Rapat Forum Data, Sinergikan Produsen Data Seluruh OPD
Kadis Kominfotik NTB, Najamuddin Amy mengatakan rapat forum untuk mensinergikan pengelolaan data
MATARAM.LombokJournal.com ~ Rapat Forum Data bertajuk “Akselerasi Nusa Tenggara Barat Satu Data Untuk Perencanaan Pembangunan” berlangsung di Nirwana Water Park, Kamis (02/02/23).
Kegiatan rapat ini bertujuan untuk menentukan jenis data dan prioritas yang akan dikumpulkan pada tahun 2023.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Najamuddin Amy, saat membuka rapat ini , NTB Satu Data secara nyata memberikan kontribusi bagi Provinsi NTB. Salah satunya adalah menjadi salah satu inovasi Pemerintah Provinsi NTB dalam IGA 2022.
Hal itu mendukung NTB jadi salah satu Provinsi yang terinovatif. Peran pengentri data juga merupakan salah satu peran penting di OPD masing-masing, karena data digunakan seluruh pegawai termasuk pimpinan dalam menyampaikan capaian OPD.
Sinergitas dan kolaborasi antar Produsen Data seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Provinsi NTB sangat penting dan harus terus ditingkatkan.
“Kolaborasi seluruh OPD terkait tata kelola data harus terus ditingkatkan terutama dalam urusan program unggulan Provinsi NTB,” ungkapnya. ***
Desa Gemilang Informasi Publik, Keterbukaan Informasi hingga Desa
Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) sebelumnya pernah digelar dengan nama Desa Benderang Informasi Publik (DBIP)
MATARAM.LombokJournal.com ~ Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) Tahun 2023 merupakan inovasi yang dilakukan Komisi Informasi (KI) NTB, sebagai ikhtiar mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hingga di tingkat desa.
“KI NTB punya niat kuat menjadikan program DGIP sebagai inovasi Keterbukaan Informasi Publik dan akan disupport langsung oleh Pemrov NTB melalui Diskominfotik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD DUKCAPIL),” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB,Najamuddin Amy mengatakan itu saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) Tahun 2023 di Aula Kantor Dinas Kominfotik NTB, Kamis (02/03/23).
Najamuddin menjelaskan, inovasi tidak identik dengan aplikasi dan digital. Namun, Inovasi itu adalah ikhtiar apa saja yang membuat pelayanan publik itu semakin lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat dan ada kemanfaatannya untuk masyarakat.
Program DGIP sebelumnya pernah digelar dengan nama Desa Benderang Informasi Publik (DBIP). Ia berharap seluruh desa dapat mengikuti kegiatan ini sehingga ikhtiar desa dengan keterbukaan informasi publiknya dapat terwujud.
“Harus menjadi desa yang terbukajika ingin menjadi desa yang Gemilang,” harapnya.
Senada dengan Kadis Kominfotik, Ketua Informasi NTB, Suaeb Qury mengungkapkan, program DGIP merupakan metafora dari kegiatan DBIP dan dirangkai lomba hingga penganugrahan.
“Ini merupakan kemasan baru dan komitmen dari kami untuk meningkatkan informasi publik di tingkat desa. Dan kedepan kami berharap PPID dapat terbentuk di seluruh Desa di NTB,” ungkapnya.***
Gubernur NTB Dorong Percepatan UU Daerah Kepulauan
Gubernur NTB memaparkan pentingnya mendorong percepatan Undang-Undang Daerah Kepulauan demi mendorong pengembangan potensi daerah kepulauan
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk daerah kepulauan dengan total 403 pulau, sedang maupun kecil.
Karena itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mendorong percepatan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
Salah satunya, dengan mengikuti Forum Daerah Kepulauan yang digelar oleh TEMPO Media Group, Selasa (31/01/23) di Hotel Borobudur, Jakarta.
Forum tesebut digelar untuk mendorong percepatan RUU Daerah Kepulauan ke pembahasan tingkat Pemerintah dan DPR dengan usulan dan rekomendasi.
Dalam kesempatan tersebut, Bang Zul sapaan Gubernur memaparkan usulan pentingnya mendorong percepatan Undang-Undang Daerah Kepulauan demi mendorong pendayagunaan dan pengembangan potensi daerah kepulauan.
Dalam forum tersebut Bang Zul memaparkan, bila ingin meningkatkan alokasi anggaran untuk percepatan pembangunan diperlukan regulasi yang lebih spesipik.
Regulasi tersebut nantinya akan mengakomodir kebutuhan daerah kepulauan.
Kebutuhan daerah kepulauan tersebut, melalui beberapa hal.
Di antaranya, mengusulkan draft Undang-Undang Daerah Kepulauan menjadi undang-undang lex specialia, atau melakukan singkronisasi draft undang-undang daerah kepulauan dengan undang-undang terkait.
“Mengusulkan draft undang-undang daerah kepulauan menjadi undang-undang lex specialia, atau melakukan singkronisasi draft undang-undang daerah kepulauandengan undang-undang terkait,” usul Bang Zul.***
Gubernur NTB Hadiri Dialog Forum Daerah Kepulauan
Gubernur NTB optimis akan menyelesaikan lahan yang ada di Mandalika dan Gili Trawangan
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di daerah kepulauan.
Seperti persoalan yang ada di kawasan Mandalika dan Gili Trawangan yang akan terus diperjuangkan penyelesaiannya.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengungkapkan itu dalam Dialog Forum Daerah Kepulauan yang diadakan oleh TEMPO Media Group bertajuk “Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan dan Payung Hukum mengenai Daerah Kepulauan” di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (31/01/23).
Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB mengatakan, berbagai persoalan kompleks masalah lahan di Mandalika dan Gili Trawangan bisa diurai dan diselesaikan.
“Persoalan lahan Mandalika perlu kesabaran untuk menyelesaikannya tuntas. Insya Allah dengan niat yang lurus dan nggak ada kepentingan personal dan kelompok, berbagai persoalan kompleks ini bisa diurai dan di selesaikan,” tutur Bang Zul.
Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Kepala Biro Pemerintah Setda Provinsi NTB dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB.
Provinsi NTB terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki 10 Kabupaten/Kota, di antaranya Kota Mataram dengan Luas Darat sebanyak 61,30 km persegi dan Luas Laut sebanyak 56,80 km persegi tidak memiliki pulau.
Kabupaten Lombok Barat dengan Luas Darat sebanyak 1.053,90 km persegi dan Luas Laut sebanyak 757,78 km persegi memiliki 126 pulau. Kabupaten Lombok Tengah dengan Luas Darat sebanyak 1.208,40 km persegi dan Luas Laut sebanyak 397,78 km persegi memiliki 25 pulau.
Sementara itu, Kabupaten Lombok Timur dengan Luas Darat sebanyak 1.605,53 km persegi dan Luas Laut sebanyak 1.074,33 km persegi memiliki 44 pulau. Kabupaten Lombok Utara dengan Luas Darat sebanyak 809,50 km persegi dan Luas Laut sebanyak 594,71 km persegi memiliki 3 pulau.
Kabupaten Sumbawa dengan Luas Darat sebanyak 6.643,98 km persegi dan Luas Laut sebanyak 3.831,72 km persegi memiliki 65 pulau.
Kabupaten Sumbawa Barat dengan Luas Darat sebanyak 1.849,02 km persegi dan Luas Laut sebanyak 1.080,74 km persegi memiliki 17 pulau.
Kabupaten Dompu dengan Luas Darat sebanyak 2.324,60 km persegi dan Luas Laut sebanyak 1.298,17 km persegi memiliki 23 pulau.
Kabupaten Bima dengan Luas Darat sebanyak 4.389,40 km persegi dan Luas Laut sebanyak 3.572,31 km persegi memiliki 98 pulau.
Dan Kota Bima dengan Luas Darat sebanyak 207,50 km persegi dan Luas Laut sebanyak 188,02 km persegi tidak memiliki pulau.
Percepatan pembangunan daerah kepulauan di Provinsi NTB, yakni Mendorong pendayagunaan dan pengembangan potensi daerah kepulauan.
Selain itu meningkatkan alokasi anggaran untuk percepatan pembangunan dan Perlu regulasi yang lebih spesifik mengakomodir kebutuhan daerah kepulauan. ***.
Banyak Orang Tua Gagal Pengasuhan Berbasis Hak Anak
Pengabaian pengasuhan yang berbasis hak anak dalam mendidik dan melindungi masih banyak dilakukan orang tua
Ketika orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya maka tanggung jawab tersebut beralih, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu kepentingan terbaik bagi anak.
Penting menerapkan pengasuhan berbasis hak anak dalam mendidik, merawat, dan memberikan perlidungan terhadap anak.
Pengasuhan berbasis hak anak merupakan upaya berbasis hak anak untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan keberlanjutan demi kepentigan terbaik bagi anak.
Hak setiap anak adalah tanggung jawab bagi negara, keluarga, dan orang tua, hak dari setiap anak harus terpenuhi.
Namun faktanya, masih banyak para orang tua melakukan pengabaian pengasuhan terhadap hak anak. Antara lain kasus demi konten anak-anak tiba-tiba memberhentikan truk bermuatan pasir yang melintas.
Atau ada kasus lain, ada Ibu yang mengunggah cuplikan video anaknya naik jetski tanpa menggunakan jaket pelampung, dan hanya digendong dengan satu tangan oleh ayahnya yang juga mengendarai jetski.
Termasuk kasus penculikan seorang anak perempuan berumur 9 tahun, yang diculik sejak awal Desember 2022 lalu di Jakarta Pusat.
Di Indonesia, dilansir dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), 4 dari 100 anak usia dini pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak (Profil Anak Usia Dini, 2021).
Persentase anak usia dini yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak yaitu sekitar 3,73 persen di tahun 2018, dan menurun menjadi 3,64 persen di tahun 2020.
Dalam Indeks Perlindungan Anak, Indonesia memiliki target 2024 sebesar 3,47 persen.
Upaya percepatan penurunan persentase balita dengan pengasuhan tidak layak di Indonesia, maka diperlukan suatu strategi khusus.
Pemerintah dalam RPJMN telah menetapkan indikator presentase Balita dengan Pengasuhan Tidak Layak, dan juga telah ditetapkan dalam Renstra Kemen PPPA serta tertuang dalam arahan prioritas Presiden dalam Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan dan Pengasuhan Anak.
Plt. Deputi Pemenuhan Hak Anak, Rini Handayani menyampaikan, KemenPPPA merupakan leading sector pengasuhan berbasis hak anak. Khususnya dalam pencegahan dengan meningkatkan kualitas hidup anak, agar terjaga dalam kelekatan dan menjaga keterpisahan dengan orang tua.
Perubahan perilaku orangtua
KemenPPPA memiliki penguatan layanan 257 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang melakukan edukasi dan kosultasi konseling pengasuhan ke keluarga yang dilakukan oleh konselor dan psikolog.
Juga melalui penguatan Forum Anak 2-Pelopor dan Pelapor (2P) dengan mengedukasi teman sebaya, serta melalui peran serta masyarakat dalam Rumah Ibadah Ramah Anak.
Tempat Ibadah juga dapat melakukan fungsi pengasuhan untuk penguatan bagi orang tua di keluarga.
Harapannya ke depan seluruh sektor terkait dan pelibatan lembaga masyarakat melakukan pengembangan dan penguatan kualitas pemenuhan hak anak untuk wujudkan perubahan perilaku orangtua dalam melakukan pengasuhan positif tanpa kekerasan.
Sekaligus memperkuat ketahanan keluarga, juga untuk mendukung pencegahan anak dari kekerasan dan penelantaran.
KemenPPPA dalam pengembangan otonomi daerah terkait pengasuhan berbasis hak anak juga terintegrasi dalam penyelenggaraan Kabupeten/Kota Layak Anak (KLA).
Mulai dari pemenuhan kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) bagi seluruh anak. Juga hak partisipasi anak, pemenuhan hak pengasuhan anak, hak kesehatan, hak Pendidikan.
Hingga memastikan pemberian layanan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (ada 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus).
“Anak-anak yang kita cintai ini berada dalam 91,2 juta keluarga Indonesia, mari bersama kita para orang tua seluruh Indonesia untuk menjaga, mengawasi anak-anak kita dan pastikan tumbuh dan berkembang baik fisik, spritual, mental yang baik dalam Keluarga yang yang harmonis, penuh cinta kasih, sehingga anak-anak kita mempunyai resiliensi yang tangguh, adaptif dan kreatif agar wujudkam Generasi Emas Berkualitas sehingga ketahanan bangsa semakin kuat,” tutup Rini. ***
Rachmat Hidayat Mengemban Amanah dari Hamba Allah
Rachmat Hidayat mempersilakan pengurus pembangunan masjid dan musala daerah di Pulau Lombok mengusulkan kebutuhan pembangunan masjid dan musala
LOTIM.LombokJoirnal.com ~Mengemban amanah dan kepercayaan dari seorang Hamba Allah, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat, menjembatani penyaluran bantuan untuk pembangunan masjid dan musala di Pulau Lombok.
Ikhtiar nyata mendukung dakwah untuk membangun masyarakat yang berakhlakul karimah.
Akhir pekan lalu, usai menyerahkan bantuan kursi roda elektrik pada salah seorang pensiunan abdi negara yang menderita lumpuh akibat stroke, Sabtu (28/01/23), Rachmat bergegas menuju Masjid As-Syafi’iyah di Lingkungan Bermis II, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Lombok Timur.
Pengurus dan takmir masjid telah menanti kehadiran Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini di sana
Sudah satu pekan, para tukang bekerja memasang paving blok seluas 700 meter yang mengitari seluruh halaman salah satu masjid terbesar di Kelurahan Kembang Sari tersebut. Sesuai jadwal, hari itu pemasangan ditargetkan rampung.
Selain bersilaturahmi dengan para pengurus dan takmir masjid, Rachmat ingin mengecek langsung pemasangan paving blok tersebut. Memastikan seluruhnya benar-benar paripurna.
“Bantuan paving block Masjid As-Syafi’iyah ini adalah salah satu bantuan dari hamba Allah yang ingin beribadah, tapi tidak ingin diketahui dan disebut namanya,” ucap Rachmat.
Hamba Allah itu, memberikan amanah dan kepercayaan kepada dirinya untuk menjembatani penyaluran bantuan tersebut kepada umat. Sejauh peruntukannya terkait pembangunan masjid dan musala.
Rachmat pun mempersilakan pengurus pembangunan masjid dan musala dari berbagai daerah di Pulau Lombok untuk mengusulkan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid dan musala di daerahnya.
Selanjutnya akan diteruskan dirinya kepada sang dermawan.
“Insya Allah akan dipenuhi. Silakan disampaikan,” imbuhnya.
Dia memberi garansi prosesnya tak ribet. Nantinya, seluruh material dan biaya yang dibutukan akan disiapkan. Termasuk untuk tukang yang akan bekerja.
Sehingga tak lagi harus menjadi hal yang dipusingkan oleh para pengurus masjid dan musalah.
Tiba di depan gerbang masjid, Ketua Panitia Pembangunan Masjid As-Syafi’iyah Yayak Sutariyadi menyongsong kedatangan Rachmat.
Sejumlah pengurus takmir masjid juga bergegas ikut menyambut. Rachmat kemudian diajak berkeliling melihat langsung paving blok bagian halaman masjid yang pemasangannya telah rampung.
“Insya Allah hari ini sesuai jadwal sudah rampung semuanya,” turut Yayak.
Untuk pemasangan paving blok seluas 700 meter tersebut, total ada tujuh tukang yang bekerja. Memiliki waktu sepekan, rupanya mereka bekerja dari pagi hingga malam. Rata-rata mereka baru selesai bekerja menjelang pergantian hari pukul 24.00 Wita. Kecuali Jumat, para tukang libur.
Atas nama seluruh warga, jamaah, pengurus, dan takmir masjid, Yayak menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur, masjid As-Syafi’iyah begitu diperhatikan dan dibantu oleh Rachmat Hidayat. Pemasangan paving block tersebut kini memudahkan jamaah untuk beribadah. Tak lagi mereka harus khawatir dan waswas, halaman masjid akan becek manakala hujan turun.
Kepada para pengurus dan takmir masjid, Rachmat menyampaikan, bantuan itu bukanlah datang dari dirinya. Melainkan dari seorang hamba Allah yang ingin membantu umat, namun memercayakan penyaluran bantuan tersebut melalui dirinya.
Rachmat menuturkan, dirinya hanya bertindak sebagai penyambung lidah rakyat. Pihak yang menjembatani kepentingan umat. Sehingga kata Anggota Komisi VIII DPR RI ini, ucapan terima kasih sepantasnya untuk hamba Allah yang begitu dermawan telah membantu kepentingan umat.
“Alhamdulilah, syukur kita pada Allah, jika melalui bantuan ini, seluruh masyarakat dan jamaah Masjid As-Syafi’iyah kini bisa menjadi lebih nyaman dan lebih khusyuk dalam beribadah,” imbuh Rachmat, sembari melanjutkan pemantauan dan melihat langsung tukang yang sedang bekerja.
Kepada media, Yayak menuturkan, proses pengajuan bantuan paving blok tesebut begitu sederhana. Hanya melalui sambungan telepon, kemudian langsung terealisasi.
“Kebetulan, ada warga kami yang rumahnya persis di depan masjid kenal dengan beliau, Pak Rachmat. Kami meminta bantuan agar bagaimana caranya hajat jamaah Masjid As-Syafi’iyah bisa disampaikan. Sekiranya pun ada hal yang dibutuhkan dari pengurus masjid dan jamaah, akan kami siapkan,” tutur Yayak.
Betapa bersyukurnya warga dan jamaah masjid ini. Begitu hajat tersebut disampaikan melalui sambungan telepon, pada saat itu juga, usulan paving block ini langsung disetujui oleh Rachmat. Hari berikutnya, seluruh material yang dibutuhkan datang, bersamaan dengan para tukang yang siap mengerjakan pemasangannya.
“Sungguh kami sangat bersyukur pada Allah. Kami juga benar-benar terharu. Begitu dimudahkannya jalan yang diberikan Allah kepada kami melalui Pak Rachmat,” kata Yayak.
Pada kesempatan pertama berkumpul, doa pun dipanjatkan seluruh jamaah di masjid. Mereka bermunajat kepada Allah SWT untuk memberikan anugerah dan maghfirah bagi mereka yang telah mengulurkan tangan membantu pembangunan masjid tersebut.
Atas semua itu, Rachmat berikhtiar untuk terus menata hati dan meluruskan niat. Dia tak ingin bantuan pembangunan tempat ibadah ini dikait-kaitkan dengan kepentingan politik.
Pun jika kini bantuan penyaluran bantuan ini muncul di pemberitaan media, semata sebagai bagian dari tanggung jawab dan akuntabilitas untuk kepercayaan dan amanah yang telah dititipkan seorang hamba Allah pada dirinya.
Selain itu, Rachmat pun meneguhkan komitmen. Sebagaimana PDI Perjuangan, partai tempatnya bernaung yang memiliki komitmen untuk terus bergotong royong membangun tempat ibadah.
Dan mendukung setiap usaha dan langkah dakwah yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang memiliki akhlakul karimah, Rachmat berikhtiar melakukan hal serupa. Rachmat ingin berkhidmat untuk terus melayani umat. ***
Kepatuhan Pelayanan Publik di NTB, Harus Tetap di Zona Hijau
Survei zonasi Ombudsman pada tahun 2023 untuk penilaian tahun 2022, kepatuhan pelayanan publik Provinsi NTB dua tahun berturut- turut berada di zoba hijau
MATARAM.LombokJournal.com ~ Tingkat lepatuhan Pelayanan Publik Provinsi NTB diharapkan harus tetap berada di zona hijau.
Karena itu Pemerintah harus mengetahui berbagai kebutuhan atau permasalahan yang ada dimasyarakat.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan itu saat menerima silaturrahim Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan NTB, Senin (30/01/23).
Acara silaturahmi yang juga membahas terkait pelayanan publik, Wagub didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, di Ruang Kerja Wagub NTB.
“Apa yang dibutuhkan masyarakat, setiap permasalahan yang ada di masyarakat harus dapat kita ketahui bersama. Makanya ada NTB Care sebagai ajang segala pengaduan masyarakat dapat kita ketahui dan aktifnya pimpinan di sosial media sehingga bisa secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat,” ungkap Ummi Rohmi.
Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Provinsi NTB masih aman di zona hijau dengan indeks pencapaian 80,71 persen di tahun 2022.
Hasil survei ini dilakukan oleh Ombudsman NTB pada tahun lalu. Kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan Pemprov NTB telah maksimal, walaupun belum mencapai 100 persen.
Aman di zoba hijau
Dalam data hasil survei zonasi yang dikeluarkan Ombudsman pada tahun 2023 untuk penilaian tahun 2022, Provinsi NTB dua tahun berturut- turut tetap berada di dalam zona hijau.
Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Muhamad Rosyid Rido menilai Indeks Persepsi Maladministrasi di Provinsi NTB cukup tinggi.
Indeks Persepsi Maladministrasi bertujuan mengetahui kenyamanan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang suatu standar layanan melalui pengukuran persepsi.
Fokus ditujukan pada empat layanan dasar yaitu layanan di bidang administrasi
kependudukan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang perizinan.
Sementara itu, Najamuddin menjelaskan, keterbukaan informasi pelayanan dasar di Provinsi NTB telah berjalan dengan baik. Contohnya, pelayanan kesehatan yang tetap diupgrade baik dari sisi infrastruktur fisik, maupun informasi secara online dan offline.
“Kalau dihubungkan dengan pelayanan dasar, kita punya program penanganan stunting yang cukup gencar dilaksanakan mulai dari sisi intervensi kebijakan dan anggaran,” tutur Najam.
Berbagai inovasi yang telah dikembangkan di Provinsi NTB, yakni NTB Care, NTB Satu Data, NTB Mall, Posyandu Keluarga, JPS Gemilang sebagai solusi kebangkitan ekonomi di masa pandemi.
Serta inovasi OPD dengan kehadiran BRIDA, Inovasi SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK dan Teaching Factory untuk mengakselerasi industrialisasi, inovasi industri permesinan, alat transportasi dan sebagainya.***
Rachmat Hidayat Bantu Kursi Roda Pensiunan Dinas Kehutanan
Mendenghar kabar pensiunan Dinas Kehutanan Ltim terserang stroke, Rachmat Hidayat datang memberi bantuan kursi roda elektrik warna eerah
LOTIM.LombokJournal.com ~Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat kembali menggelar aksi kemanusiaan.
Setelah di Lombok Barat, kali ini, kegiatan membantu sesama tersebut digelar di Gumi Patuh Karya, Lombok Timur.
Rachmat menyambangi Lingkungan Bermis II di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Sabtu (24/01/23) siang,
Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut membesuk Achmad Fadillah, pensiunan ASN Dinas Kehutanan Lombok Timur yang sakit diserang stroke.
Rachmat membawa bantuan kursi roda elektrik untuk Fadillah, dan menyerahkannya langsung kepada pensiunan abdi negara yang sudah purna tugas pada tahun 2003 silam itu.
“Ini sepenuhnya adalah kegiatan aksi kemanusiaan. Tak ada kaitannya dengan politik. Karena sesungguhnya hidup kita sebagai manusia bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana berbagi,” kata politisi kharismatik ini.
Rachmat segera menghubungi Kementerian Sosial dan meminta dikirimkan kursi roda elektrik sebagai bagian dari program aspirasinya sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI. Ia mendapat informasi kalau Achmad Fadillah menderita lumpuh karena serangan stroke.
Rachmat bersyukur, tidak butuh waktu lama, kursi roda elektrik ini disiapkan dan dikirim Kemensos ke Mataram.
“Kursi roda ini mudah-mudahan dapat membantu Pak Fadillah bisa tetap mandiri dalam beraktivitas dan beribadah,” imbuh Rachmat.
Kerabat dan putra-putri Achmad Fadillah menyongsong kedatangan Rachmat dan rombongan dengan suka cita.
Mereka menyampaikan ucapan terima kasih untuk seluruh perhatian Ketua DPD PDI Perjuangan NTB tersebut untuk Achmad Fadillah dan keluarga.
Rachmat sendiri datang dengan didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Ahmad Sukro dan Anggota DPRD Lombok Timur dari PDIP yakni Nirmala Luk Santi, Marianah, dan Baiq Nurhasanah. Hadir pula politisi senior PDIP NTB yang juga mantan Anggota DPRD Lombok Timur H Jumat Dahlan dan sejumlah pengurus PDIP lainnya.
Kebetulan, pada hari yang sama, jajaran PDIP Lombok Timur memang akan menggelar aksi penanaman pohon dan penghijauan di Kecamatan Sakra, sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan sekaligus perayaan ulang tahun ke-76 Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Prof. Dr. (H.C.) Hj Megawati Soekarnoputri.
Rachmat sendiri pada pagi hari sebelum menjenguk Achmad Fadillah, telah mencanangkan Gerakan PDIP untuk menanam pohondan aksi bersih-bersih daerah aliran sungai di Dusun Selojan, Desa Presak, Batukliang, Lombok Tengah.
Gerakan tersebut kemudian dilakukan serentak pada hari yang sama oleh pengurus PDIP di seluruh Kabupaten/Kota di NTB.
Bagi Rachmat, Achmad Fadillah adalah sosok pejuang lingkungan. Rachmat yang mengawali karir politiknya dari Lombok Timur, tahu persis, bagaimana Fadillah mendedikasikan karir birokratnya yang panjang untuk menyelamatkan hutan di Lombok Timur.
Fadillah terlibat dan berada di garis depan untuk memimpin berbagai aksi penghijauan hutan di kawasan Sambelia, salah satu daerah di kaki Gunung Rinjani yang masuk wilayah Lombok Timur.
Juga aktif menjaga dan menghijaukan kawasan Gawah Sekaroh, salah satu kawasan hutan di Lombok Timur bagian selatan.
Karena itu, jika kini dirinya begitu responsif membantu kursi roda elektrik saat menerima kabar kalau Achmad Fadillah menderita lumpuh, hal itu kata Rachmat adalah wujud penghormatan atas seluruh dedikasi, jasa, dan pengabdian yang diberikan Fadillah untuk lingkungan.
“Bantuan ini tentu tak akan sebanding dengan dedikasi dan pengabdian yang sudah beliau berikan,” ucap Rachmat.
Kepada sosok-sosok yang begitu memperhatikan keberlanjutan lingkungan seperti Achmad Fadillah, kata Rachmat, PDI Perjuangan ingin menyampaikan rasa terima kasih.
Sebab, pengabdian mereka sejalan dengan perhatian besar yang diberikan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri, yang memiliki rasa cinta Tanah Air dan begitu mencintai bumi dan lingkungan.
Rasa cinta itu hingga kini terus dibangun Ibu Mega dan menjadi kultur partai, agar setiap kader partai benar-benar menaruh rasa cinta pada tanaman dan lingkungan.
Aksi-aksi penghijauan dengan menanam pohon kata Rachmat, berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.
Sebab, pohon mampu memproduksi oksigen, menyimpan karbon, dan bahkan menghasilkan buah maupun bahan obat yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pohon juga menjadi tempat berlindung dan rumah dari berbagai spesies binatang.
”Dan jangan pernah lupa, pohon juga menjadi sumber daya penting bagi kehidupan dan peradaban,” imbuhnya.
Rachmat menekankan, aksi penghijauan dan menanam pohon adalah cara terbaik merawat kehidupan. Dan itulah mengapa, Ibu Mega tiada henti menginstruksikan kepada seluruh kader untuk bergerak konkret dalam merawat bumi secara bersama-sama.
“Bantuan ini adalah wujud terima kasih kami untuk pengabdian pada lingkungan yang sudah dilakukan Pak Achmad Fadillah,” kata Rachmat.
Kustadi dari Sentra Paramita Mataram, unit kerja milik Kementerian Sosial di NTB menjelaskan, kursi roda elektrik untuk Achmad Fadillah bersumber dari Program Aspirasi H Rachmat Hidayat yang dikirim langsung Kementerian Sosial.
Harga satu unit kursi roda elektrik tersebut mencapai Rp 27 juta.
“Kursi roda elektrik ini canggih karena dilengkapi dengan berbagai fitur yang memudahkan penderita mengoperasikannya secara mandiri dan simple,” kata Kustadi.
Usai penyerahan, Fadillah pun langsung mencoba kursi roda elektrik tersebut di halaman rumahnya.
Sejumlah petugas dari Sentra Paramita Mataram juga membantu dengan menerangkan secara tekun dan detail terkait dengan fungsi-fungsi pada fitur kursi roda elektrik beserta cara mengoperasikannya.
Fadillah dan keluarganya pun terlihat menyimak dengan sangat seksama.
Tanggapi Situasi Terkini Politik NTB
Pada kesempatan yang sama, Rachmat Hidayat sempat menjawab pertanyaan media terkait situasi terkini perpolitikan di NTB. Awak media meminta tanggapan terhadap sejumlah dinamika politik yang membelit sejumlah Parpol di NTB, dimana terjadi aksi lompat pagar elite partai.
Selain itu, ada juga pucuk pimpinan partai yang dicopot dari jabatannya lalu diganti oleh orang yang baru dan bahkan merupakan pecatan dari partai lain.
Politisi senior NTB ini mengemukakan, apa yang terjadi tersebut adalah situasi yang biasa. Dinamika terjadi adalah di tingkatan elite partai, bukan dinamika di masyarakat. Karena itu kata Rachmat, situasi tersebut tak akan banyak berdampak pada masyarakat secara luas.
“Ini tak ubahnya seperti meteror-meteor yang bertabrakan di angkasa. Saling baku hantam sesama meteor. Pada akhirnya, hanya akan menjadi debu ketika tiba di tanah,” kata Rachmat.
Rachmat terus mencermati dinamika yang terjadi tersebut. Namun, dia menegaskan, PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dari meteor-meteor tersebut.
Karena itu, jika kini sejumlah partai politik di NTB disibukkan dengan dinamika akibat ulah dan tindakan elite di partai tersebut, PDIP NTB memilih terus bersama-sama rakyat NTB.
PDIP NTB kata Rachmat, istiqomah untuk membantu masyarakat, tanpa embel-embel kepentingan politik sesaat di belakangnya.
Bantuan tersebut antara lain berupa bantuan UMKM, bantuan beasiswa, bantuan RTLH, dan juga bantuan untuk Pondok Pesantren seperti pembangunan ruang kelas baru.
Untuk tahun 2023 ini, Rachmat menginformasikan, dirinya menyiapkan program penyaluran beragam bantuan sosial untuk masyarakat di Pulau Lombok tanpa memandang latar belakang, kepentingan, maupun strata sosialnya.
“Siapa pun warga Lombok yang memerlukan bantuan terkait tupoksi Komisi VIII DPR RI, saya akan bantu tanpa ada birokrasi bertele-tele dan potongan sesenpun,” katanya.
Ia menekankan, setiap bantuan tersebut akan dipublikasi secara terbuka dan transparan sebagai bagian dari akuntabilitas dirinya sebagai Wakil Rakyat dari dapil Pulau Lombok. (*)
Menuirut Kadis Kominfotik, jurnalistik haruslah adil dari hati agar jurnalistik bisa diselesaikan dan menghasilkan pesan kebaikan dan kebajikan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Hadirnya Gabungan Jurnalisme Investigasi (GJI) Nusa Tenggara Barat sebagai organisasi profesi harus mampu menghadirkan kebaikan dan kebajikan bagi pembangunan.
Najamuddin Amy (kanan)
“Perkembangannya, jurnalistik tidak lagi menyajikan berita cover both side tapi cover all sides,” kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Nusa Tenggara Barat, Najamudin Amy di Hotel Same, Mataram, Jumat (27/01/23).
Hal itu dikatakannya saat pengukuhan pengurus GJI 2023 – 2025 dan rapat kerja daerah pertama komunitas wartawan investigasi tersebut. Bahkan ia menegaskan, proses sebuah berita adalah menuliskannya secara adil sejak dalam pikiran.
Sebuah berita tidak lagi disampaikan atau ditulis dengan pendekatan kausalitas atau sebab akibat dari sebuah kasus atau peristiwa yang memuat keterangan dua pihak saja.
“Tapi harus dilakukan pendekatan melingkar dan komprehensif dan tidak mendegradasi nilai, norma tertentu atau pihak tertentu,” tegasnya.
Ditambahkannya, jika tidak memperhitungkan asas keadilan bagi semua pihak dari pikiran, maka haruslah adil dari hati karena hanya dengan melalui proses tersebut tugas jurnalistik bisa diselesaikan dan menghasilkan pesan kebaikan dan kebajikan.
Ia mengingatkan pula bahwa tantangan organisasi semakin berat terutama dari dalam organisasi sendiri dan berharap GJI dapat solid dan memiliki anggota yang sejahtera namun juga kompeten.
Sementara itu, Hari Kasidi, Ketua GJI terpilih mengatakan, kehadiran GJI tidak bermaksud menyaingi organisasi yang telah ada namun akan memberikan warna bagi jurnalisme di NTB.
“Proses investigasi jurnalistik sebuah kasus dimulai dari kejanggalan. Tidak jarang wartawan investigasi mendapatkan intimidasi maupun perlakuan buruk lainnya”, sebut Hari.
Karena itu, selain memperkuat anggota organisasi GJI dengan kompetensi investigasi dan kapasitas profesi wartawan yang lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ia berharap GJI dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya dan taat pada UU Ciptaker.
GJI adalah organisasi profesi wartawan investigasi yang dibentuk setahun silam dan saat ini telah memiliki perwakilan di kabupaten/ kota dari beragam organisasi wartawan dan perusahaan media yang ada di NTB.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov NTB juga mendapatkan penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik versi GJI.
Hadir pula dalam pengukuhan tersebut, Kapolresta Mataram, Wakil Ketua PWI NTB, Pembina GJI, perwakilan kabupaten/kota, beberapa kepala OPD Pemprov NTB dan insan pers lainnya. ***
Wagub NTB dan Tim Kedubes Australia bahas Program SKALA
Kedubes Australia bertemu Wagub NTB untuk mengenalkan program Sinergitas dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)
MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyambut baik rencana penerapan program SKALA di NTB.
SKALA merupakan sebuah program kerja sama dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, tujuannya mendukung Indonesia mengurangi tingkat kemiskinan serta kesenjangan antar daerah, melalui penguatan efisiensi dan efektivitas kebijakan tata kelola desentralisasi.
“Kami merasa peran dari NGO dan satkeholders lainnya itu luar biasa membantu kami menjalankan semua program-program di NTB. Jadi kita melihat mereka sebagai partner positif yang sangat mensupport. Intinya kami sangat welcome, sangat senang. Silahkan saja,” kata Wagub.
Ia mengatakan itu saat menerima tim dari Kedutaan Besar Australia-Jakarta di Aula Pendopo Wagub, Kamis (26/01/23).
Ummi Rohmi sapaan wagub memaparkan berbagai program untuk pembangunan daerah di NTB, yang dimulai dari hal-hal kecil. Seperti NTB Care sebagai platform komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dan Revitalisasi Posyandu sebagai pusat edukasi masyarakat.
“Disini kita ada NTB Care, sebuah sistem komunikasi online dengan masyarakat. Setiap permasalah bisa langsung disampaikan dan harus direspon cepat. Kemudian ada Revitalisasi Posyandu sebagai pusat edukasi untuk masyarakat. Semua anggota keluarga bisa datang ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan berbagai literasi,” tambahnya.
Pertemuan dengan pihak Kedutaan Australia merupakan pertemuan pertama membahas program SKALA. Hal tersebut disampaikan oleh Astrid Kartika selaku Decentralised Governance Leader-Kedubes Australia.
“Tujuan kami datang sebenarnya untuk mengetok pintu dahulu, mengenalkan program terbaru Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) yaitu SKALA. Program kerja sama birateral Australia-Indonesia. Belum banyak rencana kerja karena kami baru mobilisasi. Tapi kami harap akan dapat sambutan yang positif di NTB. Terima kasih atas sambutannya,” kata Astrid Kartika.
Sebelumnya sebuah program kemitraan pembangunan antara Australia dan Indonesia juga telah sukses dijalankan di NTB. Program tersebut merupakan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan yang kemudian disingkat menjadi “KOMPAK”.
