Pemprov NTB dan Kantor Bahasa NTB membina dan menertibkan pengutamaan Bahasa Negara di ruang Publik

MATARAM.lombokjournal.com ~ Upaya agar penggunaan bahasa Indonesia terselenggara dengan baik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bekerja sama dengan Kantor Bahasa NTB menyelenggarakan Pembinaan lembaga untuk Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga di Provinsi NTB.

Menurut Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH, kegiatan ini sebagai upaya menertibkan penggunaan Bahasa Indonesia.

“Kegiatan ini adalah ikhtiar agar penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dapat terselenggara dengan baik,” jelasnya saat membuka acara di Gedung Graha Bhakti, Selasa (27/09/22).

BACA JUGA: Kuliah Umum Ketua DPRD KLU di FISIP UMMAT

Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Lembaga dan Sastra Dr. M. Abdul Khak, M. Hum menyampaikan, sejak ditetapkan dalam UUD 1945, Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sehingga harus digunakan dalam setiap penyelenggaraan negara. 

“Termasuk di ruang-ruang publik, seperti bandara bahasa Indonesia harus ada. Jika tidak ada, yang patut disalahkan adalah penyelenggara negara di tempat itu,” terang Abdul Khak. 

Pada Kesempatan yang sama, Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M. Hum, Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mengajak seluruh perangkat daerah dan Pemda yang hadir dapat  bergandengan tangan, agar mampu menertibkan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik. 

Menurut Puji, Pemda perlu bangga dan mengutamakan bahasa negara, yakni bahasa Indonesia di ruang publik. 

“Penggunaan bahasa Indonesia sebagai pemersatu belum tertib, kami berharap pemda mampu menjaga kelestarian bahasa daerah,” imbau Puji. 

Ditegaskan, agar Bahasa Indonesia ditertibkan dan lestarikan bahasa daerah, kemudian kuasai bahasa asing.

BACA JUGA: Pelatihan DEA untuk 400 Wirausaha Muda se Pulau Lombok

Pada kesempatan tersebut turut dilaksanakan Penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemprov NTBdengan Kemendikbud-Ristekdikti terkait pendampingan pembinaan lembaga bahasa untuk pengutamaan bahasa negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga. 

Peserta kegiatan dihadiri oleh semua Organisasi Perangkat Daerah dari Provinsi, Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat.***

Selain berkomitmen wujudkan Net-Zero Emission tahun 2050, PLN Juga bantu kembangkan pariwista NTB, ini 

KLU.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Perhubungan NTB, H. Lalu M. Faozal mewakili Wagub NTB, mengapresiasi yang dilakukan oleh PLN, baik dalam mewujudkan Net-Zero Emission tahun 2050, dan  komitmen untuk membantu mengembangkan dan membangun Destinasi Wisata di NTB.

Faozal menyampaikan itu saat memberikan sambutan di acara Costumer Gathering Kapal Phinisi, Senin (26/09/22) di Perairan Destinasi Wisata tiga Gili Kabupaten Lombok Utara.

BACA JUGA: Wisatawan Asing Buru Kuliner Lokal Lombok Utara

“Ini menunjukkan kreativitas PLN jauh di atas rata-rata,” kata Faozal.

Ia mengaku terus terang, mengapresiasi atas nama Pemerintah Provinsi NTB. 

“Kita berada di destinasi yang menjadi kebanggaan kita, berada di perairan ketiga Gili, menunjukkan PLN tidak hanya mengurus listrik, juga destInasi wisata di NTB,” ujar Faozal.

Ia mengatakan, dalam mendorong sinergi dan kolaborasi, Pemprov NTB membutuhkan kerjasama yang kuat, di tengah kondisi harga-harga yang mulai naik akibat kenaikan BBM. Begitupun tiket dan barang lain-lain juga ikut naik. 

Diharapkan ada perubahan ke depan, sehingga dapat membuat harga-harga dapat terjangkau dan pulihnya pariwisata di NTB. 

Faozal berharap bisa membangun kolaborasi, sebab pemerintah tidak bisa sendirian. 

Butuh kerja sama yang kuat dalam menghadapi situasi yang serba susah dan tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. 

“Tiba-tiba BBM naik, operasonal kapal  dan harga tiket tidak normal-normal, dan mudah-mudahan perubahan-perubahan kedepannya harga tiket dapat terjangkau oleh masyrakat dan wisata kita kembali pulih.” harap Faozal. 

Selain itu, NTB sebagai salah satu daerah pariwisata, dengan berkembangnya kendaraan listrik yang sudah dimulai ini dapat menunjang pariwisata di NTB 

“Terimakasih PLN, inisiasi yang luar biasa dan ke depan terus kita membangun Nusa Tenggara Barat,” ujarnya. 

Sementara itu, GM PLN  UIW NTB, Sujdarwo menyampaikan, PLN sangat dekat dengan Masyarakat.

Masyarakat semakin memperhatikan PLN dengan semakin tingginya tuntutan pada pelayanan, sehingga pihaknya dapat memperbaiki kinerja PLN untuk lebih baik.

“Sakin dekatnya PLN dengan Masyarakat, layaknya suami istri, sering saya sampaikan ke pegawai PLN, kita melayani orang mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, saking dekatnya. Walau tuntutannya semakin tinggi, kemudian yang negatif-negatif justru dengan menyampaikan ke kita. Karena itu, lebih baik untuk memperbaikinya,” tuturnya. 

Ia berharap, masukan dari masyarakat juga memotivasi PLN terus berinovasi, dalam mendukung green energy. 

Apalagi akan ada PLTU baru yang sedang dibangun. Ini menandakan potensi yang sangat cukup dimiliki NTB. Namun perlu usaha dengan kebijakan yang baik oleh pemerintah, BUD dan lain-lain.

Selain itu dijelaskannya, untuk beralih ke kendaraan listik, PLN telah membangun 3 SPKLU yang sudah terpasang.  Di antaranya berada di Kantor PLN Wilayah, Kantor PLN UP3 Mataram, Kantor PLN UIW NTB dan Kantor Gubernur NTB dan tahun ini PLN UIW NTB akan dibangun 2 SPKLU baru. 

“Kita optimis, dengan Dishub NTB sudah berkolaborasi menyiapkan SPKLU, infrastruktur untuk beralih ke kedaraan listrik, tiga yang SPKLI sudah di bangun dan tahun ini akan ada 2 SPKLU, ke depanakan lebih banyak lagi,” ujarnya.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, H. Wirawan, S.Si., MT. mendatangani MoU untuk riset kendaraan listrik di NTB. Sebelumnya, sudah ada kerjasama PLN dengan Dinas Perindustrian NTB yang telah melahirkan perahu listrik atau Electric Boat (E-Boat). 

BACA JUGA: Dugaan Catcalling di Trawangan, Pemprov NTB Respon Cepat

“Luar biasa PLN, dan sangat spesial dan berkesan, Apa yang sudah dibangun oleh PLN hari ini sudah sangat tepat dan awal yang baik merangkai kolaborasi dan sinergi untuk NTB. Kami dari Brida NTB dengan MoU ini mendukung dengan berbagai riset untuk perahu listrik di NTB,” ujar Kepala Brida.

Kegiatan Costumer Gathering dengan tema ‘Sinergi dan Kolaborasi mendukung Perekonimian Daerah melalui SASAMBO Electrikfying Life’ diakhiri dengan penandatanganan MoU PLN UIW NTB dengan Badan Riset Inovasi Daerah. 

Turut Hadir dalam kegiatan Costumer Gathering, Kadis Kominfotik NTB, PT. Angkasa Pura, GM Epicentrum, RSUD NTB, GM Prime Park dan Dirut ITDC ***

Wagub NTB minta semua pihak concern atasi masalah sampah, terutama di destinasi wisata

MATARAM.lombokjournal.com ~ Permasalahan sampah di daerah adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. 

Karena itu, diminta seluruh pihak untuk lebih concern terhadap permasalahan tersebut, terutama daerah pariwisata.

BACA JUGA: Keagungan Adat Sasak di Pernikahan Putri Sekda NTB

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menerima audiensi DDOROCARE, sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah di Destinasi Wisata dan Pesisir, Sabtu (24/09/22).

“Ini tanggung jawab dari semua, minta tolong untuk lebih concern terutama daerahnya yang ada destinasi pariwisata,” ujar Wagub di ruang kerjanya.

Hadirnya komunitas DDOROCARE diharapkan membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat agar selalu menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB berpesan kepada Komunitas DDOROCARE agar berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota terkait dengan pengelolaan sampah.

BACA JUGA: Sail to Indonesia-Lombok, Berakhir di Medana by Marina KLU 

“Silahkan berkoordinasi dengan Dinas LHK, tapi jangan hanya dengan provinsi, karena sangat penting untuk berkoordinasi dengan Dinas LHK Kab/Kota. Mereka yang bertanggung jawab atas sampah dari rumah tangga. Kita harapkan Bank Sampah juga bisa sebanyak mungkin, supaya masyarakat itu dekat dengan Bank Sampah,” tambah Ummi Rohmi. ***

Warga Lombok Diaspora yang terhimpun di HIMALO melakukan kampanye Ayo Datang Ke NTB di Jakarta

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Warga Lombok diaspora se Jabodetabek ikuti kampanye wisata di bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat, Minggu (25/09/22).

Kampanye wisata warga Lombok itu dilakukan dengan semangat berkontribusi membangun Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Hal itu dikatakan Ketua Umum Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO), Karman BM kepada media.

BACA JUGA: Wabup Danny Buka FGD One Gate System di Gili Tramena

“Kami warga Lombok di rantauan ini ingin berkontribusi dalam mentriger aktifitas ekonomi (pariwisata, red) di kampung kami, NTB. Melalui event kampanye ini salah satu caranya,” kata pemuda yang ditunjuk memimpin HIMALO sejak 28 Agustus lalu.

“Melalui event ini, kami bermaksud ikut mengenalkan dan mensosialisasikan kembali potensi wisata di pulau Lombok dan Sumbawa. Seperti pantai, gunung dan sebagainya. Kita punya wisata bawah laut di Gili bagi yang hooby diving, punya gunung Rinjani dan Tambora bagi yang senang hiking, dan ada lomba motor internasional di Mandalika dan lain sebagainya,” tambah Karman.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia, Lalu Suherman menyampaikan kegiatan ini merupakan inisiatif Himalo, namun tetap dapat dukungan dari Pemprov NTB.

“Kami akan lakukan acara seperti ini akan kami lakukan lagi beberapa waktu ke depan. Akan sering insya Alloh,” tutup Lalu Herman.

Kampanye Wisata bertajuk “Ayo datang ke Lombok & Sumbawa (NTB),” itu diikuti oleh puluhan masyarakat lombok di Jabodetabek. 

Tampak hadir juga Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB Taufik Hidayat, mantan Bupati Lombok Utara TGH. Najmul Akhyar dan mantan Sekjen PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Sabolah Al Kalamby.

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

Acara dirangkai dengan jalan santai sepanjang jalan MH Tamrin-Bundaran HI, dan dimeriahkan dengan gong musik Lombok, yaitu Gendang Beleq. (*) 

Saat audiensi dengan PT. ANTAM, Gubernur NTB menyinggung, kalau orang BUMD pasti kerjanya asal-asalan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., mengatakan, Ia tidak mau BUMD hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, sekedar memasukan orang pada kerjasama ini tapi tidak ada cikal bakal technical resources-nya.

“Hal ini harus segera ditindaklanjuti, supaya pemda dan masyarakat tidak hanya jadi penonton saja dengan adanya aset yang cukup baik dan potensi di Lombok ini,” tuturnya pada kesempatan audiensi bersama PT. ANTAM (Aneka Tambang) di Ruang Kerja Gubernur (23/09/22).

BACA JUGA: BUMD di Indonesia Dikelola Direksi Semau-maunya

Lebih lanjut, Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB menyampaikan, tupoksinya memang nanti PT. ANTAM akan bekerja sama dengan BUMN dan BUMD. 

Dengan potensi yang banyak di Pulau Lombok, pemilihan untuk orang-orang yang akan terlibat dalam kerja sama ini tidak boleh sembarangan.

“Masalah perusahaan tambang ini kita sangat serius, manajernya harus yang expert, karena kelemahannya itu disangka kalau orang BUMD pasti kerjanya asal-asalan,” ujarnya.

Bang Zul berharap pada kerjasama nantinya, PT. ANTAM dapat mencari first class engineer yang pernah bekerja di PT. ANTAM sendiri. Sehingga chemistrynya sudah ada dan memberikan inspirasi agar orang lain juga tertarik untuk belajar pertambangan, metalurgi, dan sebagainya.

“ANTAM itu bukan baru di tempat kami, ANTAM sudah banyak memberikan kontribusi khususnya beasiswa-beasiswa bagi pelajar disini untuk kuliah ke luar negeri, jadi harapan ke depan, juga kerjasama yang ada dapat berjalan dengan baik”, ucap Bang Zul.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT. ANTAM, Nicholas D. Kanter menyampaikan, audiensi ini sebetulnya masih sangat konfidensial dan isu yang sensitif, Tapi intinya, pihak PT. ANTAM mempunyai interest dan keinginan melihat potensi-potensi pertambangan di Lombok.

BACA JUGA: Pencegahan Korupsi di BUMD, yang Rugi Jangan Dipertahankan

“Audiensinya pertama jelas untuk silahturahmi, kemudian kami juga melihat adanya potensi emas yang baik di Lombok yang ingin kami jajaki bersama-sama,” ungkapnya. ***

Gubedrnur NTB bersyukur atas penunjukan Provinsi NTB sebagai salah satu tuan rumah pelaksanaan Annual International on Islamic Studies (AICIS)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menyatakan siap menyukseskan pelaksanaan Annual International on Islamic Studies (AICIS) ke 21 Tahun 2022 yang diselenggarakan di UIN Mataram.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur pada saat menerima silahturahim panitia pelaksana AICIS di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (23/09/22).

BACA JUGA: BUMD Jangan Jadi Penonton di Daerah Sendiri

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat bersyukur atas penunjukan sebagai salah satu tuan rumah pelaksanaan AICIS mendatang. Tentu hal ini akan kami maksimalkan persiapannya,” ucapnya.

Bang Zul panggilan akrab Gubernur tak henti-hentinya mengajak agar nantinya para peserta AICIS untuk menikmati keindahan alam Provinsi NTB.

“Ingat ajak mereka keliling NTB, jangan hanya diruangan saja, kita punya banyak keindahan alam, salah satunya Gili Trawangan,” katanya.

Sementara itu, Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag, mengucapkan terimakasih kepada Pemprov NTB yang telah siap membantu persiapan AICIS Tahun 2022 di Mataram kali ini. 

“Terimakasih karena telah menerima kami serta menyatakan siap membantu kami dalam kegitan kali ini. Kami harap Gubernur bisa langsung membuka kegiatan ini pada bulan Oktober nanti,” terangnya.

AICIS 2022 digelar pada 18-20 Oktober  dan diselenggarakan di dua tempat, yakni Lombok dan Bali sebagai  kegitan menyambut G20 pada bulan November nanti.

BACA JUGA: Ibu Negara Kunjungi Stand Dekranasda NTB

Kegiatan tersebut akan diikuti oleh 127 dosen pilihan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri seluruh Indonesia. Ada juga peserta dan pembicara dari luar negeri.

AICIS akan diisi berbagai macam kegiatan akademik yang dapat menginspirasi sarjana Islam dalam melakukan pendekatan kajian keislaman. ***

Dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Utara, seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan Peraturan Daerah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Paripurna DPRD KLU terkait persetujuan DPRD terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2022, dihadiri Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH bersama Wakil Bupati Danny Karter Fenrianto R, ST.,M.Eng di Ruang Sidang, Jum’at (23/09/22).

Ridang Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi,S.Ag, dihadiri oleh 22 orang anggota dewan. 

BACA JUGA: Penghargaan Provinsi Terbaik KIP 2022 untuk NTB

Dalam pendapat akhir gabungan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara yang disampaikan oleh Rusdianto, seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan Peraturan Daerah yang akan dituangkan dalam keputusan DPRD KLU.

Bupati Djohan menyampaikan terimakasih pada pimpinan dan anggota DPRD KLU yang telah memberi masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Baik terhadap komponen pendapatan, belanja, pembiayaan maupun pengawasan pelaksanaannya. 

“Harapan kita bersama manfaat capaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dapat berdampak positif secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemda terhadap kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 Pemerintah Daerah mengalami peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer dan lain-lain. Pendapatan daerah merupakan hasil dari keseriusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

Hal ini menjadi momentum awal dalam pemulihan ekonomi, sebagaimana tertuang dalam tema Kemerdekaan RI ke 77.

“Pemda terus bersinergi bersama multi stakeholder dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa kebijakan belanja,” katanya.

Pemulihan sektor pemukiman, sektor infrastruktur serta sektor ekonomi dengan yang diharapkan  dapat menjamin tersedianya pemenuhan pelayanan dasar, ketahanan pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas.

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

Usaha bersama dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini dapat kita sepakati secara tepat waktu,” tuturnya.

Hadir pula Ketua DPRD KLU Artadi, S.Sos, Wakil Ketua I H.Burhan M.Nur SH, Wakil Ketua II DPRD Mariadi S.Ag, Perwakilan Anggota Forkopimda KLU, para Staf Ahli bupati, Asisten Setda, Kepala PD, serta undangan lainnya.

Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2023

Dalam kesempatan sama, Bupati Lombok Utara H.Djohan Sjamsu, SH bersama seluruh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU juga menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 di tempat yang sama.

Sebelum penandatanganan terlebih dahulu Badan Anggaran DPRD KLU melaporkan Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2023 yang disampaikan oleh juru bicara badan anggaran Raden Nyakradi S.Pd.

Dalam laporannya disampaikan, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023 dapat disepakati untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023.

BACA JUGA: Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Event

Badan anggaran DRPD KLU mengharapkan Pemerintah Daerah melakukan perbaikan dari sisi kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan serta prioritas serta plafon anggaran. Khususnya terkait komposisi antar kelompok belanja dan jenis belanja agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, RPMJD 2021- 2026 dan RKPD Tahun 2023.***

Ibu Negara Hj Iriana Jokowi terpukau keindahan dan kualitas produk-produk kriya NTB

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Ibu Negara Hj Iriana Jokowi meninjau dan mengunjungi stand Dekranasda NTB pada  Pameran KriyaNusa 2022 di  Jakarta Hall Conference Center (JHCC).

Kunjungan Ibu Negara diapresiasi Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, sekaligus menyampaikan apresiasi ucapan terimkasih. 

BACA JUGA: Keterbukaan Informasi Kini Jadi Kebutuhan

“Terimakasih pada Ibu Negara Hj Iriana Jokowi, Ibu Hj Mufidah Jusuf Kalla, ibu Wury Ma’ruf Amin, Ibu Tri Tito K, Ibu Nurasia Uno, Ibu Endang BK  dan ibu-ibu lainnya yang telah berkenan mengunjungi stand Dekranasda Provinsi NTB, KSB, Kab Bima, Kota Mataram dan lombokntbpearls,” ucap Bunda Niken, Rabu (21/09/22) di Jakarta.

Kualitas dan keindahan produk-produk kriya NTB tidak asing bagi para ibu-ibu di Jakarta. Istri pejabat negara tetap menyempatkan melihat langsung produk kriya binaan Dekranasda NTB tersebut.

“Jadi, tantangan para pengrajin di NTB kedepan adalah terus berkreasi dan berinovasi dengan model dan desain yang baru, bagus berkualitas, ramah lingkungan dan dengan harga yang terjangkau dan bersaing,” pesan Bunda Niken.

Ia menyatakan itu dalam Pameran KriyaNusa 2022 di JHCC yang berlangsung tanggal 21 sd 25 September 2022.

Kunjungan kerja Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah di Jakarta juga menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) 2022 di Jakarta.

Rakernas ini diselenggarakan dengan tema “Semangat Bertahan, Perajin Berdaya Saing” pada Selasa, 20 September 2022 di Auditorium Istana Wakil Presiden Jakarta, dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Hj. Wury Ma’ruf Amin.

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

Dikatakan Bunda Niken, pesan Ketua Umum Dekranas bahwa pandemi Covid-19 memberi tantangan dan dampak bagi para perajin kriya. Sehingga kehadiran Dekranas/da sangat dibutuhkan. 

Pesan Istri Wapres tersebut, lanjut Bunda Niken bahwa Rakernas tersebut menjadi titik balik industri kerajinan nusantara yang berbasis warisan budaya bangsa.***

Tantangan keterbukaan informasi saat ini, akhirnya semua orang bisa berbagi informasi dengan bebas melalui media online

BEKASI.lombokjournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat peringkat terbaik III Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022. 

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.M.Sc menerima langsung penghargaan tersebut pada kegiatan Launching Buku I II III IKIP 2022 di Hotel Horison Ultima Bekasi, Kamis (22/9).

Diakuinya, keterbukaan informasi merupakan kebutuhan sebagai pemimpin daerah untuk terbuka kepada masyarakat.  

BACA JUGA: Penghargaan Provinsi Terbaik KIP 2022 untuk NTB

Namun tantangan pada saat ini adalah karena semua orang bisa berbagi informasi dengan bebas melalui media online. Dan ketika ada isu yang tidak benar maka hal itu harus segera di respon. Jika tidak di counter dalam waktu yang tidak lama bisa menjadi distorsi pikiran dan persepsi masyarakat.

“Terima kasih kepada komisi informasi pusat dan teman-teman di daerah yang membuat akhirnya keterbukaan informasi jadi kebutuhan, sehingga NTB menjadi bisa seperti hari ini,” ungkap Bang Zul.

IKIP merupakan salah satu mekanisme untuk mengukur sejauh mana implementasi undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh provinsi di Indonesia. IKIP disusun untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat provinsi dan nasional di Indonesia.

Dalam penjelasannya Rospita Vc Paulyn selaku Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi, Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information). 

Pada 2021 yang lalu diperoleh Nilai IKIP 2021 71.37 dan pada NAC Forum IKIP 2022 lalu diperoleh nilai IKIP 74.43 yang berada pada kategori-kategori SEDANG. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 3.06 secara nasional. 

Penilaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) dimensi indikator yakni Dimensi Ekonomi dengan nilai dimensi tertinggi sebesar 74.84, dilanjutkan dengan dimensi fisik/politik dengan skor 74.53 serta dimensi hukum dengan skor 73.98 terhadap 34 provinsi di seluruh Indonesia. 

BACA JUGA: Masyarakat Harus Stop Diskriminasi Disabilitas, Ini Kata Wagub NTB

Ketiga dimensi penilaian indeks ini juga berada dalam kategori SEDANG. Adapun target RPJMN IKIP pada tahun 2022 berada pada nilai 72 setelah dilakukan penyesuaian capaian atas pertimbangan hasil IKIP 2021. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa target IKIP 2022 telah tercapai dengan segala upaya dan dukungan oleh seluruh Komisi Informasi se-Indonesia.

Hasil IKIP ini menempatkan 3 Provinsi memperoleh nilai nasional dalam kategori baik yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan 30 provinsi berada pada kategori sedang dan satu provinsi kategori kurang.

Turut hadir mendampingi Gubernur NTB, Asisten I pak Madani Mukaram, anggota KI NTB pak Asrorudin, Kabid IKP Kominfotik.***

Gubernur NTB terima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP), salah satu provinsi terbaik keterbukaan informasi publik 

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Provinsi NTB menerima penghargaan sebagai salah satu Provinsi terbaik, dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), sebagai salah satu di antara 3 provinsi yang masuk dalam kategori baik.

BACA JUGA: Keterbukaan Informasi Kini Jadi Kebutuhan

“Alhamdulillah pagi ini NTB menerima penghargaan sebagai salah satu Provinsi Terbaik, dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP),” kata Bang Zul, Kamis (22/09/22) di Jakarta.

Ia menerima langsung penghargaan sebagai Provinsi yang memperoleh skor tertinggi dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoegiantoro, pada acara Launcing Buku I, II, III Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022, di Jakarta.

Inovatif keterbukaan informasi

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Suaeb Qury, S.HI, menyampaikan, komitemen Gubernur  NTB atas keterbukaan informasi adalah dengan hadir dan menerima langsung penghargaan 3 Nasional IKIP.

Data IKIP 2021 Provinsi NTB berada di urutan ke 6 dalam IKIP. Namun pada tahun 2022, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai IKIP tertinggi dengan skor mencapai 81,93, disusul Bali dengan skor 80,99, dan  posisi ke 3 adalah provinsi NTB dengan skor nilai 80,49.

Diakui mantan Ketua LTNU NTB ini, Gubernur Zulkieflimansyah selama memimpin telah dan selalu membuka ruang aksesibilitas bagi seluruh warga NTB mendapat informasi dan merespon informasi masyarakat.

BACA JUGA: Masyarakat Harus Stop Dikriminasi Disabilitas, Ini Kata Wagub

Menurutnya, Doktor Zul juga  merupakan  salah satu dari 3 gubernur di NTB yang inovatif dalam keterbukaan informasi.

Ia berharap, sinergi dan kerjasama semua pihak, untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di semua lembaga pemerintah dan atau badan publik lainnya.

“Ini bagian dari kerja KI NTB mewujudkan keterbukaan informasi di NTB, ke depan KI NTB harus diberikan anggaran yang adil untuk IKIP,” harapnya. 

BACA JUGA: Dewan Kolonel Dibentuk Para Loyalis Puan Maharani 

Ia juga menyatakan, akan mendorong keterbukaan informasi publik melalui penguatan masyarakat informasi atau masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap keterbukaan informasi publik, serta pemerintahan yang terbuka (open government).

“Sesuai amanat undang-undang,  Komisi Informasi NTB tetap hadir untuk menjaga komitmen terhadap keterbukaan informasi publik yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” tuturnya. ***