Kemenkominfo RI punya agenda nasional Anugerah Media Humas (AMH) tahunan, untuk tahun 2023 dipusatkan di NTB

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Koordinasi dengan  Kementerian Kominfo Republik Indonesia dilakukan untuk memperkuat kolaborasi persiapan event Anugerah Media Humas (AMH), Kamis (26/01/23).

Kegiatan Anugerah Media Humas (AMH) 2023 akan berlangsung di NTB, sebelumnya tahun 2022 berlangsung di Daerah Istimewa Jogjakarta. 

BACA JUGA: Kawasan Gili Tramena, NTB Bebas ‘Ciugatera Fish Poisoning’ 

Hal ini tentu saja harus dipersiapkan sebaik mungkin sehingga butuhnya kolaborasi bersama dengan pusat. 

“Kita terus akan melakukan koordinasi dan kolaborasi sehingga event AMH dapat berjalan sukses,” kata Najamuddin. 

AMH adalah agenda nasional yang diselenggarakan oleh Kemkominfo yang akan direncanakan pada tahun 2023 berpusat di NTB. 

Sekitar seribu orang praktisi kehumasan pusat dan daerah akan berkumpul.

Helmi, Ditjen IKP Kemkominfo RI menyambut kehadiran Kadis Kominfotik NTB dan terus mendukung persiapan AMH 2023. 

“Kegiatan ini tentu memerlukan persiapan yang matang, mulai dari akomodasi, transportasi bahkan talent yang akan tampil harus diperhatikan,” jelasnya. 

Adanya AMH diharapkan agar kinerja humas pemerintah dapat bersikap adaptif, dan responsif terhadap perkembangan dan isu isu informasi di masyarakat. 

BACA JUGA: Manajemen Roisiko Bencana Bagi Daerah Rawan Bencana 

Komunikasi publik yang dibangun harus lebih mengarah pada kepekaan isu, seperti sukses program vaksinasi, pengurangan angka Covid, pembangkitan ekonomi, serta humas harus mampu memberikan edukasi yang baik di tengah aneka ragam gelombang informasi. ***

Kader PDI Perjuangan NTB tampak bahagia dalam perayaan Ultah Megawati ke-76 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pengurus Daerah Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) NTB telah definitif. 

Organisasi sayap keislaman PDI Perjuangan itu dipimpin oleh TGH Muhamad Subki Sasaki. 

Ulama Bumi Gora yang menamatkan pendidikan di Madinah, Arab Saudi, tersebut, akan memimpin DPD Bamusi NTB hingga 2028.

SK Kepengurusan DPD Bamusi NTB diserahkan langsung Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat.

BACA JUGA: Prihatin Kondisi Madrasah, Rachmat Hidayat Kucurkan Bantuan

Penyerahan SK itu bersamaan dengan aksi dapur umum dan santunan anak yatim. Untuk merayakan HUT PDIP Perjuangan ke-50 tahun. Sekaligus Ultah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri, yang digelar DPC PDIP Lombok Barat di Desa Terong Tawah, kemarin sore (23/01/23).

Penyerahan SK DPD Bamusi NTB tersebut disaksikan oleh para kader dan pengurus DPD PDIP NTB. 

Turut hadir pula masyarakat dari Desa Terong Tawah, yang saat bersamaan juga ikut bersyukur, berbahagia, dan memanjatkan doa atas Ultah Ketua Umum DPP PDIP Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri ke-76.

“Setelah penyerahan SK kepengurusan ini, pengurus Bamusi NTB kini tinggal menunggu jadwal dan proses pelantikan,” kata Rachmat.

SK Nomor 0017/TAP/PP/2023 tentang Komposisi Pengurus dan personalia DPD Bamusi NTB Periode 2023-2028 itu, ditandatangani Prof Dr Hamka Haq selaku Ketua Umum DPP Bamusi dan Sekretaris DPP Bamusi H Nasyrulfalah Amru, pada 13 Januari 2023. 

Selain TGH Subki, sejumlah akademisi turut serta menjadi pengurus Bamusi NTB.

Di hadapan seluruh hadirin, tokoh kharismatik Bumi Gora ini menyampaikan,.para kader, simpatisan dan seluruh pengurus DPD PDI Perjuangan di NTB tengah bersyukur dan berbahagia. Sebab, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri, genap berusia 76 tahun. 

Sebagai rasa syukur, PDIP menggalang gerakan hidup sehat dengan membuka dapur umum untuk warga kabupaten/kota di seluruh Bumi Gora.

Kader-kader Banteng di seluruh NTB pun dengan antusias membuka dapur umum tersebut semenjak pagi. Mereka memasak dan mengolah aneka menu sajian yang murah meriah, namun sehat dan bergizi. 

Seluruh makanan hasil olahan tersebut selanjutnya dibagikan kepada masyarakat. Terutama kepada anak-anak sebagai bagian dari ikhtiar nyata untuk mencegah stunting.

Dapur-dapur umum dibuka di Kantor PDIP Perjuangan di seluruh kabupaten/kota di NTB. Sementara di Kota Mataram, dapur umum dipusatkan di Kantor DPD PDIP NTB di Jalan Lingkar Selatan.

Rasa syukur para kader kian berlipat, karena pada tahun ini, Ultah Ibu Mega bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah. 

Bulan Rajab, kata Rachmat, adalah satu dari empat asyhurul hulum, yakni bulan-bulan yang dimuliakan Allah SWT dimana doa-doa diijabah.

Anggota DPR RI dari Pulau Lombok ini mengungkapkan, Ibu Mega tidak ingin merayakan ulang tahun dengan berhura-hura. Atau pun dengan pesta-pesta. 

Sebaliknya, Ibu Mega ingin para kader PDIP di seluruh Indonesia, termasuk di NTB, melaksanakan Gerakan Hidup Sehat dengan membuka dapur umum untuk membagikan makanan sehat dan bergizi kepada masyarakat, dan melakukan Gerakan Merawat Ibu Pertiwi dengan menanam pohon dan aksi-aksi bersih-bersih sungai.

Ibu Mega memang begitu mencintai bumi dan lingkungan. Karena itu kata Rachmat, seluruh kader PDIP tidak saja diperintahkan sekarang ini untuk menanam pohon dan melakukan aksi bersih-bersih sungai sebagai bentuk perayaan dan rasa syukur atas ulang tahun. Namun, secara konsisten hal tersebut telah diperintahkan semenjak lama.

“Bahkan, semenjak tahun 2003, Ibu Mega begitu konsisten memerintahkan seluruh kader untuk melakukan gerakan tanam tanaman pangan pengganti nasi. Termasuk memperhatikan pertumbuhan anak-anak bangsa untuk atasi stunting,” ungkap Rachmat.

BACA JUGA: Upaya Mengembalikan Senyum Anak-Anak NTB, 

Politisi senior NTB ini mengatakan, gerakan hidup sehat dan gerakan merawat ibu pertiwi tersebut adalah budi luhur yang ditanamkan pada seluruh kader PDI Perjuangan oleh Ibu Mega.

“Kader jangan lalai pada perintah Ibu. Camkan baik baik. Itu bermakna. Ibu Mega mengatakan, suatu saat akan datang masa dimana terjadi kekurangan makanan. Dan itu benar terjadi sekarang,” kata Rachmat..

Rachmat lalu bercerita, bagaimana dirinya diperintah pada 2003 untuk menanam setiap jengkal pekarangan tanah yang dimiliki dengan pohon. 

Bahkan Ibu Mega hadir secara langsung untuk mencanangkan penanaman pohon manggis di halaman rumah pribadinya bersamaan dengan peresmian tower sekaligus Posko Gotong Royong PDIP NTB. 

Pohon manggis tersebut kini sudah berbuah dan buahnya memberi kemanfaatan besar untuk masyarakat sekitar.

Di lain waktu, Ibu Mega juga ingin perayaan Ultahnya dihadiahi kader PDI Perjuangan di NTB dengan berdirinya sebuah kantor partai yang representatif. 

Kantor tersebut kemudian mulai dibangun pada tahun 2014 dan diresmikan Ibu Mega pada tahun 2015 di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram.

Saat itu, Ibu Mega pun memerintahkan agar kantor DPD PDIP Perjuangan tersebut disiapkan Green Belt atau Sabuk Hijau, dengan sekelilingnya ditanami pepohonan. 

Publik Bumi Gora kini bisa menyaksikan sendiri, Kantor DPD PDIP NTB tersebut menjadi satu-satunya kantor partai di NTB yang sangat asri karena pepohonan yang rimbun nan menghijau di sekelilingnya.

Pada perayaan Ultah Ibu Mega ke-76 saat ini, seluruh kader PDIP NTB juga kata Rachmat akan sangat antusias untuk kembali menanam pohon dan menggelar aksi-aksi bersih sungai yang akan dilakukan serentak pada 28 Januari, bersamaan dengan kegiatan serupa di seluruh Indonesia.

“Aksi menanam pohon dan bersih-bersih sungai ini bagian dari dedikasi Ibu Mega yang sangat mencintai tanaman dan lingkungan hidup,” imbuh Rachmat.

Di sela acara di Lombok Barat ini, Rachmat secara langsung menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim piatu. 

Selain itu diserahkan pula santunan pada orang tua dan para perempuan yang kini menjanda. Rachmat juga turut menyerahkan makanan sehat dan bergizi untuk anak-anak sebagai bagian dari pencegahan stunting.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, TGH Muhamad Subki Sasaki didaulat untuk menyampaikan tausiah dan sambutan. 

Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Madinah tersebut banyak menceritakan persentuhannya dengan PDI Perjuangan, yang sudah dimulai semenjak masih menempuh pendidikan di Madinah.

TGH Subki pun menjelaskan, dalam hidup, selalu ada fluktuasi. Demikian pula dalam perjalanan partai politik. Akan ada proses suka dan duka dan memang hal tersebut harus selalu dilewati.

“Dan apapun kondisi tersebut, sebagai kader yang militan, kita harus tetap bertahan,” katanya.

Dia menegaskan, sebagai partai besar di Indonesia, PDIP acap dibully oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, itu adalah jalan bagi PDIP untuk naik kelas dan semakin besar.

“Meski dibully, kader PDIP harus tetap bertahan dan bilang I love you pada partai,” katanya disambut tepuk tangan seluruh hadirin.

Ditegaskan TGH Subki, para ulama menyatakan, setiap mereka yang diberi nikmat oleh Allah SWT, maka pasti akan ada pihak-pihak yang tidak senang, lalu membully dan lainnya.

Kepada umat Islam, TGH Subki pun mengingatkan, bahwa umat Islam sudah sepatutnya tidak melihat warna partai. Namun, melihat partai mana yang benar-benar berbuat untuk kemaslahatan umat. Berbuat untuk masyarakat. 

Karena sesungguhnya, hidup di dunia adalah sejauhmana kita bermanfaat bagi sesama.

Pada saat yang sama, Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama NTB ini pun ikut bersuka cita dan menyampaikan rasa syukur atas ulang tahun ke-76. 

Dia menegaskan, pastilah Ibu Mega memiliki banyak amal saleh yang mungkin banyak tidak diketahui khalayak, atau tidak banyak diceritakan, sehingga di usianya yang panjang, Ibu Mega mendapat limpahan keberkahan dan dipelihara oleh Allah SWT.

Sementara itu, hadir mendampingi Rachmat dalam acara ini Sekretaris DPD PDIP NTB Lalu Budi Suryata, Ketua DPC dan Sekretaris PDIP L lombok Barat Lalu Muhammad Ismail dan Nyoman Widhiarsana dan Anggota DPRD Lombok Barat H Sardian. Hadir juga para pengurus inti DPD PDIP NTB seperti Raden Nuna Abriadi, dan Endang Yuliati. 

BACA JUGA: Manajemen Risiko Bencana Bagi Daerah Rawan Bencana

Terlihat pula para calon anggota legislatif untuk daerah pemilihan Lombok Barat. Antara lain Siti Nur Arinang, Sri Wardany, Jaya Mahendra, Sahnan, Erwin, Sri Mulyatun, Oke Jelantik. Termasuk calon DPD RI Dapil NTB dari kaum perempuan, Maurin Grace Wenas. (*)

NTB sebagai daerah paling rawan bencana, Wagub NTB mengungkapkan tiga tahapan manajemen risiko bencana

MATARAM.LombokJournal ~ Provinsi NTB merupakan salah satu daerah di Indonesia yang paling rawan terhadap bencana. 

Karenanya, manajemen risiko bencana sangat penting bagi Provinsi NTB untuk perencanaan penganggaran nasional dan daerah. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat memberikan sambutan pada acara Australia Awards-Short Course, yaitu Workshop Mainstream Disaster Risk Management Into Annual National and Sub-National Planning and Budgeting di Hotel Prime Park, Kota Mataram, Selasa (24/01/23).

BACA JUGA: Wagub Menegaskan, Sistem Kebencanaan yang Baik Jadi Keharusan

“Sebagai salah satu provinsi yang paling rawan bencana di Indonesia, manajemen risiko bencana sangat penting dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah kita,” kata Ummi Rohmi, sapaan Wagub.

Gempa yang terjadi pada tahun 2018 lalu di Lombok, NTB telah membentuk cara mitigasi untuk mengurangi dampak bencana alam dan dampak perubahan iklim. 

Sehingga Wagub menyampaikan tiga strategi tahapan manajemen risiko bencana di NTB.

Pada tahap “pre-bencana”, kami menjamin kesiapan daerah dan masyarakat terhadap potensi ancaman bencana alam. Contingency plan juga dikembangkan termasuk pemetaan ancaman bencana di setiap daerah dan memastikan sistem peringatan dini terlengkap melalui aplikasi siaga. 

“Kemudian, pada tahap tanggap darurat, Pemprov juga menyiapkan bantuan darurat untuk didistribusikan segera,” jelas Wagub NTB. 

Ia berharap kegiatan tersebut memberikan wawasan bagi Pemprov NTB untuk membuat rencana penanggulangan risiko bencana yang lebih efisien, guna mengatasi tantangan yang dihadapi selama beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, Madeleine Louise Moss, dari Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT) di Kedutaan Besar Australia Jakarta, juga berharap Short Course ini memberikan pengetahuan dan pembelajaran dalam manajemen risiko bencana. Dan memperkuat hubungan Indonesia-Australia ke depan.

“Saya berharap para peserta short course dapat memanfaatkan pengetahuan dan pembelajaran yang diberikan para narasumber selama pelaksanaan. Semoga short course ini dapat memperkuat hubungan antara Indonesia dengan Australia, utamanya dalam respon cepat terhadap kebencanaan,” harap Madeleine Moss.

BACA JUGA: NTB Punya Sumber Daya Laut Mleimpah, Potensinya Triliunan

Turut hadir mendampingi Wagub pada kegiatan tersebut yaitu, Asisten II Setda Provinsi NTB, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Kepala Dinas Kominfotik Prov. NTB, dan beberapa stakeholders lainnya. ***

Untuk melanjutkan upaya cegah dan tangani perkawinan anak, pihak KemenPPPA sudah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

LombokJournal.com ~ Perkawinan berdampak negatif jangka panjang, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, tingginya angka stunting hingga munculnya kekerasan dalam rumah tangga.

Masyarakat belum menyadari, perkawinan anak memicu banyak masalah, seperti masalah kesehatan reproduksi perempuan, secara ekonomi belum siap karena justru perkawinan anak banyak karena faktor kesulitan ekonomi. 

Hal itu diungkapkan Rini Handayani, Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA.

BACA JUGA: Dispensasi Nikah, Ini Dampak Serius Perkawinan Anak

“Masalah yang menghadang lainnya adalah isu stunting, hilangnya potensi kualitas pendidikan anak dan rentan kekerasan dalam rumah tangga,” ujar Rini, dalam siaran pers  KemenPPPA, Minggu (22/01/23)

Isu perkawinan anak menurut Rini sudah terjadi sejak lama, tetapi belakangan ini kasus-kasus tersebut kembali muncul di media. 

Sebagai respon, KemenPPPA didukung oleh Kementerian/Lembaga, rekan-rekan pemerhati anak dan juga media, terus memperkuat komitmen perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak.  Salah satunya melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974. 

Pada pasal 7 Undang-undang Nomor 6/ 2019 menyatakan, usia minimum perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi usia 19 tahun.

Pasca disahkannya UU Nomor 6 tahun 2019 permohonan dispensasi kawin meningkat pada tahun 2020. 

KemenPPPA merespon fenomena maraknya dispensasi kawin, dengan mendorong edukasi bahaya perkawinan anak, digaungkan oleh pemerintah daerah hingga masyarakat. 

Permohonan dispensasi kawin dalam dua tahun terakhir kembali mengalami penurunan. 

Menurut Data Badan Peradilan Agama (Badilag), permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021 sebanyak 61.000,  sedangkan tahun 2022 sebanyak kurang lebih 50.000 permohonan.  Data dari Pusat Data Perkara Peradilan Agama terdapat empat provinsi dengan angka dispensasi kawin yang tinggi diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

“Meskipun tren permohonan dispensasi kawin menurun, tapi jumlahnya tetap sangat besar,” kata Rini.

Rini Handayani mengatakan, pihaknya memiliki pekerjaan rumah besar karena masih terdapat empat propinsi yang memiliki jumlah permohonan dispensasi kawin yang tinggi. 

Berbagai upaya telah kami lakukan untuk mewujudkan target penurunan angka perkawinan anak di tahun 2030 sebesar 6,94 persen. 

Untuk melanjutkan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak, pihak KemenPPPA sudah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.

Dan terus melibatkan berbagai sektor mulai dari pemerintah, sektor pendidikan, dunia usaha, media, hingga lingkup pemerintahan terkecil yakni desa dan kelurahan melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), tutur Rini.

BACA JUGA: Cegah Perkawinan Anak, Tingkatkan Kesehatan Anak

Perjanjian kerja sama

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan KemenPPPA, Rohika Kurniadi Sari menyampaikan, upaya yang telah dilakukan KemenPPPA, diantaranya ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Sekretaris Kementerian PPPA dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Khususnya terkait Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Dispensasi Kawin dan Perceraian.

“Kami melakukan koordinasi dengan Badilag supaya ke depan ada data terpilah, pengajuan permohonan dispensasi kawin serta data perceraian berdasarkan usia dan pendidikan. Dengan data terpilah, intervensi akan lebih tepat sasaran, terutama usia kawin di bawah 18 tahun,” ungkap Rohika.

Rohika menyampaikan, proses dispensasi kawin di pengadilan sendiri telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. 

BACA JUGA: Pemprov NTB dan Plan Indonesia Perangi Perkawinan Anak

Selain itu pemerintah telah mengupayakan pemenuhan sertifikasi Hakim Anak dan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi semua hakim yang menangani kasus dispensasi kawin di seluruh Indonesia.

KemenPPPA terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar dapat menekan angka perkawinan anak di Indonesia. 

Sehingga target Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.***

Sekda NTB menutup Rakornas Ikatan Da’i Indonesia yang diikuti 400 pengurus IKADI seluruh Indonesia

LombokJournal.com ~ Ke depan para Da’i diharapkan tidak hanya sebagai penceramah atau komunikator ulung, namun menjadi sosok yang berfungsi sebagai konselor, problem solver, motivator, inspirator bagi jamaah untuk kibarkan panji – panji Islam Rahmatan Lil Alamin. 

BACA JUGA: Bike to Care Loop 370 km di Lombok, Start di Mandalika

“Garda depan syiar Islam Wasyathiyah, moderasi beragama yang senantiasa ciptakan kesejukan dan kerukunan di tengah ummat. Mengawal keutuhan NKRI tetap rukun dan damai di tahun – tahun politik yang akan datang. Insyaallah. Aamiin YRA,” tutur Miq Gite pada akun Facebooknya, Minggu (22/01).

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi mewakili Gubernur NTB menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) yang berlangsung di Hotel Aruna Senggigi, Sabtu (21/01/23).

Sekda NTB yang biasa disapa Miq Gite itu, memberikan pengarahan kepada 400 pengurus IKADI se Indonesia dan menyerahkan piala kepada pemenang Grand IKADI Award 2022. Wakil Ketua MPR-RI – Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid. Pemenang Lomba Daqwah Digital Nasional dan penerima Grand IKADI Award, ada yang hadir secara offline dan online. 

Provinsi NTB menerima beberapa kategori penghargaan, antara lain :

1. Dr. H. Zulkieflimansyah ( NTB ) sebagai Pemerintah peduli Daqwah Islam Universal
2. PT Bank NTB  Syariah sebagai BPD Syariah peduli daqwah terfavorit
3. TGH Muhammad Taisir Al Azhar Lc MA  sebagai Dai Pelopor Moderasi Daqwah Daerah
4. Ustadz Abu Bakar sebagai penerima anugerah Dai Difabel Kreatif dan Inspiratif

BACA JUGA: Pranata Humas Harus Temukan Pesan Utama Pembangunan

Beberapa penerima Award lainnya, yakni :

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Kementerian Peduli Daqwah dan Pemberdayaan Ekomomi Masyarakat
2. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis Lc MA sebagai Tokoh Muslimah Cendikiawan Nasional
3. Artis – Ustazah Okky Setiana Dewi sebagai Dai Influenzer dan inovatif
4. KH Abdus Somad sebagai Dai Sejuta Ummat. ***

Pemerintah Provinsi NTB, melalui Kadis Kominfotik mengingatkan pentingnya Pranata Humas dalam mengemas suatu berita

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pranata Humas harus mampu menemukan  pesan inti dan pesan utama dalam setiap kejadian yang ada di dinasnya masing-masing.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Kominfotik, Najamuddin Amy saat membuka Bimtek Penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), di Aula Kantor Dinas Kominfotik, Mataram (20/01/23).

BACA JUGA: Bike to Care Loop 370 km di Lombok, Start di Mandalika 

“Sebanyak apa pun berita itu kalau tidak mampu menemukan pesan tersebut akan menjadi sia-sia,” ujarnya..

Najamuddin mengatakan, banyak cara dalam mengemas suatu berita. Salah satunya melalui tiktok hanya video berdurasi satu menit, masyarakat bisa memahami dan pesannya.

“Dalam membuat video tentunya jangan panjang-panjang durasinya karena tidak ada yang nonton, apalagi dengan beritanya panjang karena yang dibaca hanya judulnya saja,” jelasnya.

Ditambahkan Bang Najam, kiprah Iprahumas itu bisa menjadi penting, tapi yang lebih penting adalah kebersamaan dan kekompakan dan memberikan pesan-pesan kunci untuk kebaikan bersama.

“Mari bersama membangun citra baik terlebih NTB saat ini sedang bangkit dan percaya diri, karena tidak ada ketekunan tanpa ada kekompakan dan saling mengingatkan,” pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua Iprahumas NTB, Dian Sosianti Handayani menyampaikan terimakasih kepada Kepala Dinas Kominfotik atas fasilitas yang telah diberikan sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar.

Dikatakan, pelaksanaan bimtek kali ini untuk mengakomodir kebutuhan teman-teman Pranata Humas karena banyak PR yang harus dilakukan. 

BACA JUGA: Wagub NTB Tandatangani RIP Kayangan – Poto Tano

“Salah satu PR kita ini masih meraba-raba dalam penyusunan DUPAK, semoga ini menjadi awal yang baik bisa membantu tidak lagi menjadi beban dalam penyusunan Dupak. Sehingga teman-teman tidak lagi kegalauan karena ini adalah hak-hak teman-teman untuk karir dimasa yang akan datang,” tuturnya. ***

Mitigasi merupakan upaya mengurangi risiko, dari pengertian dampak buruk atau hal lain yang tidak diinginkan, akibat dari suatu peristiwa, yang umumnya adalah bencana.

LombokJournal.com ~  Konsul Jenderal Jepang, Katsumata Harumi pun menyambut baik keinginan dan antusiasme NTB untuk bekerja sama dengan Jepang.

Menanggapi itu, saat melakukan kunjungan ke NTB, Rabu (18/01/23) di ruang kerja Wagub NTB, Katsumata Harum, menawarkan kerjasama khususnya kerja sama untuk mitigasi bencana. Mengingat NTB dan Jepang merupakan daerah yang rawan terhadap bencana.

Apakah yang dimaksud sebagai mitigasi bencana? Berikut akan dijelaskan bebeberapa yang perlu diketahui tentang mitigasi bencana tersebut.

BACA JUGA: Bahas Berbagai Peluang Kerjasama dengan Jepang

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007.diatur mengenai apa yang disebut mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana. Undang-Undang tersebut memuat definisi tentang mitigasi.

Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. 

Bisa dikatakan, mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi.

Namun, untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi mengenai mitigasi, penting untuk mengetahui sejumlah pengertiannya terlebih dahulu, dan sejumlah langkah dan contohnya. Berikut adalah pengertian mitigasi sekaligus contoh penanganan bencana.

Pengertian Mitigasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mitigasi adalah kata benda yang memiliki dua makna tergantung konteks penggunaannya. 

Makna pertama, mitigasi adalah upaya menjadikan berkurang kekasaran atau atau kesuburannya (tentang tanah dan sebagainya). Sedangkan makna kedua, mitigasi adalah tindakan mengurangi dampak bencana.

Mitigasi adalah kata yang memiliki padanan kata dalam bahasa Inggris, mitigation. Definisi mitigation bahasa Inggris, mitigasi adalah tindakan mengurangi keparahan, keseriusan, atau rasa sakit dari sesuatu.

Menurut Cambridge Dictionary, mitigasi adalah tindakan mengurangi seberapa berbahaya, tidak menyenangkan, atau buruknya sesuatu. 

Sedang menurut Merriam-Webster, mitigasi adalah tindakan mengurangi sesuatu atau keadaan yang dikurangi: proses atau hasil membuat sesuatu yang kurang parah, berbahaya, menyakitkan, keras, atau merusak.

Dari sejumlah definisi tersebut ada kesamaan komponen makna, yakni mengurangi sesuatu yang terkait dengan risiko, dampak, buruk, atau hal-hal yang tidak diinginkan.

 Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko, dampak buruk atau hal lain yang tidak diinginkan, akibat dari suatu peristiwa, yang umumnya adalah bencana.

Mitigasi adalah upaya yang bertujuan untuk menurunkan risiko dan dampak dari bencana. Bencana sendiri memiliki tiga kelompok kategori, yakni bencana alam, bencana nonalam , dan bencana sosial. Ini dikutip dari laman resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar.

BACA JUGA: Chiki Ngebul Pemicu Kerusakan Organ Tubuh

Bencana alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/serangkaian peristiwa oleh alam. Sedangkan bencana nonalam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/serangkaian peristiwa nonalam. Sementara itu, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/serangkaian peristiwa oleh manusia.

Bencana alam sendiri masih bisa dibedakan menjadi dua kategori, yakni bencana alam meteorologi dan bencana geologi. 

Bencana alam meteorologi adalah bencana yang berhubungan dengan iklim, umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Sedangkan bencana geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor.

Langkah-Langkah Mitigasi

Mengingat bencana alam merupakan risiko yang tidak terhindarkan, maka mitigasi adalah hal penting yang perlu diketahui untuk setidaknya mengurangi dampak dari bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana.

Berikut tahap-tahap mitigasi seperti yang telah dikutip Liputan6.com dari laman resmi BPBD Kabupaten Purworejo.

Tahap-Tahap Penanganan Bencana :

1. Mitigasi adalah langkah yang memiliki tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang juga dilakukan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya antara lain membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di  wilayah rawan bencana.
2. Berikutnya, langkah dari mitigasi adalah perencanaan. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum yang meliputi upaya mengurangi tingkat risiko, pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, serta pelatihan warga di wilayah rawan bencana.
3. Langkah ketiga mitigasi adalah respons, yang merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Rencana penanggulangan bencana dilaksanakan dengan fokus pada upaya pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana.
4. Hal yang tak kalah penting dari upaya mitigasi adalah pemulihan. Langkah ini merupakan langkah yang perlu diambil setelah bencana terjadi guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula.

Pada tahap ini, fokus diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban serta membangun kembali saran dan prasarana yang rusak. Selain itu, juga perlu dilakukan evaluasi terhadap langkah penanggulangan bencana yang dilakukan.

Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana dapat dibagi 4 kategori :

1. Kegiatan sebelum bencana terjadi.
2. Kegiatan saat bencana terjadi.
3. Kegiatan tepat setelah bencana terjadi.
4. Kegiatan pasca bencana yang meliputi pemulihan, penyembuhan, perbaikan, dan rehabilitasi.

Contoh Mitigasi:

Mitigasi Bencana Tsunami

Mitigasi bencana tsunami adalah sistem untuk mendeteksi tsunami dan memberi peringatan untuk mencegah jatuhnya korban. Ada dua jenis sistem peringatan dini tsunami, yaitu sistem peringatan tsunami internasional dan sistem peringatan tsunami regional.

Mitigasi Bencana Gunung Berapi

Upaya mitigasi bencana gunung berapi meliputi pemantauan aktivitas gunung api. Data hasil pemantauan dikirim ke Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) di Bandung dengan radio komunikasi SSB.

BACA JUGA: Bahaya Nitrogen Cair, Banyak Makan Korban 

Selain pemantauan, mitigasi bencana gunung berapi juga melibatkan pemetaan untuk mengetahui kawasan rawan bencana gunung berapi. Ini juga memungkinkan untuk menjelaskan jenis dan sifat bahaya, daerah rawan bencana, arah penyelamatan diri, pengungsian, dan pos penanggulangan bencana gunung berapi.

Bagian yang tidak kalah penting dari mitigasi bencana gunung berapi adalah sosialisasi. Tujuannya langkah mitigasi adalah untuk menyadarkan masyarakat terkait risiko bencana di lereng gunung berapi.

Mitigasi Bencana Gempa Bumi

Langkah mitigasi gempa bumi pun dibedakan menjadi tiga, yakni langkah sebelum gempa, langkah saat terjadi gempa, dan langkah pasca gempa.

Langkah yang bisa dilakukan sebelum gempa yang dapat mengurangi dampaknya adalah sebagai berikut:

1. Mendirikan bangunan sesuai aturan baku (tahan gempa)
2. Kenali lokasi bangunan tempat Anda tinggal
3. Tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional
4. Siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dll
5. Periksa penggunaan listrik dan gas
6. Catat nomor telepon penting
7. Kenali jalur evakuasi
8. Ikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa

 Ketika terjadi gempa, ikuti langkah berikut ini:

1. Tetap tenang
2. Hindari sesuatu yang kemungkinan akan roboh, kalau bisa ke tanah lapang
3. Perhatikan tempat Anda berdiri, kemungkinan ada retakan tanah
4. Turun dari kendaraan dan jauhi pantai.

Setelah gempa, ikuti langkah berikut ini:

1. Cepat keluar dari bangunan. Gunakan tangga biasaPeriksa sekitar Anda. Jika ada yang terluka, lakukan pertolongan pertama.
2. Hindari bangunan yang berpotensi roboh.

Mitigasi Tanah Longsor

Terkait dengan tanah longsor, mitigasi adalah upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak tanah longsor. Berikut hal-hal yang bisa dilakukan:

1. Hindari daerah rawan bencana untuk membangun pemukiman
2. Mengurangi tingkat keterjalan lereng
3. Terasering dengan sistem drainase yang tepat
4. Penghijauan dengan tanaman berakar dalam
5. Mendirikan bangunan berpondasi kuat
6. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk
7. Relokasi (dalam beberapa kasus)

Demikian pemaparan mengenai mitigasi, mulai dari pengertian, langkah-langkah, hingga contoh tindakan yang dapat menurunkan dampak dari timbulnya bencana. ***

Sumber: BNPB

Saat terima Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar, Wagub NTB bahas berbagai peluang kerja sama dengan Jepang

MATARAM.lombokjournal.com ~ Banyak peluang kerja sama yang bisa dilakukan antara Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Jepang, seperti bidang pendidikan, industri, mitigasi bencana, bahkan pengiriman tenaga kerja

“Kami akan sangat senang jika bisa bekerja sama dengan Jepang. Banyak sekali peluangnya, seperti kerja sama dalam bidang pendidikan, industri, mitigasi bencana, bahkan pengiriman tenaga kerja dan lainnya,” ujar Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah 

BACA JUGA: Bahaya, Camilan ‘Chiki Ngebul’ Mengancam Kesehatan

Ia menawarkan kerjasama itu saat menerima kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang Katsumata Harumi, di Denpasar, Bali, Rabu (18/01/23) di ruang kerja Wagub. 

Selain itu, di hadapan Konjen Jepang, Ummi Rohmi sapaan Wagub NTB juga membagikan pengalaman NTB terkait upaya pemulihan pasca Gempa 2018. Serta berbagai upaya untuk tetap bertahan dan bangkit di masa pandemi Covid-19. 

“Disini sangat lengkap, kita punya segalanya, mulai dari gunung, air terjun, ragam budaya dan lainnya. Namun, kami tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata, melainkan juga pertanian, perikanan dan lainnya. Oleh karena itu, pada saat gempa 2018, kami masih bisa survive. Ketika pandemi, kami juga bisa bangkit melalui program Bela dan Beli Produk Lokal untuk membantu masyarakat,” jelasnya.

Terkait sektor ketenagakerjaan, Wagub juga mengutarakan keinginannya untuk mengirim lebih banyak lagi tenaga magang dari NTB ke Jepang. 

Hal itu diharapkan dapat melahirkan lebih banyak tenaga terampil yang dimiliki NTB.

Menanggapi hal itu, Konsul Jenderal Jepang, Katsumata Harumi pun menyambut baik keinginan dan antusiasme NTB bekerja sama dengan Jepang. 

Pihaknya berharap secepatnya akan terjalin banyak kerja sama dengan NTB dalam berbagai bidang, terutama kerja sama untuk mitigasi bencana, mengingat NTB dan Jepang merupakan daerah yang rawan terhadap bencana.

“Kita juga punya kesamaan, di Jepang rawan sekali bencana, seperti gunung meletus dan gempa bumi. Sehingga saya sangat mengapresiasi peluang-peluang tersebut. Semoga ke depan kita bisa bekerja sama dalam banyak hal,” tutur H.E Katsumata Harumi.

BACA JUGA: ‘Chiki Ngebul’ Pemicu Kerusakan Organ Tubuh

Hadir mendampingi Wagub, yaitu Asisten I Setda NTB dan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB. ***

Pengeluaran penduduk Indonesia di perkotaan yang golongan rumah tangga orang kaya lebih banyak digunakan untuk kebutuhan non-makanan

LombokJournal.com ~ Rumah tangga miskin di Indonesia, sebagian besar tercatat memiliki sumber penghasilan utama atau menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.

Jumlahnya mencapai 51,33 persen pada Maret 2021, seperti dilaporkan Badan Pusat Statistik.

Rumah tangga miskin berikutnya menggantungkan hidupnya dari sumber penghasilan utama dari sektor lainnya sebesar 29,69 persen. Kemudian, sebanyak 12,90 persen rumah tangga miskin tidak bekerja alias pengangguran.

BACA JUGA: Kemiskinan di NTB Menurun 0.01 persen pada September 2022

Ada pula rumah tangga miskin yang memiliki sumber penghasilan utama dari sektor industri, persentasenya hanya sebesar 6,08 persen.

Sementara itu, rumah tangga tidak miskin paling banyak memilki sumber penghasilan utama dari sektor lainnya. Persentasenya sebanyak 47,05 persen.

Lalu, rumah tangga tidak miskin berikutnya memiliki sumber penghasilan dari sektor pertanian sebesar 31,60 persen. 

Diikuti oleh rumah tangga tidak bekerja sebesar 12,22 persen dan rumah tangga dari sektor industri sebesar 9,13 persen.

Pengeluaran Orang Kaya untuk sebagian besar untuk non Makanan

Pengeluaran penduduk Indonesia di perkotaan yang termasuk golongan orang kaya lebih banyak digunakan untuk kebutuhan non-makanan. I

tu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang lebih dari Rp 1.500.000 lebih banyak untuk non-makanan.

Secara rinci, pengeluaran penduduk golongan orang kaya untuk non-makanan sebesar Rp 1.734.341. Angka itu lebih tinggi dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp 1.097.651.

Sementara itu, penduduk perkotaan yang golongan pengeluarannya berkisar Rp 150.000-199.999 per bulan lebih banyak menghabiskan untuk makanan. 

Rata-rata pengeluaran untuk makanan sebesar Rp 124.518. Sedangkan, kebutuhan untuk bukan makanan hanya Rp 59.779.

Tak hanya di perkotaan, BPS juga mencatat data pengeluaran penduduk di pedesaan berdasarkan golongan pengeluaran. 

Hasilnya menunjukkan pola yang sama, pengeluaran penduduk yang termasuk golongan orang kaya lebih banyak digunakan untuk kebutuhan non-makanan.

Data tersebut menunjukkan, semakin kaya seseorang, kebutuhan utamanya bukan hanya makanan melainkan golongan non makanan, seperti rumah, biaya pendidikan, kesehatan, pakaian, bahkan kebutuhan yang sifatnya mewah.

BACA JUGA: Nilai Ekspor di NTB Bulan Desember  2022 Meningkat Tajam

Sementara untuk penduduk miskin, wajar saja jika pengeluaran yang digunakan untuk non-makanan lebih rendah. Karena pengeluarannya habis untuk makan sehingga tak bisa memenuhi kebutuhan lainnya selain untuk bertahan hidup. ***

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp489.954,-/kapita/bulan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pada periode September 2021– September 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase.

Persentase penduduk miskin pada bulan September Tahun 2022 sebesar 13,82 persen. Berarti mengalami penurunan sebesar 0,01 persen dibandingkan bulan September Tahun 2021 yaitu sebesar 13,83 persen.

BACA JUGA: Nilai Ekspor NTB  September 2022 Meningkat Tajam

Berita Resmi Statistik, salah satunya mengenai Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat September 2022 itu, dipaparkan Plh. Kepala BPS Provinsi NTB, Mohammad Junaedi, Senin (16/01/23).

Junaedi menjelaskan, penurunan tingkat kemiskinan ini terjadi di wilayah perkotaan.

“Penurunan kemiskinan ini terjadi di wilayah perkotaan, jika kita lihat pada bulan September Tahun 2021 ke bulan September Tahun 2022 terlihat penurunan sebesar 14,54 menjadi 13,98,” ucap Junaedi.

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp489.954,-/kapita/bulan., dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp367.535,- (75,01 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp122.419,- (24,99 persen).

Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 3,86 orang anggota rumah tangga. 

BACA JUGA: Menyelamatkan Sumber Pangan di Masa Depan

Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.891.222,-/rumah tangga miskin/bulan.***