Indeks

Epidemiolog Unpad Sarankan Pemerintah Tunda New Normal

Warga Surabaya, Jawa Timur sedang mengikuti antrean tes diagnostik cepat COVID-19 di Surabaya, Senin (8/6/2020). (Fotto; Ant).
Simpan Sebagai PDFPrint

Sosialisasi terkait tatanan normal baru diminta tetap lebih diefektifkan

MATARAM.lombokjournal.com: — Pemerintah disarankan menunda pelaksanaan ‘new normal’ usai ledakan kasus Covid-19, dua hari teakhir.

Saran itu disampaikan Epidemiolog Universitas Padjadjaran (UNPAD) , Panji Fortuna Hadisoemarto, mengingat ledakan kasus baru virus Corona Covid-19 dalam dua hari terakhir sangat signifikan.

Epidemiolog asal Universitas Padjadjaran, Panji Fortuna Hadisoemarto mengatakan selama penundaan, pemerintah harus memantau penyebaran corona hingga sepekan ke depan.

Ini untuk melihat apakah lonjakan itu karena penumpukan laporan di laboratorium atau memang ada tren peningkatan kasus baru.

Hari Selasa (09/06), kasus Corona di Indonesia bertambah sebanyak 1.043 orang. Sehari setelahnya, kasus corona di dalam negeri bertambah lagi sebesar 1.241 orang.

“Saya rasa peningkatan kasus ini berarti new normal harus ditunda. Setidaknya pantau secara ketat lima sampai tujuh hari ke depan,” kata Panji seperti dikutip Katadata.co.id, Kamis (11/06/20).

Meski menyarankan penundaan, namun Panji meminta sosialisasi terkait tatanan normal baru tetap lebih diefektifkan. Menurutnya, masyarakat masih salah memahami istilah kenormalan yang disampaikan pemerintah.

“Ini hipotesis ya, mispersepsi kalau new normal itu kondisinya sama dengan sebelum ada Covid-19 dan sudah bisa dimulai sekarang,” kata Panji.

Berbeda dengan Panji, epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai penerapan normal baru tak bisa dihindari.

Alasannya, tatanan ini merupakan salah satu strategi pencegahan Covid-19 dengan mengubah perilaku masyarakat yang lebih baik dalam menerapkan protokol kesehatan.

djb/Katadata.com

Exit mobile version