Perlu ketegasan dari pemda untuk menerapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan melibatkan banyak pihak
MATARAM.lombokjournal.com — Bencana banjir dan longsor yang mulai terjadi di sejumlah wilayah di NTB, seperti di Dompu, Bima, dan Sumbawa Barat, meski telah ditangani pemerintah setempat harus diikuti langkah komperehensif.
Dinas PU terkait diharapkan mengatasi persoalan pembuangan air yang tersendat saat hujan tiba, disamping itu juga pihat terkait harus mengatasi persoalan dampak lingkungan dan perambahan hutan.
“Ini semua dampak dari kerusakan lingkungan dan perambahan hutan, yang terjadi di Dompu, fungsi hutan sudah beralih ke tanaman jagung, jadi hutan sudah dirambah akibatnya saat hujan banjir,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Agung Pramuja, Kamis (15/11) di Kantor BPBD NTB.
Hal serupa juga terjadi di Bima, dimana alih kerusakan hutan juga menjadi penyebab dari banjir yang menimpa wilayah tersebut. Selain perambahan hutan, alih fungsi lahan menjadi permukiman juga memiliki andil.
“Terjadi penyempitan sungai, karena permukiman ambil bahu sungai,” terangnya.
Dikatakan, perlu ketegasan dari pemda untuk menerapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan melibatkan banyak pihak terkait. Agung menambahkan bencana banjir memang belum terjadi di Lombok.
Namun, potensi banjir di Lombok tetap ada, terutama wilayah di Lombok Timur bagian selatan yang pernah mengalami banjir tahun lalu.
“Di Sambelia (Lombok Timur) itu kemarin kena gempa, banyak retakan tanah di perbukitan yang juga berpotensi longsor dan banjir bandang saat banjir,” katanya.
AYA
