HBK salurkan bantuan puluhan ton kepada petani Bawang di Kecamatan Sembalun, Lotim untuk menggenjot dan meningkatkan produktivitas para petani

SEMBALUN.lombokjournal.com ~ H. Bambang Kristiono, SE (HBK) memberikan bantuan puluhan ton pupuk untuk para petani bawang di Kec. Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Bantuan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu diserahkan Ketua HBK Peduli NTB, Ali Alkhairy bersama sejumlah anggota Tim HBK Peduli Kab. Lombok Timur kepada sejumlah perwakilan kelompok tani (Poktan) di salah satu rumah Ketua Poktan Kec. Sembalun, Selasa (13/12/2022).

Hal ini merupakan bukti nyata komitmen dari politisi Partai Gerindra ini untuk terus mendorong produktivitas para petani di Pulau Seribu Masjid.

BACA JUGA: PMI Diingatkan Jangan Sebatas Bikin Fasilitas Mewah

“Harapan kita tentunya bantuan ini akan mampu menggenjot dan meningkatkan produktivitas para petani, dan tentunya akan berpengaruh pada kesejahteraan dan taraf hidup keluarga,” kata HBK dalam rilisnya,  Kamis (15/12/22).

Hal ini juga sebagai bukti pemenuhan janji-janji kampanye politiknya di Pileg tahun 2019 kepada masyarakat petani di Pulau Lombok terkait program-program pertanian.

Politisi yang dikenal dengan sebutan ‘Samurai Prabowo’ ini mengatakan. pertanian adalah kampanye yang selalu disampaikannya pada proses pencalegan tahun 2019 yang lalu. 

Dan sudah menjadi tekad HBK, untuk selalu berjuang dan berikhtiar buat mensejahterakan konstituenketika dirinya memutuskan untuk mewakafkan diri mengabdi kepada masyarakat di parlemen sebagai anggota DPR RI.

“Sudah menjadi fokus saya ketika terjun ke dunia politik untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dengan terus berjuang dan berikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para konstituen, khususnya para petani,” pungkas Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Wujud Nyata Komitmen Partai Gerindra

Ali Alkhairy dalam sambutannya juga menegaskan komitmen Partai Gerindra untuk terus memperjuangkan kebangkitan para petani, nelayan, dan rakyat miskin.

Ini juga merupakan wujud nyata dari pelaksanaan pesan Ketua Umum Partai Gerindra H. Prabowo Subianto kepada semua kader dalam jabatan apapun, untuk terus mengutamakan kesejahteraan rakyat.

“Pak Prabowo mengajarkan dan menanamkan kepada kami semua para kader Partai Gerindra, bahwa kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan taraf hidup masyarakat adalah segala-galanya,” lanjutnya.

Ali juga mengatakan, bahwa Ketua Umum Partai Gerindra H. Prabowo Subianto melalui Himpunan Kerukanan Tani Indonesia (HKTI) terus melakukan advokasi atau pembelaan serta terus berjuang terhadap kesejahteraan para petani.

“Itu yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi Prabowo Subianto untuk mendirikan Partai Gerindra,” tegas pria yang dikenal aktivis dan pengacara ini. 

Adapun bantuan tersebut berupa POC, Silika, Pupuk Cair, Dolomit, Mulsa, dan NPK yang merupakan kebutuhan utama para petani bawang merah dan bawang putih. 

Bantuan tersebut diperuntukkan kepada kelompok tani Sempaga Daya dari Desa Sembalun Lawang, Kec. Sembalun berupa 100 liter POC, 120 Pcs Silika, 70 liter Pupuk Cair, 10 ton Dolomit, 80 Roll Mulsa dan 20 ton pupuk NPK.

Kelompok Tani Tunas Muda dari Desa Sembalun Lawang, Kec. Sembalun berupa 50 liter POC, 60 Pcs Silika, 35 liter pupuk cair, 5 ton Dolomit, 40 roll Mulsa dan 10 ton pupuk NPK.

Kelompok tani Kali Empit dari Desa Sembalun Timba Gading, Kec. Sembalun berupa 100 liter POC, 120 Pcs Silika, 70 liter pupuk cair, 10 ton Dolomit, 80 roll Mulsa dan 20 ton pupuk NPK.

Selanjutnya untuk Kelompok Tani Patuh Karya dari Desa Sembalun Timba Gading, Kec. Sembalun berupa 50 liter POC, 60 Pcs Silika, 35 liter pupuk cair, 5 ton Dolomit, 40 roll Mulsa dan 10 ton pupuk NPK.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Kali Empit yang merupakan salah satu penerima bantuan, Lalu Arimera Wirajaya, mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan bantuan dari HBK tersebut.

“Bantuan ini sangat membantu kami para petani bawang merah dan bawang putih, Alhamdulillah, kami bangga punya wakil rakyat seperti pak HBK,” jawabnya disambut tepuk tangan para peserta.

Bantuan yang dibagikan tersebut merupakan aspirasi beberapa kelompok petani bawang merah dan bawang putih di Sembalun yang disampaikan dalam beberapa kesempatan acara reses HBK beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Gerak Jalan Sehat Sambut HKSN dan HUT NTB ke 64

Mereka menyampaikan permohonan bantuan alat tanam dan pupuk untuk bawang. Aspirasi tersebut kemudian diperjuangkan legislator Partai Gerindra dari Dapil NTB II/P. Lombok ini hingga akhirnya bantuan dapat terealisasi.(*)

Meluncurkan fasilitas VVIP di bandara BIZAM, Gubernur NTB ingatkan PMI sisi perlindungan sosial para pekerja migran agar tetap terjaga

LOTENG,lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah menegaskan fasilitas mewah (VVIP) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di bandara akan lebih berarti kalau pelayanan dilakukan dengan hati. 

BACA JUGA: Penghargaan “Governor of Good Gobernance” untuk Gubernur NTB

“Bukan semata penghargaan tapi benar benar memperlakukan para pekerja migran sebagai pahlawan (devisa) sebenarnya,” tegas Gubernur di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Praya, Loteng, Rabu (14/12/22).

Hal itu dikatakannya saat meluncurkan fasilitas Very Very Important Person (VVIP) di bandara BIZAM berupa lounge dan fasilitas helpdesk serta jalur khusus keimigrasian. Gubernur mengingatkan, selain kemudahan dan kemewahan, ia menyadari masih banyak persoalan tenaga kerja migran terutama perlindungan sosial. 

Ia menyebutkan sebagai penyumbang devisa, ia berharap sisi sosial kemanusiaan para pekerja migran tetap terjaga. 

Sejak awal banyak pula tenaga kerja migran yang terpaksa bekerja keluar negeri dengan berbagai motif ekonomi meninggalkan keluarga. 

Untuk itu, pelayanan kemanusiaan yang dimaksud Pemerintah Provinsi menawarkan moratorium pengiriman bagi perusahaan penempatan terutama Malaysia yang tidak membolehkan para pekerja membawa serta keluarga seperti istri, suami dan anak. Kebijakan pengiriman PMI asal Lombok dan Sumbawa tersebut akan diujicobakan mulai tahun depan. 

Sementara itu, anggota DPD RI, Evi Apita Maya mengatakan, hal tersebut akan menjadi kajian lebih lanjut bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) RI. 

“Pada Agustus lalu kita sudah memberangkatkan  PMI dengan zero cost atau tanpa biaya sesuai aturan ILO. Pekerjaan rumah kita adalah memberantas sindikat pekerja ilegal,” jelasnya. 

Fasilitas VVIP bagi PMI ini adalah satu dari lima yang ada di bandara Polonia, Juanda, Semarang dan Ngurah Rai. 

BACA JUGA: SMK Berpartisipasi dalam Kebangkitan Industialisasi di NTB

Seperti dikatakan Kepala BP2MI, Benny Ramdhani,  NTB sebagai daerah kedua se Indonesia dalam pengiriman PMI angka saat ini mencapai 9 juta orang pekerja di luar negeri dengan pendapatan devisa 159,6 triliun per tahun. 

Ia berharap, fasilitas VVIP ini akan memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah sebagai fasilitas istimewa bagi PMI. ***

Gubernur NTB mengapresiasi di saat gerak jalan itu memuji kinerja dan gerak cepat Dinas Sosial atas kepeduliannya terhadap masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi istri beserta seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov NTB mengikuti kegiatan jalan sehat yang diadakan oleh Dinas Sosial Prov. NTB di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Rabu, (14/12/22). 

Kegiatan tersebut guna menyambut puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) sekaligus HUT NTB ke-64.

BACA JUGA: Bela Beli Produk Lokal, Uhtiar Retas Kemiskinan di NTB

Melihat semangat para peserta jalan sehat, Gubernur pun menyampaikan definisi mengenai orang kuat dan orang bahagia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

“Orang yang kuat bukan orang yang tidak pernah gagal dan tidak pernah jatuh, tapi orang yang berhasil adalah mereka yang pernah jatuh tujuh kali namun punya kemampuan untuk bangkit delapan kali. Orang yang paling bahagia bukan orang yang punya jabatan tinggi, harta banyak, tetapi kita tidak bisa membedakan dia sedang bekerja atau berlibur,” jelas Gubernur NTB.

Bang Zul, sapaannya juga mengapresiasi kinerja dan gerak cepat Dinas Sosial terutama melalui media sosial atas kepeduliannya terhadap masyarakat. 

Hal tersebut merupakan bentuk dedikasi Dinsos untuk membangun kesejahteraan sosial di NTB.

“Dengan menolong saudara kita yang kekurangan, kita pasti akan mensyukuri apa yang Allah berikan pada diri kita. Terima kasih atas kerjanya selama ini. Acaranya juga luar biasa. Sehat itu sederhana, bergembira semua, insyaAllah Allah akan hadirkan keberkahan bagi provinsi yang kita cintai ini. I love you, all,” kata Bang Zul.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Prov. NTB,.H.Ahsanul Khalik menyatakan, puncak peringatan HKSN tersebut merupakan hari untuk mewujudkan kebersamaan yang nyata bagi seluruh masyarakat menuju NTB Gemilang.

“Hari kesetiakawanan sosial adalah hari mewujudkan bagaimana kebersamaan kita menjadi nyata. NTB Gemilang itu akan bisa kita nikmati, bisa mensejahterakan kita, kalau suku, bangsa, agama, ras dan golongan bisa berkumpul menjadi satu,” kata Kadis Sosial NTB.

BACA JUGA: Fun ASN NTB Triathlon 2022, Perkuat Kebersamaan ASN NTB

Selain kegiatan jalan sehat, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan kepada masyarakat, dan undian doorprize bagi para peserta jalan sehat. ***

Yayasan TIFA melakukan pendampingan masyarakat rentan Covid untuk promosikan HAM untuk kesetaraan dan pembangunan berkelanjutan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Lakukan project pendampingan bernama HEAL (Promote Human Rights and Equality to Achieve Sustainability) di NTB, Yayasan Tifa Jakarta mendapatkan apresiasi dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. 

 “Programnya bagus-bagus, ini memang penting,” kata Gubernur saat menerima audiensi dari Yayasan Tifa di ruang kerja Pendopo Gubernur, Senin (12/12/22).

BACA JUGA: Penghargaan “Governor of Good Governance” untuk Gubernur NTB

Dijelaskan Zico Mulia selaku Program Officer-Human Rights Yayasan TIFA, HEAL sendiri bertujuan mempromosikan HAM untuk kesetaraan dan pembangunan berkelanjutan yang ditujukan untuk kelompok rentan akibat pandemi Covid-19.

“Perkembangan project kami yang namanya HEAL, bahasa Indonesianya itu mempromosikan HAM untuk kesetaraan dan pembangunan berkelanjutan. Program ini sebenarnya ditujukan untuk kelompok rentan, perempuan, lansia, disabilitas dan kelompok minoritas yang terkena dampak pandemic. Ini sudah tahun kedua,” jelas Zico Mulia saat diwawancarai.

Selain menyampaikan perkembangan project, ia juga berniat mengundang Gubernur pada acara Dialog Kebijakan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember mendatang di Hotel Lombok Astoria Kota Mataram.

“Kita ingin mengundang Pak Gubernur untuk datang ke acara Dialog Kebijakan, membahas mengenai akses kelompok rentan kepada bantuan sosial. Itu tanggal 20 di Hotel Lombok Astoria,” tuturnya.

BACA JUGA: SMK Berpartisipasi dalam Kebangkitan Industrialisasi di NTB

Turut hadir mendampingi Gubernur pada audiensi tersebut, yaitu Kadis PMPD Dukcapil NTB, Kadis Sosial NTB, Kadis DP3APPKB NTB dan Sekertaris Bappeda Provinsi NTB.*** 

Lewat aksi kemanusiaan di Lombok Utra,  Rachmat Hidayat bantu rehab rumah tidak layak huni di Lombok Utara

KLU.lombokjournal.com ~ Anggota DPR RI dapil Lombok dari PDIP, H Rachmat Hidayat kembali melakukan Aksi Kemanusiaan membantu rehab dan perbaiki rumah tidak layak huni (Rutilahu) untuk 29 KK di desa Sokong dan desa Medana,  Lombok Utara.

Bantuan ini  dilandasi oleh sentuhan nuraninya melihat masih banyak warga desa KLU yang belum memiliki rumah layak huni. 

Bantuan Rutilahu diserah-terimakan secara simbolis melalui penyerahan 4 buku tabungan kelompok di rekening Bank Mandiri oleh Rachmat Hidayat kepada 4 kelompok penerima Rutilahu, Minggu (11/12/22).

BACA JUGA: Penghargaan “Governor of Good Governance” untuk Gubernur NTB

Aksi ini wujud pertanggungjawaban Rahcmat menunaikan janjinya membantu warga KLU, khususnya yang tidak memiliki rumah layak huni. 

“Saya berjanji untuk tahun depan ada banyak program dan kegiatan  yang akan saya turunkan di KLU,” kata Rachmat..

Bantuan itu di antaranya Bantuan UMKM, Rutilahu tahap kedua, Bantuan untuk Disabilitas, sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dan aneka jenis kegiatan lain sesuai Tupoksi Komisi VIII.

Rachmat meminta kepada 4 Kepala Dusun dari 2 desa, yakni Desa Sokong dan Medane yang hadir untuk mendata warganya yang layak diberi bantuan UMKM tahun depan lewat aspirasinya. 

Khususnya untuk pedagang kecil/tradisional  dan bakulan, masing-masing dusun misalnya 10 UMKM. 

“Saya minta kepada I Made Kariyase, anggota DPRD KLU dari PDIP untuk mengkoordinir kebutuhan kepala dusun terkait bantuan Rutilahu maupun UMKM untuk tahun depan,” ucap Rachmat disambut tepuk tangan oleh warga yang hadir.

Kehadiran Rachmat di Kantor DPC PDIP KLU didampingi oleh Hakam Ali Niazi dan Raden Nuna Abriadi, Anggota DPRD NTB dari PDIP dapil KLU dan Lobar. Nampak sejumlah Pengurus DPC PDIP KLU hadir juga. 

Calonkan Raden Nuna Abriadi Cabup KLU 2024 

Rachmat Hidayat juga mengutarakan kekesalannya atas ketidak-hadiran Dinas Sosial KLU dalam acara serah terima buku tabungan Bank Mandiri untuk program Rutilahu, yang bersumber dari program Aspirasi Komisi 8. 

“Nah begini dah kalau kita tidak punya Bupati,” imbuh Rachmat soroti ketidakhadiran Dinas Sosial dalam acara siang tadi di Kantor DPC PDIP KLU di Jl Raya Sokong – Kabupaten Lombok Utara. 

Selanjutnya Ketua DPD PDIP NTB itu mengatakan, untuk Pemilihan Bupati KLU 2024 mendatang, PDIP NTB akan mencalonkan Raden Nuna Abriadi ( Anggota DPRD NTB dari PDIP) sebagai Calon Bupati KLU 2024. 

“Jika Raden Nuna di Pilbup KLU 2024 ditakdirkan memenangi Konstestasi, maka akan memudahkan PDIP dalam memajukan daerah serta mensejahterakan warga KLU menjadi lebih baik,” kata Rachmat. 

Ucapan Terima Kasih untuk Rachmat Hidayat 

Terpisah Kepala Dusun Majalangu, Al Jihad menyampaikan terima kasih kepada Rachmat Hidayat yang telah membantu rehab dan perbaiki 5 Rumah Tidak Layak Huni ( Rutilahu ). Dia berharap tahun depan  25 kk warganya yang rumahnya tidak layak huni bisa dibantu oleh Rachmat Hidayat. 

“Untuk program tahun depan, mohon 25 kk warga saya yang rumahnya tidak huni bisa dibantu oleh Bapak Rachmat Hidayat lewat aspirasinya,” kata Kadus Majalangu, Al Jihad..

Al Jihad mengakui banyak warganya paska gempa bumi 2018 silam yang masih belum mendapat bantuan RTG, dan banyak aplikator yang tidak menyelesaikan kewajibannya. 

“Saat ini ada 30 KK warga saya yg belum mendapatkan bantuan RTG. Dan 5 kk sudah dibantu oleh Pak Rachmat Hidayat , tersisa 25 KK lagi,” info Kadus Majalangu, Al Jihad. 

Sementara itu Kadus Prawira Desa Sokong, Sumianto mengatakan, 4 warganya mendapat bantuan rehab rumah tidak layak huni dari Rachmat Hidayat. 

BACA JUGA: SMK Berpartisipasi dalam Kebangkitan Industrialisasi di NTB

Kadus Prawira menginfokan jumlah warganya 520 an KK.

Saat gempa tahun 2018 sekitar 450 kk rumahnya yang hancur dan rusak. Saat ini ada sekitar 70 an KK yang belum tercover bantuan RTG karena berbagai alasan tehnis. 

“Dengan ada bantuan Rumah Tidak Layak Huni ini, Kami berharap tahun depan warga nya yang tersisa bisa diberi bantuan agar tempat tinggalnya layak huni,” pinta Sumianto. 

Terpisah Anggota DPRD KLU dari PDIP , I Made Kariyase mengatakan untuk tehnis  Pembangunan Rutilahu dari program Rumah sejahtera terpadu ( RST ) dilakukan secara kelompok untuk memudahkan pengerjaan Rutilahu. 

“Nanti masing-masing kelompok tinggal membelanjakan untuk material pembangunan rumah sesuai budget yang tersedia 20 juta per rumah yang didalam rekening kelompok di Bank Mandiri,” kata I Made Kariyase yang juga Sekretaris DPC PDIP KLU

Sementara itu Program RST (Rumah Sejahtera Terpadu) merupakan skema bantuan rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada warga masyarakat yang belum pernah mendapat bantuan jenis apapun seperti program RTG. 

Syaratnya penerima bantuan Rutilahu harus membuat kelompok secara kolektif dalam pembangunannya. 

BACA JUGA: NTB Masuk Lumbung Pangan Nasional, Ini Jasa Penyuluh

Untuk satu buah Rumah Tidak Layak Huni diberi pagu anggaran per rumah 20 juta yang ditransfer via rekening kelompok tanpa ada pemotongan apapun ***

Bang Zul, sapaan Gubernur NTB menerima penghargaan sebagai Governor of Good Governance, karena keberhasilan Provinsi NTB bangkit dari dua bencana

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Penghargaan Governor of Good Governance diberikan pada Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam ajang Moeslim Choice Award tahun 2022. 

BACA JUGA: Fun NTB Thriatlon 2022, Perkuat Kebersamaan ASN NTB

Penganugerahan tersebut digelar di Hotel Ballroom 2nd Floor Hotel Park Hyatt, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (09/12/22). 

Penerimaan Award yang diadakan Jaringan media MoeslimChoice Network tersebut, diwakili KepaLa Dinas Kominfotik  Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti. 

Sementara apresiasi diserahkan oleh CEO Moeslimchoice Network, Usman Rizal.

Bang Zul, sapaan Gubernur NTB, dinilai berdasarkan keberhasilan Provinsi NTB bangkit dari dua bencana. 

Meski mengalami Gempa Bumi dan Pandemi Covid-19, namun pertumbuhan perekonomian NTB dinilai baik. 

Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan III-2022 terhadap Triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 7,10 persen.

Selain itu, inflasi di NTB dinilai cukup terkendali  dan diprediksi masih akan positif hingga tahun depan.

BACA JUGA: SMK Berpartisipasi dalam Kebangkitan Industrialisasi NTB

“Gubernur NTB mendapatkan penghargaan sebagai Governor of Good Governance atas atas prestasinya memimpin NTB melewatu dua bencana, Gempa bumu dan Pandemi covid-12, serta mampu membawa pertumbuhan perekonomian ekonomi dengan baik,” tutur pembawa acara Moeslim Choice Award. ***

Wagub NTB membacakan jawaban Gubernur NTB terkait tiga buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah membacakan jawaban Gubernur NTB atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap 3 (Tiga) Buah  Raperda Prakarsa Gubernur NTB

Jawaban Gubernur NTB itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Prov. NTB Masa Persidangan III Tahun 2022, di ruang rapat Sidang Kantor DPRD NTB, Mataram (09/12/22).

BACA JUGA: Bang Zul Buka Event WINGDAY IV HTCI 2022

Tiga Buah  Raperda Prakarsa Gubernur NTB, diantaranya :

1. Perubahan Raperda nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB. 
2. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Perubahan Raperda nomor 3 tahun 2015 tentang Penanaman Modal.

“Kami menyambut baik dan mengucapkan terimakasih atas saran, pendapat dan pernyataan yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna sebelumnya,” ucapnya.

Umi Rohmi menjelaskan terkait perubahan Raperda nomor 3 tahun 2010 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB, dalam proses penyusunan revisi RTRW secara Teknokratis, Partisipatif dan Politis sudah dilakukan secara prosedur yang benar.

Terkait saran atas Perubahan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui payung regulasinya oleh karena itu sanksinya harus dipertegas. 

Termasuk animo masyarakat masih lemah terhadap program Zero Waste sehingga perlu diperkuat melalui regulasi. 

Sehubungan dengan itu perubahan terhadap Raperda RTRW juga mengatur tentang peruntukan lahan terbuka hijau dan batas wilayah.

Terkait Raperda Penanaman Modal, Wagub menjelaskan, hal ini merupakan penyempurnaan Raperda nomor 3 tentang penanaman tahun 2015. 

Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya.

BACA JUGA: SMK Berpartisipasi dalam Kebangkitan Industrialisasi di NTB

Wagub menekankan pula, Ekskutif menerima saran dan masukan dari legislatif untuk pembangunan ekonomi daerah.

Sehingga diharapkan mampu mewujudkan NTB yang Gemilang melalui penguatan regulasi. ***

Saat peresmian mushollah di lingkungan PT. Dukuh Raya Dockyard, Wagub NTB menyampaikan apresiasinya karena bisa dimanfaatkan warga sekitar

LOBAR.lombokbarat,com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan  apresiasi atas pembangunan Musholla dalam lingkungan  PT. Dukuh Raya Dockyard yang bisa dimanfaatkan oleh warga desa sekitar.

Peresmian musholla HM. Arifin beraada di lingkungan pembuatan galangan kapal Teluk Waru, Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (09/12/22)

BACA JUGA: Pemprov NTB Gelar Gerakan Pangan Murah 

“Alhamdulillah semoga ini menjadi awal yang baik. Sehingga kehadiran para investor di NTB dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ungkap Ummi Rohmi.

Dijelaskan, pemerintah NTB sangat welcome dengan para investor yang datang berinvestasi ke NTB. 

Namun, kesejahteraan dan keterlibatan masyarakat di sekitar harus benar-benar diutamakan.

“Kami juga tidak ingin masyarakat di sekitar menjadi penonton. Mereka harus mampu berkontribusi untuk ikut membangun daerahnya,” harap Ummi Rohmi.

Sementara itu, Direktur PT. Dukuh Raya Dockyard Ir. Agus Salim menjelaskan tentang perjalanan berdirinya galangan kapal di wilayah Nusa Tenggara yang didirikan tahun 1994 oleh H. Muhammad Arifin. 

Galangan kapal di NTB merupakan respon atas dibukanya jalur lalu lintas laut atau Tol Laut gagasan Presiden RI Jokowi di wilayah NTB.

“Pada tahun 1994, galangan kapal tidak ada di wilayah Nusa Tenggara, hanya ada di Surabaya. Untuk itu, (alm)  H. Muhammad Arifin bekerjasama dengan Pemerintah NTB untuk membangun galangan kapal di Lembar ini,” ungkapnya.

Seperti diketahui Musholla tersebut diberi nama HM. Arifin untuk mengenang jasa almarhum yang menginisiasi pembangunan galangan kapal di NTB. 

BACA JUGA: Wagub NTB: Tim Pendamping Desa Berkontribusi Besar Bagi Pembangunan

Dalam acara tersebut hadir pula  pimpinan PT Dukuh Raya, Pimpinan Perindo dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB. ***

Dalam upaya menggerakkan pembangunan di desa secara komprehensif, para pendamping desa penting memahami faktor-faktor untuk mensinergikan aktor pembangunan di desa   

MATARAM.lombokjournal.com ~ Para Pendamping Desa di seluruh Nusa Tenggara Barat (NTB) diakui memberi kontribusi besar dalam pembangunan di NTB. 

Saat membuka pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) pada Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3OD), Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Jalillah menyampaikan apresiasinya pada seluruh pendamping desa, termasuk para pendamping lokal desa.

BACA jJUGA: Wagub NTB: Tim Pendaming Desa Berkontribusi Besar Bagi Pembangunan 

Menurut Wagub Sitti Rohmi, kontribusi yang nyata ditunjukkan pada saat NTB dilanda bencana gempa 2018, termasuk saat pandemi awal tahun 2020.

“Besar peranan pendamping desa, sehingga desa dapat melalui bencana itu dengan baik,” katanya, Rabu (07/12/22).

Sebagian besar masyarakat belum tahu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendampingan desa. Di bawah ini dijelskan tentang kegiatan pendampingan desa termasuk tugas yang dilakukan.

Apa itu Pendamping Desa? 

Memahami kegiatan pendampingan desa, harus merujuk ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian lahirlah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 (Permendes 3/2015) tentang Pendampingan Desa.

Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa. Tujuan pendampingan desa secara rinci sebagai berikut:

1. meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
2. meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
3. meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
4. mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi:

1. Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
2. Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kndisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan
3. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pelaksanaan pendampingan Desa dilakukan oleh 1) Tenaga Pendamping Profesional; 2) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau 3) Pihak Ketiga.

Tugas Pendamping Desa

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, meliputi:

1. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
5. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
6. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
7. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tugas Pendamping Teknis

Pendamping Teknis bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, meliputi:

1. membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa;
2. mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa; dan
3. melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa.

Tugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi.

Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong-royong; dan
2. Mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa.

Menilik luasnya tugas dari pendampingan desa, maka Tim Pendampingan Desa sangat berperanan bukan saja mulai sejak  perencanaan, hingga pelaksanaan dan pemantauan berjalanannya pembangunan Desa.

Bukan hanya itu, tugas pemberdayaan masyarakat yang menggerakkan inisiatif (prakarsa) masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa, maka tugas pendampingan desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan di desa.

BACA JUGA: NTB Masuk Lumbung Pangan Desa, Ini Jasa Penyuluh

Dengan demikian, harapan dimulainya pembangunan dari pinggiran yakni dari desa juga sangat ditentukan keberhasilan Tim Pembangunan Desa dalam melaksanakan tugasnya. ****  

Berkat kontribusi dan sinergi tim pendamping desa, menurut Wagub NTB dapat melalui tantangan bencana gempa bumi tahun 2018 serta pandemi pada awal tahun 2020

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan apresiasinya kepada Tim Pendamping Desa Se-NTB, karena memberikan kontribusi bagi pembangunan di Provinsi NTB. 

Ummi Rohmi sapaan Wagub NTB mengatakannya saat pembukaan acara Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) pada Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun Anggaran 2022.

BACA JUGA: NTB Masuk Lumbung Pangan Nasional, Ini Berkat Jasa Penyuluh

Kegiatan diikuti seluruh Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dari  Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, dan Kabupaten Bima di Hotel Lombok Raya, Mataram, Rabu (07/12/22).

“Saya apresiasi kepada seluruh tim pendamping desa karena telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan di NTB, terimakasih sekali lagi saya ucapkan,” ujarnya.

Wagub menjelaskan, kontribusi yang telah diberikan oleh tim pendamping desa sangatlah bermakna. Terlebih Provinsi NTB telah banyak mengalami berbagai bencana di antaranya gempa bumi pada tahun 2018 serta pandemi pada awal tahun 2020. 

Berkat kontribusi dan sinergi bersama hal ini dapat secara perlahan dapat dilalui dengan baik.

Mantan Ketua DPRD Lotim ini menyarankan dalam pelatihan kali ini untuk memasukan materi mengenai Sustainable Development Goals (SDGs).

“Saya berharap dalam kegiatan ini enam kabupaten yang turut serta dapat memasukan materi mengenai SDGs. Pembangunan desa jangan hanya infrastruktur saja namun pembangunan juga harus bersifat holistik dan komperhensif yang diceriminkan oleh 17 tujuan SDGs,” harapnya.

Wagub juga menjelaskan, bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) untuk terus dikawal dengan baik. 

Program-program seperti Revitalisasi Posyandu, Validasi Data Kemiskinan dan Sistem Informasi Desa untuk menjadi fokus serta atensi bersama agar bisa terus mendapat prioritas dalam hal anggaran.

Sementara itu, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPM) NTB,  Tauhid Rifa’i dalam laporannya menerangkan kegiatan Peningkatan Kapasitas TPP dimuali dari tanggal 6-10 Desember dengan jumlah peserta mencapai 340 peserta. 

Ia mengungkapkan, pihaknya akan siap menuntaskan desa tertinggal yang masih ada di Provinsi NTB.

BACA JUGA: Gerakan Pangan Murah Sambut HUT NTB, HBKN dan Nataru

“Pada tahun 2018 desa tertinggall sebanyak 208 desa namun saat ini tinggal 55 desa. 

Dan komitmen kami adalah berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemprov NTB untuk  menghempaskan desa tertinggal,” tegasnya.***