Pengurus Masjid Nurul Yakin Masbagik Utara, menyampaikan harapan masyarakat bertemu langsung dengan Gubernur Zul

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, dipastikan hadir pada peletakan batu pertama Masjid Nurul Yakin, Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Ahad (22/05/22) mendatang. 

Masyarakat Masbagik Utara merindukan sosok Gubernur secara langsung bisa menyapa masyarakat dan tidak hanya mengenalnya dari medsos saja.

BACA JUGA: Rekutmen Beasiswa NTB Dilakukan Secara Transparan

Kepastian orang nomor satu di NTB ini diungkapkan Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB saat menerima Pengurus masjid Nurul Yakin, Masbagik Utara Baru, Selasa (17/5) di ruang kerja Gubernur NTB. 

“Insya  Allah saya hadir nanti pada peletakan Batu Pertama Masjid Desa Masbagik Utara Baru yang menaungi dua Dusun tersebut,” kata Gubernur yang sebelumnya anggota DPR RI tiga periode ini. 

Dalam silaturahmi tersebut Pengurus Masjid Nurul Yaqin Masbagik Utara Baru Hafiz yang didampingi Kepala Desanya, meneruskan harapan masyarakatnya ke Gubernur untuk hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Yaqin.

BACA JUGA: Wisatawan Mulai Berdatangan ke Obyek Wisata Senaru

 “Dalam kesempatan tersebut, Gubernur diharapkan hadir untuk mendengar aspirasi para pengurus masjid yang tergolong masih muda-muda. Sehingga Bang Zul sapaan akrabnya akan menghadirinya. Ya, bahwasannya masyarakat Masbagik menginginkan pak Gubernur hadir ditengah-tengah masyarakatnya,” kata Hafiz. ***

Hadirnya modernitas dan banyak hal bersifat tradisional, menggambarkan keberagaman NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Keberagaman Provinsi NTB merupakan bekal sangat peting bagi peserta Latsitarda Nusantara ke-42 yang berlangsung di Lombok kali ini.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan itu menghadiri pembukaan Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara ke-42 tahun 2022, di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Mataram, Sabtu (14/05/22).

Gubernur yang hadir bersama  Wakil Gubernur, Sitti Rohmi mengungkapkan, NTB ini unik seperti replika Indonesia, bermacam-macam agama, suku dan budaya. 

“Tak hanya itu, disini juga terdapat Internasional Sirkuit yang menggambarkan modernitas dan tak ketinggalan banyak hal yang bersifat tradisional. Saya rasa hal itu akan menjadi bekal bagi adik-adik di masa depan nanti,” ucapnya.

BACA JUGA:  Gubernur NTB Ajak Pramuka Beradaptasi di Era Digital

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, S.E., M.A., M.SC., M.Phil., Ph.D yang sekaligus salaku Inspektur Upacara secara langsung membuka Latsitarda Nusantara 2022. 

Panglima TNI Marsekal Andika Perkasa saat menyampaikan amanatnya mengatakan, pesan yang utama adalah Integrasi. 

Menurutnya, Integrasi adalah hal yang terpenting  dalam latihan ini. 

“Dalam latihan kali ini saya berpesan untuk seluruh peserta harus memliki integrasi dan networking satu sama lain. Hal ini merupakan yang terpenting, tidak hanya pekerjaan, program atau kegiatanya saja karena integrasi ini baik untuk masa depan para peserta satu sama lain,” ungkapnya.

Panglima TNI berharap kepada Taruna dan Mahasiswa, untuk memanfaatkan momentum ini sebagai ajang saling menjaga kebersamaan dan menjalin hubungan yang baik satu sama lain.

“Gunakan waktu kebersamaan selama Latsitarda sebagai momentum kebersamaan dan menjalin hubungan. Hasil dari Larsitrada menjadi nomer sekian, yang utama haruslah komunikasi dan jalin hubungan antar sesama. Hal ini merupakan bentuk awal integrasi kita dengan rekan-rekan diinstisuti maupun yang non pemerintahan di masa depan,” harapnya.

BACA JUGA: Aksi Blokir Jalan 4 Hari, 10 Provokator Ditangkap

Upacara pembukaan Latsitarda Nusantara kali ini dihadiri pula jajaran pejabat dari TNI-AL, TNI-AU, TNI-AD dan Polri, Forkopimda Kabupaten/Kota se-NTB serta Kepala perangkat daerah lingkup Provinsi NTB. ***

Gubernur NTB Melepas Kepulangan Warga Mareje, dan berharap tidak ada lagi kesalahpahaman antar warga

LOBAR.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah melepas langsung pemulangan warga Mareje yang terdampak tragedi Mareje di Mapolres Lombok Barat.

Pemulangan Warga Mareje terdampak kesalahpahaman dari Polres Lombok Barat disambut penuh suka cita warga. 

Saat memimpin kepulangan warga Mareje ini ia berharap, agar tidak ada lagi kesalahpahaman antar warga. 

“Saya menghimbau, jangan ada lagi kejadian yang membuat publik punya persepsi berbeda tentang kita (NTB). Karena NTB ini merupakan replika Indonesia, miniatur Indonesia keragaman harmonisasi itu berjalan sangat baik,” ungkap Gubernur Zul,  Kamis (12/05/22).

Karena bila ada gesekan-gesekan politik lokal sehingga membuat masyarakat menangkap persepsi yang berbeda.

“Kita semua harus menjaga NTB ini tetap kondusif,” kata gubernur.

BACA JUGA: Hardiknas, Bupati KLU Sampaikan Optimisme Hadapi Tantangan

Kita akan berkumpul Kembali bersama bersama keluarga, masyarakat agar tidak ada lagi kesalahpahaman antar warga, tambahnya.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan, segera memperbaiki rumah warga yang rusak akibat kesalahpahaman warga tersebut.

“Perencanaan pada tingkat Pemerintah Daerah sudah selesai. Kemarin rapat, Insya Allah besok sudah mulai bekerja. Sehingga akan memperbaiki semua rumah namun akan melakukannya secara bertahap.Sebenarnya sudah kondusif dari sebelumnya, namun masih menghindari isu-isu yang dibuat oleh orang luar,” katanya.

Ditekankan pentingnya dalam menyaring informasi yang berkembang, agar tidak termakan isu hoax yang dapat merugikan semua orang. 

“Penting saya sampaikan bahwa, kita lebih sibuk mengklarifikasi berita hoak dari pada kenyataan sebenarnya. Masyarakat kita di Mareje ini kan satu keluarga, darahnya sama dan tidak pernah ada sejarah konflik ini,” terangnya.

Ia berkeyakinan, 100 persen bahwa ini bukan konflik agama. Menurutnya ini semacam miskomunikasi.

 “Hanya miskomunikasi, unsur politik masuk, unsur luar masuk, berita hoak masuk, dan menimbulkan hal seperti ini. Dan ini merupakan pembelajaran bagi kita semua,” tandasnya.

Dari sisi fisik menurut Bupati, pihaknya sudah beberapa kali bersama TNI-Polri melakukan gotong royong bersama.

Dan ke depan Forkopimda tetap akan membaur dengan masyarakat. 

“Insya Allah hari Rabu kita laksanakan roah bersama, roah dan meriap (masak bersama)  dan makan bersama,” imbuhnya.

BACA JUGA: Gubernur NTB Ajak Kepala Daerah Prioritaskan Produk Lokal

Dari segi keamanan Kapolres Lombok Barat AKBP Wirasto Adi Nugroho, SIK mengatakan sudah ada satgas penanganan konflik sosial di kabupaten Lombok Barat.

“Ketuanya Bapak Bupati Lombok Barat langsung, dan saat ini situasi di Mareje sudah sangat kondusif, masyarakat sudah mulai berbaur. Sehingga dari hasil penilaian Satgas sudah siap untuk memulangkannya, berdasarkan hasil asesmen di Mareje. Kegiatan kita ke depan, menghadapi Hari Raya Waisak sehingga memutuskan untuk memulangkan warga terdampak ke rumahnya masing-masing,” imbuhnya.

Menurut Kapolres, hingga saat ini pihaknya tetap menempatkan di Mereje, personel Polres Lombok Barat di Backup Polda NTB untuk memastikan situasi benar-benar tetap kondusif.***

Kadis Kominfotik mengungkapkan dalam kegiatan FGD Daerah, Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dinas Kominfotik Provinsi NTB melampaui target

MATARAM.lombokjournal.com ~ Guna menyusun Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 di lingkup Provinsi NTB, Komisi Informasi (KI) Republik Indonesia bersama KI Provinsi NTB dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) daerah yang dihelat di Hotel Grand Legi , Mataram pada Kamis (12/05/22).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M, menyatakan, Dinas Kominfotik Provinsi NTB mendapatkan apresiaisi dari Komisi I DPRD NTB. 

Apresiasi ini diterima berkat seluruh indikator yang ditargetkan telah melampaui target, salah satunya adalah Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

“Seluruh indikator yang ditargetkan Alhamdullilah tidak hanya mencapai namun melampaui target, salah satunya Indeks Keterbukaan Informasi Publik,” ucapnya.

Najam mengucapkan terima kasih terhadap seluruh stakeholders yang terkait dan berharap meningkatnya IKIP ini akan berlanjut di tahun ini. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Ajak Kepala Daerah Prioritaskan Produk Lokal

Menurutnya, berhasilnya peningkatan IKIP ini akan dibarengi juga dengan peningkatan indeks-indeks yang lain.

“Saya ucapkan terima kasih sebelumnya dan berharap tak hanya IKIP saja yang meningkat, kita ada indeks demokrasi, indeks kemerdekaan pers dan masih banyak lagi. Karena penilaian-penilaian instrument pada indeks ini pasti memiliki benang merahnya menuju nilai yang baik walaupun terdapat perbedaan di indikatornya,” katanya.

Sementara itu, Komisioner KI Pusat, M. Syahyan, menyampaikan nilai IKIP NTB pada tahun 2021 diatas nilai nasional. IKIP Provinsi NTB berada pada poin 77,90 sedangkan nilai nasional berada pada poin 71,37.

BACA JUGA: Multipihak Diminta Bersinergi Atasi Stunting di KLU

“Dengan nilai ini bisa dikatakan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB, cukup baik. Hal ini juga sejalan dengan nilai Monev Provinsi NTB yang masuk dalam kategori Provinsi yang Informatif, jadi terdapat kesesuaian,”ungkapnya. ***

Sambut Bulan Bakti Bung Karno 1 Juni 2022, Kader PDIP NTB Menanam Pohon Buah Produktif di Masjid

LOTENG.lombokjournal.com ~ Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP NTB) memelopori gerakan mengubah mindset masyarakat dalam ikhtiar memakmurkan masjid. Menyeimbangkan hubungan dengan Sang Khalik, Hablum Minallah dan hubungan muamalah dengan sesama, Hablum Minannas.

Gerakan memakmurkan masjid tersebut dimulai PDIP NTB dari Lombok Tengah, dengan penanaman pohon buah produktif di halaman Masjid Al Ikhlas, Dusun Gampung, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, kemarin (11/05/22). 

Dipimpin langsung Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H Rachmat Hidayat, penanaman pohon buah produktif tersebut selanjutnya akan meluas dengan menyasar masjid di seluruh NTB.

“Kami ingin menggugah masyarakat untuk mengubah mindset tentang konsep memakmurkan masjid,” kata Rachmat. 

Selain mentradisikan umat memperbanyak shaf salat di masjid, ia juga mengajak umat menjadikan lingkungan masjid menjadi indah, sejuk, dan produktif.

Gerakan menanam pohon buah produktif di halaman masjid tersebut sebagai sebuah ikhtiar menyeimbangkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta atau Hablum Minallah, dan hubungan manusia dengan sesamanya atau Hablum Minannas.

Memakmurkan masjid dalam konteks Hablum Minannas yaitu bagaimana menjaga masjid menjadi tempat yang indah, sejuk, dan produktif di tengah penurunan kualitas lingkungan hidup. 

BACA JUGA: Beasiswa NTB,  Gubernur Ingin Anak NTB Punya Mimpi Besar

Dalam hal ini, menanam pohon buah produktif di pekarangan masjid kata Rachmat, adalah cara terbaik.

“Manakala masjid menjadi indah dan sejuk, akan memikat masyarakat untuk lebih sering mengunjungi masjid dan memperbanyak shaf salat berjamaah. Dengan begitu, Hablum Minallah kita tetap terjaga,” tutur Rahmat.

Momentum dimulainya “tradisi baru” memakmurkan masjid yang diinisiasi PDIP di Bumi Gora ini, bersamaan dengan perayaan Bulan Bakti Bung Karno bulan Juni 2022 yang menandai lahirnya Pancasila, yang merupakan falsafah dan juga Dasar Negara.

“Dengan makin meluasnya masyarakat mengkonsumsikan buah lokal, ini adalah wujud kita saling menghidupi dan saling menyejahterakan,” imbuhnya.

Cara baru memakmurkan masjid ini pun disambut antusias oleh masyarakat. 

Masyarakat menyemut selepas Salat Ashar berjamaah, menunggu kehadiran Rachmat dan rombongan. 

Rachmat didampingi Anggota DPRD NTB H Ruslan Turmuzi, dan Anggota DPRD Lombok Tengah Suhaimi, yang juga Ketua DPC PDIP Lombok Tengah.

Di lokasi penanaman pohon tersebut, hadir pula Rektor Universitas Mataram Prof Bambang Hari Kusumo yang didampingi Prof Sukartono, pakar ilmu tanah dari Universitas Mataram yang merupakan warga asli desa setempat. 

Hadir pula Camat Pujut Lalu Sungkul, dan juga para kepala desa di Kecamatan Pujut.

Selain menanam pohon buah produktif di pekarangan masjid, Rachmat juga membagikan bibit buah lokal kepada masyarakat yang hadir untuk juga ditanam di pekarangan rumah. Bibit buah tersebut terdiri dari bibit manggis dan bibit rambutan. 

Masyarakat yang hadir juga mendapat bagian buah-buahan lokal yang segar, untuk bisa dikonsumsi dengan anggota keluarga di rumah.

Rachmat mengatakan, apa yang dilakukan tersebut sebagai bentuk menjalankan sila kedua dari Pancasila, yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab.

BACA JUGA: NTB Mini Hadir di Polandia, Mempromosikan NTB ke Eropa

“Bung Karno mengajarkan bahwa Pancasila tidak terlepas dari hubungan kita dengansesama dan alam semesta,” kata Anggota DPR RI tiga periode ini.

Kondisi alam kita diramalkan ke depan suhu panas bisa mencapai 50 derajat karena hutan kita banyak yang sudah rusak. Padahal Bung Karno mengajarkan dilestarikan hutan. 

“Oleh karena itu saya membawa bibit buah,” katanya.     

Lokomotif Utama

Rachmat menegaskan, masjid harus menjadi lokomotif utama dalam melakukan gerakan tanam bibit pohon buah dalam menjaga keseimbangan lingkungan. 

Masyarakat juga diminta menyeimbangkannya dengan rajin menaman bibit pohon di pekarangan rumah mereka.

“Jika masyarakat mulai rajin menanam bibit buah lokal di pekarangan maupun di sepanjang lingkungan, kelak hasil buah lokal itu dapat dikelola dan dimanfaatkan secara kolektif maupun untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dan vitamin rumah tangga,” katanya.

Jika masyarakat sudah memiliki buah lokal di lingkungan mereka, maka masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk sekadar membeli buah-buahan. 

Seperti masyarakat Desa Kawo, saat ini mesti membeli buah harus menempuh jarak yang jauh dari perkampungan mereka.

Setelah penanaman pohon buah produktif tersebut, nantinya PDIP NTB juga akan menanam pohon kurma di pekarangan masjid. Satu masjid akan ditanami dua buah pohon kurma. 

Saat ini, bibit kurma tersebut sedang dalam proses pemesanan di salah satu daerah budidaya bibir kurma di Pulau Jawa.

Rachmat berjanji akan memberikan bantuan senilai Rp 200 juta untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas. 

Selain itu, akses jalan tanah yang berlubang dan bergelombang menuju dusun tersebut, akan diperjuangkan untuk menjadi lebih layak sehingga memudahkan akses masyarakat.

Beberapa warga mengaku, bibit tanaman tersebut mungkin buahnya tidak akan dinikmati oleh mereka karena tak ada yang tahu umur setiap orang sampai kapan. 

Namun, mereka haqqulyakin, bahwa bibit tanaman tersebut kelak, manakala akan berbuah, akan dinikmati oleh anak dan cucu mereka.

Sementara itu, Rektor Universitas Mataram Prof Bambang Hari Kusomo mendapat kesempatan untuk menyosialisasi program Universitas Mataram di hadapan masyarakat yang hadir.

BACA JUGA: MXGP Samota, Persiapan Media Center Dimatangkan

Prof Bambang menjelaskan, Unram memiliki program mencari calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu namun pintar untuk menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran. Nantinya calon mahasiswa tersebut akan dibebaskan dari kewajiban membayar uang pendaftaran dan SPP selama menempuh pendidikan di Unram.

Selain itu, mahasiswa tersebut akan dicarikan beasiswa untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka.***

Menyambut kedatangan para peserta Latsitarda, Wagub NTB berpesan agar mereka bisa berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat di Lombok

LOBAR.lombokjournal.com ~ Para para peserta Latihan Integritas Taruna Wreda Nusantara (Latsitarda) Nusantara XLII tahun 2022, diharapkan bisa berbaur dan tinggal di rumah masyarakat di Lombok, dan berinteraksi langsung.

“Semoga lancar kegiatannya selama 1 bulan. Lombok itu indah insyaallah akan betah selama berkegiatan,” pesan Umi Rohmi sapaan akrab Wagub.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang didampingi Sekda NTB menyampaikan itu saat menyambut kedatangan para peserta Latsitarda Nusantara XLII tahun 2022. 

Ia meninjau para peserta taruna yang dibawa menggunakan KRI Banjarmasin 592 dan KRI Banda Aceh 593, di Pelabuhan Gili Mas Lombok Barat, Rabu (11/05/22).

BACA JUGA: MXGP Samota, Perrsiapan Media Center Dimatangkan

Lokasi kegiatan Latsitarda akan dilaksanakan di 4 Kabupaten di pulau Lombok, di antaranya Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara dan Lombok Barat. 

“Banyak kegiatan akan dilakukan baik fisik maupun no fisik seperti pembangunan musholla, sekolah dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Semuanya sudah ada program di masing-masing kabupaten,” kata wagub.

Sementara itu, Pimpinan rombongan dari akademi TNI, Letjen Bakti Bagus F berterimakasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi NTB yang menyambut baik kedatangan para peserta pelatihan.

“Penerimaannya tadi sudah bagus, bahkan Ibu Wagub mengunjungi kapal untuk berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan para taruna, mudah-mudahan semuanya lancar karena rencananya akan langsung dibuka oleh panglima TNI,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Latsitarda Nusantara merupakan kegiatan integrasi yang dilaksanakan setahun sekali pada akhir pendidikan oleh taruna tingkat IV (akhir) Akademi Militer(Akmil), Akademi Angkatan Udara (AAU), Akademi Angkatan Laut (AAL) dan Akademi Kepolisian, sebelum mereka dilantik menjadi seorang perwira TNI dan Polri oleh Presiden Republik.

itti Rohmi Djalilah yang didampingi Sekda NTB menyampaikan itu saat menyambut kedatangan para peserta Latsitarda Nusantara XLII tahun 2022. 

Kegiatan Latsitarda yang akan digelar selama 1 bulan. 

Ini merupakan ketiga kalinya berlangsung di NTB. Sebelumnya, NTB pernah menjadi tuan rumah Latsitarda pada tahun 2012 lalu dan pada tahun 1995 silam. ***

BACA JUGA: Organisasi Perempuan di NTB Diajak Sukseskan Program Pemerintah

Berturut-turut Kabupaten Lombok Utara mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bagaimana peran BKAD atau Badan Keuangan dan Aset Daerah KLU di balik prestasi itu

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Sahabudin, ikut hadir saat penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021, di Ruang Auditorium Lantai 3 BPK RI Perwakilan Provinsi NTB, Selasa (10/05/22).

Saat mengetahui Kabupaten Lombok Utara kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke delapan kali, Sahabudin menyampaikan selamat kepada stafnya: “Alhamdulillah atas opini WTP yg sudah diberikan BPK terhadap LKPD tahun anggaran 2021. Terimakasih kepada semua teman-teman BKAD atas komitmen untuk selalu menjadi lebih baik, soliditas, dan kerjasama kita yang saling menguatkan dalam menjalankan tupoksi pengelolaan keuangan dan aset daerah,” tulisnya dalam grup WA internal BKAD.

Wajar Sahabudin menyampaikan itu, seperti diketahui menurut perundang-undangan, tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Laporan Keuangan Pemda KLU harus selesai tepat waktu. 

Ini artinya pihak BKAD harus memastikan laporan keuangan harus selesai sesuai waktu yang ditetapkan. 

“Laporan Keuangan Pemda yang tepat waktu ini juga bagian yang menentukan untuk mendapat predikat WTP,” jelas Mawardi, Kepala Bidang Akuntansi BKAD KLU.

BACA JUGA: Predikat WTP ke Delapan Pemda Lombok Utara

Menurutnya, WTP merupakan laporan keuangan yang disajikan secara wajar tanpa pengecualian.

“Ada beberapa yang ditindak lanjuti, karena belum sesuai perundang-undangan, namun tidak material,” katanya sambil menambahkan, yang jelas harus koperatif selama pemeriksaan.

Peran dominan 

Pihak BKAD melakukan penyusunan drap laporan keuangan hasil konsolidasi dari seluruh laporan SKPD. 

BKAD sebagai PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah harus memenuhi:

• Standar Akuntansi Pemerintah sesuai PP 71/2010
• Memastikan bahan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah telah diungkap secara wajar dan memadai seluruh pertanggungjawaban APBD 2021
• Memfasilitasi SKPD selama audit Laporan Keuangan Pemda oleh BPK RI
• Menindaklanjuti dan mengkoordinasikan jika ada hal-hal yang kurang disajikan dan kurang pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemda

“Dalam penusunan Laporan Keuangan Pemda, memang peran BKAD cukup dominan,” kata Mawardi.

Misalnya, pihak BKAD harus menutup kekurangan bila penyajian laporan keuangan SKPD belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sebagai PPKD pihak BKAD harus melakukan asistensi penyusunan.

Asistensi ini diperlukan, karena dalam Laporan Keuangan Pemda harus disertakan juga laporan keuangan SKPD.

“Karena nanti laporan keuangan itu digabungkan,” kata Mawardi.

BACA JUGA: Rakor Evaluasi SAKIP – RB untuk Kemaslahatan Publik

Jadi dengan asistensi itu peran BKAD memastikan, setidaknya 80 persen sesuai standar sebelum dilakukan audit.

Sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited. ***

Pemda Lombok Utara mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ke delapan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu dan Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 di Ruang Auditorium Lantai 3 BPK RI Perwakilan Provinsi NTB, Selasa (10/05/22).

Kepala BKAD Sahabudin S.Sos, MSi dan Inspektur Inspektorat KLU H. Zulfadli SE hadir dalam acara tersebut.

Penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021, juga diberikan kepada 5 Kabupaten/Kota lainnya yang juga mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat,dan Kabupaten Sumbawa Barat. 

BACA JUGA: Peran BKAD di Balik Opini WTP untuk Lombok Utara

LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB, Ade Iwan Ruswana, S.E ., M.M ., Ak ., CA, CSFA kepada pimpinan DPRD dan Kepala Daerah masing-masing kabupaten/kota.

Kepala BPK Ade Iwan Rusmana menyampaikan, LHP atas LKPD Tahun 2021 yang terdiri dari 2 buku, yaitu LHP atas Laporan Keuangan (Buku I) dan LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (Buku II). Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Tahun 2021, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada enam kabupaten/kota tersebut.

“Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen Pemerintah Daerah untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan yang baik,” ujarnya.***

BACA JUGA: Rakor Evaluasi SAKIP-RB untuk Kemaslahatan Publik

Kegiatan rakor evaluasi merupakan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB)

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi Capaian Kinerja Daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemda KLU dibuka Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH, di Aula kantor bupati setempat, Selasa (10/05/22).

Kegiatan Rakor merupakan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB), baik pada tingkat Daerah maupun Perangkat Daerah (PD).

“Belum sepenuhnya merata pada setiap PD sehingga belum mampu menggambarkan efektivitas penggunaan anggaran dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan, terutama terkait dengan definisi kinerja pada perumusan sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, dan kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja,” tutur bupati.

Bupati Djohan menyampaikan, SAKIP dan RB merupakan pondasi dasar sekaligus instrumen mewujudkan tujuan bernegara. Sehingga pemangku daerah harus amanah dengan tujuan menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat.

“SAKIP maupun RB haruslah fokus sebagaimana keberadaan pemerintah dan birokrasi agar bermanfaat bagi kepentingan publik,” tegasnya.

BACA JUGA: Pembangunan Ponpes Tak Boleh Berhenti Demi Kemajuan Pendidikan 

Menurut bupati, ada beberapa perbaikan yang perlu menjadi fokus perhatian birokrat untuk meningkatkan mutu birokrasi untuk aspek SAKIP pada Pemda KLU.

Seperti capaian kinerja .hanya tercapai 46 persen, evaluasi internal hanya tercapai 54 persen dan pengukuran kinerja hanya tercapai 59 pesen. Sejumlah titik perbaikan tersebut harus menjadi fokus aparatur birokrasi guna perbaikan mutu SAKIP.

Di antaranya memastikan visi, misi, tujuan maupun sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah telah berorientasi hasil, dan memiliki dampak nyata bagi siklus kehidupan masyarakat. “Visi dan misi kepala daerah harus menjadi acuan utama setiap perangkat daerah dalam menetapkan rancangan maupun target kinerja OPD,” tandas Bupati Djohan.

Belum diimplementasikan

Pj. Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi melaporkan, hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tahun 2021 sebesar 50,05 dengan kategori “CC”.

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah KLU telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun, diakuinya, upaya itu belum diimplementasikan secara berkelanjutan ditandai dengan penurunan nilai pada area pemenuhan dan reforma.

“Pada komponen hasil menunjukkan adanya peningkatan nilai,” kata Anding.

Sementara untuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan. Tahun ini Pemda KLU memperoleh nilai sebesar 61,97 atau predikat B. Penilaian ini juga menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja.

Kata Anding, capaian tersebut cukup bagus karena ditopang oleh kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan Pemda KLU yang benar-behar berorientasi hasil menunjukkan hasil yang baik. Namun begitu, tetap saja memerlukan perbaikan lebih lanjut.

BACA JUGA: Sirkuit Lantan 459 di Lombok Tengah Diresmikan Bang Zul

“Daerah kita sudah memasuki usia ke-14 tahun, artinya proses belajar panjang kita harus mampu setara ataupun lebih dengan kabupaten lain,” kata Pj Sekda.

Rakor direncanakan berlangsung selama dua hari dengan pemaparan capaian kinerja daerah, SAKIP dan Reformasi Birokrasi di KLU dari kepala PD terkait. Hadir pula Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R, ST, M.Eng, Pj. Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi S.STP, MM, para Kepala OPD, Camat dan para NGO serta undangan lainnya. ***

Informasi beserta tautan PT. PLN (Persero) bagikan subsidi listrik sebesar lima juta rupiah, adalah kabar hoax

MATARAM.lombokjournal.com ~ Di kalangan masyarakat tengah beredar sebuah informasi disertai link dengan narasi, PT. PLN (Persero) bagikan subsidi listrik sebesar lima juta rupiah.

Informasi tersebut disertai sebuah tautan yang diklaim sebagai cara untuk mendapatkan subsidi tersebut.

Diah Ayu Permatasari selaku Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN  bawa informasi tersebut adalah kabar bohong atau hoax. 

“Informasi beserta tautan tersebut adalah tidak benar, dan bukan merupakan broadcast resmi dari PLN,” jelasnya, Minggu 8 Mei 2022.

BACA JUGA: Pengajian NWDI, Gubernur NTB Harap Silaturrahim Tetap Terjaga

Pihak PLN mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi terkait cara memperoleh subsidi listrik, sebab mengarah pada modus penipuan. Seluruh informasi terkait subsidi listrik dan promo PLN dapat dilihat melalui aplikasi PLN Mobile.

Menanggapi beredarnya informasi palsu tersebut, Pemerintah Provinsi NTB melalui Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Najamuddin Amy.S.Sos mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas kebenarannya. Bang Najam sapaan akrabnya meminta masyarakat untuk dapat mengecek terlebih dahulu pada situ-situs resmi yang kredibel dan aman. 

“Untuk menghindari penipuan, masyarakat bisa pastikan melalui website resmi lembaga atau instansi terkait,” jelas Dr. Najam. ***

BACA JUGA: Festival Supranatural dan Pameran Benda Bertuah Khas NTB, Perlu Diadakan