangka, yaitu pada 5 Agustus 2021 lalu. Setelah hampir satu tahun ditetapkan sebagai tersangka, motivator Julianto Eka Putra akhirnya resmi ditahan pada Senin (11/07/22).

Julianto Eka Putra mendirikan SMA SPI dengan tujuan untuk membantu anak-anak yatim piatu dan kurang mampu dalam bidang pendidikan.

Namun siapa sangka, tersimpan cerita kelam di dalamnya. Diduga belasan siswi menjadi korban kekerasan seksual Julianto Eka Putra.

Dari belasan korban, ada dua korban yang berani bersuara dan membeberkan aksi keji Julianto Eka Putra terhadap mereka. Salah seorang korban, mengaku masuk ke sekolah SPI karena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ia berharap dengan mengenyam pendidikan di sekolah SPI, bisa membuat masa depannya cerah.

Tragedi bermula ketika ia duduk di bangku kelas 2 SMA. Saat itu ia masih berusia 16 tahun. Ia baru saja mengikuti sebuah perlombaan, kemudian ia dibawa oleh Julianto Eka Putra ke sebuah bukit. Di situ, ia diberi motivasi oleh pria yang kerap disapa Ko Jul tersebut.

Saya dimotivasi oleh JE, si JE bilang kalau ‘kamu itu anak yang punya potensi, kamu mau nggak Koko didik untuk bisa menjadi seorang leader?'” ungkap salah seorang korban kepada Karen Pooroe, dilansir dari YouTube CokroTV, jum’at (08/07).

Pria yang akrab disapa Ko Jul itu meminta korban untuk menganggapnya sebagai sosok ayah atau kakak. Pria tersebut juga berpesan jika korban ingin sukses, maka ia harus menuruti apa perkataan dirinya.

Setelahnya, aksi pelecehan seksual terjadi. Korban mengaku dipeluk, dicium, hingga dipaksa berhubungan badan. Julianto Eka Putra mengancam korban agar tidak memberi tahu siapapun soal kejadian tersebut. Korban pun ketakutan dan tidak berani melawan.

Jika ia tidak menurut, ia akan dimaki-maki bahkan dipukul. Korban mengaku kekerasan seksual yang diterimanya berlangsung hingga ia lulus dari sekolah SPI. Tak hanya itu, korban mengaku juga disuruh bekerja oleh Julianto Eka Putra. Namun, ia tidak digaji.

Motivator yang menjadi pelaku kekerasan seksual — Julianto Eka Putra

Pada bulan September 2022 lalu, Julianto Eka Putra divonis penjara 12 tahun. Ia terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual hingga pemerkosaan terhadap siswanya.

Pemerkosaan Siswi SD di Medan oleh Kepsek dan Tukang Sapu Sekolah

Heboh di media sosial soal seorang siswi SD di Medan diduga diperkosa oleh kepala sekolah dan tukang sapu. Kasus ini menjadi viral setelah orangtua korban, melaporkan kejadian tersebut ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pada September 2022 lalu.

Melalui video yang diunggah Hotman di akun Instagramnya, @hotmanparisofficial, ia menjelaskan, ada seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang diduga diperkosa oleh beberapa orang.

“Ada satu kasus, ini lah anak kecil, cewek umur 10 tahun yang diduga diperkosa oleh berbagai orang. Oleh oknum pimpin sekolah, pimpinan administrasi bahkan tukang sapu dari sekolah tersebut ikut diduga memperkosa anak kecil ini,” kata Hotman.

bu dari korban, kemudian menceritakan kronologi kejadian yang dialami sang anak. Diduga sang anak diperkosa oleh beberapa orang di gudang sekolah. Awalnya, sang anak diberi serbuk putih oleh tukang sapu.

“Anak saya dibawa ke gudang, awalnya anak saya dikasih serbuk putih sama tukang sapu. Setelah habis, mulutnya dilakban, kakinya diikat, setelah itu digendong dibawa ke gudang,” tuturnya kepada Hotman.

Di dalam gudang tersebut dceritakan, sudah ada kepala sekolah yang menunggu. Setelah itu, korban diduga diperkosa secara bergilir oleh kepala sekolah dan tukang sapu sekolah.

“Pimpinan masuk dan terjadi lah pelecehan. Iya diperkosa bergantian,” tuturnya.

Kasus ini disebut sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan dan sudah ditarik ke Polda Sumut. Hotman Paris mengatakan laporan pemerkosaan ini bernomor 1769 tanggal 10 September 2021.

“Bapak Kapolda Sumatera Utara tolong segera kasus ini mendapat perhatian,” sebut Hotman Paris.

Pemerkosaan Pegawai Kemenkop

Kasus pemerkosaan yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pegawai honorer di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bikin publik geger.

Dugaan kasus asusila ini terjadi pada 2019 silam, namun kembali mencuat usai korban berinisial ND kembali membuka kasusnya. Mengajukan praperadilan atas keputusan penghentian kasus oleh Polresta Bogor pada 2020.

Di tahun 2019, polisi mendapat aduan dari ayah korban dengan isi aduan terkait tindakan asusila yang dialami ND. Terduga asusila yang berjumlah 4 orang sempat ditahan dengan dugaan tindak asusila selama 21 hari oleh pihak Polres Kota Bogor, Februari 2020.

Satu bulan setelahnya, polisi menghentikan penyelidikan kasus usai pelaku dan korban disebut telah berdamai.

Pelecehan diduga terjadi pada 5-6 Desember 2019 saat Kemenkop melakukan kegiatan di luar kantor yang diikuti oleh Bidang Kepegawaian. Korban berinisial ND menjadi salah satu pesertanya.

Pada 5 Desember 2019, usai kegiatan, sekitar pukul 23.30 WIB, ND beserta tujuh orang lainnya makan di sebuah restoran. Pada 6 Desember 2019, sekitar pukul 04.00 WIB, ND kembali ke hotel.

“Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila oleh empat orang, W, Z, MF, dan N, terhadap ND di dalam kamar di sebuah hotel di Bogor,” ungkap Sekretaris Kemenkop UKM, Arif Rahman Hakim di Kemenkop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/10).

Kemudian pada 20 Desember 2019, Arif mengatakan orangtua korban yang juga pegawai di Kemenkop melaporkan adanya pelecehan seksual yang dialami anaknya. Usai mendapat laporan itu, pihaknya langsung memberikan pendampingan kepada ND.

Pada 30 Desember 2019, bidang kepegawaian melakukan pemanggilan kepada dua pelaku. Pada 1 Januari 2020, Polres Bogor mulai melakukan penyelidikan dengan memanggil empat terduga pelaku.

Pada 13 Februari 2020, empat terduga pelaku ditahan selama 21 hari oleh Polres Bogor Kota. Pada 14 Februari 2020, Kemenkop memberikan sanksi pemutusan kontrak kepada pelaku MF dan N yang berstatus non-ASN. Sedangkan W dan Z diberi sanksi turun jabatan dari kelas jabatan 7 ke kelas jabatan 3.

Di bulan Maret, pelaku diproses dan ditangguhkan dari tahanan serta diwajibkan lapor 2 kali seminggu. Arif mengatakan kasus tersebut selesai dengan mediasi antara korban dengan pelaku. Kemudian, pada 13 April 2020, korban ND menikah dengan pelaku Z.

“Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, pihak kepolisian terbitkan SP3,” katanya.

Adanya kesepakatan damai tersebut dibantah oleh pihak korban. Tim Advokasi dan Komunikasi Publik Kasus Korban Pemerkosaan di Kementerian Koperasi dan UKM (TAKON Kemenkop) mewakili pihak keluarga membantah klaim yang disampaikan Kemenkop UKM.

Koordinator TAKON Kemenkop, Kustiah Hasim, mengatakan kakak korban menyebut klaim fakta tersebut tak berdasar kebenaran alias bohong.

Kustiah memaparkan, ide terkait pernikahan pelaku dengan korban didorong oleh pihak kepolisian, bukan dari keluarga atau orangtua korban.

Pernikahan inilah yang akhirnya menjadi dasar penerbitan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan oleh Polresta Bogor. Padahal, menurut Kustiah, pihak keluarga korban tidak pernah mengetahui perihal SP3 tersebut.

Selain itu, pihak keluarga juga membantah soal pengunduran diri korban. Justru, kakak korban menanyakan alasan mengapa korban tidak diperpanjang masa kerjanya alias tidak dipekerjakan lagi di Kemenkop UKM.

Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdy Irawan menjelaskan soal kasus pelecehan seksual di Kemenkop UKM. Dia menjelaskan alasan penyelidikan kasus tersebut disetop. Kasus sempat diproses dan para pelaku sempat ditahan Mapolresta Bogor Kota pada Februari 2020.

Namun kemudian, kata Ferdy, pihak korban dan keluarga datang ke Polresta Bogor Kota pada Maret 2020 untuk mencabut laporan. Dia mengatakan kedua pihak sudah berdamai dan pelaku akan menikahi korban sebagai bentuk pertanggungjawaban.

“Kemudian Maret 2020 itu datanglah korban dengan keluarganya membawa surat pencabutan laporan dan perdamaian yang sudah ditandatangani oleh para pihak, pelapor maupun terlapor, terus dengan juga menunjukkan ternyata mereka sudah sepakat akan melakukan pernikahan,” sebut Ferdy, dikutip dari detikNews.

Ferdy mengatakan pernikahan antara pelaku dan korban merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Ia membantah jika polisi dituding mendorong pernikahan itu dijadikan alat untuk membebaskan pelaku dari jeratan hukum.

Pada November 2022 lalu, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki memecat dua PNS pelaku kasus dugaan kekerasan seksual di Kemenkop UKM. Keputusan ini merupakan hasil penelusuran tim independen.

“Setelah melalui suatu proses koordinasi dengan BKN, Kemen PPPA, KASN, dan juga hasil penelusuran Tim Independen, kami putuskan memberikan sanksi disiplin berupa pemecatan kepada pelaku kekerasan seksual kepada dua PNS atas nama ZPA dan WA,” ujar Teten dalam konfrensi pers di kantor Kemenkop UKM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (28/11/22), dilansir dari detikNews.

Sementara untuk pelaku berinisial EW tak ikut dipecat namun dikenakan sanksi penurunan jabatan. Pelaku lainnya, berinisial MM diberikan sanksi pemutusan kontrak kerja. ***

Kadis Kominfotik NTB Ajak GJI Sampaikan Pesan Kebaikan

Menuirut Kadis Kominfotik, jurnalistik haruslah adil dari hati agar jurnalistik bisa diselesaikan dan menghasilkan pesan kebaikan dan kebajikan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Hadirnya Gabungan Jurnalisme Investigasi (GJI) Nusa Tenggara Barat sebagai organisasi profesi harus mampu menghadirkan kebaikan dan kebajikan bagi pembangunan.

Kadis Kominfotik NTB mewakili Pemprov NTB menerima penghargaan keterbukaan informasi publik — Najamuddin Amy (kanan)

“Perkembangannya, jurnalistik tidak lagi menyajikan berita cover both side tapi cover all sides,” kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Nusa Tenggara Barat, Najamudin Amy di Hotel Same, Mataram, Jumat (27/01/23).

Hal itu dikatakannya saat pengukuhan pengurus GJI 2023 – 2025 dan rapat kerja daerah pertama komunitas wartawan investigasi tersebut. Bahkan ia menegaskan, proses sebuah berita adalah menuliskannya secara adil sejak dalam pikiran.

Sebuah berita tidak lagi disampaikan atau ditulis dengan pendekatan kausalitas atau sebab akibat dari sebuah kasus atau peristiwa yang memuat keterangan dua pihak saja.

“Tapi harus dilakukan pendekatan melingkar dan komprehensif dan tidak mendegradasi nilai, norma tertentu atau pihak tertentu,” tegasnya.

Ditambahkannya, jika tidak memperhitungkan asas keadilan bagi semua pihak dari pikiran, maka haruslah adil dari hati karena hanya dengan melalui proses tersebut tugas jurnalistik bisa diselesaikan dan menghasilkan pesan kebaikan dan kebajikan.

Ia mengingatkan pula bahwa tantangan organisasi semakin berat terutama dari dalam organisasi sendiri dan berharap GJI dapat solid dan memiliki anggota yang sejahtera namun juga kompeten.

Sementara itu, Hari Kasidi, Ketua GJI terpilih mengatakan, kehadiran GJI tidak bermaksud menyaingi organisasi yang telah ada namun akan memberikan warna bagi jurnalisme di NTB.

“Proses investigasi jurnalistik sebuah kasus dimulai dari kejanggalan. Tidak jarang wartawan investigasi mendapatkan intimidasi maupun perlakuan buruk lainnya”, sebut Hari.

Karena itu, selain memperkuat anggota organisasi GJI dengan kompetensi investigasi dan kapasitas profesi wartawan yang lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ia berharap GJI dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya dan taat pada UU Ciptaker.

GJI adalah organisasi profesi wartawan investigasi yang dibentuk setahun silam dan saat ini telah memiliki perwakilan di kabupaten/ kota dari beragam organisasi wartawan dan perusahaan media yang ada di NTB.

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov NTB juga mendapatkan penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik versi GJI.

Hadir pula dalam pengukuhan tersebut, Kapolresta Mataram, Wakil Ketua PWI NTB, Pembina GJI, perwakilan kabupaten/kota, beberapa kepala OPD Pemprov NTB dan insan pers lainnya. ***

Gedung Manajemen RSJ Mutiara Sukma Diresmikan Gubernur NTB

Gedung Manajemen yang diresmikan Gubernur NTB tersebut sebelumnya merupakan Gedung Autis yang dialihfungsikan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah meresmikan Gedung Manajemen RSJ Mutiara Sukma NTB, pada Sabtu, (28/01/23).

Utuk memimpin doa keberkahan Gedung Manajemen yang baru itu, Gubernur NTB minta dr. Jack sapaan akrab Direktur RSUD NTB.

Gedung manajemen yang diresmikan merupakan gedung autis

Untuk diketahui, sebelumnya merupakan Gedung Autis yang dialihfungsikan menjadi Gedung Manajemen sebagai tempat pelayanan bagi para pegawai RSJ.

Dengan Gedung Manajemen yang baru, diharapkan pelayanan RSJ ke depan menjadi lebih baik dan masyarakat NTB menjadi Gemilang.

Sebelum meresmikan Gedung Manajemen itu, Gubernur NTB sempat memuji RSJ Mutiara Sukma sebagai tempat yang nyaman untuk dikunjungi.

Turut hadir mendampingi Bang Zul diantaranya Kadis Kominfotik NTB, Kadispora, Direktur RSUD, Kepala Dinas Kesehatan dan pejabat lainnya. ***

RSJ Mutiara Sukma, Nyaman untuk Dikunjungi

Pada HUT ke 33 RSJ Mutiara Sukma, Gubernur NTB memuji kegembiraan para pegawai yang mengabdi di rumah sakit jiwa

MATARAM.Lombokjournal.com ~ Apresiasi yang tinggi dialamatkan ke jajaran RSJ Mutiara Sukma atas pengabdian dan kinerjanya selama bertugas demi mewujudkan masyarakat NTB yang gemilang.

Gubernur Zulkieflimansyah memuji RSJ Mutiara Sukma yang nyaman untuk dikunjungi — Gubernur Zulkieflimansyah

Hal ini diungkapkan Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat hadir pada puncak peringatan HUT RSJ Mutiara Sukma di Mataram, Sabtu (28/01/23).

Menurut Bang Zul, sejak zaman dipimpin Bu Elly, Bu Evi, dan sekarang Mbak Wiwin rumah sakit jiwa ini menjadi tempat yang nyaman dikunjungi.

“Mudah-mudahan di musim kemarau pesan saya cuman satu mudah-mudahan rumputnya tetap hijau, pemandangannya bagus dan yang membedakan dari dinas-dinas yang lain,” pujinya.

Bang Zul menyampaikan selamat buat dokter Wiwin yang melanjutkan kepemimpinan yang luar biasa di rumah sakit jiwa.

“Mudah-mudahan kegembiraan dan keceriaan rekan-rekan yang mengabdikan diri disini bisa ditularkan pada kadis-kadis yang lain. Serta RSJ yang kita banggakan ini tetap maju bahkan menjadi yang terbaik di tingkat Nasional,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur RSJ Mutiara Sukma, dr. Wiwin Nurhasida menyampaikan terimakasih atas kedatangan pak Gubernur bersama rombongan.

Diharapkan puncak peringatannya yang ke-33, RSJ Mutiara Sukma memiliki layanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat NTB terutama layanan kesehatan jiwa.

Saat ini rumah sakit jiwa ini mengembangkan layanan kesehatan non jiwa. Mudah-mudahan bisa terwujud, karena itu merupakan kebutuhan masyarakat juga.

“Kita berharap RSJ menjadi etalase pelayanan kesehatan jiwa di wilayah timur Indonesia,” tuturnya. ***

Tempat Wisata Harus Bebas Kekerasan Seksual

Korban kekerasan seksual yang terjadi di tempat wisata harus menjadi perhatian Pemerintah Pisat, Pemerintah Daerah dan dunia usaha

LombokJournal.com ~ Peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh pengunjung di lokasi wisata Kawah Ratu Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Bogor, disesalkan banyak pihak.

Kejadian itu viral setelah seorang perempuan melalui akun media sosialnya mengungkap peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya, beberapa waktu lalu.

Kejadian itu juga mendapat perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

“Lokasi wisata seharusnya dapat menjadi ruang publik yang aman dan nyaman bagi perempuan untuk beraktivitas,” kata Ratna Susianawati, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, dalam siaran pers laman Kemen PPPA, Jum’at (27/02/23).

Ia menyesalkan dan prihatin atas kejadian pelecehan seksual yang dialami pengunjung lokasi wisata. Karena harapan korban melakukan kunjungan wisata seharusnya aman dan nyaman bagi semua pengunjung.

Namun dinodai perbuatan oknum tidak bertanggung jawab yang justru punya kewenangan atas keamanan dari lokasi TNGHS.

“Bagi pengelola lokasi wisata agar dapat memberikan hukuman bagi pelaku,” kata Ratna.

Ratna menyampaikan apresiasi kepada korban yang telah berani melaporkan kekerasan seksual yang telah dialaminya kepada publik. Ia mendesak pengelola lokasi wisata agar memberikan hukuman bagi pelaku, mengingat perbuatan terlapor sudah dilakukan sejak lama.

“Dengan terkuaknya kasus tersebut, kami jajaran KemenPPPA berharap seluruh pihak mulai dari pemerintah di tingkat pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha dapat lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanan perempuan di tempat umum,” katanya.

Khususnya menciptakan lokasi wisata yang bebas dari kekerasan seksual. Upaya sinergi dan kolaborasi dalam memberikan pengawasan atas pengembangan wisata, harus diwujudkan bukan hanya dari sisi prasarana saja.

“Melainkan juga harus mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia yang bekerja untuk memberikan perlindungan bagi para pengunjung,” tutur Ratna.

Ratna juga mengajak semua perempuan yang mengalami mengalami, mendengar, melihat, atau mengetahui kasus kekerasan untuk berani mengungkap kasus kekerasan yang dialami.

Masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan melalui call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 dan WhatsApp 08111 129 129. ***

Sekda NTB Olahraga Bersama ASN Pemprov NTB

Olahraga rutin ASN Pemprov NTB bersama Sekda NTB berlangsung berpindah-pindah di enam kluster kompleks perkantoran

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi mengikuti olahraga bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Jum’at (27/01/23).

Tak hanya menggelar senam bersama, para ASN juga menekuni berbagai olahraha lainnya, seperti tenis meja, bulu tangkis, gym, futsal, dan aktifitas olahraga lainnya.

“Alhamdulillah, senang olahraga bareng ASN lingkup Pemprop NTB. Diawali seri senam bersama, bulu tangkis, tenis meja, gym, futsal dan lain lain,” tutur Miq Gite, sapaan Sekda.

Miq Gite melanjutkan, olahraga hari ini rutin digelar pada minggu keempat tiap bulan.

Dan dilakukan dilakukan berpindah-pindah ke 6 kluster kompleks perkantoran Pemprov NTB. Ada kluster Pejanggik, kluster Udayana – Airlangga, kluster Majapahit, kluster Langko dan kluster pendidikan.

“Ayo ASN tetap semangat menuju NTB Gemilang, Salam olahraga….jaya!” tandasnya. ***.

Launching WSBK 2023, Penonton Luar NTB akan Bertambah

Menghadiri launching event WSBK yang ketiga, Gubernur NTB akan mengemas event WSBK lebih baik dari tahun lalu

MANDALIKA.LombokJournal.com ~ Sukses mengadakan event pertama dan kedua kini, WSBK 2023 kembali hadir untuk ketiga kalinya.

Launching World Superbike (WSBK) Indonesian Round 2023 akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 3 – 5 Maret 2023 mendatang.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menyampaikan tahun lalu penonton WSBK masih didominasi oleh penonton lokal.

Namun dengan adanya arahan Presiden RI, menyarankan untuk tidak berlibur ke luar negeri dapat menambah jumlah penonton dari luar NTB.

Gubernur NTB dalam launching WSBK 2023 berharap penonton luar daerah bertambah — Gubernur NTB, Zulkieflimansyah

“Ini momentum yang tepat untuk meningkatkan jumlah penonton dari luar NTB. NTB The Land Of Infinite Experience sendiri artinya NTB punya gunung, pantai, kuliner semua wisata ada disini, maka pengalaman tak terbatas akan kami berikan kepada penonton yang hadir,” ucapnya.

Lanjutnya ia bersama dengan stakeholders terkait akan mengemas dengan sebaik mungkin dengan konsep tak kalah dari tahun lalu.

Sehingga dampak positif akan diterima oleh semua pihak dengan hadirnya WSBK 2023 nanti.

Sementara itu, Direktur Utama MGPA Priandhi Satria, mengatakan MGPA telah menyediakan diskon early bird sebesar 75 persen mulai tanggal 12 – 30 Januari 2023 untuk semua kategori, yaitu general admission, regular grandstand, premium grandstand, premiere class, dan deluxe class dengan kuota terbatas.

“Penjualan diskon early bird 75 persen berlaku untuk seluruh kategori tiket, bagi masyarakat yang ingin menonton event WSBK dapat membeli tiket secara online melalui aplikasi Xplorin, Loket.com, Tiket.com, dan MyTours sebelum kehabisan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, MGPA memberikan apresiasi atas jasanya dalam mensukseskan gelaran World Superbike (WSBK) Tahun 2022 di antaranya :

Sekretaris Daerah Prov. NTB
Koordinator Lapangan World Superbike 2022
Kepala Dinas Pariwisata NTB
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov. NTB
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTB
Kepada Dinas Koperasi & UMKM Prov. NTB
Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. NTB
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB
Sekretaris Daerah Lombok Tengah
Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Lombok Tengah
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Tengah
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat
Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah
Kepala Kepolisian Sektor Kuta, Mandalika
Komandan Resor Militer (Danrem) 162/Wira Bhakti
Direktur Utama RSUD Provinsi NTB
Ketua IMI NTB. ***

Expo Karya Siswa SMA-SMK untuk Meriahkan WSBK 2023

Gubernur NTB berharap, adanya expo karya-karya siswa SMA-SMK NTB akan memberikan ruang mereka berpartisipasil di event internasional

MANDALIKA.LombokJournal.com ~ Dalam gelaran event-event internasional di NTB, seperti akan digelarnya World Superbike (WSBK) Maret 2023 mendatang, anak-anak NTB diharapkan lebih banyak berpartisipasi.

Salah satunya menggelar expo karya siswa NTB untuk meriahkan gelaranWSBK.

Gubernur NTB menginginkan adanya expo kjarya siswa NTB di event internasional

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mengungkapkan keinginannya itu saat menghadiri Apresiasi WSBK 2022 dan WSBK 2023 di Royal Hall Paddock Building, Pertamina Mandalika International Circuit, Loteng, Jumat (27/01/23).

“Ini akan memberikan ruang partisipasi kepada anak-anak SMA/SMK di NTB untuk tampil di event berkelas internasional WSBK,” ujarnya.

Gubernur NTB didampingi Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto dan Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, Kitty Kartika.

Bang Zul panggilan akrab gubernur berharap, adanya Expo ini siswa/siswi SMA dan SMK dapat menghadirkan karya-karyanya dan dapat dilihat oleh seluruh penonton WSBK.

“SMA dan SMK kita sangat maju, produk-produk mereka bisa dipamerkan sehingga mereka dapat memenuhi sirkuit kita dengan gegap gempita,” ujarnya.

Ia juga menginginkan memberikan harga khusus kepada siswa/siswi SMA dan SMK, agar nantinya mereka tidak asing terhadap daerah sendiri dan bangga memiliki Pertamina Mandalika International Circuit.

Saat diwawancara, Kepala BPPD NTB, Baiq Ika Wahyu Wardhani menyambut baik harapan Bang Zul, dan jajarannya akan siap berprtisipasi untuk mensukseskannya.

“Kami pasti akan diskusikan hal ini lebih lanjut dengan stakeholders terkait, jika diijinkan kami akan menggunakan siswa/siswi SMA dan SMK NTB baik itu sebagai penyanyi national anthem hingga penari-penari tradisional di pembukaan acaranya,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy bersama sejumlah Kepala OPD lainnya menerima penghargaan dari sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB ***