Hasil rapat agar segera dibahas oleh pemerintah ekskutif pada rapat Kabinet, pihak DPR juga akan tetap mengawal dan menagih implementasi lima point itu
lombokjournal.com –
JAKARTA ; Rapat konsultasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama 16 Kementerian/Lembaga tentang percepatan pemulihan pasca gempa bumi Lombok (NTB), di Gedung Pansus B Gedung Nusantara 2 DPR RI, Jakarta, Senin (10/09) lalu, telah menghasilkan lima point kesimpulan.
Wakil Ketua DPR RI Dapil NTB, Fahri Hamzah, sekaligus selaku pimpinan rapat konsultasi, mengatakan, hasil rapat ini agar segera dibahas oleh pemerintah ekskutif pada rapat kabinet. Pihak DPR juga akan tetap mengawal dan menagih implementasi dari lima point itu.
“Kita minta pak Jokowi membawa kesimpulan ini ke dalam Rapat Kabinet dan kita akan tagih realisasinya,” ungkap Fahri, melalui laman facebooknya, @FahriHamzahPage, Rabu (12/9).
Berikut ini lima point kesimpulan dari rapat konsultasi antara DPR RI dengan Kementerian atau Lembaga terkiat tentang pemulihan gempa NTB ini :
- DPR RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan Inpres No. 5/2018, sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak gempa yaitu, Lombok dan Sumbawa. Serta untuk seluruh kementerian/lembaga untuk digerakkan untuk pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa.
- DPR RI meminta penyederhanaan birokrasi penanganan gempa Lombok dan Sumbawa dengan kepemimpinan yang lebih solid, yang memastikan keterpaduan data, keterpaduan rencana penanganan dan keterpaduan dukungan pembiayaan penanganan dampak gempa.
- Pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan dampak gempa Lombok dan Sumbawa dengan memastikan program dan sumber pendanaannya. Untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek dan panjang.
- Pemerintah meninjau kebijakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan segala fasilitasnya untuk merespon musim hujan tiba.
- Pemerintah segera transfer dana bantuan stimulun, sementara yang sudah ditransfer ke masyarakat dapat segera digunakan secara swakelola, sehingga tidak tersimpan lama di rekening dan menjadi modal masyarakat untuk membangunan rumahnya kembali.
Sebelumnya, dalam rapat konsultasi tersebut hadir juga seluruh anggota DPR RI Dapil NTB, di antaranya, H. Willgo Zainar, Hj. Ermalena dan lain-lain.
Razak
