Tekankan pembangunan kesehatan NTB, Wagub NTB berharap Persatuan Ahli Onkologi (Peraboi) ikut berkontribus
SENGGIGI.LombokJoirnal.com ~ Deteksi dini kanker yang telah dapat dilakukan di Puskesmas didukung oleh Posyandu Keluarga sebagai upaya promotif dan preventif.
Terdapat sosialisasi kesehatan komprehensif hingga pelayanan kesehatan pada seluruh anggota keluarga.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, MPd dalam Musyawarah Nasional Persatuan Ahli Onkologi di Hotel Merumatta Senggigi, Lobar, Jumat (17/03/23).
Karena itu, kesungguhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pembangunan kesehatan diharapkan bersinergi dengan banyak pihak.
“Mudah mudahan Peraboi dapat berkontribusi dalam ikhtiar NTB,” ujarnya .
Sementara itu, Ketua Panitia PITPERABOI XXVI 2023, dr Ramses Indriawan mengatakan, tema “Peran Bedah Onkologi Dalam Pelayanan Kanker di Era JKN Satu Tarif ” diusung untuk bisa mengantisipasi perubahan regulasi dalam meningkatkan profesionalisme melayani bedah onkologi.
“Kegiatan ini berupa Workshop, Symposium dan E- Poster serta Musyawarah Nasional Luar Biasa yang akan berlangsung tiga hari,” jelasnya.
Walta Gautama, Sp.B Subsp. Onk (K), Ketua PERABOI mengatakan, pertemuan di Lombok spesial karena merupakan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) pertama yang diselenggarakan di daerah Nusa Tenggara.
“Masih banyak masalah dalam hal pentarifan tindakan bedah onkologi yang dicover oleh BPJS,” ujarnya.
Ditambahkannya, sampai saat ini sebagian besar pasien kanker yang menemui dokter bedah onkologi datang pada stadium III atau IV.
Kasus-kasus terlambat seperti ini seringkali membutuhkan tindakan pembedahan yang kompleks. Terkadang membutuhkan lebih dari satu tindakan dalam sekali operasi.
Hal ini berpotensi menjadi masalah karena dalam skema pentarifan tindakan bedah onkologi di sistem BPJS.
Ia berharap tindakan bedah komplek yang masih belum terakomodir di BPJS dapat diurai dalam pertemuan ini. ***
Wapres RI: NW Mampu Siapkan SDM Berdaya Saing
Dampingi Wapres RI hadiri tasyakuran hari jadi NW, Gubernur NTB tekankan inovasi teknologi harus familiar di kalangan santri
LOTIM.LombokJournal.com ~ Wakil Presiden RI, Prof. KH. Ma’ruf Amin mengatakan, NW berdiri di atas pondasi Pancasila dan UUD tahun 1945 yang sangat kokoh.
Diidampingi Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Wapres menghadiri tasyakuran hari jadi ke-70 Nahdlatul Wathan di Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Desa Anjani Kabupaten Lombok Timur, Jumat (17/03/23).
Wapres Ma’ruf Amin mengatakan kontribusi NWdalam mendidik Akhlak dan nilai-nilai agama dalam diri generasi. Manfaatnya besar dalam mewujudkan pembangunan daerah dan bangsa yang bermartabat.
“Saya sangat mengapresiasi bahwa NW telah mampu menyiapkan sumber daya manusia yg berdaya saing dalam dunia pendidikan. NW terus memperbaiki akhlak dan agama dalam diri generasi NTB dan Indonesia pada umumnya,” ungkap Wapres dihadapan puluhan tuan guru dan ribuan santri NW.
Senada dengan itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengakui bangga, NW juga banyak memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan di Provinsi NTB.
Baik itu bidang pendidikan, kesehatan maupun sosial kemasyarakatan.
“Kami berharap selain ilmu keagamaan, generasi-generasi NW harus familiar dengan inovasi-inovasi teknologi yang akan menyosong kemajuan SDM yang mumpuni ke depan,” harap Bang Zul sapaan akrabnya.
Bang Zul optimis, NW akan terus melangkah lebih maju dalam menyongsong pembangunan daerah menjadi daerah yang diberkati dan diridhoi oleh Allah SWT.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, selamat atas hari jadi ke-70 NW, terus berkhidmat bagi masyarakat yang akan berkontribusi positif bagi bangsa Indonesia,” katanya. ***
Wapres Apresiasi Dakwah Digitalisasi Wahfazh Ala NW
Upaya Nahdlatul Wathan yang memajukan bidang pendidikan dan sosial di tanah air didukung Wapres Ma;ruf Amin
LOTIM.LombokJournal.com ~ Wakil Presiden (Wapres) RI, K.H. Ma’ruf Amin mengimbau para Pengurus Nahdlatul Wathan terus mengembangkan digitalisasi dakwah dalam pendidikan agama Islam.
Imbauan itu disampaikan Wapres dalam rangkaian akhir kunjungan kerjanya di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Saat menghadiri Tasyakuran Hari Jadi ke-70 Nahdlatul Wathan di Lombok Timur, .
“Saya harap digitalisasi dakwah dapat diikuti dengan digitalisasi pengelolaan dana sosial syariah,” ujar Wapres.
Harapan itu diucapkan saat acara Tasyakuran Hari Jadi ke-70 Nahdlatul Wathan di Auditorium Majlis Dalwah Hamzanwadi II, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW, JL. Raya Mataram Labuhan Lombok KM 49, Anjani, Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Jum’at (17/03/2023).
“Sehingga akan semakin berkembang, dan juga profesional, dan semakin akuntabel,” tambahnya.
Di sisi lain, Wapres Ma’ruf Amin mendukung penuh upaya Nahdlatul Wathan yang memajukan bidang pendidikan dan sosial di tanah air.
“Saya mengapresiasi langkah Nahdlatul Wathan yang tidak hanya aktif di bidang pendidikan tetapi juga di bidang sosial,” puji Wapres.
Wapres mengapresiasi Nahdlatul Wathan yang melakukan inovasi dalam digitalisasi dakwah, dengan membuat aplikasi komunikasi dan media sosial bernama Wahfazh.
“Saya ingin mengapresiasi inovasi Nahdlatul Wathan dalam digitalisasi dakwah dalam bentuk Aplikasi Wahfazh,” ujarnya.
Ia menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari jadi Nahdlatul Wathan yang ke-70, dan mengharapkan kemajuan lembaga ini sehingga dapat berkontribusi untuk membantu masyarakat.
“Suatu berkah usia yang matang bagi Nahdlatul Wathan untuk meneguhkan eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ucap Wapres sambil mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-70 Nahdlatul Wathan.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Awathan TGKH. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani menyampaikan, Nahdlatul Wathan akan terus menjadi mitra pemerintah.
Dan akan terus bergerak di bidang pendidikan agama Islam dan dakwah, untuk mendorong Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
“Kita harus terus memberi kontribusi yang positif terhadap NKRI tercinta,” tegasnya.
Acara yang mengangkat tema “Merawat Peradaban, Menjaga Persatuan” ini, ditutup dengan penekanan layar sentuh oleh Wapres sebagai tanda Launching Aplikasi Wahfazh.
Aplikasi Wahfazh merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Nahdlatul Wathan, berfungsi menjadi wadah komunikasi dan sosial media. Yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya jemaah Nahdlatul Wathan.
Hadir dalam acara tersebut, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTB.
Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah dan Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja dan Farhat Brachma. ***
Pemprov NTB Dukung Pemberantasan Korupsi oleh APH
Pengusutan kasus korupsi yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov NTB, akan dibarengi kebijakan internal yang terukur dan proporsional.
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB memberi dukungan kepada aparat penegak hukum (APH) yang saat ini tengah berupaya melakukan pemberantasan korupsi di NTB.
Selain memberikan dukungan, Pemprov NTB juga menyerukan agar pemberantasan korupsi di NTB, dilakukan dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah.
Seruan itu disampaikan Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, menanggapi maraknya pemberitaan seputar kasus korupsi yang tengah ditangani oleh APH di NTB.
“Melihat perkembangan yang ada, Pemprov NTB tetap memberikan dukungan pada upaya Kejaksaan Tinggi NTB melakukan tugasnya dalam setiap tahapan dan proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Najamuddin.
Dukungan Pemprov NTB ini juga tak terlepas dari sikap Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan APH.
“Gubernur dan Wakil Gubernur NTB memberikan dukungan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan APH. Tentunya, asas praduga tidak bersalah dikedepankan,” ujar Najamuddin.
Komitmen Pemprov NTB dalam mendorong penegakan hukumdi NTB ini, juga dibarengi dengan komitmen serupa dalam memastikan tak terganggunya pelayanan kepada masyarakat.
Karenanya, setiap kemajuan yang dicapai APH dalam proses pengusutan berbagai kasus korupsi yang melibatkan aparatur sipil negara di lingkup Pemprov NTB, akan dibarengi kebijakan internal Pemprov NTB yang terukur dan proporsional.
Najamuddin menegaskan, berbagai dinamika yang mengiringi perkembangan kasus-kasus korupsi saat ini merupakan hal lumrah.
“Kejadian-kejadian hukum ini bukan saja berlaku atau terjadi di NTB, di hampir setiap daerah juga ada. Ini menunjukkan bahwa proses kehidupan bernegara dan proses pemerintahan yang selalu berjalan. Setiap institusi tetap harus saling mendukung dan menghormati tugas dan kewenangan institusi yang lain,” ujarnya.
Najamuddin meminta semua masyarakat dan semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan, tanpa harus saling mereduksi.
“Hukum yang sedang berjalan punya cara sendiri menjalani prosesnya dan kita semua sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum harus menghormati setiap prosesnya,” tegasnya. ***
Seminar Kebangsaan, Hari Jadi ke-70 Nahdlatul Wathan
Dalam seminar kebangsaan itu Prof Yusril dan Mendag RI jadi pembicara kunci yang disampaikan secara daring
MATARAM.LombokJournal.com ~ Lahirnya peradaban baru membutuhkan kolaborasi dan elaborasi pengetahuan agama dan teknologi. Dan selalu sadar Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman.
Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan itu, dalam Seminar Kebangsaan dan Muktamar Pemikiran Mahasantri Nahdlatul Wathan di Mataram hari Kamis (16/03/23)..
Seminar yang bertema “Eksistensi dan Peran Ormas dalam Mendorong Partisipasi Publik bagi Pembangunan Pasca 2 Dekade Reformasi” itu digelar Panitia Peringatan Hari Jadi (HADI) ke-70 Nahdlatul Wathan.
Ormas Islam terbesar di NTB itu didirikan pahlawan nasional Almagfurulahu Maulanasyaikh TGKH Zainuddin Abdul Madjid di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dua pembicara kunci
Menurut Prof Yusril, tantangan yang dihadapi umat Islamjauh lebih kompleks seiring perkembangan zaman.
Ia menjelaskan panjang lebar, bagaimana negara-negara adi kuasa juga berkepentingan dengan Indonesia.
Kepentingan tersebut semata-mata kepentingan negara-negara adi kuasa, tidak terkait langsung dengan kepentingan masyarakat Indonesia.
Dalam seminar itu selain menghadirkan dua pembicara kunci, yakni Prof Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Perdagangan H Zulkifli Hasan.
Juga pembicara tokoh-tokoh internal Nahdatul Wathan yakni Prof Fahrurrozi Dahlan, Dr HM Mugni, Dr TGH L Abdul Muhyi, dan Dr Sayyid Ali Jadid.
Peran Umat Islam
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan peran luar biasa umat Islam. Bahkan ormas-ormas Islam adalah bagian dari pendiri lahirnya bangsa Indonesia.
“Makanya jangan kita mau diadudomba, karena kalau terjadi kemarahan sesama umat Islam yang rugi umat Islam dan itulah yang mereka inginkan,” tandasnya.
Mendag memberi contoh. Di Indonesia, jika ada 10 orang berkumpul, maka sebanyak delapan orang adalah umat Islam, mengingat umat Islam mayoritas di Indonesia.
“Karena itu, kalau dibelah dua orang Indonesia kata dia, maka sesama Islamlah kita berkelahi. Maka, mari kita bersikap secara rasional tidak emosional,” katanya mengingatkan.
Inovasi Teknologi
Pada kesempatan itu, para Kepala Daerah di NTB menyampaikan gagasan dan pemikirannya.
Gubernur NTB H Zulkiflimansyah memberi apresiasi tinggi digelarnya seminar yang dilaksanakan oleh NW.
Gubernur mengungkapkan, topik seminar ini merupakan perosalan yang sangat serius. Karena terkait langsung dengan pentingnya pembangunan berkelanjutan.
Sebagai orang yang belajar ekonomi, Gubernur Zul menegaskan, tema pembangunan berkelanjutan sungguh sangat menarik.
“Ketika NW bicara tema ini, akan memberi dampak yang sangat besar di masa yang akan datang,” tandasnya.
Gubernur mengemukakan variabel penting dalam pembangunan berkelanjutan tersebut. Salah satunya adalah pentingnya inovasi dan teknologi.
Sebab, tanpa sains dan teknologi, maka menjadi sangat tidak mungkin bagi NTB maupun Indonesia menggesa ketertingagalan.
Sayangnya, kata Gubernur, cerita-cerita tentang inovasi dan teknologi tersebut cenderung direduksi. Padahal, pembelajaran teknologi tidak bisa direduksi maknanya seperti komoditas.
Karena itu, Gubernur mendorong agar inovasi-inovasi harus segera dimunculkan di banyak pondok pesantren yang dikelola organisasi Islam di NTB.
“Isu inovasi teknologi harus sering diucapkan, harus sering didiskusikan. NW harus bisa menyiapkan SDM yang lebih fokus dalam sains dan teknologi, sehingga menjadi kombinasi yang luar biasa antara ilmu agama dan sains,” tandas Gubernur.
Ormas Islam yang mau maju, harus banyak bicara pembangunan berkelanjutan. Harus banyak mendiskusikan dan menggagas hal-hal yang terkait dengan iptek dan sains.
Dia menceritakan, bagaimana dirinya mendapatkan 12 peluang beasiswa bidang teknik sipil Republik Ceko. Namun yang mendaftar hanya empat orang.
Gubernur pun mendorong NW sejak awal mencari guru-guru yang mampu menjelaskan sains teknologi matematika dengan baik.
“Sehingga, selain kita punya orang-orang yang ahli pada bidang agama, mestinya ada yang jago bidang matematika yang mampu menjelaskannya dengan baik,” kata Gubernur.
Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri mendapat kesempatan menyampaikan gagasan dan pemikirannya.
Ia banyak menjelaskan tentang pentingnya program pengentasan kemiskinan di daerah. Dia mengatakan, pencatatan angka kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, adalah kerja ilmiah luar biasa dan bukan main-main.
Data-data tersebut menghadirkan akurasi tentang jumlah masyarakat miskin di suatu daerah.
Klinik Peduli Yatim
Bupati Pathul menyampaikan sejumlah praktik baik yang sudah dilakukan di Lombok Tengah. Misalnya program pencatatan anak yatim di seluruh Lombok Tengah. Ia menugaskan satu orang pegawai khusus di tiap desa untuk melakukan pencatatan itu.
Lombok Tengah juga menyiapkan program tahunan untuk anak-anak yatim, yakni Hari Rahman Rahim.
Pada hari itu, seluruh anak yatim di Lombok Tengah yang kini berjumlah 12.137 orang, mendapatkan santunan dari Pemkab Lombok Tengah.
Total untuk santunan tersebut mencapai Rp 1,2 miliar.
Dananya, kata Bupati Pathul berasal dari anggaran BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, yang saat ini setiap tahun mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 11 miliar.
Rencananya, setelah bulan Ramadan ini, anak-anak yatim di Lombok Tengah tidak akan mendapat santunan dalam bentuk uang tunai lagi.
Tetapi akan diganti dalam bentuk biaya pendidikan. Pemkab Lombok Tengah akan menanggung seluruh biaya sekolah anak-anak yatim tersebut.
Selain itu, Pemkab Loteng juga akan membiayai anak-anak yatim untuk menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Mataram. Seluruh biaya pendidikannya akan ditanggung oleh pemerintah.
“Kelak, kalau mereka sudah lulus menjadi dokter, merekalah yang akan terus merawat anak-anak yatim di Lombok Tengah,” kata Bupati Pathul.
Biaya pendidikan anak-anak yatim tersebut, akan berasal dari dana BAZNAS sebesar Rp 1,2 miliar tiap tahun.
Sisanya, akan ditambah dari dana sadakah dari seluruh PNS di Lombok Tengah. Mereka menyisihkan penghasilan mereka Rp 5.000 tiap bulan untuk anak-anak yatim.
Dari sumbangan Rp 5.000 tiap PNS tiap bulan, Pemkab Loteng mampu mengumpulkan Rp 100 juta, dalam setahun mencapai Rp 1,2 miliar.
Dana tersebut kemudian dikelola oleh yayasan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah secara exoficio, di mana Bupati juga menjadi pembina yayasan.
Kalau Bupati berganti, Sekda berganti, maka otomatis, penggantinya yang akan melanjutkan kepengurusan yayasan tersebut.
Dan para pengurus yayasan tidak menerima gaji, dan tidak boleh pula mengelola dana yang sudah dikumpulkan tersebut.
“Kami juga kini sudah menyiapkan tanah seluas 1, 4 hektare untuk membangun klinik. Namanya Klinik Peduli Yatim. Nanti, anak-anak yatim yang telah menuntaskan pendidikan kedoteran mereka, akan mengelola langsung klinik tersebut, yang seluruhnya untuk kepentingan anak-anak yatim,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNW RTGB KH Lalu Gde M Zainuddin Atsani, mewakilkan kehadiran kepada Sekretaris Jenderal PBNW Prof Fahrurrozi Dahlan.
Pada saat yang sama, Ketua Umum PBNW memang sedang menyiapkan kunjungan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, yang kemarin memang sudah berada di Mataram.
Dalam sambutannya, Prof Fahrurrozi menyebutkan, seminar nasional dan muktamar pemikiran yang digelar Panitia Hadi NTB tersebut sebagai momentum bersejarah.
“Ini kita sedang hadir untuk melaksanakan sebuah gerakan. Nahdlatul Wathan selalu hadir untuk membina umat dengan membedah tentang konsepsi pemikiran tentang peradaban bangsa,” kata Guru Besar UIN Mataram ini.
Dia menekankan, prinsip untuk mencapai peradaban itu harus jelas identitas kebangsaan yang kita miliki . Dan alhamdulillah, Nahdlatul Wathan telah memiliki hal tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pascasrjana UIN Mataram ini menyampaikan, Almagfurulah Maulanasyaikh, Pendiri Organisasi NW menyebutkan bahwa peradaban lahir karena empat faktor.
Yang pertama adalah faktor manusia, karena manusia mampu melahirkan peradaban universal.
“NW sebagai oragnisasi terbesar di NTB menyiapkan SDM untuk melahirkan sebuah peradaban besar,” tandasnya.
Kedua, faktor pengetahuan. Sebab, karena keilmuanlah, orang bisa menembus batas cakrawala.
“Hari ini kita hadir untuk membedah pemikiran mahasantri-mahasantri Nahdlatul Wathan tentang konsep pemikiran dan demokratisasi bangsa,” ungkapnya.
Faktor ketiga, peradaban lahir karena faktor kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya. Sebab, sejahtera bagian dan peradaban itu sendiri.
Sementara faktor keempat adalah identitas kebangsaan kita.
“Dan NW hadir untuk menjembatani empat faktor peradaban itu,” tandasnya.
Seminar ini selain dihadiri Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri, Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman, dan Wakil Bupati Lombok Utara Dany Carter Ridawan.
Hadir pula Kepala Badan Intelijen Negara Daerah NTB, Pimpinan DPRD Lombok Barat, Pimpinan Organisasi, Badan Otonom dan lembaga-lembaga yang bernaung di bawah Nahdlatul Wathan. ***
Tuntutan Warga Gili Dikonsultasikan ke KPK dan Kemen ATR BPN
Kepala UPT Gili Tramena menjelaskan, terkait tuntutan warga akan dilakukan kajian hukum bersama DPRD NTB
MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah melalui surat tanggapan Nomor 180/353/Kum, menanggapi Tuntutan aksi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Gili (AMPG), Rabu (14/03/23).
AMPG yang mengaku mewakili masyarakat meminta pencabutan HPL tanah seluas 75 Hektare yang ada di Gili Trawangan.
Gubernur NTB menyampaikan, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya adalah Negara, yaitu kementerian Agraria dan Tata Ruang RI.
“HPL sepenuhnya kewenangannya ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, selanjutnya akan dilakukan kajian Hukum bersama DRPD Provinsi NTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan akan di koordinasikan kembali bersama Kementerian ATR/BPN di Jakarta,” jelas Kepala UPT Gili Tramena Dr. Mawardi Khairi saat ditemui hari Kamis (15/03/23).
Dikatakan, tuntutan masyarakat atas Tanah Aset Pemerintah Daerah NTB di Gili Trawangan seluas 75 Ha, pihak UPT Gili Tramena bersama Biro Hukum dan BPKAD akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPK RI, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM, Kejati, Kepolisian dan Tim Satgas Nasional Percepatan Investasi.
“Pemprov NTB sangat terbuka permasalahan aset yang ada di Gili Trawangan. Dan sejak awal didampingi KPK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM, Kejati, Kepolisian dan Tim Satgas Nasional percepatan Investasi. Dan mengawal pemulihan aset di Gili Trawangan, pun hasilnya akan kami sampaikan kembali kepada masyarakat Gili,” kata Mawardi.
Masalah lain, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB Lalu Rudy Gunawan membantah Isu penjualan aset dan kerjasama dengan Asing (WNA).
Menurut Rudy, Pemprov NTB melakukan kerja sama dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, bukan WNA untuk menguasai lahan Gili Trawangan.
“Sekali pun ada nama warga negara asing, tetapi dalam perjanjian pemanfaatan tanah, yang bersangkutan bertindak atas nama perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, bukan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,” kata Rudy. ***
Wapres RI: Permintaan Produk Halal Berkembang Pesat
Fasilitas riset dan inovasi produk halal yang diresmikan Wapres RI, di kawasan Sains Kurnaen Sumadiharga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Lombok Utara
KLU.LombokJournal.com ~Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin bersama Gubernur NTB, Zulkieflimansyah meresmikan Fasilitas Riset dan Inovasi Produk Halal Berbasis Maritim Nasional.
Peresmian berlangsung di Kawasan Sains Kurnaen Sumadiharga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Dusun Teluk Kodek, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (16/03/23).
Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, permintaan produk halalmengalami perkembangan pesat. Label halal dapat memperkuat citra produk dan perusahaan.
Saat ini terjadi peningkatan permintaan produk halal sebagai pola hidup masyarakat di tingkat Nasional dan global.
Ini potensi besar yang dimiliki industri halal, menjadikannya salah satu mesin utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan masyarakat di pesisir.
Wapres berharap, peluang yang berharga ini harus dioptimalkan melalui sinergi dan kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan.
“Alhamdulillah kita memiliki saranan dan prasarana untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Seperti pusat riset di bidang sains halal dan pusat study ekonomi syariah di NTB ini,” harap Wapres RI.
Wapres juga berharap, memajukan industri halal nasional berbasis kekayaan sumber daya maritimatau hasil laut, menjadi langkah strategis pembangunan ekonomi nasional.
“Perlu hilirisasi industri di sektor kelautan dan perikanan, dan memasifkan tren ekonomi baru. Saya harapkan akan menopang tercapainya tujuan tersebut, sebagai sebuah upaya strategis mengoptimalisasi potensi sumber daya maritim dan kelautan Indonesia demi wujudkan Indonesia Emas sekaligus Pusat Halal Dunia,” katanya.
Dalam kesempatan sama, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah berharap fasilitas Riset dan Inovasi Produk Halal berbasis maritim nasional yang dikembangkan BRIN, dapat berkolaborasi dengan Pemda Lombok Utara maupun Pemerintah Provinsi NTB.
“Sehingga fasilitas yang luar biasa canggih ini, bisa kita sinergikan bersama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, untuk menjadi negara maju berbasis maritim,” harap Bang Zul sapaan akrabnya Gubernur NTB.
Untuk diketahui, Fasilitas Riset dan Inovasi Produk Halal berbasis maritim nasional merupakan pusat kegiatan Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat.
Kawasan tersebut dapat mendukung berbagai riset yang menghasilkan bahan baku produk halal. Salah satunya dari biota laut secara baik dan berkelanjutan. ***
Bunda Niken Serahkan 1228 Unit Alat CTPS untuk Kab/Kota
Menurut Bunda Niken, alat peraga cuci tangan pakai sabun (CTPS), pemenuhan pilar pertama dari lima pilar Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM)
MATARAM.LombokJournal.com ~ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M.Sc menyerakan 1.228 unit Sato Tap atau Alat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) portabel kepada 6 perwakilan Ketua TP PKK Kota/Kabupaten di NTB di Aula Kantor PKK Prov. NTB, Rabu (15/03/23).
Bunda Niken
Alat peraga CTPS adalah pilar pertama dalam 5 pilar Program Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM).
Yaitu cuci tangan pakai sabun, berhenti buang air besar sembarangan, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.
Disampaikan juga oleh ibu PKK dari KSB yaitu ibu Hj. Hanifah Musyafiri S.Pt , untuk mencapai 5 pilar tersebut tidak terlepas dari campur tangan atau peran ibu-ibu PKK dalam menyongsong keberhasilan 5 pilar di KSB.
Dalam Agenda Penyerahan Bantuan Alat Cuci Tangan Pakai Sabun, Ibu Hj Hartina (bagian bidang IV) menyampaikan laporan penyuluhan/sosialisasi alat cuci tangan pakai sabun, yang diserakan kepada 6 Tim PKK Kota/Kab sebanyak 1.228 unit.
6 Tim PKK dimaksud yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota yaitu: Lombok Barat 200, Lombok Tengah 180, Lombok Timur 500, Lombok Utara 68, Kota Mataram 140, Kab.Sumbawa Barat 132 dan 8 Unit di serakah kepada Tim PKK Provinsi sebagai simbolis sehingga 1.228 Unit alat Peraga Sato Tap.
Alat Peraga CTPS merupakan bantuan dari UNICEF Indonesia melalui Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) kepada PKK Provinsi NTB.
Hj. Niken yang akrab disapa Bunda Niken menyampaikan, supaya alat peraga cuci tangan pakai sabun ini bisa dimanfaatkan sebaik baiknya.
“Semoga alat peraga cuci tangan pakai sabun ini bisa dimanfaatkan sebaik baiknya untuk para kader PKK juga masyarakat dapat ter-edukasi dengan baik,” harap Bunda Niken.
Penyaluran alat peraga ini tetap didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan supaya penyaluranya jelas kemana saja.
Ini sangat penting walau alat sederhana tapi mampu mengedukasi seluruh lapisan masyarakat, dari anak anak sampai orang tua cepat memahami untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan.
‘Semoga dengan ini semua Kabupaten kota di seluruh NTB semakin banyak yang menuntaskan 5 Pillar STBMnya,” katanya. ***
NTB Terima Penghargaan dari Kementerian LH dan Kehutanan
Provinsi NTB dinilai melaksanakan pengendalian dan pencemaran terkait program-program yang mewakili Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
JOGJAKARTA.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB menerima penghargaan sebagai Provinsi terbaik untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks respon Kualitas Lingkungan Hidup daerah tahun 2022.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, menyerahkan penghargaan itu di tengah Rapat Kerja Teknis Nasional Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, di Yogyakarta, Rabu (15/03/23).
Studi yang dilakukan UN pada tahun 2021, tiga persoalan bagi planet yang disebut sebagai Triple Planetary Crisis yaitu Perubahan iklim (Climate Change), kehilangan keanekaragaman hayati (Biodiversity) dan pencemaran lingkungan (pollution).
Indeks respon merupakan salah satu menu aplikasi IKLH yang berisi program-program yang mewakili penilain Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
Adapun program untuk penilain IKA adalah program Kali Bersih, untuk nilai IKU ada program Langit Biru, nilai IKT terdapat program Indonesia Hijau dan nilai IKAL terdapat program Pantai Lestari.
Pemberian penghargaan dinilai dari seberapa jauh implementasi Provinsi NTB dalam melaksanakan pengendalian dan pencemaran terkait yang terkait dengan program-program dimaksud.
Adapun data-data pendukung untuk penilaian adalah:
pertama, Kebijakan dan peraturan, apakah sudah ada kebijakan yang dibuat (contoh : RPJMD dan perda);
kedua, struktur dan pengembangan kompetensi, ini terkait SDM yang melaksanakan pengendalian;
ketiga, perencanaan kegiatan, ini terkait anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengendalian;
keempat, Implementasi, bagaimana implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun, data-data untuk implementasi yang juga harus dikoordinasikan dengan OPD lain yang terkait, misal untuk program kali bersih berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah, juga terkait dengan jumlah titik pantau kualitas air sungai yang telah dilakuka,
kelima, Pelibatan Pemangku Kepentingan, para pemangku kepentingan difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian baik itu dari pihak swasta atau melibatkan instansi lain,
Keenam, Publikasi, melakukan publikasi segala kegiatan pengendalian yang telah dilakukan; ketujuh, Inovasi, inovasi apa yg telah dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian.
Provinsi NTB dinilai melakukan upaya serius dalam pengendalian pencemaran di daerah, dengan mengusung program NTB Asri dan Lestari.
Program itu dituangkan dalam misi keempat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.
Implemantasi dari misi tersebut dengan menerbitkan regulasi, menjalin kerjasama dan membangun jejaring dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri), pihak pemerintah ataupun swasta hingga melahirkan inisiatid dan inovasi-inovasi baru yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat.
Keberhasilan ini bukanlah sebuah hasil akhir, namun merupakan langkah awal untuk perjalanan panjang menjaga kelestarian lingkungan.***
Aset di Gili Trawangan Tidak Diperjual Belikan
Arahan dari KPK, Tim Satgas tidak bekerjasama dengan oknum masyarakat yang sudah menyewakan/memperjual belikan aset di Gili Trawangan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB menegaskan tidak ada aset Pemprov NTB di Gili Trawangan yang diperjual belikan, melainkan aset tersebut dikerjasamakan dengan pihak lain.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Lalu Rudy Gunawan, menjelaskan terkait aset Gili Trawangan.
Tidak benar Pemprov NTB bekerjasama dengan warga negara asing. Tapi Pemprov NTB melakukan kerjasama dengan perusahaan yang berbadan hukum indonesia, bukan warga negara asing.
“Sekalipun ada nama warga negara asing, tetapi dalam perjanjian pemanfaatan tanah, yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang berbadan hukum indonesia, bukan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selain itu, Pemprov NTB bekerjasama dengan Warga Negara Indonesia yang memiliki suami/istri warga negara asing,” jelasnya, Rabu (15/03/23)..
Pemprov NTB akan memberikan prioritas kepada masyarakat dan pengusaha untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu paling lama 30 Tahun, dapat diperpanjang dan diperbarui.
Dalam proses kerjasama, Tim Satgas mendapatkan arahan dari KPK agar tidak bekerjasama dengan oknum masyarakat yang sudah menyewakan/memperjual belikan lahan di Gili Trawangan. Terkait hal ini pihak Kejaksaan Tinggi NTB telah melakukan penyidikan.
“Oleh karena itu, Tim Satgas mengikuti arahan dari KPK dan Kejaksaan Tinggi NTB, sehingga perjanjian kerjasama dilakukan langsung dengan pengusaha atau orang yang menyewa dari oknum masyarakat,” tuturnya.
Khusus untuk Investor yang sebelumnya sudah ada atau pernah melakukan perjanjian kerjasama, akan dicarikan bentuk atau formula kerjasama yang tepat yang tidak melanggar ketentuan hukum.
Sehingga Investordengan masyarakat lokal dapat tetap bekerjasama mengelola usaha secara bersama, yang tentunya tetap berada di bawah pengawasan Pemprov NTB.
