Merebaknya gejolak sosial yang dipicu insiden ceramah agama salah seorang ustadz di Lotim, penyelesaiannya tak bisa sepenuhya diserahkan ke Pemkab Lotim
MATARAM.lombokjournal.com ~ Gejolak sosial di Lombok Timur (Lotim) merembet ke kabupaten lain, Pemprov NTB diingatkan jangan lepas tangan.
Eskalasi gejolak sosial yang terus merebak di Lotim itu dipicu beredarnya video ceramah agama Ustadz Qudsiyah yang diduga mengandung ujaran kebencian terkait makam ulama.
Anggota Komisi VIII DPR RI H Rachmat Hidayat mengatakan, menyerahkan penyelesaian gejolak sosial itu sepenuhya ke Pemkab Lombok Timur sudah tidak tepat.
Sebab eskalasi gejolak sosial sudah merembet ke kabupaten/kota lain di Pulau Lombok.
“Gejolak sosial yang terjadi sudah lintas kabupaten/kota. Kita ingin agar Pemprov NTB hadir untuk turut mengambil peran menyiapkan solusi menyelesaikan permasalahan,” kata H Rachmat Hidayat, Kamis (06/01/22).
Rachmat merujuk pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Provinsi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, memiliki tanggung jawab mengatasi permasalahan yang eskalasinya sudah lintas kabupaten/kota.
“Pemprov NTB harus segera turun tangan menangani. Bukan hanya di Lombok Timur. Sekarang eskalasinya sudah ke Lombok Tengah. Aksi-aksi unjuk rasa bahkan terjadi di Kota Mataram,” katanya.
BACA JUGA: Pimpinan OPD Provinsi, Fokus Sukseskan Event di Mandalika
Rachmat sendiri sepanjang hari kemarin (Rabu, 05/01) ada di Lotim turun langsung menenangkan masyarakat.
Masyarakat diminta memercayakan sepenuhnya penanganan insiden ceramah salah seorang ustadz itu pada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Menurut Rachmat, penyelesaiannya harus komprehensif dan tuntas, jangan sampai persoalan ini menjadi semacam “bara dalam sekam”, yang bisa memicu insiden serupa di kemudian hari.
Menyerahkan penyelesaian persoalan sepenuhnya kepada Pemkab Lombok Timur maupun kepada aparat keamanan dalam hal ini Polda NTB, juga tidak tepat.
“Pemprov NTB harus berada di garda terdepan. Mengharapkan penyelesaian persoalan dengan pendekatan keamanan akan sama saja menghadap-hadapkan aparat kepolisian dan TNI dengan rakyat,” imbuhnya.
Seharusnya aparat keamanan yakni kepolisian dan TNI hanya mem-back up Pemerintah Daerah.
Bila penyelesaiannya berlarut-larut, akan ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar NTB.
BACA JUGA: Bupati Serahkan Buku Tabungan RTG di Kecamatan Tanjung
Rachmat mengingatkan, dalam hitungan bulan NTB akan menjadi tuan rumah event balap motor paling akbar di dunia yakni MotoGP.
Tes pramusim MotoGP di Sirkuit Mandalika akan digelar pada 11-13 Februari. Seluruh pembalap MotoGP akan hadir pada latihan resmi tersebut. Kemudian race utama akan digelar sebulan setelahnya, tepatnya pada 20 Maret.
NTB juga masih akan menjadi tuan rumah event-event internasional yang lain. Misalnya ajang balap motorcross paling bergengsi di dunia yakni MXGP. Event ini diagendakan digelar tengah tahun ini.
Di akhir tahun, akan ada event World Superbike, ajang balap motor internasional yang dipastikan akan mengarahkan perhatian seluruh dunia ke NTB.
Rachmat mengingatkan, event-event internasional yang diback-up penuh oleh Pemerintah Pusat tersebut tak boleh gagal, hanya dengan stigma bahwa NTB adalah daerah yang tidak kondusif.
Itu sebabnya, Pemprov NTB diminta tak menyia-nyiakan momentum untuk menyelesaikan gejolak sosial secepatnya.
Rachmat mendapat informasi, jika tak ada aral melintang, pekan depan, Presiden Joko Widodo akan berkunjung dan melihat langsung kesiapan NTB sebagai tuan rumah MotoGP.
Tentu menjadi komitmen semua pihak di Bumi Gora, untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.
“Jangan sampai masalah ini melebar kemana-mana. NTB ini milik kita semua. Karena itu, NTB ini kita jaga bersama-sama,” imbuhnya.***
Me
