Gubernur NTB: Setiap Rupiah dan Setiap Jengkal Aset Daerah Bagi Kemakmuran Masyarakat

Simpan Sebagai PDFPrint

MATARAM.lombokjournal.com —

Menanggapi capaian opini WTP ke-10 kalinya terhadap Laporan Keuangan Pemerintah  (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Daerah Indonesia (BPK RI), Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., menegaskan bahwa pengelolaan keuangan dan aset pemerintah Provinsi NTB harus bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur NTB saat memberikan sambutan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) BPK RI terhadap LKPD Provinsi NTB, yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/05/21).

Ia meyakini, bahwa predikat WTP ke–10 akan semakin meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi penyemangat kuat Pemprov NTB untuk dapat terus meningkatkan tata kelola aset daerah, sekaligus melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan yang semakin baik di masa yang akan datang.

“Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB, bahwa pengelolaan keuangan dan aset merupakan amanah besar yang dititipkan rakyat untuk kita semua. Setiap rupiah dan setiap jengkal aset daerah harus bisa kita manfaatkan dan harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat,” kata Gubernur yang akrab disapa Bang Zul.

Terhadap hasil LHPK BPK RI ini, Bang Zul juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh perangkat daerah Provinsi NTB dalam mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan OPD yang tetap bekerja luar biasa sehingga capaian ke-10 kali ini bisa kita capai dengan tidak mudah. Kerja yang sangat keras tanpa kenal lelah, juga bersinergi dengan teman teman DPRD menyebabkan WTP 10 kali terasa istimewa,” ungkap Bang Zul yang pada hari ini tepat berusia 49 tahun.

BACA JUGA:

• Pemprov NTB Raih WTP Ke-10
• Ketua DPRD NTB Apresiasi Gubernur dan Jajarannya Atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Sementara itu, Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., yang menyerahkan langsung LHPK BPK RI terhadap LKPD Pemprov NTB Tahun 2020, mengungkapkan bawah keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Pemprov NTB bersama seluruh stakeholders dalam menjaga kualitas pengelolaan kuangan daerah secara konsisten.

“Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-10 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB ini menunjukkan komitmen pemerintah NTB beserta jajaran OPD terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB,” sebut Isma.

diskominfotik