Musrenbang merupakan wujud dari pendekatan partisipatif dalam menyusun dokumen perencanaan, yang mengintegrasikan pendekatan dari bawah dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat
MATARAM.LombokJournal.com – Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) NTB yang diselenggarakan di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada hari Rabu (24/04/24).
Acara tersebut membahas RPJPD 2025 – 2045, RPJMD Teknokratik 2025 – 2029, dan RKPD 2025 dengan tema “Mewujudkan NTB Emas, Menuju Indonesia Emas 2045“.
Miq Gite menyampaikan optimisme terhadap visi NTB Emas 2045, yang menekankan pada aspek Ekonomi Maju, Manusia Kuat, Aman Berkelanjutan, serta Daerah Sejahtera. Visi ini diharapkan akan menjadi landasan bersama bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam meraih Indonesia Emas.
“Dalam visi NTB Emas 2045, kita berupaya mengatasi berbagai isu dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola, dengan mempertimbangkan capaian pembangunan selama 20 tahun terakhir,” ungkapnya.
,Miq Gita menegaskan pentingnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai arah strategis dalam pembangunan nasional. “Pembangunan daerah haruslah sejalan dengan visi yang ditetapkan secara nasional,” jelasnya.
RPJPN 2025 – 2045 menjadi landasan bagi pembangunan yang besar dan komprehensif selama 20 tahun ke depan. Gite menekankan bahwa RPJPN bersifat imperatif sebagai pedoman dalam perencanaan jangka panjang dan menengah.
Dalam Musrenbang ini, Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H Iswandi, M.Si, menyoroti pentingnya menyelaraskan RPJP Kabupaten/Kota dengan RPJP Provinsi, yang pada gilirannya telah diselaraskan dengan RPJPN Nasional.
Miq Gita juga mengapresiasi upaya Kepala Bappeda NTB dalam mempersiapkan Musrenbang, termasuk kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama kaum milenial. Dia menjelaskan bahwa kehadiran kaum milenial dalam proses perencanaan penting karena mereka akan menjadi aktor pembangunan di masa depan.
“Mengundang kaum milenial adalah langkah yang tepat, mengingat mereka akan menjadi tulang punggung pembangunan pada tahun 2045,” ujarnya.
Acara Musrenbang NTB diselenggarakan sesuai dengan amanat Undang-undang no. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Musrenbang merupakan wujud dari pendekatan partisipatif dalam menyusun dokumen perencanaan, yang mengintegrasikan pendekatan dari bawah dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
Pada tahun 2045, NTB diharapkan mencapai puncak keemasannya, ditandai dengan kemajuan ekonomi, SDM yang unggul, lingkungan yang aman dan berkelanjutan, serta penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
Turut hadir dalam acara tersebut PJ Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi NTB, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi NTB, serta perwakilan dari berbagai kementerian terkait. ***
