Minta Pemerintah Bersikap Netral
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah RI agar bersikap netral terhadap kasus Penistaan Agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
MATARAMlombokjournal purchase viagra online in usa.com – Rekomendasi MUI NTB itu dihasilkan dalam rapat koordinasi bersama organisasi massa Islam se wilayah NTB, Senin (6/2) di Sekretariat MUI NTB di Mataram. Point itu menjadi bagian dari beberapa point Rekomendasi yang dihasilkan dari rakor.
“Pemerintah RI agar bersikap netral dan tidak berpihak dalam kasus penistaan agama yang dilakukan saudara Ahok,” kata Ketua MUI NTB, Prof H Saiful Muslim, kepada wartawan usai rapat.
Rekomendasi itu senada dengan pernyataan sikap Pengurus Besar NW baru-baru ini, agar mewasdai ancaman pemecah belah NKRI. Selain itu juga menyoal sikap Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan pembelanya yang dinilai melecehkan Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin dalam persidangan kasus penistaan agama, Selasa (31/1).
Rakor MUIT yang dipimpin Prof H Saiful Muslim, itu dihadiri oleh pengurus wilayah Nahdathul Wathan (PWNW) H Mustaminudin Ibrahim dan H Alidah Nur, PW NU H Muhammad Harfin Zuhdi, PW Muslimat NU Hj Dewi Yani, PW Muhammadiyah H Isfanani, dan PW Pemuda Muhamadiyah Fathur Rijal.
Beberapa point yang disepakati bersama dalam rapat, antara lain mengecam tindakan Ahok yang dinilai melecehkan Ulama, dalam sidang penistaan agama yang melibatkannya sebagai terdakwa dengan saksi Ketua MUI H Ma’ruf Amin.
Selain itu, MUI NNTB merekomendasikan agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditangkap dan ditahan, serta diberhentikan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan meminta agar semua bentuk kriminalisasi terhadap Ulama di Indonesia dihentikan.
“Rekomendasi dari rapat ini akan kami kirimkan ke MUI Pusat secepatnya,” kata Saiful.
Gra
