SKUAD INDEMO juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap semakin sempitnya ruang demokrasi akibat ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi
Peringatan Hakordia, Sekda NTB: Korupsi itu Pengkhianatan
Dalam rangkaian apel peringatan Hakordia itu dihadiri Bupati Loteng H. Fathul Bahri, Forkopimda, para pejabat Pemprov NTB dan Pemkab Loteng, Forum Penyuluh Antikorupsi serta praja dan mahasiswa Poltekpar, STMIK Bumigora
Hari Antikorupsi NTB; Praja Harus Jaga Integritas
Dalam peringatan Hari Antikorupsi tersebut, diselenggarakan pula rangkaian kegiatan sosialisasi antikorupsi yang dihadiri unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Penyandang Disabilitas Dapat Fasilitas Pendampingan Hukum
Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Sosial, bekerjasama dengan Kepolisian Daerah akan memberikan fasilitas pendampingan hukum pada penyandang disabilitas
Audiensi Perwakilan FPAK dan APWI NTB bersama Sekda NTB
Sekda NTB menerima audiensi perwakilan dari forum penyuluh antikorupsi (FPA) NTB dan perwakilan lembaga asosiasi profesi widyaiswara Indonesia (APWI) NTB
Sosialisasi LPSK, Perlindungan Inklusif untuk Saksi dan Korban
Kerja-kerja perlindungan di NTB secara umum pada tahun 2024 Januari hingga September LPSK sudah menerima 766 permohonan perlindungan dari korban dan saksi
KPK dan Pemprov NTB Lakukan Penilaian Desa Anti Korupsi
Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa, seperi Dana Desa, Pendapatan Desa, Alokasi Dana Pusat atau Daerah dan bantuan keuangan untuk masyarakat mengakibatkan rentannya terjadi tindakan korupsi
Seminar Nasional Ikatan Notaris Didukung Pemprov NTB
Diselenggarakannya seminar nasional ini, diharapkan ada persektif yang sama dalam perlindungan dan pendampingan hukum kepada para notaris dalam menjalankan tugasnya bisa dilakukan dengan maksimal
Keterbukaan Informasi Publik Ciptakan Pemerintahan Transparan
Dr. Najam menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah aspek krusial dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
Rokok Ilegal di Nusa Tenggara Barat, Masih Tinggi Peredarannya
Menurut Kakanwil Bali Nusra, Susila Brata, hasil penindakan rokok ilegal di Mataram setara dengan Bali karena potensi pelanggaran yang meningkat