Rapat Forum Data, Sinergikan Produsen Data Seluruh OPD

Kadis Kominfotik NTB, Najamuddin Amy mengatakan rapat forum untuk mensinergikan pengelolaan data

MATARAM.LombokJournal.com ~  Rapat Forum Data bertajuk “Akselerasi Nusa Tenggara Barat Satu Data Untuk Perencanaan Pembangunan” berlangsung di Nirwana Water Park, Kamis (02/02/23).

Kegiatan rapat ini bertujuan untuk menentukan jenis data dan prioritas yang akan dikumpulkan pada tahun 2023.

BACA JUGA: Desa Gemilang Informasi Publik, Keterbukaan Informasi hingga Desa

Rapat Forum Data diharapkan meningkatkan sinergitas produsen data OPD DI ntb

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Najamuddin Amy, saat membuka rapat ini , NTB Satu Data secara nyata memberikan kontribusi bagi Provinsi NTB. Salah satunya adalah menjadi salah satu inovasi Pemerintah Provinsi NTB dalam IGA 2022. 

Hal itu mendukung NTB jadi salah satu Provinsi yang terinovatif. Peran pengentri data juga merupakan salah satu peran penting di OPD masing-masing, karena data digunakan seluruh pegawai termasuk pimpinan dalam menyampaikan capaian OPD. 

Sinergitas dan kolaborasi antar Produsen Data seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Provinsi NTB sangat penting dan harus terus ditingkatkan.

BACA JUGA: Mobilitas Meningkat, Indikasi Kenaikan Ekonomi NTB

“Kolaborasi seluruh OPD terkait tata kelola data harus terus ditingkatkan terutama dalam urusan program unggulan Provinsi NTB,” ungkapnya. ***

 

 




Desa Gemilang Informasi Publik, Keterbukaan Informasi hingga Desa

Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) sebelumnya pernah digelar dengan nama Desa Benderang Informasi Publik (DBIP)

MATARAM.LombokJournal.com ~ Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) Tahun 2023 merupakan inovasi yang dilakukan Komisi Informasi (KI) NTB, sebagai ikhtiar mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hingga di tingkat desa. 

BACA JUGA: Mobilitas Meningkat, Indikasi Kenaikan Ekonomi NTB

Program KI berharap untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hingga di tingkat desa

“KI NTB punya niat kuat menjadikan program DGIP sebagai inovasi Keterbukaan Informasi Publik dan akan disupport langsung oleh Pemrov NTB melalui Diskominfotik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD DUKCAPIL),” ujarnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB,Najamuddin Amy mengatakan itu saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) Tahun 2023 di Aula Kantor Dinas Kominfotik NTB, Kamis (02/03/23).

BACA JUGA: Penting, Keterbukaan Informasi Publik hingga Desa

Najamuddin menjelaskan, inovasi tidak identik dengan aplikasi dan digital. Namun, Inovasi itu adalah ikhtiar apa saja yang membuat pelayanan publik itu semakin lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat dan ada kemanfaatannya untuk masyarakat.

Program DGIP sebelumnya pernah digelar dengan nama Desa Benderang Informasi Publik (DBIP). Ia berharap seluruh desa dapat mengikuti kegiatan ini sehingga ikhtiar desa dengan keterbukaan informasi publiknya dapat terwujud.

BACA JUGA: Rapat Forum Data, Sinergikan Produsen Data seluruh OPD

 “Harus menjadi desa yang terbuka jika ingin menjadi desa yang Gemilang,” harapnya.

Senada dengan Kadis Kominfotik, Ketua Informasi NTB, Suaeb Qury mengungkapkan, program DGIP merupakan metafora dari kegiatan DBIP dan dirangkai lomba hingga penganugrahan.

BACA JUGA: Tingkat Penmghunian Kamar (TPK) Hotel non Bintang Meningkat

“Ini merupakan kemasan baru dan komitmen dari kami untuk meningkatkan informasi publik di tingkat desa. Dan kedepan kami berharap PPID dapat terbentuk di seluruh Desa di NTB,” ungkapnya.***

 

 

 




Mobilitas Meningkat, Indikasi Kenaikan Ekonomi NTB

Aktifitas bongkar muat barang maupun keberangkatan dan kedatangan penumpang, baik laut maupun udara, terjadi peningkatan mobilitas 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sepanjang tahun 2022, mobilitas penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan dan aktifitas bongkar muat barang melalui angkutan laut dan udara domestik dan internasional, meningkat dibanding 2021. 

Peningkatan ini mengindikasikan naiknya mobilitas masyarakat yang dapat menjadi angin segar bagi perekonomian di NTB.

BACA JUGA: Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel non Bintang di NTB Naik

Indikasi peningkatan mobilitas masyarakat

Rilis resmi Badan Pusat Statistik NTB, Rabu (01/02/23) terkait pergerakan angkutan laut secara year on year (tahun), peningkatan tersebut bahkan lebih dari 200 persen. Yakni sebesar 210,97 persen pada jumlah penumpang datang dan 214.42 persen pada jumlah penumpang berangkat. 

Secara bulan ke bulan (m to m) terjadi peningkatan pada Desember 2022 dibanding November 2022, baik pada jumlah penumpang datang maupun berangkat dan jumlah barang yang dimuat maupun barang dibongkar.

Dari aktifitas bongkar muat barang komoditas utama seperti semen, batubara, pupuk, kargo biasa dan lainnya (bongkar) yang meningkat dari 219.71 ton pada Oktober 2022, menjadi 247.784 ton pada Desember 2022. Di tahun 2021 pada bulan Desember sebanyak 268.247 ton. 

Sedangkan aktifitas muat barang diantaranya  Jagung, Beras, Pasir Besi, Kargo biasa dan lain lain naik dari 78.383 pada Nopember 2022 menjadi 81.963 pada Desember 2022. Di tahun sebelumnya, pada bulan yang sama sebanyak 21.024 ton. 

Secara m-to-m dan y-on-y juga terjadi peningkatan penumpang datang dan penumpang berangkat. Pada Desember 2022 dari angkutan laut (Kedatangan 15.587 menjadi 49.310, dan keberangkatan 14.817 menjadi 46.588). 

BACA JUGA: Gubernur NTB Dorong Percepatan UU Daerah Kepulauan

Angkutan udara domestik (kedatangan 74.935 ribu orang menjadi 99.036 dan keberangkatan 65.646 menjadi 87.344) dan internasional (kedatangan 4.202 menjadi 4.212 ribu orang dan keberangkatan 6.932).***

 




Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Non Bintang di NTB Naik

Dibandingkan dengan TPK Hotel Non Bintang bulan Desember 2021 sebesar 16,89 persen, maka Tingkat Penghunian Kamar Desember 2022 naik

MATARAM.LombokJournal ~ Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di Provinsi NTB untuk Hotel Non Bintang mengalami kenaikan pada bulan Desember 2022 sebesar 21,19 persen.

Naik sebesar 1,34 poin  dibandingkan dengan Bulan November 2022 sebesar 19,85 persen. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Umum BPS Provinsi NTB, Ir. Gusti Lanang Putra saat menyampaikan Berita Resmi Statistik (BRS) yang berlangsung di Aula Tambora BPS NTB, Rabu (01/02/23).

BACA JUGA: Launching WSBK 2023, Penonton Luar NTB akan Bertambah

“Jika dibandingkan dengan TPK Hotel Non Bintang Bulan Desember 2021 sebesar 16,89 persen, maka TPK Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,30 poin,” jelasnya. 

Selain itu, rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Bintang pada bulan Desember 2022 sebesar 2,31 hari, dan mengalami kenaikan sebesar 0,31 hari dibandingkan RLM Bulan November 2022 yang sebesar 2,00 hari.

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada bulan Desember 2022 selama 1,37 hari, turun sebesar 0,06 hari dibandingkan dengan RLM Bulan November 2022 yang sebesar 1,43 hari.

Jumlah tamu yang menginap di Hotel Bintang pada Bulan Desember 2022 tercatat sebanyak 92.175 orang yang terdiri dari 80.162 orang Tamu Dalam Negeri (86,97 persen) dan 12.013 orang Tamu Luar Negeri (13,03persen). 

BACA JUGA: Bahan TransparansI Data Lahan ITDC

Jumlah tamu yang menginap di Hotel Non Bintang pada bulan Desember 2022 tercatat sebanyak 62.034 orang. Terdiri dari 55.972 orang Tamu Dalam Negeri (90,23 persen) dan 6.062 orang Tamu Luar Negeri (9,77 persen). ***

 




Gubernur NTB Dorong Percepatan UU Daerah Kepulauan

Gubernur NTB memaparkan pentingnya mendorong  percepatan Undang-Undang Daerah Kepulauan demi mendorong pengembangan potensi daerah kepulauan

JAKARTA.LombokJournal.com ~  Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk daerah kepulauan dengan total 403 pulau, sedang maupun kecil. 

Karena itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mendorong percepatan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Salah satunya, dengan mengikuti Forum Daerah Kepulauan yang digelar oleh TEMPO Media Group, Selasa (31/01/23) di Hotel Borobudur, Jakarta. 

BACA JUGA: Bahas Transparansi Data Lahan ITDC

Kata Gubernur NTB, penting mempercepat UU Daerah Kepulauan

Forum tesebut digelar untuk mendorong percepatan RUU Daerah Kepulauan ke pembahasan tingkat Pemerintah dan DPR dengan usulan dan rekomendasi. 

Dalam kesempatan tersebut, Bang Zul sapaan Gubernur memaparkan usulan pentingnya mendorong  percepatan Undang-Undang Daerah Kepulauan demi mendorong pendayagunaan dan pengembangan potensi daerah kepulauan.

Dalam forum tersebut Bang Zul memaparkan, bila ingin meningkatkan alokasi anggaran untuk percepatan pembangunan diperlukan regulasi yang lebih spesipik. 

Regulasi tersebut nantinya akan mengakomodir kebutuhan daerah kepulauan. 

Kebutuhan daerah kepulauan tersebut, melalui beberapa hal. 

Di antaranya, mengusulkan draft Undang-Undang Daerah Kepulauan menjadi undang-undang lex specialia, atau melakukan singkronisasi draft undang-undang daerah kepulauan dengan undang-undang terkait.

BACA JUGA: Banyak Orang Tua Gagal Pengasuhan Berbasis Hak Anak

“Mengusulkan draft undang-undang daerah kepulauan menjadi undang-undang lex specialia, atau melakukan singkronisasi draft undang-undang daerah kepulauan dengan undang-undang terkait,” usul Bang Zul.*** 

 

 

 




Gubernur NTB Hadiri Dialog Forum Daerah Kepulauan 

Gubernur NTB optimis akan menyelesaikan lahan yang ada di Mandalika dan Gili Trawangan

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di daerah kepulauan.

Seperti persoalan yang ada di kawasan Mandalika dan Gili Trawangan yang akan terus diperjuangkan penyelesaiannya.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengungkapkan itu dalam Dialog Forum Daerah Kepulauan yang diadakan oleh TEMPO Media Group bertajuk “Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan dan Payung Hukum mengenai Daerah Kepulauan”  di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (31/01/23).

BACA JUGA: Bahas Transparansi Data Lahan ITDC

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB mengatakan, berbagai persoalan kompleks masalah lahan di Mandalika dan Gili Trawangan bisa diurai dan diselesaikan.

“Persoalan lahan Mandalika perlu kesabaran untuk menyelesaikannya tuntas. Insya Allah dengan niat yang lurus dan nggak ada kepentingan personal dan kelompok, berbagai persoalan kompleks ini bisa diurai dan di selesaikan,” tutur Bang Zul.

Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Kepala Biro Pemerintah Setda Provinsi NTB dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB.

Provinsi NTB terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki 10 Kabupaten/Kota, di antaranya Kota Mataram dengan Luas Darat sebanyak 61,30 km persegi dan Luas Laut sebanyak 56,80 km persegi tidak memiliki pulau. 

Kabupaten Lombok Barat dengan Luas Darat sebanyak 1.053,90 km persegi dan Luas Laut sebanyak 757,78 km persegi memiliki 126 pulau. Kabupaten Lombok Tengah dengan Luas Darat sebanyak 1.208,40 km persegi dan Luas Laut sebanyak 397,78 km persegi memiliki 25 pulau.

Sementara itu, Kabupaten Lombok Timur dengan Luas Darat sebanyak 1.605,53 km persegi dan Luas Laut sebanyak 1.074,33 km persegi memiliki 44 pulau.  Kabupaten Lombok Utara dengan Luas Darat sebanyak 809,50 km persegi dan Luas Laut sebanyak 594,71 km persegi memiliki 3 pulau.  

Kabupaten Sumbawa dengan Luas Darat sebanyak 6.643,98 km persegi dan Luas Laut sebanyak 3.831,72 km persegi memiliki 65 pulau. 

Kabupaten Sumbawa Barat dengan Luas Darat sebanyak 1.849,02 km persegi dan Luas Laut sebanyak 1.080,74  km persegi memiliki 17 pulau.

Kabupaten Dompu dengan Luas Darat sebanyak 2.324,60 km persegi dan Luas Laut sebanyak 1.298,17  km persegi memiliki 23 pulau.  

Kabupaten Bima dengan Luas Darat sebanyak 4.389,40 km persegi dan Luas Laut sebanyak 3.572,31 km persegi memiliki 98 pulau.

Dan  Kota Bima dengan Luas Darat sebanyak 207,50 km persegi dan Luas Laut sebanyak 188,02 km persegi tidak memiliki pulau.

BACA JUGA: Gubernur NTB Dorong Percepatan UU Daerah Kepulauan

Percepatan pembangunan daerah kepulauan di Provinsi NTB, yakni Mendorong pendayagunaan dan pengembangan potensi daerah kepulauan.

Selain itu meningkatkan  alokasi anggaran untuk percepatan pembangunan dan Perlu regulasi yang lebih spesifik mengakomodir kebutuhan daerah kepulauan. ***.

 

 




Bahas Transparansi Data Lahan ITDC

Gubernur NTB dan Wakil Menteri BUMN bahas permintaan transparan ITDC, khususnya data penyelesaian lahan di Mandalika

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Transparansi ITDC penting dalam pengelolaan KEK Pariwisata Mandalika, khususnya data-data penyelesaian lahan yang diminta masyarakat.

BACA JUGA: Masalah Lahan di Mandalika dan Gili Trawangan Segera Tuntas

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menemui Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury, untuk membahas permintaan terkait transparansi ITDC di Jakarta, Selasa, (31/01/23).

Gubernur menjelaskan, ITDC adalah salah satu BUMN  yang memiliki kebijakan, apa pun tindakannya harus mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN, termasuk masalah lahan yang sangat sensitif. 

“Alhamdulillah kementerian BUMN bisa memahami dan sedang mempersiapkan teknisnya sehingga ITDC bisa secara transparan memberikan informasi yang lengkap sesuai yang diinginkan masyarakat,” ungkapnya. 

BACA JUGA: Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun

Bang Zul dan Pahala juga membahas berbagai rencana dan program-program yang akan dijalannya BUMN di NTB. Termasuk rencana kunjungan Wamen BUMN pada awal Maret ke  Bima, Dompu, Sumbawa dan Lombok. ***

 

 




Banyak Orang Tua Gagal Pengasuhan Berbasis Hak Anak

Pengabaian pengasuhan yang berbasis hak anak dalam mendidik dan melindungi masih banyak dilakukan orang tua

LombokJournal.com ~ Anak-anak mempunyai hak mendapatkan pola asuh yang baik. 

Ketika orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya maka tanggung jawab tersebut beralih, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu kepentingan terbaik bagi anak.

Penting menerapkan pengasuhan berbasis hak anak dalam mendidik, merawat, dan memberikan perlidungan terhadap anak. 

BACA JUGA: Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun

Banyak orang tua abaikan pengasuhan yang berbasis hak anak

Pengasuhan berbasis hak anak merupakan upaya berbasis hak anak untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan keberlanjutan demi kepentigan terbaik bagi anak. 

Hak setiap anak adalah tanggung jawab bagi negara, keluarga, dan orang tua, hak dari setiap anak harus terpenuhi.

Namun faktanya, masih banyak para orang tua melakukan pengabaian pengasuhan terhadap hak anak. Antara lain kasus demi konten anak-anak tiba-tiba memberhentikan truk bermuatan pasir yang melintas.

Atau ada kasus lain, ada Ibu yang mengunggah cuplikan video anaknya naik jetski tanpa menggunakan jaket pelampung, dan hanya digendong dengan satu tangan oleh ayahnya yang juga mengendarai jetski.

Termasuk kasus penculikan seorang anak perempuan berumur 9 tahun, yang diculik sejak awal Desember 2022 lalu di Jakarta Pusat.

Di Indonesia, dilansir dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), 4 dari 100 anak usia dini pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak (Profil Anak Usia Dini, 2021).

Persentase anak usia dini yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak yaitu sekitar 3,73 persen di tahun 2018, dan menurun menjadi 3,64 persen di tahun 2020. 

Dalam Indeks Perlindungan Anak, Indonesia memiliki target 2024 sebesar 3,47 persen.

Upaya percepatan penurunan persentase balita dengan pengasuhan tidak layak di Indonesia, maka diperlukan suatu strategi khusus.

Pemerintah dalam RPJMN telah menetapkan indikator presentase Balita dengan Pengasuhan Tidak Layak, dan juga telah ditetapkan dalam Renstra Kemen PPPA serta tertuang dalam arahan prioritas Presiden dalam Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan dan Pengasuhan Anak.

Plt. Deputi Pemenuhan Hak Anak, Rini Handayani menyampaikan, KemenPPPA merupakan leading sector pengasuhan berbasis hak anak. Khususnya dalam pencegahan dengan meningkatkan kualitas hidup anak, agar terjaga dalam kelekatan dan menjaga keterpisahan dengan orang tua.

Perubahan perilaku orangtua

KemenPPPA memiliki penguatan layanan 257 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang melakukan edukasi dan kosultasi konseling pengasuhan ke keluarga yang dilakukan oleh konselor dan psikolog.

Juga melalui penguatan Forum Anak 2-Pelopor dan Pelapor (2P) dengan mengedukasi teman sebaya, serta melalui peran serta masyarakat dalam Rumah Ibadah Ramah Anak.

Tempat Ibadah juga dapat melakukan fungsi pengasuhan untuk penguatan bagi orang tua di keluarga. 

Harapannya ke depan seluruh sektor terkait dan pelibatan lembaga masyarakat melakukan pengembangan dan penguatan kualitas pemenuhan hak anak untuk wujudkan perubahan perilaku orangtua dalam melakukan pengasuhan positif tanpa kekerasan.

Sekaligus memperkuat ketahanan keluarga, juga untuk mendukung pencegahan anak dari kekerasan dan penelantaran.

KemenPPPA dalam pengembangan otonomi daerah terkait pengasuhan berbasis hak anak juga terintegrasi dalam penyelenggaraan Kabupeten/Kota Layak Anak (KLA). 

Mulai dari pemenuhan kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) bagi seluruh anak. Juga hak partisipasi anak, pemenuhan hak pengasuhan anak, hak kesehatan, hak Pendidikan. 

Hingga memastikan pemberian layanan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (ada 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus).

BACA JUGA: Kekerasan Seksual yang Jadi Sorotan Publik

“Anak-anak yang kita cintai ini berada dalam 91,2 juta keluarga Indonesia, mari bersama kita para orang tua seluruh Indonesia untuk menjaga, mengawasi anak-anak kita dan pastikan tumbuh dan berkembang baik fisik, spritual, mental yang baik dalam Keluarga yang yang harmonis, penuh cinta kasih, sehingga anak-anak kita mempunyai resiliensi yang tangguh, adaptif dan kreatif agar wujudkam Generasi Emas Berkualitas sehingga ketahanan bangsa semakin kuat,” tutup Rini. ***

 




Masalah Lahan di Mandalika dan Gili Trawangan Segera Tuntas

Untuk menyelesaikan masalah lahan di aMandalika dan Gili Trawangan, Bang Zul mengingatkan, jangan ada pihak yang main-main

JAKARTA.LombokJournal.com ~  Komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun dengan pihak Kementerian dan Lembaga dilakukan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, memberi angin segar untuk penyelesaian masalah lahan yang dihadapi masyarakat Mandalika, Lombok Tengah dan Gili Trawangan, Lombok Utara.

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul merentangkan jalan  dan meretas harapan masyarakat di kawasan Mandalika dan Gili Trawangan.

Bang Zul meyakini, persoalan lahan masyarakat di Mandalika perlu kesabaran  untuk menyelesaikannya. 

Karena masyarakat menginginkan transparansi pihak ITDC terkait data-data penyelesaian lahan masyarakat di kawasan Mandalika.

BACA JUGA: Kepatuhan Pelayanan Publik di NTB, Harus Tetap di Zona Hijau

Kata Gubernur NTB, ITDC akan membuka data kepada masyarakat, agar masalah ini tidak liar kemana-mana
Gubernur Zulkieflimansyah

“Alhamdulillah kementerian BUMN bisa memahami dan sedang mempersiapkan teknisnya. Sehingga ITDC bisa secara transparan memberikan informasi yang lengkap sesuai keinginan masyarakat,” terang Bang Zul.

Ia mengatakan itu saat bertemu Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (30/01/23). 

Pada kesempatan yang berbeda, Doktor ekonomi itu juga bertemu dengan Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Kementerian BUMN, Rini Widyastuti dan Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN, Endra Gunawan. 

Keduanya merupakan yang menggawangi persolan hukum di Kementerian BUMN untuk memberikan izin kepada ITDC untuk membuka data secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga masalah ini tidak liar kemana-mana.

“Alhamdulillah minggu depan Insya Allah mbak Rini dan Mas Hendra akan datang ke Lombok, mendampingi ITDC untuk mebuka data kepada masyarakat yang masih merasa ada ganjalan. Sehingga mudah-mudahan nanti akan bagus untuk ITDC dan kita juga legowo di NTB. Sehingga daerah kita benar-benar aman dan nyaman untuk investasi dan berbagai kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan,” ungkap Bang Zul.

Persoalan Gili Trawangan juga sama, Bang Zul mengatakan masih ada tersisa masalah. Hal itu juga bisa diselesaikan dengan komunikasi dan dialog yang baik antara masyarakat dan investor yang ada di kawasan Gili Trawangan. 

BACA JUGA: Bahas Transparansi Data Lahan ITDC

“Intinya luruskan niat dan jangan tergoda untuk main-main. Kalau ada staf kami yg masuk angin atau tergoda untuk main,.kami akan tegur, kami beri sangsi bahkan bisa kami berhentikan dari posisi nya. Simple saja,” tegas Bang Zul.

Menurutnya, persoalan tanah dan lahan ini memang tidak sederhana dan butuh kesabaran luar biasa. 

BACA JUGA: Tempat Wisata Harus Bebas Kekerasan Seksual

Asalkan tidak ada yang mencoba bermain-main untuk kepentingan personal atau kelompok, karena kepentingan masyarakat yang paling utama. ***

 




Rachmat Hidayat Mengemban Amanah dari Hamba Allah 

Rachmat Hidayat mempersilakan pengurus pembangunan masjid dan musala daerah di Pulau Lombok mengusulkan kebutuhan pembangunan masjid dan musala 

LOTIM.LombokJoirnal.com ~ Mengemban amanah dan kepercayaan dari seorang Hamba Allah, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat, menjembatani penyaluran bantuan untuk pembangunan masjid dan musala di Pulau Lombok. 

Ikhtiar nyata mendukung dakwah untuk membangun masyarakat yang berakhlakul karimah.

Akhir pekan lalu, usai menyerahkan bantuan kursi roda elektrik pada salah seorang pensiunan abdi negara yang menderita lumpuh akibat stroke, Sabtu (28/01/23), Rachmat bergegas menuju Masjid As-Syafi’iyah di Lingkungan Bermis II, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Lombok Timur.

Pengurus dan takmir masjid telah menanti kehadiran Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini di sana

Sudah satu pekan, para tukang bekerja memasang paving blok seluas 700 meter yang mengitari seluruh halaman salah satu masjid terbesar di Kelurahan Kembang Sari tersebut. Sesuai jadwal, hari itu pemasangan ditargetkan rampung.

Selain bersilaturahmi dengan para pengurus dan takmir masjid, Rachmat ingin mengecek langsung pemasangan paving blok tersebut. Memastikan seluruhnya benar-benar paripurna.

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Bantu Kursi Roda Pensiunan Dinas Kehutanan

Rachmat Hidayat mempersilahkan pengurus pembangunan masjid untuk menyampaikan permohonan bantuan

“Bantuan paving block Masjid As-Syafi’iyah ini adalah salah satu bantuan dari hamba Allah yang ingin beribadah, tapi tidak ingin diketahui dan disebut namanya,” ucap Rachmat.

Hamba Allah itu, memberikan amanah dan kepercayaan kepada dirinya untuk menjembatani penyaluran bantuan tersebut kepada umat. Sejauh peruntukannya terkait pembangunan masjid dan musala.

Rachmat pun mempersilakan pengurus pembangunan masjid dan musala dari berbagai daerah di Pulau Lombok untuk mengusulkan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid dan musala di daerahnya.

Selanjutnya akan diteruskan dirinya kepada sang dermawan.

“Insya Allah akan dipenuhi. Silakan disampaikan,” imbuhnya.

Dia memberi garansi prosesnya tak ribet. Nantinya, seluruh material dan biaya yang dibutukan akan disiapkan. Termasuk untuk tukang yang akan bekerja. 

Sehingga tak lagi harus menjadi hal yang dipusingkan oleh para pengurus masjid dan musalah.

Tiba di depan gerbang masjid, Ketua Panitia Pembangunan Masjid As-Syafi’iyah Yayak Sutariyadi menyongsong kedatangan Rachmat. 

Sejumlah pengurus takmir masjid juga bergegas ikut menyambut. Rachmat kemudian diajak berkeliling melihat langsung paving blok bagian halaman masjid yang pemasangannya telah rampung.

“Insya Allah hari ini sesuai jadwal sudah rampung semuanya,” turut Yayak.

Untuk pemasangan paving blok seluas 700 meter tersebut, total ada tujuh tukang yang bekerja. Memiliki waktu sepekan, rupanya mereka bekerja dari pagi hingga malam. Rata-rata mereka baru selesai bekerja menjelang pergantian hari pukul 24.00 Wita. Kecuali Jumat, para tukang libur.

BACA JUGA: Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun

Atas nama seluruh warga, jamaah, pengurus, dan takmir masjid, Yayak menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur, masjid As-Syafi’iyah begitu diperhatikan dan dibantu oleh Rachmat Hidayat. Pemasangan paving block tersebut kini memudahkan jamaah untuk beribadah. Tak lagi mereka harus khawatir dan waswas, halaman masjid akan becek manakala hujan turun.

Kepada para pengurus dan takmir masjid, Rachmat menyampaikan, bantuan itu bukanlah datang dari dirinya. Melainkan dari seorang hamba Allah yang ingin membantu umat, namun memercayakan penyaluran bantuan tersebut melalui dirinya.

Rachmat menuturkan, dirinya hanya bertindak sebagai penyambung lidah rakyat. Pihak yang menjembatani kepentingan umat. Sehingga kata Anggota Komisi VIII DPR RI ini, ucapan terima kasih sepantasnya untuk hamba Allah yang begitu dermawan telah membantu kepentingan umat.

“Alhamdulilah, syukur kita pada Allah, jika melalui bantuan ini, seluruh masyarakat dan jamaah Masjid As-Syafi’iyah kini bisa menjadi lebih nyaman dan lebih khusyuk dalam beribadah,” imbuh Rachmat, sembari melanjutkan pemantauan dan melihat langsung tukang yang sedang bekerja.

Kepada media, Yayak menuturkan, proses pengajuan bantuan paving blok tesebut begitu sederhana. Hanya melalui sambungan telepon, kemudian langsung terealisasi.

“Kebetulan, ada warga kami yang rumahnya persis di depan masjid kenal dengan beliau, Pak Rachmat. Kami meminta bantuan agar bagaimana caranya hajat jamaah Masjid As-Syafi’iyah bisa disampaikan. Sekiranya pun ada hal yang dibutuhkan dari pengurus masjid dan jamaah, akan kami siapkan,” tutur Yayak.

Betapa bersyukurnya warga dan jamaah masjid ini. Begitu hajat tersebut disampaikan melalui sambungan telepon, pada saat itu juga, usulan paving block ini langsung disetujui oleh Rachmat. Hari berikutnya, seluruh material yang dibutuhkan datang, bersamaan dengan para tukang yang siap mengerjakan pemasangannya.

“Sungguh kami sangat bersyukur pada Allah. Kami juga benar-benar terharu. Begitu dimudahkannya jalan yang diberikan Allah kepada kami melalui Pak Rachmat,” kata Yayak.

Pada kesempatan pertama berkumpul, doa pun dipanjatkan seluruh jamaah di masjid. Mereka bermunajat kepada Allah SWT untuk memberikan anugerah dan maghfirah bagi mereka yang telah mengulurkan tangan membantu pembangunan masjid tersebut.

Atas semua itu, Rachmat berikhtiar untuk terus menata hati dan meluruskan niat. Dia tak ingin bantuan pembangunan tempat ibadah ini dikait-kaitkan dengan kepentingan politik.

Pun jika kini bantuan penyaluran bantuan ini muncul di pemberitaan media, semata sebagai bagian dari tanggung jawab dan akuntabilitas untuk kepercayaan dan amanah yang telah dititipkan seorang hamba Allah pada dirinya.

BACA JUGA: Kepatuhan Pelayanan Publik di NTB, Harus Tetap di Zona Hijau

Selain itu, Rachmat pun meneguhkan komitmen. Sebagaimana PDI Perjuangan, partai tempatnya bernaung yang memiliki komitmen untuk terus bergotong royong membangun tempat ibadah.

Dan mendukung setiap usaha dan langkah dakwah yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang memiliki akhlakul karimah, Rachmat berikhtiar melakukan hal serupa. Rachmat ingin berkhidmat untuk terus melayani umat. ***