Lumba-Lumba telah menyelamatkan Monyet yang nyaris ditelan ombak laut, namun pertolongan itu dibalas dengan kesombongan

LombokJournal.com ~ Suatu hari, beberapa pelaut berangkat ke laut dengan kapal layar mereka. Salah satu dari mereka membawa serta monyet peliharaannya untuk perjalanan panjang. 

Ketika mereka berada jauh di laut, badai yang mengerikan menjungkirbalikkan kapal mereka. Semua orang jatuh ke laut, dan monyet itu yakin kalau dirinya akan tenggelam. Tiba-tiba seekor lumba-lumba muncul dan mengangkatnya.

BACA JUGA: Jangan Ubah Dunia (Kisah Sakit Kaki sang Raja)

Mereka segera mencapai pulau itu dan monyet itu turun dari punggung lumba-lumba. Lumba-lumba bertanya kepada monyet, “Apakah kamu tahu tempat ini?” 

Monyet itu menjawab, “Ya, aku tahu. Raja di pulau ini adalah sahabat baikku. Tahukah kamu, aku sebenarnya seorang pangeran?”

Mengetahui tidak ada siapa pun yang tinggal di pulau itu, lumba-lumba itu berkata, “Yah, baiklah, jadi kamu adalah seorang pangeran! Sekarang kamu bisa menjadi raja!” 

Monyet itu heran, dan serta merta bertanya, “Bagaimana aku bisa menjadi raja?” 

Sambil berenang menjauh, lumba-lumba menjawab, “Itu mudah. Karena kamu adalah satu-satunya makhluk di pulau ini, kamu dengan sendirinya akan menjadi raja!”

BACA JUGA: Kisah Bocah Gembala tentang Seekor Srigala

Inspirasi dari kisah ini:

Mereka yang berbohong dan menyombongkan diri akan menghadapi masalah yang diciptakannya sendiri. ***

Pemprov NTB bersinergi dengan stakeholder gerak cepat membantu warga yang terdampak banjir bandang di Taliwang

KSB.LombokJournal.com ~ Gerak cepat Pemerintah Provinsi NTB menyalurkan bantuan banjir di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Selasa (14/02/23). 

Bantuan yang diberikan berupa selimut, sembako, makanan siap saji, dan berbagai keperluan lainnya diberikan kepada para korban. 

BACA JUGA: Banjir Taliwang, Bang Zul Turun Langsung Bantu Korban

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah didampingi oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, ST, dan jajarannya, Forkopimda KSB, Kadis Kominfotik NTB,  Najamuddin Amy, Kadis PUPR NTB Ridwan Syah, Kadis DKP, Kadis Sosial, Kalak BPBD, Kaban BRIDA dan Tim dari PT AMNT. 

“Berkat kerjasama dan sinergitas seluruh stakeholder kita bisa gerak cepat untuk bisa terjun langsung melihat kondisi terkini masyarakat di KSB,” tutur Bang Zul. 

Sebagaimana yang diketahui, banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur Kabupaten Sumbawa Barat pada Minggu  malam hingga Senin dini hari. 

BPBD NTB dan Dinas Sosial Provinsi NTB telah standby sejak semalam agar memastikan masyarakat aman, berkoordinasi cepat dengan Pemda dan TNI Polri serta memastikan bantuan untuk korban terdampak banjir tersedia dan segera tersalurkan

BPBD Provinsi NTB melakukan Koordinasi dengan BMKG terkait perkembangan cuaca, Pusdalops-PB BPBD Provinsi NTB melakukan penyebaran informasi melalui Medsos, BPBD Kabupaten Dompu melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) telah melakukan kaji cepat serta koordinasi dengan stekholder terkait dan Pemerintah Desa terdampak untuk penanganan lebih lanjut.

Pada periode musim hujan yang masih berlangsung di NTB saat ini, masyarakat diharapkan dapat terus waspada adanya bencana hidrometeorologis. 

BACA JUGA: Parpol Pendatang Baru, Sulit Dapat Dukungan di Pemilu 2024

Potensi bencana hidrometeorologi dapat terjadi secara tiba–tiba dan bersifat lokal. Seperti hujan lebat, angin kencang, tanah longsor dan banjir. Masyarakat juga dihimbau untuk mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrem yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. ***

Korban yang terdampak banjir di Taliwang, Sumbawa Barat dibantu selimut, sembako makanan siap saji dan keperluan darurat lainnya

KSB.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB Zulkieflimansyah memberikan bantuan secara langsung kepada para korban terdampak banjir bandang di Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (14/02/23).

BACA JUGA: Pembayaran Pajak Kendaraan Berbasis Aplikasi di NTB

Kedatangan Gubernur didampingi oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, ST, dan jajarannya, Forkopimda KSB, Kadis Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, Kadis PUPR NTB Ridwan Syah, Kadis DKP, Kadis Sosial, Kalak BPBD, Kaban BRIDA dan Tim dari PT AMNT. 

“Tim kita dari Provinsi sudah standby dari tadi malam,” terang Bang Zul.

Berbagai bantuan diberikan seperti selimut, sembako, makanan siap saji, dan berbagai keperluan lainnya diberikan kepada para korban. 

Sebagaimana yang diketahui, banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur Kabupaten Sumbawa Barat pada Minggu  malam hingga Senin dini hari.

BACA JUGA: Parpol Pendatang Baru Sulit Dapat Dukungan di Pemilu 2024

Namun, kondisi terakhir banjir yang menggenang sudah mulai berangsur surut. ***

Jenis kekerasan seksual merupakan perbuatan baik verbal, nonfisik, fisik, bahkan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi

LombokJournal.com ~ Peristiwa kekerasan seksual masih kerap terjadi di sekitar kita, di berbagai lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan.

Korban kekerasan seksual tentu adalah kaum perempuan, misalnya mahasiswi. Seperti dilakukan dosen berinisial EDH, pengajar di Universitas Siliwangi (Unsil), Jawa Barat baru-baru ini. Padahal ia tercatat sudah menjalani profesi pendidik selama 30 tahun. 

Sudah banyak laporan dari mahasiswi lain, dosen tersebut sering bertindak tidak senonoh.

BACA JUGA: Kekerasan Seksual di Kampus, Nodai Citra Perguruan Tinggi

Namun kita tidak membahas kasus pendidik yang menodai citra perguruan tinggi itu. 

Tapi yang hendak kita bicarakan, bagaimana kita memahami apa yang dimaksud ‘kekerasan seksual itu’?

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia telah dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan menerbitkan buku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi. 

Ini merupakan komitmen serius untuk memastikan terpenuhinya hak dasar atas pendidikan bagi seluruh warga negara. 

Kekerasan Seksual didefinisikan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi (alat vital) seseorang. 

Penyebabnya, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik.

Termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

“Ketimpangan Relasi Kuasa dan/atau Gender”?

Menurut Komnas Perempuan (2017), “ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender” adalah sebuah keadaan terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/ atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban.

BACA JUGA: Kekerasan Sosial yang Jadi Sorotan Publik

Jenis kekerasan, termasuk juga kekerasan seksual berdasarkan jenisnya, dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara:

1. verbal,
2. nonfisik,
3. fisik, dan
4. daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi

Contoh bentuk kekerasan seksual selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan di bawah ini termasuk kekerasan seksual;

1. berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain (misal: lelucon seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain);
2. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang;
3. mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku;
4. menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut;
5. memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain (seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya);
6. mengintip orang yang sedang berpakaian;
7. membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut;
8. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut;
9. memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan; dan
10. melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

BACA JUGA: Gubernur NTB Menyampaikan, Pengiriman PMI Wajib Bersama Keluarga

Kata kunci yang menjadi indikator suatu kekerasan adalah paksaan. Kegiatan apa pun yang mengandung paksaan adalah kekerasan.***

sumber: Kemendikbudristek

Kadiskominfotik NTB, Najamuddin Amy mengatakan transformasi melalui digitalisasi urgen untuk pelayanan publik maup[un perekonomian

MATARAM.LombokJournal.com ~ Transformasi digital baik di sektor pelayanan publik maupun sektor ekonomi menjadi penting bagi Pemprov NTB. 

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Najamudn Amy saat menjadi narasumber di Seminar Digital dengan tema Transformasi Pelayanan Publik melalui Digitalisasi Pemerintahan dan Sektor Keuangan, yang diselenggarakan oleh AMSI NTB di Fave Hotel, Sabtu (11/02/23).

BACA JUGA: Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi di NTB 

“Karena transformasi digital ini menjadi urgent atau penting bagi peningkatan pelayanan publik hingga perekonomian di daerah,” ujar Najamuddin.

Dijelaskan, upaya Pemprov NTB dalam hal digitalisasi telah banyak dilakukan. Terbukti dari aplikasi yang telah dikelola langsung/lokal oleh Pemprov NTB mencapai 62 aplikasi.

“Kami baru ini mendapat peringkat peringkat 8 secara nasional dalam indeks SPBE dan meraih kembali predikat Provinsu Terinovatif,” jelasnya.

Selain itu dari sektor ekonomi, mantan Kasat Pol PP NTB itu juga menjelaskan peran JPS Gemilang hingga hadirnya NTB Mall dapat meningkatkan jumlah UMKM hingga meningkatkan perekonomian di NTB.

BACA JUGA: Pemprov NTB Bisa Wujudkan The Gateway to Global Market

“Alhamudillah dari data BPS terbukti Pertumbuhan ekonomi di NTB positif mencapai angka 7,04 persen,” ungkapnya ***

Menghadiri peringatan Isra’ Miraj’, Ummi Rohmi masih sempat ingatkan jaga gizi seimbang

LOTIM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri Peringatan Hari Besar Islam Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW dan Haul Pendiri Yayasan Pondok Pesantren Sa’adatul Istiqomah NWDI Beburung Desa Madayain Kecamatan Sambelia Lombok Timur, Sabtu (11/02/23).

Dalam kesempatan tersebut Wagub Ummi Rohmi menjelaskan pentingnya kesehatan untuk pendidikan yang lebih baik. 

Kepada para hadirin yang merupakan para santri, pengajar, masyarakat umum, dan wali santri, Ummi Rohmi meminta untuk menjaga anak dari kemungkinan terkena stunting. 

“Sekolah tinggi terus setinggi tingginya maka kita harus menjaga kesehatan,” tutur Ummi Rohmi. 

Ummi Rohmi meminta, kepada khususnya para orangtua untuk memperhatikan gizi seimbang kepada anak-anaknya. 

Terutama pemberian asupan protein hewani seperti telur, ayam, daging, serta berbagai jenis ikan yang mudah ditemui didi pasaran. 

BACA JUGA: Pentingnya Protein Hewani untuk Mencegah Stunting

Di akhir sambutannya, Ummi Rohmi berharap kesehatan dan keselamatan dapat menyertai para hadirin sehingga dapat beribadah dengan sebaik-baiknya.***

Membuka Konferwil AMSI NTB, Gubernur Zulkieflimansyah menghimbau agar kegiatan insan pers yang tergabung dalam organisasi AMSI tingkat Nasional bisa diselenggarakan di NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mengajak seluruh insan pers yang berada di NTB untuk terus mengembangkan kemampuannya agar menjadi insan pers yang hebat. 

Hal tersebut disampaikannnya saat membuka kegiatan Konferwil Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB ke-2 di Fave Hotel Mataram, Sabtu (11/02/23). 

BACA JUGA: Pemprov NTB Bisa Wujudkan The Gateway to Global Market  

“Wartawan-wartawan kita ini hebat semua, mereka pernah menjadi ketua organisasi di kampus hingga aktivis, jangan hanya berada di kolam yang kecil, jangan stag disini mari kembangkan kemampuan,” ajaknya.

Bang Zul panggilan akrab Gubernur juga menceritakan pengalamannya mengenai organisasi. Ia mengungkapkan organisasi yang besar pasti mengalami pasang surut dalam berorganisasi.

“Saya yakin jika AMSI melewati hal ini, maka kedepannya AMSI akan menjadi organisasi yang besar kedepannya,” ujarnya.

Di akhir sambutannya ia menghimbau untuk kegiatan AMSI tingkat nasional bisa digelar di NTB. Ia meyakini bahwa NTB akan menyajikan hal-hal indah dan tak terlupakan.

Ketua AMSI NTB, TGH Fauzan Zakaria dalam sambutannya mengucapkan terima kepada Gubernur telah bersedia hadir membuka kegiatan kali ini. 

Ia juga menyampaikan, Konferwil ke-2 kali ini menghadrikan orang-orang yang hebat di bidangnya.

“Acara ini sederhana namum bobotnya luar biasa, dengan kegiatan ini kami berharap dapat menciptakan ekosistem media yang sehat di NTB,” ujarnya.

BACA JUGA: Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Makin Beragam

Hadir dalam kegiatan ini, Sekjen AMSI Pusat, Kepala Dinas Kominfotik NTB dan anggota AMSI Provinsi NTB.***

Saat ini, penggunaan teknologi untuk menjerat korban menjadi salah satu modus baru yang banyak digunakan oleh pelaku TPPO

LombokJournal.com ~ Pemerintah Indonesia memiliki komitmen memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang modusnya makin beragam, melalui kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan untuk melindungi warga negaranya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) selaku Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) mengoordinasikan penanganan TPPO bersama dengan Kementerian/Lembaga  lainnya yang tergabung dalam anggota GT PP TPPO.  

BACA JUGA: Internet Harus Aman bagi Perempuan dan Anak-anak

Penegasan itu disampaikan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati dalam Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Pencegahan dan Penanganan TPPO bagi Kementerian/Lembaga Anggota GT PP TPPO yang diadakan di Depok, Jawa Barat oleh KemenPPPA, pada 7-9 Februari 2023.

“Tujuan utama dari pertemuan ini adalah menegaskan komitmen bersama anggota GT PP TPPO Pusat dalam pencegahan dan penanganan TPPO, “ kata Ratna Susianawati..

Penguatan itu melalui koordinasi dan kerjasama peran masing-masing anggota GT PP TPPO dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Serta menyelaraskan program dan kegiatan sebagai implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) PP TPPO 2020-2024.

“Juga berbagi informasi terkait perkembangan isu, modus, dan praktik baik, serta strategi-strategi dalam pencegahan dan penanganan TPPO,” ujar Ratna dalam sambutannya.

Ratna juga menyampaikan poin-poin penting yang menjadi output dari pertemuan. Yaitu, komitmen sebagai anggota GT PP TPPO dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada 2019- 2022, terdapat 1.545 kasus TPPO dan 1.732 korban TPPO. Pada 2019 terdapat 191 kasus dan 226 korban TPPO, sedang pada 2020 dengan 382 kasus dan 422 korban TPPO.

Selanjutnya pada 2021 tercatat 624 kasus dan 683 korban TPPO, serta pada periode Januari hingga Oktober 2022 terlapor sebanyak 348 kasus dan 401 korban TPPO. Berdasarkan data tersebut, mayoritas yang menjadi korban adalah kelompok rentan, perempuan dan anak. 

BACA JUGA: Gebyar Peduli Sampah, Sambut Hari Peduli Sampah

Uuntuk menjamin langkah sinergi dan berkesinambungan dalam pencegahan dan penanganan TPPO yang melibatkan Kementerian/Lembaga, sudah disusun Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 (RAN PPTPPO 2020-2024).

Meskipun masih dalam proses pengundangan, namun pengimplementasian upaya pencegahan dan penanganan TPPO tetap berjalan. ***

Kewajiban pengiriman tenaga kerja bersama keluarga disampaikan Gubernur NTB di hadapan Wakres dan Menaker

LOTENG.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB akan menerapkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, pemberangkatannya harus bersama keluarga.

”Saya tidak akan mengirimkan tenaga kerja dari NTB tanpa didampingi keluarga anak-istri. Kami akan melarangnya,” kata Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Wapres Ma’ruf Amin Resmikan BLK Komunitas Secara Nasional

Menurutnya, beberapa pengusaha besar di Malaysia mengatakan, tenaga kerja di sana didominasi oleh pekerja dari NTB. Karena hal ini Gubernur NTB akan membuat aturan baru sekaligus memohon ijin agar usulan ini dapat diterima.

Gubernur Zulkieflimansyah mengungkapkan itu di hadapan Wapres Ma’ruf Amin dan Menaker  Ida Fauziyah, saat memberikan sambutan Peresmian BLK Komunitas dan Buka Festival Kemandirian di Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Darek di Desa Darek, Loteng, Jumat (10/02/23).

Menurut Bang Zul, biaya hidup keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak bersama keluarga relatif mahal. Karena harus mengeluarkan biaya ekstra semisal biaya komunikasi. Belum lagi biaya hidup masing-masing di dua tempat berbeda. 

”Tapi kalau kirim anak NTB ikut bapaknya, ibunya juga mendampingi, saya tidak terkejut 30 atau 40 tahun yang akan datang Wali Kota, Gubernur, Menteri hingga Perdana Menteri Malaysia atau negara manapun bisa jadi karena anak PMI,” jelasnya.

BACA JUGA: Internet Harus Aman Bagi Perempuan dan Anak-anak

Diakhir sambutannya, ia mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Wapres dan Menteri Ketenagakerjaan karena telah memberikan perhatian yang besar kepada NTB.*** 

Gubernur NTB bersama Menteri Ketenagakerjaan RI dampingi Wapres KH Ma’ruf Amin membuka BLK Komunitas dan Festival Kemandirian

LOTENG.LombokJournal.com ~ Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin didampingi Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Menteri Ketenagakerjaan RI meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas secara nasional, di Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Darek di Desa Darek, Kecamatan, Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (10/02/23).

Selain itu Wapres juga membuka Festival Kemandirian BLK Komunitas. 

Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan pemerintah telah memiliki strategi dalam hal memastikan SDM Indonesia agar memiliki kualitas dan kapabilitas, untuk beradaptasi dengan segala perubahan. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Sampaikan, Pengiriman PMI Wajib Bersama Keluarga

Salah satunya adalah penguatan eksistensi BLK Komunitas.

“Melalui BLK Komunitas diharapkan masyarakat dapat memperoleh keterampilan serta menekan angka pengangguran,” ucapnya.

Ia juga mengarahkan kepada Pemerintah Daerah agar konsisten mendukung keberadaan dan keberlangsungan BLK komunitasi di daerahnya masing-masing.

Sampai dengan saat ini telah terbangun 3.757 BLK Komunitas di seluruh Indonesia.

“Hari ini saya resmikan 846 BLK Komunitas saya nyatakan diresmikan, semoga melalu ini mampu mengelola dan memanfaatkan SDM dengan sebaik mungkin,” KATAnya.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan, Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si, dalam laporannya mengatakan, Kementeriannya terus berinovasi mencari cara terbaik.

Yaitu mencari terobosan yang inovatif, baik dalam teknis pelaksanaan pembangunan BLK Komunitas, maupun dalam pengembangan kurikulum pelatihan vokasi yang dapat diimplementasikan di BLK Komunitas. 

“Tentu saja terobosan pengembangan kurikulum pelatihan vokasi ini menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri saat ini,” terangnya.

BACA JUGA: Pemprov NTB Respon Warga Soal Data Tanah di Mandalika

Ia pun berharap dengan adanya pengembangan kejuruan, BLK Komunitas dapat melakukan pelatihan sesuai dengan potensi daerah.

Sehingga keluaran pelatihan dari BLK Komunitas dapat terserap di dunia industri. Dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha sehingga dapat menekan angka pengangguran.***