Pemda KLU khawatir, bila pembebasan lahan yang mengenai bangunan warga gagal, akibatnya proyek hibah bisa dipindah ke daerah lain. 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dinas Pekerjaan Umum (PU) memfasilitasi Sosialisasi pengerjaan jalan Nasional 1,8 km dengan lebar 24 meter di Kabupaten Lombok Utara,  Senin (23/05/22).

Kegiatan sosialisasi itu menghadirkan seluruh warga yang terdampak dengan pembangunan jalan nasional yang akan di mulai tahun ini. 

Jalan Nasional yang segera mulai dibangun, mulai dari perempatan depan Bank NTB Syariah Tanjung sampai pertigaan Tanaksong, Desa Jenggala, menelan anggaran berkisar 20 miliar. 

Sementara daerah memiliki hanya 10 miliar. Kebutuhan sisa 10 miliar ini menjadi (PR) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya mencapai 20 miliar. 

Karena kondisi keuangan KLU saat ini tidak kebutuhan anggaran pelebaran jalan dimaksud, maka Pemda sudah meminta bantuan ke Balai Jalan Naisonal, supaya pembebasan lahan tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana. 

BACA JUGA: Gelar Event Internasional, Semua Elemen Diminta Berbenah

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Utara Djohan Syamsu,SH, di depan warga yang hadir dalam Sosialisasi di Sasak Narmada, hari Senin.

Dikatakan, permintaan Pemda itu saat ini belum direspons, karena masih melakukan pembahasan dengan pihak penyumbang dana hibah tersebut. 

“Permintaan kita di Balai Jalan Nasional sekaligus pembebasan lahan belum direspons. Mudah-mudahan dapat ditanggapi secepatnya,” harapnya.

Terkait pengerjaan jalan sepanjang 1.8 km itu, Bupati Djohan juga menyampaikan,

pembangunan jalan sepanjang 62 km jalan nasional yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan diperlebar melalui dana hibah luar negeri.

Pada saat ini sudah mulai tahapan perencanaan yang dilakukan langsung oleh Balai Jalan Nasional.

“Balai Jalan Nasional akan mengerjakan jalan nasional dari perempatan Pemenang sampai jembatan Kokoh Putek-Bayan sepanjang 62 km,” ungkap Djohan.. 

Gambaran jalan nasional dari kiri ke pinggir 7,5 meter kemudian dari kanan ke pinggir 7,5 meter, lebarnya 15 meter. 

Yang menjadi pemikiran bersama saat ini ada beberapa titik penyempitan jalan nasional yang mengenai lahan dan bangunan warga. 

Misalnya, di belokan tajam pertigaan Pemenang, pertokoan Tanjung, Tanak song Desa Jenggala, Lekok Desa Gangga.

Pemda KLU khawatir tidak mampu membebaskan lahan-lahan tersebut, maka proyek hibah bisa dipindah ke daerah lain. 

“Tapi berharap saja bisa mengerjakan titik-titik yang tidak ada kendala mulai dari timur Lekok sampai Bayan,” terangnya.

Pada saat ini memang masih ada tahap perencanaan, sehingga masih ada waktu untuk mempertimbangkan hal tersebut. 

BACA JUGA: Oknum Saudagar Sapi Kibuli Petugas Pengwas PMK di KLU

Sementara Pemda baru membebaskan lahan pertokoan Tanjung dari timur jembatan Sokong sampai depan Bank NTB Cabang Tanjung. 

“Hal ini kami sudah sampaikan pada saat OPD PU diundang oleh Balai Jalan Nasional,” katanya 

Tampak hadir dalam sosilaisasi yaitu, Bappeda, BPN, dan BPKAD, dan di fasilitasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Utara. ***

Melakukan gelar event internasional tidak gampang, seluruh elemen harus melangkah dengan hal-hal baru

MATARAM.lombokjournal.com ~ Agar dapat menyelenggarakan event berskala internasional, seluruh infrastruktur, akomodasi, serta pelayanan harus memiliki standar internasional. 

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan itu saat membuka acara Halal Bihalal yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Sumbawa (IKS), Minggu (22/05/22) di Gedung Graha Bhakti kantor Gubernur NTB.\

“Terkadang dalam melakukan perubahan harus kita lakukan dengan paksa,” katanya.

Menururtnya. untuk menjajakan daerah kita butuh kerja keras bersama.

BACA JUGA: Pemda KLU Sosialisasikan Pembebasan Pengerjaan Jalan Nasional

Ia menuturkan, dalam menyelenggarakan event internasional tidak segampang seperti saat menyaksikannya saja.

Tapi seluruh elemen harus mulai berbenah, dan merubah cara-cara kebiasaan lama untuk memulai melangkah dengan hal-hal baru.

Pada kesempatan itu, Bang Zul menyampaikan apresiasinya terhadap terselenggara acara halal bihalal.

Melalui kegiatan rutin pengajian seperti in,i warga Sumbawa di Mataram dapat menjaga dan memelihara silaturahmi antara sesama Sumbawa.

Bang Zuk saa itu menyerahkan Surat Keputusan (SK) pemberian hak pengelolaan lahan Makam kepada IKS Mataram yang terletak di Mapak Indah, lingkungan Mapak, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Hadir seluruh tokoh dan Masyarakat Sumbawa yang telah lama tinggal menetap di Matraman. Acara itu juga dihadiri Forum Keluarga, Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa (FKPPMS) Mataram.

Ketua IKS, Subhan Abdullah Acim saat membuka acara mengatakan, berterima kasih kepada seluruh keluarga besar masyarakat Sumbawa yang berada di Mataram. 

Mereka menyempatkan hadir dalam kegiatan rutin IKS yang saat ini dirangkaikan dengan Halal Bihalal bersama Gubernur NTB.

BACA JUGA: Kesehatan Anda Terungkap dari Tanda-tanda di Mata

“Setelah beberapa tahun tidak menyelenggarakan halal bihalal akibat situasi Covid-19, maka hari ini kita baru beradaptasi untuk mulai mencoba menyelenggarakan kembali, ” kata Subhan Abdullah. ***

Peletakan batu pertama Masjid Nurul Yakin selain dihadiri Gubernur NTB juga tampak hadir Bupati Lotim

LOTIM.lombokjournal.com ~ Peletakan batu pertama Masjid Nurul Yaqin di Desa Masbagik Utara, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, Minggu (22/05/22), berjalan khidmat dan lancar. 

Dalam acara itu hadir Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy.

“Hari ini bersama Bupati Lombok Timur di Masbagik di acara Peletakan Batu Pertama Masjid Nurul Yaqin. Walau sedikit terlambat acara tetap berlangsung khidmat dan lancar,” kata Gubernur.

BACA JUGA: Gebyar Budaya 2022, Momentum Berziarak ke Masa Lalu

Sebelumnya, pengurus Masjid Nurul Yaqin Masbagik sempat mengungkapkan keinginan warganya, yang dikatakan merindukan sosok Gubernur Zul agar bisa hadir secara langsung pada acara Peletakan Batu Pertama.

Karena itu, salah satu warga yang ikut menghadiri acara tersebut, Kispul Haeroni menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran tokoh-tokoh luar biasa seperti Gubernur dan Bupati.

“Ground Breaking Pembangunan Masjid Nurul Yaqin Desa Masbagik Utara Baru Kec.Masbagik yang dilakukan oleh Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur, Alhamdulillah, sukses penuh berkah,” ungkap Kispul. ***

BACA JUGA: Santri Manba’ul Qur’an Didorong Belajar ke Luar Negeri

Opini WTP pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi NTB Tahun 2021 itu diraih berturut-turut sejak 2011

MATARAM.lombokjournal.com ~ Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia  perwakilan NTB,  laporan keuangan Pemprov NTB tahun 2021 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ini berarti opini WTP yang kesebelas kalinya berturut-turut sejak 2011.

Terkait itu, Gubernur Nusa Zulkieflimansyah mengapresiasi capaian itu

“Ini semua untuk masyarakat. Namun demikian catatan catatan yang ada akan terus diperbaiki oleh pemerintah dan stakeholder lain di tahun tahun berikutnya,” ujar gubernur di gedung DPRD NTB jalan Udayana, Jumat (20/05/22). 

BACA JUGA: Peringatan Harkitnas, Momentum Raih Kemajuan NTB Gemilang

Dijelaskannya, setiap daerah selalu memiliki catatan catatan tersendiri yang harus terus diperbaiki dalam setiap hasil pemeriksaan laporan keuangan WTP. 

Catatan catatan tersebut akan terus diupayakan rapi dalam administrasi dan pelaporannya. Hal ini seperti dikatakan Gubernur terkait erat dengan distribusi anggaran yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. 

“Opini WTP tidak berarti tak ada catatan catatan dalam penilaian BPK yang menjadi masukan untuk perbaikan, selama tenggang waktu yang diberikan sesuai aturan,” tambah Gubernur. 

Kepala perwakilan BPK NTB, Ade Iwan Ruswana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi NTB Tahun 2021 dalam sidang paripurna DPRD. 

“Ini menunjukkan komitmen Pemprov NTB terhadap kualitas penyajian laporan  keuangan yang dihasilkan. Harapannya dapat mendorong pengelolaan sumber daya yang ada semaksimal mungkin,” ujarnya. 

Selain LHP atas laporan keuangan, BPK juga memeriksa Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap perundang undangan. 

BACA JUGA: Event MXGP Samota, Sumbawa Dilaunching di Jakarta

Serta menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja atas upaya Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kemiskinan, sebagai nilai tambah bagi masyarakat atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov NTB yang diterbitkan BPK. ***

Sekda NTB, saat peringatan Harkitnas ajak kobarkan semangat kebangkitan nasional

MATARA.lombokjournal.com ~ Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tahun 2022 diharapkan jadi momentum meraih kemajuan guna mewujudkan NTB Gemilang.

Sekretaris Daerah NTB, H. Lalu Gita Ariadi menyampaikan itu saat memimpin upacara Peringatan Harkitnas di Kantor Gubernur Provinsi NTB, Jumat (20/05/22). 

“Selamat melanjutkan tugas, mari mulai hari ini kita kobarkan semangat kebangkitan nasional untuk meraih kemajuan menuju NTB Gemilang,” kata Sekda.

Meskipun upacara dilaksanakan pada masa pandemi dan dilakukan secara terbatas, namun tidak mengurangi kekhidmatan dari Peringatan Harkitnas tersebut. 

BACA JUGA: Wagub NTB Apresiasi Produktivitas Organisasi Wanita

Miq Gite sapaan akrab Sekda NTB berharap ke depan upacara-upacara kenegaraan dapat dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan upacara sebelum Covid-19.

“Alhamdulillah, meski dengan persiapan yang terbatas, upacara Harkitnas dapat kita laksanakan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ke depan upacara-upacara besar kenegaraan dapat kita laksanakan sebagaimana sebelum terjadinya Covid-19,” kata Miq Gite.

Miq Gite juga membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI, yang berharap Harkitnas 2022 dapat dijadikan sebagai tonggak kebangkitan dari pandemi Covid-19 juga krisis multidimensi.

BACA JUGA: Event MXGP Samota, Sumbawa Dilaunching di Jakarta

“Hendaknya kita dapat memaknai kesungguhan semangat dr. Soetomo untuk memperingati Harkitnas tahun ini sebagai tonggak kebangkitan dari pandemi Covid-19 juga krisis multidimensi. Dari Indonesia, Dunia Pulih Bersama. Ayo Bangkit Lebih Kuat,” pesan Menkominfo RI. ***

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah siap hadir dalam Rakerda PD-IBI 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyatakan kesiapannya untuk mendukung Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang akan diselenggarakan Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (PD-IBI) Provinsi NTB.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Zul saat menerima audiensi PD-IBI Provinsi NTB di ruang kerjanya terkait dengan pelaksanaan Rakerda V IBI, Rabu (18/05/22).

BACA JUGA: Wagub: Rekomendasi DPRD NTB Jadi Koreksi Konstruktif

“Kita akan support. InsyaAllah saya akan hadir,” ucap Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB.

Rakerda yang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan Juni mendatang di Gili Trawangan dengan jumlah peserta sekitar 300 orang. Bang Zul berharap agar Rakerda tersebut dapat berjalan lancar.

“Bagus di Gili Trawangan, supaya pariwisata kita juga hidup dan teman-teman bisa rapat pakai dimensi lain. Mudah-mudahan semuanya lancar,” katanya.

BACA JUGA: Sukses Itu Hasil Kerja Keras, Ini Pesan Wagub NTB

Turut mendampingi Gubernur pada audiensi tersebut yaitu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih., M.Si serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, M.M., MARS. ***

Wagub Sitti Rohmi tekankan, data sabfat penting dan dibutuhkan dalam mengambil kebijakan pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Melihat momentum Sensus Penduduk (SP) Lanjutan (Long Form) menjadi peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. 

Karena banyak orang melakukan sesuatu tanpa data yang jelas. 

Berjalan dengan data itu ibarat kita jalan di tempat yang terang, begitu juga sebaliknya tanpa data seperti berjalan di tempat ruangan yang gelap, tidak tahu arah menuju pintu dan seterusnya.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan itu pada Rapat Koordinasi Daerah Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 BPS se Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bertajuk “Sinergi dan Kalaborasi Dalam Mencatat Indonesia Untuk NTB Gemilang” bertempat di Hotel Aston Inn Mataram (18/05/22).

Umi Rohmi sapaan Wagub, meminta kepada seluruh Kepala OPD di Provinsi NTB memandang ini menjadi sesuatu yang sangat penting.

BACA JUGA: Polda NTB Dorong Terbentukan Sangat Penanganan Konflik

Long Form Lanjutan SP 2020 menjadi kebutuhan bersama bukan hanya BPS, ujarnya.

“Kadang menjadi salah kaprah menganggap terhadap segala sesuatu yang dilakukan, siapa yang meluncurkan program itu seolah-olah hanya itu yang membutuhkan. Padahal itu semua menjadi kebutuhan kita bersama dan data sangat menentukan dalam mengambil kebijakan pemerintah,” jelas Umi Rohmi.

Umi Rohmi berharap agar program SP 2020 berjalan lancar dengan pembekalan lebih mantab. 

Sehingga ketika para petugas sensus turun nantinya tidak terjadi miskomunikasi data yang didapatkan, dan masyarakat paham apa yang disampaikan oleh para petugas.

Sementara itu Kepala BPS NTB, Dr. Wahyudin mengatakan, sensus penduduk akan dimulai Bulan Mei-Juni 2022 sebagai sensus lanjutan. 

Sebelumnya pada tahun 2020 BPS sudah melakukan sensus penduduk secara online dan offline. 

BACA JUGA: Gubernur NTB: Jangan Memutuskan Saat Emosi

“Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi atas kerja keras BPS di Provinsi maupun kabupaten/kota, dengan sumbangsih tenaga dan pikiran sehingga BPS makin terpercaya oleh pemerintah sebagai satu-satunya lembaga penyedia data dan indikator untuk mendukung pembangunan Nasional,” ungkapnya.

BPS memiliki peran strategis dalam mengambil kebijakan oleh pemerintah. 

Karena itu, ia mengajak kepada rekan-rekan BPS baik yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mengawal terhadap kegiatan pengumpulan data di lapangan. ***

Menurut Kabid Humas Polda NTB, legalitas pembentukan satgas terpadu dapat disandarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

MATARAM.lombokjournal.com ~ Polda NTB mendorong terbentuknya satuan tugas (Satgas) terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sesuai UU no 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. 

Hal itu disampaikan Kapolda NTB melalui Kabid Humas, Kombes Pol. Artanto, S.I.K., M.Si., Senin (16/5/2022), saat ditemui di ruang kerjanya.

 “Dengan terbentuknya satgas terpadu akan memudahkan dalam koordinasi, dalam upaya penanganan setiap permasalahan atau konflik sosial di tengah masyarakat. Tidak itu saja, dengan terbentuknya satgas terpadu juga akan memudahkan dalam mendeteksi dan atau mengantisipasi munculnya konflik,” ungkap Artanto.

Menurutnya, satgas terpadu yang di dalamnya terdiri dari berbagi unsur akan memudahkan dalam perumusan rencana aksi penanganan konflik sosial, sehingga tercipta stabilitas dan keamanan yang semakin kondusif.

BACA JUGA: Gubernur NTB: Jangan Memutuskan Saat Emosi

 “Pencegahan konflik yang diimplementasikan melalui penyusunan rencana aksi penanganan konflik sosial, nantinya bisa dirumuskan oleh satgas terpadu tingkat provinsi dan satgas seluruh kabupaten/kota,” katanya.

Lebih lanjut Kabid Humas Polda NTB menyampaikan, legalitas pembentukan satgas terpadu dapat disandarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2015, tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang bertujuan meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan secara terpadu.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membentuk kerangka regulasi baru mengacu pada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah, mencakup tiga strategi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dijelaskan, tiga strategi dalam kerangka regulasi dalam upaya pencegahan konflik di antaranya regulasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan, yang sensitif terhadap konflik dan upaya pencegahan konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik yang meliputi upaya pemberhentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia maupun harta benda.

“Kerangka regulasi yang ketiga adalah kaitannya dengan penanganan pasca konflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa atau proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi dan rehabilitasi,” ucap Artanto.

BACA JUGA: Bawaslu RI Adakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemilu 2024 di NTB

“Nah, hal ini diperlukan satuan tugas terpadu dalam implementasinya. Itulah mengapa kita dorong terbentuknya satgas terpadu tersebut,” tutupnya.***

Saat Gawe Rapah Masyakat Mareje, Gubernur NTB mengingatkan jangan abaikan teman lama

LOBAR.lombokjournal.com ~ Tantangan kehidupan kemasyarakatan ke depan tidak mudah, khususnya adanya pengaruh sosial media yang dapat diakses secara luas. 

Gubernur NTB Zulkiflimansyah, mengungkapkan itu terkait terkait keributan antar pemuda di Desa Mareje yang isunya hingga internasional. 

Ia mengatakan itu pada Gawe Rapah Kerukunan Masyarakat Desa Mereje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (18/05/22) di Lapangan SMPN 3 Lembar di Mareje.

“Ini tentu menjadi perhatian kami di Forkopimda Nusa Tenggara Barat. Kami di Forkopimda NTB memiliki pertemuan santai untuk membicarakan hal hal penting. Kami berharap agar inisiasi untuk adanya

pertemuan santai sambil ngopi dapat dilakukan di kabupaten juga karena efektif dalam menyelesikan masalah,” ujar gubernur. 

Bang Zul, seperti biasa, mengutip sepenggal cerira filosofi dari negeri Mongolia antara Raja dan burung Rajawali. 

“Jangan mengambil keputusan saat emosi. Kemudian kedua, jangan pernah mengabaikan teman yang sudah menemani kita dalam waktu yang lama,” ujarnya di hadapan masyarakat Mareje yang memiliki dua keyakinan berbeda, namun dikenal  rukun dalam bermasyarakat sejak lama.

Dalam kesempatan ini Gubernur Zul menyampaikan apresiasi kepada Kapolda, Danrem, Bupati dan Wakil Bupati serta semua pihak yang telah menjaga Mareje agar tetap aman.

“Apresiasi kami untuk Kapolda,  Danrem serta kita semua. Beruntung memiliki Bupati dan Wakil Bupati yang luar biasa. Terima kasih kepada semua pihak dan mari kita jaga desa kita tercinta agar tetap damai dan rukun,”  pesannya.

BACA JUGA: Jagung Petani Semuanya akan Diserap PT DNA

Menjaga kerukunan

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengajak masyarakat menjaga kebersamaan dan kedamaian di wilayah Lombok Barat dan Nusa Tenggara Barat. 

Dengan kerukunan dan kedamaian ini masyarakat akan semakin maju dan berkembang. Selain itu pembangunan juga akan berjalan dengan lancar.

 “Marilah kita menjaga kedamaian dan kerukunan agar kita bisa sejahtera,” ujarnya. 

Fauzan menambahkan, acara hari ini merupakan simbol kerukunan di tengah tengah masyarakat yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari masyarakat. 

Dengan kerukunan dan kebersamaan tersebut masyarakat diharapkan dapat memperoleh masa depan yang lebih baik. Selain itu dengan kerukunan dan kedamaian ini masyarakat Desa Mareje akan semakin sejahtera dan maju. 

“Tentu ini menjadi simbol kerukunan dan kebersamaan masyarakat untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Tentu ini seperti yang tertuang dalam ikrar “Sopoq Tundun yang dipandu wali paer Lombok Barat tadi,” ujarnya.

Kepala Desa Mareje H Muhsim Salim mengungkaojan, Pemerintah Desa Mareje bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar Gawe Rapah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat kebersamaan dan kerukunan masyarakat Desa Mareje. 

“Tema kegiatan “Kita Semua Bersaudara dan Damai Marejeku,”  kata Kades. 

Dalam kegiatan dibacakan Ikar Sopoq Tundun atau satu keturunan yang dipandu oleh Wali Paer Kabupaten Lombok Barat H.L Anggawa Nuraksi. 

Ikrar ini menyebutkan bahwa masyarakat satu keturunan sehingga perlu menjaga kebersamaan dan kerukunan. 

BACA JUGA: Oknum Pejabat di KLU Salah Gunakan Sarana Pemerintah

Dalam kegiatan ini juga dilakukan ‘Sembeq Kending Patuh-Patuh Saling Kangen” oleh Gubernyr NTB, Bupati Lombok Barat  Danrem 162/WB, Kapolda NTB, Wakil Bupati Lombok Barat dan tokih budaya Paer Lombok Barat. 

“Sembeq kending ini diberikan kepada warga sebagai simbol agar warga hidup rukun dan damai,”  ujar Pengerakse Gumi Paer Lombok Barat, HL Anggawa Nuraksi.

Dalam kegiatan ini juga di sampaikan nasihat cilokak oleh ketua FKUB Lombok Barat TGH Lalu Subeki Sasaki yang berisi tentang nasihat hidup rukun. 

Selain Gubernur kegiatan ini juga  diihadiri Kapolda NTB, Danrem162/WB,  Bupati Lobar, Wakil Bupati Lobar, Wali Paer Majelis adat sasak Lombok Barat, Ketua Bale Mediasi, Kaplores Lobar, Dandim 1606 Mataram, Ketua FKUB, Kepala OPD, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat Mareje dan masyarakat Desa Mareje. ***

Bantuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) selain atasi kekurangan air lahan,  juga memaksimalkan fungsi saluran irigasi 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bantuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Kementerian Pertanian (Kementan) dikelola Kelompok Tani di masing masing kelompok di tiap Desa, di Kecamatan wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Pengelolaan air dilakukan petani untuk memastikan lahannya bisa terus berproduksi. Dan pengelolaan air bisa dilakukan salah satunya dengan cara merehabilitasi jaringan irigasi. Sehingga air benar-benar dipastikan mengalir ke lahan pertanian. 

Hal itu dikatakan Kadis Ketahanan Pangan, Pertanian,Perkebunan dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Lombok Utara, Tresna Hadi, SPt, saat pembagian buku rekening kelompok di halaman Kantor DKP3 Kabupaten Lombok Utara, Selasa (17/05/22).

Penyerahan secara simbolis buku rekening kepada 26 kelompok tani  dan jumlah anggaran mencapai Rp. 2.621.000.000,- .

Penyerahan buku rekening secara simbolis kepada kelompok ini sebagai biaya perbaikan Jaringan Irigasi, Embung Pertanian dan lain lain, dengan jumlah anggaran berbeda. 

“Kegiatan RJIT dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki atau membenahi saluran irigasi. Tetapi juga memaksimalkan fungsi saluran irigasi agar luas areal tanam bertambah, begitu juga indeks pertanaman dan produktivitas,” kata Tresnahadi, di depan Bupati Lombok Utara dan para undangan lainnya.

BACA JUGA: Wisatawan Mulai Berdatangan ke Obyek Wisata Senaru

Dijelaskan, kegiatan RJIT di daerah ini dilakukan karena kondisi saluran irigasi awalnya berupa saluran tanah. 

Kondisi ini membuat distribusi air ke lahan sawah kurang lancar dan sering kehilangan air akibat tanah yang poros.

“Kita perbaiki kondisi itu dengan RJIT. Dan agar fungsinya lebih maksimal, dan saluran irigasi ini kita dibuat permanen dengan menggunakan konstruksi pasangan batu dua sisi saluran,” tuturnya.

Sarana transportasi

Di tempat yang sama, Kabid Sarana Prasarana (SP) DKP3 KLU, Mahzan Zohdi, SP berharap, diadakan sarana transportasi (kendaraan sepeda motor) untuk Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang sangat minim. 

“Kita sama sama tahu kalau Petugas Penyuluh Lapangan – PPL ini 24 jam, sementara mereka butuh transportasi/kendaraan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya,” harap Mahzan Zohdi. 

Pihaknya sudah berkali kali mengajukan usulan pengadaan sarana transportasi, namun selalu ditolak. Padahal sarana sepeda motor untuk PPL ini sangat penting dalam menunjang tugas mereka, tegasnya.

Dalam kesempatan itu Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu,SH, langsung menyampaikan jawaban.

Bupati Djohan tidak bermaksud menolak usulan Kepala Bidang Sarana Prasarana (SP), Mahzan Zohdi, SP, tapi ia mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang drastis menurun hingga 400 persen APBD (anggaran pendapatan asli daerah).

APBD menurun sebagai dampak Covid-19 dan yang sampai hari ini masih berlangsung. Tidak hanya itu, paska bencana Gempa Bumi 7.0 SR yang meluluhlantahkan Lombok Utara tahun 2018, masih muncul bencana non alam lainnya. 

BACA JUGA: Peserta Latsitarda Nusantara XLII Disambut di Lombok Utara

“Meski demikian, akan mengalokasikan sarana transportasi yang masih banyak di OPD yang lain. Kendaraan sepeda motor yang ada di masing masing OPD dengan  jumlahnya mencapai 700 akan ditarik, dan sebagiannya akan di alokasikan untuk sarana penunjang tugas PPL yang ada di DKP3 Kabupaten Lombok Utara,” katanya.

Selanjutnya Bupati Djohan membagikan Rekening kepada perwakilan 26 kelompok di semua kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Utara.***