Soal penolakan pemberlakuan Full Day School (FDS) atau dikenal sekolah lima hari yang disampaikan warga Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi NTB, TGB anjurkan banyak diskusi
MATARAM.lombokjournal.com – Penolakan terhadap kebijakan penerapan Full Day School (FDS) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, sangat dihargai Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi
Gubernur menerima langsung aspirasi tersebut saat unjuk rasa damai di Depan Kantor Gubernur, Rabu (16/08). “Saya sebagai Gubernur menerima secara resmi aspirasi ini dan saya akan sampaikan aspirasi ini sebagai bagian dari aspirasi warga NTB,” ungkap Gubernur yang didampingi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si.
Di hadapan ratusan pengurus dan santri yang ikut unjuk rasa, Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan TGB (Tuan Guru Bajang), memandang aspirasi yang disampaikan mengandung pesan dan nilai yang baik bagi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di pondok pesantren.
“Terlebih aspirasi tersebut disampaikan orang-orang baik dan dengan cara-cara yang baik,” katanya.
Hanya saja, ia menghimbau seluruh warga yang hadir tetap menjaga serta mendoakan bangsa dan daerah agar tetap aman.
“Saya mengajak semua, warga Muhammadiyah, Warga NU, Warga Nahdatul Wathan, dan kita semua sebagai masyarakat NTB, kita jaga NTB kita, kita kokohkan persatuan. Dan kita doakan negara kita agar semakin maju,” harap TGB.
Terkait kebijakan Full Day School tersebut, TGB menyampaikan perlunya komunikasi dan penjelasan secara detail dan utuh kepada seluruh elemen masyarakat tentang esensi kebijakan tersebut. Dengan dialog dan komunikasi yang baik dapat menghilangkan barbagai kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat.
“Ada pemahaman, penguatan pendidikan karakter yang akan diterapkan dalam FDS itu tidak menyebabkan pengaruh buruk terhadap satu insitusi atau sistem pendidikan yang sudah jalan,” Jelas Gubernur.
TGB minta pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk lebih mengintensifkan sosialisasi, diskusi dan dialog untuk menerima masukan dari berbagai komponen masyarakat.
“Jadi, lebih banyak diskusilah,” kata TGB.
Dalam aspirasinya, warga NU menolak kebijakan sekolah lima hari tersebut karena dikhawatirkan mengganggu proses pembelajaran yang sudah diterapkan selama ini, khususnya di pondok pesantren.
Dalam aspirasinya, warga NU menolak kebijakan sekolah lima hari tersebut karena dikhawatirkan mengganggu proses pembelajaran yang sudah diterapkan selama ini, khususnya di pondok pesantren.
AYA/Hms
