Pemprov NTB menanggapi serius maraknya ragam modus TPPO, yang diperlukan melibatkan sinergi semua pihak
MMATARAM.LombokJournal.com ~Makin marak dan beragamnya modus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menanggapi serius.
Untuk penguatan tim pencegahan, Pemerintah Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TPPO di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/07/23).
Isu TPPO di Provinsi NTB butuh penanganan serius yang melibatkan sinergisemua pihak. Terutama semua lini yang memiliki yang punya daya ungkit tinggi untuk menghapuskan TPPO di NTB.
Hal itu dingkapkan Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang diwakili oleh Asisten I Setda NTB. H. Fathurrahman.
“Penanganan TPPO di NTB membutuhkan penanganan serius dan sinergi semua pihak,” ucap Fathurrahman.
Beragam modus
Asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko, PMK Veronica En’da Wulandari yang hadir dalam rakor itu memaparkan ragam, modus TPPO.
Di antaranya, perekrutan TPPO secara online, berkedok beasiswa pendidikan, pernikahan, adopsi anak, dan masih banyak lagi.
Menurut Veronika, di NTB modus TPPO yang masih marak adalah modus PMI menghindari prosedur legal atau unprosedural.
Para pemangku kepentingan diharapkan lebih menguatkan sinergitas dan kolaborasi untuk melindungi masyarakat dari TPPO.
“Semoga dengan Rakor ini sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan bisa semakin kuat untuk mencegak praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang,” harap Veronika. ***
NTB Jadi Trendsetter Fashion Muslimah Indonesia
Corak tenun dan batik asal NTB yang menjadi inspirasi desainer dalam acara LIMOFF 2023 ini, jadi alasan Asri Welas ikut agenda LIMOFF 2023
LOBAR.LombokJournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menjadi pilihan terbaik fashion Muslim Indonesia, dan mampu menjadi trendsetter fashion Muslimah di Indonesia
Pesinetron Asri Welas, yang diketahui sebagai pemeran sinetron “Susah Signal” mengetahui potensi NTB sebagai transetter fashion muslimah.
“NTB menjadi pilihan terbaik fashion Muslim Indonesia. NTB mampu menjadi trendsetter fashion Muslimah di Indonesia,” ujarnya kepada awak media, di Stan House of Asri Welas, Maruta Hotel Senggigi, Lombok Barat, Kamis (06/07/23).
Saat ini NTB menjadi perhatian para desainer nasional bahkan internasional, dan mereka turut ambil bagan Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF) 2023 yang digelar di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat, tanggal 6-9 Juli 2023.
Asri Welas, artis ibukota satu ini turut serta membuka stand produk-produk hasil desainnya.
Ia menilai NTB menjadi salah satu pilihan sebagai destinasi Muslim terbaik di Indonesia.
Dia mengakui pernah mengikuti pelatihan bersama dengan 15 UMKM batik, salah satunya asal NTB selama empat hari.
Melihat corak tenun dan batik asal NTB menjadi alasan kuat Asri mengikuti Agenda Limoff ini.
“Tenun NTB memiliki khas motifnya menggambarkan kekuatan budaya dan tradisi. Tenun NTB berbeda dari daerah lain. Tenun atau batiknya NTB motifnya memang tidak ada gambar manusia atau binatang Itu, kan satu kekhasan yang ada di daerah lain. Tapi NTB berbeda itu sih alasan kuat aku kesini,” ungkap Asri Welas yang juga memerani sinetron “suami-suami takut istri” ini.
Asri mengaku, menjadi modis dan tertutup itu susah sekali, namun setelah melihat acara LIMOFF, banyak menjadi pilihan dan hal ini menjadi referensi.
“Pilihan baju-baju yang tertutup tapi modis disini banyak sekali. Muslimah tapi stylis itu kan susah iya. tapi disini banyak bisa dilihat dari stand-stand yang ikut meriahkan limoff ini banyak sekali pilihannya,” kata Asri. ***
Bunda Niken Launching Dapur Stunting di Loteng
Bunda Niken mengatakan, adanya gotong royong Dapur Stunting berpengaruh besar untuk Masa depan anak-anak
LOTENG.LombokJournal.com ~ Bunda Niken menyampaikan, persoalan Stunting menjadi urgent dan penting diintervensi.
Apa yang dilakukan saat ini, menurut Bunda Niken, berpengaruh besar untuk anak-anak di masa depan.
“Tanpa intervensiini, tentunya khawatir mereka akan tumbuh dengan kurang sempurna dan kurang optimal. Sehingga akan menghambat perkembangannya dan optimalisasinya sebagai manusia,” tutur Bunda Niken. .
Bunda Niken sapaan akrab Ketua TP. PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, mengatakan itu saat melaunching Gotong Royong Dapur Stunting dan pelatihan Pengolahan Makanan Berbahan Telur di Kantor Desa Aik Berik, Batukliang Utara, Lombok Tengah, Selasa (04/07/23).
Menurut Bunda Niken, penanganan stunting tidaklah mudah karena merupakan sebuah hasil dari beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya kemampuan para orang tua dalam memberikan gizi yang baik bagi anak-anaknya.
“Kurangnya kemampuan inilah yang kita dukung dengan bersama-sama melalui gerakan gotong royong yang cukup spesial yaitu Dapur Stunting,” ungkap Bunda Niken.
Dapur Stunting tidak hanya memberi telur saja, melainkan memastikan telur itu sampai kepada mulut anak yang rutin diberikan selama 3 bulan kedepan.
“Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar kedepan sehingga anak-anak kita terlepas dari ketidakoptimalan memicu masyarakat lainnya untuk memberikan perhatian lebih kepada anak-anak dan mencegah terjadinya Stunting,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Aik Berik, Muslehudin, menyambut baik program gotong royong Dapur Stunting.
Disebutkan, Desa Aik Berik terus berupaya melakukan terkait dengan penanganan Stunting dengan menyiapkan porsi anggaran untuk memberikan intervensi kebijakan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan.
“Jadi seluruh masyarakat di Desa Aik Berik tidak ada alasan lagi untuk tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan dan disiapkan sepenuhnya,” pungkasnya.***
Kasus Pekerja Migran NTB yang Disiksa Majikan di Libya
Para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan jaringan mafia, mereka menjual belikan pekerja migran.
MATARAM.LombokJournal.com ~ Kasus dua Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat (NTB), yang disiksa majikannya selama bekerja di Libya beberapa waktu lalu, harus diungkap
H. Bambang Kristiono, SE (HBK) menyampaikan itu saat mendampigi pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menserah terimakan kedua pekerja migran kepada keluarganya masing-masing di Pendopo Gubernur NTB, Senin (03/07/2023).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mendesak Aparat Penegak Hukum(APH) mengungkap kasus penyiksaan pekerja migran, dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
Diketahui, dua pekerja migran Indonesia asal NTB berinisial SM dan JL membuat pengakuan menghebohkan, tentang penyiksaan oleh majikan tempatnys bekerja.
Dua pekerja migran,SM dan JL, terindikasi menjadi korban TPPO, sebab keduanya diberangkatkan ke luar negeri tanpa prosedur yang legal.
HBK menceritakan kisah awalnya mengetahui musibah yang menimpa dua pekerja migran itu.
Beberapa waktu yang lalu, ia didatangi oleh perwakilan keluarga pekerja migran yang jadi korban penyiksaan, di kantor saya di DPR RI.
“Dan saya sampaikan kepada mereka, kalau memang belum ada yang mengurusnya, insyaa Allah, akan saya ikhtiarkan. Kebetulan Kemenlu RI adalah salah satu mitra saya di Komisi 1 DPR RI,” papar HBK di hadapan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan keluarga korban.
Usai mendapat informasi tersebut, HBK menghubungi pihak Kemenlu RI dan Kedubes RI (KBRI) di Tripoli, Libya. Ia minta pemerintah melalui Kemenlu RI memberikan atensi serius terhadap kasus kemanusiaan yang menimpa pekerja migran itu.
“Dengan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, proses pemulangan kedua pekerja migran dari Benghazi, Libya itu dapat berjalan lebih cepat dari waktu yang diperkirakan,” bebernya.
Atas usaha tersebut, pada Rabu (28/06/2023), SM dan YL akhirnya bisa dipulangkan ke Tanah Air menggunakan pesawat Saudi Airlines.
HBK menjemput langsung kedua pekerja migran saat tiba di Indonesia, didampingi putri semata wayangnya, Rannya.
Selanjutnya, HBK menerima pengaduan dari pihak keluarga didapatkan informasi, masih banyak pekerja migran dari NTB yang tidak jelas nasibnya di luar negeri, dan berharap bantuan pemulangan oleh Pemerintah Indonesia.
“Mari sama-sama kita cari tahu, kita cari informasi, dengan semua akses yang kita miliki seperti media sosial, bagaimana kondisi mereka sekarang,” ujar HBK.
Menurutnya, kerja-kerja pemberantasan TPPO harus ada sinergitas dari semua pihak. Tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja (parsial), apalagi orang per orang.
HBK mengajak semua pihak terkait merapatkan barisan, memperhatikan nasib para pahlawan devisa ini.
Masih banyak diantara mereka, yang saat ini, mungkin sedang mengalami tragedi kemanusiaan.
Dikatakan, pemberantasan TPPOadalah pekerjaan besar, yang tidak mungkin terselesaikan oleh pekerjaan orang perorang.
Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat NTB, harus melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian TPPO ini.
“Cara kerja dan jaringan TPPO ini ibaratnya sudah seperti kegiatan mafia, jejaring mereka sudah merambah kemana-mana, melibatkan banyak oknum dan kaki tangannya. Kita harus mencegahnya sedemikian rupa supaya peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terus berulang di kemudian hari,” katanya.
HBK meminta APH untuk mengusut tuntas kasus yang membelit dua PMI asal NTB tsb, sebab HBK khawatir jika dibiarkan, akan makin banyak persoalan serupa terjadi di kemudian hari.
Perlu adanya efek jera yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan orang ini.
“Atas permintaan pihak Kemenlu RI, tindak pidana TPPO ini harus ditindak-lanjuti dengan penegakan hukum supaya menimbulkan efek jera bagi para pelaku TPPO. Dan saya mendukung penuh upaya pak Gubernur, juga pak Kapolda yang beberapa waktu lalu telah menanda-tangani kerjasama pencegahan dan penindakan TPPO. Kita warga NTB harus bersyukur, memiliki seorang Kapolda yang sangat berintegriras, seorang Gubernur yang sangat peduli kepada warganya. Dan saya percaya kepada beliau berdua”, jelas HBK.
Respon Gubernur NTB
Di tempat yang sama, Gubernur NTB Zulkieflimansyah pada saat menerima kepulangan kedua korban TPPO tersebut tidak menafikkan, banyak kasus TPPO yang menimpa masyarakat NTB.
“Ini yang harus disosialisasikan, agar jangan sampai setelah ada masalah, baru mengaku dari NTB. Padahal mereka berangkatnya dari luar NTB,” tegas Gubernur.
Sebagai Kepala Daerah, Zulkieflimansyah pun mendukung penuh kedua korban untuk melaporkan hal tersebut ke APH.
Salah satu korban, JL, menceritakan dirinya direkrut oleh calo dari Kec. Lape, Kab. Sumbawa. Ia dijanjikan bekerja ke Turki, tapi malah dikirim ke Libya.
“Passport saya atas nama orang lain, makanya nama saya pun disebutnya Anisa, padahal di KTP nama saya adalah JL. Saya baru dikasih passport pada saat tiba di Bandara. Karena passport selama itu dipegang Calo,” tuturnya.
Sebelumnya, teman korban atas nama SM mengaku mengalami penyiksaan fisik oleh majikannya di Libya. Video pendek tsb beredar viral di media sosial sekitar pertengahan Juni lalu.
Dalam video yang viral tersebut, SM mengatakan bahwa dirinya dicambuk pakai selang, dan kepalanya dihantam.
SM minta dipulangkan ke kantor agensinya, tapi tidak dikasih oleh majikannya. Ia juga menelepon pihak agensi, tetapi tidak direspons.
Karena tidak tahan diperlakukan semena-mena, kemudian Ia bersama salah satu TKW lainnya memilih kabur.
Setelah berhasil kabur dari rumah majikannya, kemudian Ia menelepon pihak agensi untuk minta perlindungan, tapi pihak agensi malah datang bersama majikannya.
Dan kembali membawanya pulang ke rumah majikannya itu.
Sesampai di rumah majikannya, Ia kembali mengalami penyiksaan, kepalanya dihantam dan dipukuli. Selain itu, tubuhnyapun dicambuk memakai selang. Bekas cambukannya masih berbekas, berupa luka memar di bahu sebelah kanan.***
Tindak Asusila ayah dan kakek pada Anak dan Cucu Kandung
Persetubuhan atau tindak asusila yang dilakukan ayah dan kakek pada anak dan cucu kandungnya jadi perhatian publik di Maluku
AMBON.LombokJournal.com ~ Tindakan asusila dilakukan oleh ayah dan kakek kandung terhadap 5 (lima) orang anak kandung dan 2 (dua) orang cucu kandungnya..
Peristiwa tindakan asusila yang terjadi di Ambon, Maluku itu berlangsung sejak 2007 dengan anak-anak kandung pelaku sebagai korban, namun baru terungkap pada 2022 lalu.
Terungkapnya perilaku asusila itu saat kedua cucu kandung pelaku turut menjadi korban.
Kasus tindakan asusila ini pun terungkap berkat andil dan keberanian salah satu korban yang melaporkan aksi pelaku ke Polres setempat sehingga atas gerak cepat Aparat Penegak Hukum (APH)
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam mengungkapkan itu dalam kunjungan di Ambon, Maluku menemui para penyintas kasus kekerasan seksual di Maluku.
Menteri juga melakukan dialog dengan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dari kelompok minoritas dan daerah terisolasi.
Para penyintas yang berdialog dengan Menteri Bintang Puspayoga, di antaranya 2 (dua) orang anak kandung dan 2 (dua) orang cucu kandung korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) oleh ayah dan kakek kandung.
Dan 1 (satu) orang korban TPKS oleh 6 (enam) pelaku, serta 2 (dua) orang AMPK asal Pulau Buru.
“Salah satu kasus TPKS yang menyita perhatian publik adalah kasus persetubuhan yang dilakukan oleh ayah dan kakek kandung terhadap 5 (lima) orang anak kandung dan 2 (dua) orang cucu kandungnya,” ujar Menteri BIntang Puspayoga di Maluku, dilansir dari laman kemenpppa.go.id, Selasa (27/06/23).
Ayah dan kakek pelaku TPKS berhasil divonis hukuman penjara seumur hidup
Dialog dengan penyintas korban TPKS dilakukan untuk menggali lebih dalam akan pengalaman dan upaya yang dilakukan penyintas dalam melaporkan tindakan asusila yang dialami.
Serta memberikan dukungan psikososial dan bantuan spesifik perempuan dan anak kepada para penyintas.
Pada pertemuan tersebut, Menteri PPPA di dampingi oleh Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar dan Tim Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 KemenPPPA. Turut serta mendampingi adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Maluku. ***
Penyelenggaraan LIMOFF bertujuan untuk mempromosikan dan merayakan warisan budaya Lombok melalui fesyen
LOBAR.LombokJournal.com ~ Sebanyak 109 designer Internasional dan nasional siap memeriahkan Lombok International Modest Fashion Festival atau LIMOFF, yang berlangsung tanggal 6 – 9 Juli 2023 di Merumata Hotel Senggigi Lombok Barat.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah membuka Kick Off LIMOFF secara virtual, Selasa (27/06/23).
Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB ini berkomitmendan akan terus mendukung gelaran LIMOFF.
“Kita akan mendukung sepenuhnya terkait event LIMOFF karena ini salah satu ikhtiar menjadikan NTB sebagai pusat Busana Muslim Nasional,” tutur Bang Zul.
LIMOFF diramaikan 150 Brand, 15 Guest Desainer dari Indonesia dan Asean Designers Philipines, Singapore, Cambodia, Malaysia dan Brunei Darusalam, 16 Dekranasda dari berbagai Provinsi dan Kabupaten dan Target Pengunjung 12.000 orang.
Bang Zul mengucapkan selamat datang kepada seluruh designer ke Provinsi NTB.
“Selamat datang di Lombok, NTB,” ungkap Bang Zul.
Ketua Dekrenasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zuklieflimansyah menjelaskan, event LIMOFF bertujuan untuk mendukung dan menampilkan bakat jenama fesyen lokal dan pengrajin tekstil di Lombok.
“Dengan menyediakan platform bagi para kreator ini untuk menampilkan karya mereka, festival ini bertujuan untuk mempromosikan dan merayakan warisan budaya Lombok melalui fesyen,” jelasnya.
Selain fesyen, LIMOFF juga akan menjadi ajang promosi pariwisata, kerajinan tangan, dan industri kuliner di Lombok
Para pengunjung akan memiliki kesempatan untuk menemukan berbagai aspek budaya dan ekonomi Lombok, sekaligus mendukung bisnis dan pengrajin lokal.
Festival ini akan menampilkan berbagai kegiatan, seperti peragaan busana, lokakarya, dan pameran, yang dapat dinikmati semua orang.
“LIMOFF bukan hanya ajang fashion, tapi juga kesempatan bagi pengunjung untuk belajar tentang Lombok dan keunikan budayanya,” ujar Bunda Niken.
Menurutnya, festival ini merupakan upaya mendukung industri lokal, memamerkan produk mereka yang memiliki kualitas sangat tinggi, serta menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal pulau dan orango-rangnya.
“Para pengunjung nantinya diharapkan mendapatkan pemahaman dan memberi apresiasi yang lebih dalam tentang kekayaan warisan budaya Lombok,” kata Bunda Niken. ***
Pelaku Kekerasan Seksual di Maluku Dihukum Seumur Hidup
Mentreri PPPA Bintang Puspayoga berharap korban kekerasan seksual untuk berani bicara dan melaporkan kejadian yang menimpanya
AMBON.LombokJournal.com ~ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan sanksi pidana maksimal untuk Ayah dan kakek kandung pelaku tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS yang korbannya adalah anak dan cucu kandungnya.
Dalam kunjungan di Ambon, Maluku, Senin (26/06) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan, keberanian dari penyintas untuk melaporkan dan bicara kejadian kekerasan seksual yang dialaminya, jadi titik terang dari proses penanganan dan penegakan hukumperkara itu.
Penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi korban pun menjadi langkah penting bagi KemenPPPA dan APH untuk terus mendorong korban kekerasan seksual berani berbicara.
Tidak hanya pada saat putusan di pengadilan, keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual diharapkan terjadi dalam seluruh proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan hingga penuntutan.
“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas keberanian para penyintas dalam berbicara atau melaporkan kejadian yang dialami sehingga APH dapat bergerak cepat dalam upaya penegakan hukum yang hasilnya pun sungguh luar biasa. Khususnya, dalam kasus TPKS oleh ayah dan kakek kandung, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Putusan tersebut memberikan harapan bagi kita semua untuk terus menuntut penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif korban sehingga diharapkan dapat melahirkan efek jera,” tutur Menteri PPPA.
Dalam upaya pencegahan kasus TPKS di masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) secara masif menggencarkan kampanye Dare to Speak Up atau Berani Berbicara kepada masyarakat.
Tujuannya mendorong korban, keluarga korban, dan masyarakat umum untuk berani melaporkan berbagai tindak kekerasan yang dialami atau diketahui.
Selain itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pun serta merta memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban, keluarga korban, dan saksi atas kejahatan terhadap martabat manusia dan pelanggaran atas hak asasi manusia.
Menteri PPPA juga mengingatkan DP3A dan UPTD PPA Provinsi Maluku agar dapat terus mengawal dan berpartisipasi dalam proses pendampingan yang dibutuhkan oleh penyintas, meskipun sudah kembali menjalani kehidupan normal.
Dan penyintas anak pun melanjutkan sekolah seperti biasa. Setelah kejadian TPKS yang dilakukan oleh ayah dan kakek kandung.
Penanganan penyintas langsung dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah pusat, serta diberikan rumah tinggal di salah satu kawasan perumahan di Kota Ambon.
“Meskipun para penyintas telah menjalani hidupnya kembali secara normal, masih diperlukan dukungan dan pengawalan ketat dari DP3A dan UPTD PPA Provinsi Maluku, terutama pada para penyintas usia anak yang membutuhkan perhatian lebih untuk memastikan hak-haknya terpenuhi. Saya harap pengalaman para penyintas ini dapat menjadi inspirasi dan menebar bibit keberanian kepada para penyintas korban TPKS lainnya untuk berani berbicara dan melapor,” tandas Menteri PPPA..***
Sumber : kemenpppa.go.id
NTB Ingin Menjadi Pusat Busana Muslim dunia
Kata Bunda Niken, Keinginan Indonesia menjadi pusat busana muslim dunia bukanlah mustahil, karena NTB memiliki potensi itu
SUMBAWA.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB memiliki potensi menjadi pusat busana muslim dunia. Namun upaya NTB untuk meraih kesuksesan itu tak cukup dengan pelatihan beberapa hari, tapi butuh waktu bertahun-tahun untuk merasakan hasil dari keringat.
Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengungkapkan itu saat menutup Bimtek (bimbingan teknis) Fashion Designer Berbasis Tenun, di SMKN 1 Sumbawa Besar, Sabtu (24/06/23).
“Saya sebagai Ketua Dekranasda NTB optimis, Provinsi NTB kecil tapi memiliki cita-cita besar mengutip pak Gubernur,” tuturnya.
Provinsi NTB memang kecil terdiri dari pulau-pulau kecil yang jumlahnya tidak terlalu besar, namun NTB bagian dari republik ini ingin negara Indonesia maju.
Keinginan Indonesia menjadi pusat busana muslim dunia bukanlah mustahil, karena NTB memiliki potensi itu.
“Kita di NTB ingin menunjukkan, Indonesia bisa maju jika masyarakat seluruhnya tegak,” ujarnya.
Menurut Bunda Niken, upaya yang dilakukan NTB saat ini adalah untuk membentuk suatu sistem.
“Ke depan akan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi. Karena. Dunia fashion ini memiliki pemasukan bagi pertumbuhan ekonomi,” tukasnya.
Dengan bertambahnya 20 desainer busana di Kabupaten Sumbawa menjadi pijakan melihat busana dan tenunyang bagus ke depan.
Kegiatan bimtek Fashion Designer Berbasis Tenun ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Prov. NTB bekerjasama dengan Diskoperindag Kabupaten Sumbawa dan SMKN 1 Sumbawa.***
Gizi Anak Harus Dijaga, Mereka Pemimpin Masa Depan
Para orang tua dihimbau perhatikan gizi anak, kata Bunda Niken mereka merupakan pemimpin masa depan bangsa
MATARAM.LombokJournal.com ~Bunda Niken sapaan Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, mengajak para orang tua selalu memperhatikan gizi anak-anak.
Ia mengatakan itu saat menghadiri sekaligus melaunching Gotong Royong Bhakti Stunting di Lingkungan Kelurahan Tanjung Karang, Sekarbela Kota Mataram, Jumat (16/06/23).
“Kami mengajak para orang tua untuk menjaga gizi anak. Karena mereka adalah pemimpin masa depan bagi bangsa dan daerah,” ajak Bunda Niken.
Menurutnya, perkembangan dan pertumbuhan yang sehat merupakan tanggung jawab orang tua. Untuk itu mereka harus diperhatikan makanannya.
Makanan yang sehat dan bergizi akan menentukan pertumbuhan anak yang cerdas dan sehat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kecamatan Sekarbela, Syanik Handayani Samudra mengungkapkan terimah kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB dan PKK NTB yang sangat masif menggelorakan gerakan mewujudkan anak-anak NTB bebas dari masalah stunting.
“Gotong royong semua pihak menjadi kunci utama dalam mengentaskan masalah stunting di NTB. Kami sangat berterima kasih dengan adanya gerakan gotong royong stuntingdari Pemprov NTB,” ungkapnya.
Launching Gotong Royong Bakti Stunting di Kecamatan Sekarbela dirangkaikan dengan pembagian telur kepada puluhan balita.
Pembagian telur secara gratis tersebut didukung oleh PW Salimah NTB, PD Salimah Kota Mataram dan PKK Provinsi NTB. ***
PAUD Merupakan Tempat Bermain dan Bergembira
Bunda PAUD Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah menekankan, belajar harus dilaksanakan secara menyenangkan
LOBAR.LombokJournal.com ~ Salah satu kunci pendidikan anak usia dini adalah bermain dan bergembira, karena itu belajar harus dilaksanakan dengan menyenangkan.
Bunda PAUD Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah menyampaikan itu, dalam acara pelepasan siswa-siswi Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TK IT) Anak Soleh Kediri, Lombok Barat, Sabtu (17/06/23).
“Belajarharus dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan, karena dunia anak pada usia dini adalah dunia bermain,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan tidak boleh dilaksanakan dengan tekanan, terlebih lagi pada usia dini.
Pentingnya mengajarkan tanpa tekananagar anak ke depan mencintai proses belajar, tanpa menganggap belajar itu merupakan hal yang sulit.
“Seseorang yang punya semangat belajar dari dalam hatinya, maka dia akan terus mencari ilmu tanpa ada paksaan,” tutur Bunda Niken.
Isteri Gubernur NTB itu mengapresiasi TK IT karena berhasil memberikan pendidikan yang baik kepada siswa-siswi yang tampak dari penampilan siswa-siswi pada kegiatan tersebut.
“Selamat kepada orang tua yang sudah hadir, anak-anak kita sudah melewati masa TK, jangan lupa diberi hadiah, agar lebih semangat lagi ya,” pintanya. ***
