![musrenbang5](https://lombokjournal.com/wp-content/uploads/2016/04/musrenbang5-300x245.jpg)
MATARAM – lombokjournal
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2016 tingkat Provinsi NTB untuk penyusunan RKPD Provinsi NTB tahun 2017, dibuka Gubernur TGH M Zainul Majdi di Hotel Lombok Raya Mataram (Senin, 4/4). “Kita perlu bersinergi, kita punya target-target yang tidak ringan,” kata gubernur.
Gubernur menegaskan, Musrenbang juga menyangkut aspek politik. Karena visi/misi Bupati/Walikota dan Gubernur dipadukan, agar menghasilkan rumasan yang baik dan bertanggungjawab.
Dalam sambutannnya gubernur menekankan, perencanaan program-program yang efektif dan efisien harus disesuaikan kemampuan fiskal yang ada. Sebab perlu mengamankan sektor-sektor penting yang dijadikan prioritas, dengan kebijakan-kebijakan yang memudahkan.
“Tidak kalah penting adalah menjaga daya dukung lingkungan yang berkelanjutan untuk keberhasilan sektor pembangunan yang telah kita tetapkan,” kata gubernur mengacu tema musrenbang “Percepatan Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualit as lingkungan untuk mengurangi kemiskinan.”
Secara khusus, gubernur berpesan kepada Bupati/Walikota. Poin penting pesannya, menyangkut, pertama, illegal loging masih marak di NTB. Karena itu ia mengajak Kepala Daerah dan semua stake holder memberikan atensi mengatasi masalah ini. Lebih dari itu, mengajak kepala daerah merevitalisasi Awiq-awiq atau kearifan lokal di NTB, untuk mengatasi masalah sosial dari tingkat desa hingga kabupaten/kota.
Kemudian, Bupati/walikota harus membahasakan secara persuasif kepada masyarakat terkait pembentukan kawasan strategis baru untuk menjaga kondusifitas investasi pada kawasan strategis tersebut.
Dan terakir, penting menjaga lahan pertanian berkelanjutan. Caranya, dengan mengeluarkan regulasi supaya NTB tetap bisa menghasil komuditas pokok untuk masyarakat.
Jangan Cuma Seremoni
Sebelumnya, Kepala Bappeda Prov. NTB H. Chairul Mahsul,SH, MM, dalam laporannya mengatakan. Musrenbang bertujuan menyelaraskan RKPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Khususnya terkait rencana pendanaan program yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan yang akan diusulkan melalui APBN tahun angaran 2017.
Chairul Mahsul mengatakan, indikatif usulan pembiayaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD provinsi terdiri dari 403 Program dan 931 kegiatan. Proyeksi pagu anggarannya sebesar Rp.1.279.412.697.006,-, baik dari inisiatif SKPD Provinsi maupun dari Kabupaten/Kota.
Program dan usulan kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang diselaraskan dengan program Nasional Nawacita, seperti termuat di RPJMN, pengusulan pembiayaannya melalui APBN yang telah terdata dalam aplikasi e-Musrenbang, diusulkan 123 program dan 1.030 kegiatan.
Usulan pembiayaannya sebesar RP13.153.062.780.000, akan dibahas lebih lanjut sebagai baseline dan atau newinitiative dengan kementrian dan lembaga dalam pra-Musrenbang Nasional, direncanakan pertengahan April medatang di Bappenas.
Sekjen Kemendagri yang juga menyampaikan sambutannya menghimbau Musrenbang jangan hanya menjadi acara seremonial saja. “Perumusan RKPD tentu akan diikuti dengan tindak lanjut operasionaliasi di tahun 2017,” ungkapnya.
Dijelaskannya, setelah RKPD akan diteruskan dengan perumusan KUAPPAS agar jangan dibuat lebih makro dari RKPD. Setelah KUAPPS, dilanjutkan dengan meyiapkan Perda APBD yang menterjemahkan kehendak program-kegiatan dibiayai dengan sumber APBD.
Ia menitipkan dokumen RKPD 2017 harus sudah inklusif terhadap kebijakan untuk stake holder di luar pemerintah daerah, karena forum ini menampung aspirasi masyarakat yang dapat tersalurkan melalui DPRD. “Tidak hanya berbicara tentang SKPD dan programnya tetapi juga bagaimana implikasinya bagi pihak di luar,” pungkasnya.
Penganugerahan Pengripta
Pada pembukaan Musrembang, dilaksanakan penganugrahan Pengripta Provinsi NTB tahun 2016. Penganugerahan itu merupakan penilaian terhadap rencana kerja pembangunan daerah tahun 2016 kabupaten/kota se-NTB. Rencana kerja itu yang berlaku secara sah dalam bentuk peraturan Bupati/Walikota atau peraturan Daerah, yang disinergikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
Terbaik 1 diraih oleh Kabupaten Lombok Utara, terbaik 2 diraih oleh kabupaten Bima, dan terbaik 3 diraih oleh Kabupaten Sumbawa. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur NTB yang diterima langsung oleh Bupati masing-masing daerah pemenang.
Tampak hadir dalam Musrenbang 2016, Anggota DPD RI dapil NTB H. Suhaimi Ismi, Sekjen Kemendagri Dr. Yuswandi A. Tumenggung. M.SC, MA., Deputi Bappenas bidang pengembangan regional, Dr. Arifin Rudiyanto, Deputi Menko Maritim dan SDA bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Dr. Safri Burhanudin, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran. Irjenpol Arief Wachyunadi, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj Erica Zainul Majdi, Wakil Ketua DPRD Prov. NTB Mori Hanafi, Forkopimda Provinsi NTB.
Suk (Foto: Humas Provinsi NTB)