Beredar viral pengakuan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami penyiksaan oleh majikan di Libya, HBK mendesak Kemenlu segera turun tangan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Video pengakuan Sri Muliemi bersama seorang kawannya asal Sumbawa yang disiksa majikannya di Libya, yang beredar viral di media sosial menjadi perhatian politisi Partai Gerindra.

BACA JUGA: Memilih Wakil Rakyat yang Sanggup Menyuarakan Aspirasi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) mendengar kabar itu bergerak cepat.

HBK segera berkoordinasi dan mendesak Kementerian Luar Negeri menyiapkan bantuan hukum dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pemulangan segera.

”Saya sudah minta atensi, perhatian, dan pertolongan langsung Direktur Jenderal Perlindungan WNI di Luar Negeri untuk membantu kepulangan saudara-saudara kita dari Benghazi, Libya,” kata HBK, Minggu (18/06/23). Ia mengatakan itu pada wartawan, di kediamannya di Senggigi, Lombok Barat.

Sore harinya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Judha Nugraha, melaporkan langkah-langkah yang dilakukan Kemenlu terkait permasalahan yang menimpa pekerja migran Sri Muliemi.

Judha menjelaskan, pada 14 Juni 2023, KBRI Tripoli menerima pengaduan terkait kekerasan fisik yang dialami Sri dari pihak majikannya. Pada awalnya, Sri dijanjikan untuk bekerja di Turki, namun pada kenyataannya Sri dipekerjakan di Libya.

BACA JUGA: Gubernur NTB: Dompu Great Adventure Luar Biasa!

KBRI Tripoli menindaklanjuti laporan itu, melakukan pelacakan terhadap lokasi dan nomor kontak Sri. Esok harinya, KBRI berhasil berkomunikasi langsung dengan Sri. 

Dari komunikasi itu, diketahui kalau Sri berada di Kota Benghazi, sekitar 1.000 km dari Tripoli, Ibu Kota Libya. Sri pun dipastikan telah dipindahkan dari rumah majikan, dan kemarin telah aman berada di kantor agensi.

KBRI Tripoli mengajukan izin kepada Kemlu Libya agar dapat menemui Sri di Benghazi untuk memastikan terpenuhinya hak-hak Sri dalam hukum Libya. 

KBRI juga telah menghubungi pihak keluarga dan BP3MI NTB untuk menyampaikan langkah-langkah penanganan ini.

”Pak Judha juga menyampaikan kepada saya, kalau hari ini, BPL Kuasa usaha Ad Interim KBRI Tripoli, baru saja tiba di Benghazi dan akan segera menemui Sri Muliemi untuk pendalaman kasusnya,” ungkap HBK.

HBK memastikan, ia akan memantau langsung kasus yang menimpa Sri Muliemi. Dan minta proses pemulangan bisa dilakukan sesegera mungkin.

”Kita mengutuk keras tindak penyiksaan fisik yang dilakukan pada saudara kita oleh majikannya saat bekerja di luar negeri. Kita ingin agar kasus ini menjadi yang terakhir dan tidak terulang lagi di masa mendatang,” tandas HBK.

BACA JUGA: Bank NTB 10k Samota, Meriahkan MXGP 2023

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB 2/P. Lombok ini menegaskan, negara-negara yang menjadi tujuan penempatan pekerja migran Indonesia, wajib mengadopsi kebijakan yang melindungi hak asasi manusia pekerja migran dan menegakkan standar kerja yang adil.

Menurutnya, diplomat-diplomat Indonesia juga harus maksimal memastikan majikan yang bersalah mendapatkan hukuman yang setimpal dan adil. 

Di sisi lain, sudah waktunya pula pemerintah, lembaga internasional, dan seluruh pemangku kepentingan terkait memperkuat perlindungan bagi pekerja migran di bawah hukum internasional.

BACA JUGA: Gubernur NTB: Dewan Kebudayaan Harus Berpikir Besar

“Kasus ini kembali menyadarkan kita, betapa pentingnya upaya kita bersama untuk melindungi dan memastikan keamanan pekerja migran di seluruh dunia,” tandas HBK.***

Membuka STQH XXVII Tingkat Provinsi, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah memuji NTB mempunyai banyak generasi pencinta Alquran

MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mampu melahirkan 

Generasi pecinta Alquran di Nusa Tenggara Barat (NTB), tak hanya mampu melantunkan ayat-ayat Alquran, tapi juga mampu menguasai tajwid dan makhroj huruf dengan sangat baik. 

BACA JUGA: Gizi Anak Harus Dijaga, Mereka Pemimpin Masa Depan

Itu sebabnya, anak-anak NTB menjuarai MTQ tingkat nasional bahkan internasional.

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat membuka acara Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) XXVII Tingkat Provinsi NTB Tahun 2023, di Taman Sangkareang Kota Mataram, Minggu (18/06/23).

“Kita di NTB harus bangga karena memiliki banyak generasi pencinta Alquran. Potensi ini harus kita tingkatkan dari waktu ke waktu,” ungkap Bang Zul sapaan akrab gubernur.

Kebanggaan itu juga dirasakan oleh Bang Zul saat mengirim ratusan anak-anak NTB kuliah ke luar negeri. 

Hampir semua mahasiswa asal NTB mendominasi berbagai kegiatan keagamaan dan pengajian bagi mahasiswa Indonesia di luar negeri. 

BACA JUGA: Pekerja Migran Asal Lombok, Korban Penyiksaan di Libya

Ketika bulan Ramadhan tiba, anak-anak NTB yang selalu mengisi ceramah dan menjadi imam taraweh mahasiswa Indonesia.

“Mudah-mudahan para Qoriah kita yang mengikuti STQH ini mampu menghadirkan nilai-nilai Alquran dan hadist untuk menyebarkan cinta pada semua orang,” harap Bang Zul.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Mataram, H Mohan Roliskana menyampaikan selamat datang kepada seluruh kafilah perwakilan dari kabupaten kota se-NTB.

Kegiatan STQH ini menjadi wadah untuk mempererat rasa persaudaraan dan silaturahmi seluruh masyarakat NTB.

“Sebagai tuan rumah, tentu kami akan terus menjaga kedamaian dan kekhususan bagi seluruh peserta untuk mengikuti STQH dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Kegiatan STQH akan berlangsung pada Tanggal 17 – 23 Juni 2023. 

Adapun yang dilombakan diantaranya, yaitu majelis satu tilawah anak-anak dan dewasa, majelis dua yakni 1 dan 5 Juz Tilawah, majelis tiga yakni 10 dan 20 hafalan Alquran, majelis empat 30 juz dan Tafsir Bahasa Arab.

BACA JUGA: PAUD Merupakan Tempat Bermain dan Bergembira

Dan terakhir majelis lima hafalan 100 hadis dengan sanad dan hafalan 500 hadis tanpa sanad.***

Dalam asesmen yang dilakukan multi pihak, Pemprov NTB masuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 5 besar nasional

MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB meraih urutan ke – 4 se Indonesia Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023 dengan perolehan nilai sebanyak 81,81 poin mendapatkan kategori baik.

BACA JUGA: Gubernur NTB: Dompu Great Adventure Luar Biasa!

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik Republik Indonesia dalam Forum Pengolahan dan Penilaian IKIP di Jakarta Barat, Jum’at (16/06/23).

Urutan pertama diraih oleh Provinsi Jawa Barat yang meraih 84,43 Poin – kategori baik. Di urutan kedua Provinsi Riau meraih 82,43 Poin – kategori baik, kemudian urutan ketiga Provinsi Bali meraih 81,86 poin – kategori baik.

Sedang Provinsi NTB berada di urutan keempat meraih 81,81 poin – kategori baik. Disusul  ururtan kelima Provinsi Nangroe Aceh Darussalam meraih 81,27 poin – kategori baik.

BACA JUGA: BPKH di NTB Mudahkan Masyarakat Tunaikan Ibadah Haji

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy mengatakan, asesmen IKIP ini dilakukan oleh multi pihak sebagai informan ahli, yang ditetapkan secara random oleh Komisi Informasi Pusat. 

Tim yang melakukan asesmen ada akademisi, praktisi, profesional, media, NGO dan lain lain. 

“Kominfotik sendiri tidak dilibatkan sebagai informan ahli, Ini dimaksudkan agar hasil IKIP ini objektif dan jauh dari intervensi,” tutur Kepala Diskominfotik yang biasa disapa Bang Najam.

Menurutnya, IKIP NTB sejalan dengan sikap terbukanya pimpinan daerah NTB, yakni Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB yang sangat bersahabat dengan warga.

“IKIP NTB ini inline dengan sikap terbuka dan keseharian pimpinan di NTB yang sangat welcome, terbuka dan bersahabat dengan warga dimana pun. Bukan hanya kebiasan menyapa langsung ke desa, dusun dan kampung – kampung namun juga sangat proaktif menyapa dan memberi solusi melalui media sosial,” ungkap Bang Najam.

Ia berharap, agar perolehan yang diraih Provinsi NTB terus dipertahankan dan sinergitas dan kolaborasi seluruh elemen sangat diperlukan.

BACA JUGA: Memilih Wakil Rakyat yang Sanggup Menyampaikan Aspirasi

“Semoga ke depan bisa lebih baik lagi.  Setidaknya mempertahankan kondisi yang ada. Suport, keterlibatan dan komitmen seluruh pihak dibutuhkan. Bukan hanya pemerintah saja. Tapi seluruh elemen pemerintahan dari pemerintahan paling bawah, Pemdes, Kecamatan, Kabupaten Kota diharapkan sinergi membangun pemerintahan yang terbuka,” tutur Bang Najam. ***

Pengurus Dewan Kebudayaan Daerah NTB yang dikukuhkan Gubernur NTB, diminta berpikir besar dan mampu berkiprah global

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah berharap kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Barat dikenal luas dan menjadi bagian penting dari peradaban dunia. 

Hal itu dikatakannya saat mengukuhkan pengurus Dewan Kebudayaan Daerah NTB periode 2023-2028, di pendopo Gubernur, Jumat (16/06/23).

BACA JUGA: LIMOFF 2023, Jadikan NTB Kiblat Tenun Dunia

“Dewan Kebudayaan Daerah harus berpikir besar. Bisa berkiprah di dunia global dengan identitas yang melekat sebagai orang NTB”, ujar Gubernur NTB yang biasa disapa Bang Zul.

Ditambahkannya, setiap orang harus memiliki peran penting dalam kepengurusan agar kebudayaan NTB tetap terjaga sebagai citra orang NTB. 

Fairuzzabadi, SH, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah NTB mengatakan, strategi utama adalah pemajuan kebudayaan. 

“Artinya, seluruh perilaku kebudayaan kita harus mampu menyesuaikan dengan kekinian tanpa meninggalkan tradisi atau menafikan perubahan zaman,” jelasnya. 

BACA JUGA: BPKH di NTB Mudahkan Masyarakat Tunaikan Ibadah Haji

Dikatakannya, mempertahankan tradisi dan mengembangkan kebudayaan di era teknologi digital membutuhkan kearifan. 

Strategi kebudayaan menurut Fairuz adalah pelestarian, perlindungan, pengembangan,  pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. 

Dewan Kebudayaan akan mengelola kekayaan budaya yang ada. Selebihnya adalah tugas kelompok kelompok masyarakat yang bekerja atas dasar kebudayaan, seperti tata kelola pertanian, perkebunan, transportasi, kesenian dan lain lain tetap memelihara tradisi yang baik. 

BACA JUGA: Memerangi Hoaks Tugas Stakeholder dan Masyarakat

Hadir pula dalam pengukuhan Dewan Kebudayaan Daerah, para Kepala OPD, perwakilan lembaga kemasyarakatan dan akademisi serta praktisi kebudayaan. ***

Rakor Pita Putih Indonesia (PPI) Se-Kabupaten/Kota di NTB diminta membuat program organisasi yang menggerakan berbagai sektor

MATARAM.LombokJournal.com ~ Organisasi harus membuat program yang mampu menggerakkan berbagai sektor, sehingga permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan maksimal. 

BACA JUGA: Memerangi Hoaks, Tugas Stakeholde dan Masyarakat

Pesan itu disampaikan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Pita Putih Indonesia (PPI) Se-Kabupaten/Kota di NTB yang berlangsung di Aula Lombok Raya Hotel, Kota Mataram, Kamis (15/06/23). 

“Buatlah program yang mampu menggerakkan, karena ketika dia bergerak maka dia akan menemukan solusinya,” tutur Bang Zul.

Diharapkan Rakor dapat berjalan lancar, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam berkolaborasi dan bersinergi dapat berjalan dengan lancar.

BACA JUGA: Bang Zul Apresiasi BNNP NTB dalam Memerangi Narkoba

“Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan semangat semuanya berkhidmat untuk masyarakat kita,” pungkasnya.

Ketua Panitia, Hj Hartinah menyampaikan, kegiatan ini sebagai komitmen dalam rangka kolaborasi untuk menurunkan angka stunting di NTB, Integrasi program antara PPI Kabupaten/Kota , PPI Provinsi dan PPI Pusat serta dengan seluruh OPD terkait. 

BACA JUGA: Ganjar Pranowo akan ke Lombok, Rachmat Sambangi PPP NTB

“Alhamdulillah kegiatan ini dihadiri dari PPI Kabupaten/Kota se NTB, target yang hadir 70 orang, dan sudah terpenuhi,” tutupnya. ***

Menurut Bang Zul hadirnya BPKH memaksimalkan kesempatan dan calon jamaah haji terbantukan untuk menunaikan ibadah haji

LOBAR.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menghadiri acara Desiminasi Haji, bertajuk Silaturahmi dan Kolaborasi untuk Peningkatan Layanan Jemaah Haji Indonesia,” bertempat di Hotel Aruna Senggigi Lombok Barat, (15/06/23).

BACA JUGA: Program Organisasi Harus Bisa Gerakkan Banyak Sektor

Bang Zul sapaan Gubernur mendukung penuh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bekerjasama dengan Bank NTB Syariah.

Bank NTB Syariah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS-BPIH).

“Dengan hadirnya BPKH di NTB, bisa memaksimalkan kesempatan dan calon jamaah haji terbantukan untuk menunaikan ibadah haji. Maka akan menjelma menjadi institusi yang dapat diperhitungkan kinerjanya dimasa yang akan datang,” ungkap Bang Zul.

Sementara itu, Anggota BPKH RI Harry Alexander mengatakan, perhitungannya secara ekonomi, kemampuan fisik dan lainnya, NTB memiliki potensi 450 ribu calon jamaah haji yang potensial untuk dilayani oleh Bank NTB Syariah. 

BACA JUGA: Memerangi Hoaks, Tugas Stakeholder dan Masyarakat

Sehingga pihaknya mendorong Bank NTB Syariah untuk bisa merekrut calon potensial 450 ribu masyarakat NTB.

“Jika melakukan pendaftaran di Bank NTB Syariah dari 450 ribu potensial calon jamaah haji maka nantinya akan mampu mengumpulkan setara 12 Triliun. Sehingga kedepannya akan menjadi besar dan dapat diperhitungkan ditingkat nasional,” ungkapnya.

Ditambahkan Harry, pihaknya akan membantu merealisasikan itu sehingga dana dari calon jamaah haji yang bersumber dari NTB bisa bermanfaat bagi masyarakat.

BACA JUGA: Bang Zul Apresiasi BNNP NTB Dalam Pemberantasan Narkoba

“Bank NTB Syariah tentunya akan menjadi besar dan BPKH menjadi kuat. Makanya kita akan meneruskan kerjasama ini secara efektif dan kolaboratif antar BPKH dan Bank NTB Syariah,” pungkasnya. ***

Ada 8 desa salah satu Desa Sesaot ini, pihak kabupaten/kota diminta memilih desanya untuk dijadikan studi banding PAAREDI

LOBAR.LombokJournal.com ~ Studi banding pelaksanaan Program Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI), dilakukan Ketua TP. PKK Provinsi Jabar di Desa Wisata Sesaot Narmada Lombok Barat, Senin (12/06/07).

BACA JUGA|: Bang Zul Apresiasi BNNP NTB Dalam Pemberantasan Narkoba

Saat itu  Ketua TP. PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati menemani kunjungan Ketua TP. PKK Provinsi Jabar.

Menurut Bunda Niken, untuk program PAAREDI ada beberapa desa yang menjadi pilot projek.

“Di Provinsi NTB ada 8 desa, seperti salah satu desa sesaot ini sehingga kita minta juga kabupaten/kota untuk memilih desanya untuk dijadikan PAAREDI,” jelasnya.

Bunda Niken berharap agar PAAREDI ini benar-benar terintegrasikan dengan rencana yang sudah dipahami dan buat.

“Terkait dengan metodologi dengan terintegrasikan pariwisata dan ekonomi, alhamdulillah di Desa Sesaot ini dengan banyak diberkahi pontensi alam dan wisatanya, dengan dukungan pemerintah desa dan tokoh agama sehingga koordinasi tidak terlalu sulit dan cukup mudah dan langsung dilaksanakan,” tuturnya.

BACA JUGA: Ekspor Vanili Organik Ke AS tahun 2023 Meningkat

Sementara itu, Ketua TP. PKK Jawa Barat Ny. Hj. Atalia Praratya Ridwan Kamil menyampaikan apresiasi atas program yang bisa terintegrasikan dengan pariwisata dan ekonomi.

“Ini menjadi hal yang luar biasa program PAAREDI yang bisa diintegrasikan dengan pariwisata dan ekonomi sehingga patut kita tiru dan diadopsi karena belum bisa dilakukan seperti ini di Jawa Barat,” katanya.

BACA JUGA: MXGP Lombok Sumbawa 2023, Hadirkan Artis dan Band Papan Atas

Selain itu, ia juga mengapresiasi kepada Kepala Desa Sesaot, satu-satunya perempuan yang menjadi Kepala Desa. Dengan kehadirannya mampu memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pemberdayaan perempuan.

“Saya melihat bagaimana kolaborasi secara masif dengan stakeholder terkait baik TNI-Polri dan memiliki kekuatan masyarakat yang bersatu padu sehingga menjadi desa yang keren seperti ini,” pungkasnya.***

Bang Zul bersyukur atas keberhasilan Provinsi NTB kembali meraih prestasi membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB kembali meraih predikat WTP ke -12 kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022.

Penyerahan Opini WTP untuk Pemerintah Provinsi NTB diterima langsung oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah di Ruang Sidang DPRD NTB, Kamis (08/06/23).

BACA JUGA: Data dan Mindset, Penting Dalam Penanggulangan Kesehatan

Saat penyerahan itu, Gubernur NTB didampingi Pimpinan DPRD Provinsi NTB di tengah Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun 2022.

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Anggota IV BPK RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun anggaran 2022.

“Kami beharap tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih menekan tingkat pengangguran, WTP akan sia – sia apabila kesejahteraan rakyat di NTB belum tercapai,” kata Pius.

BACA JUGA: Data Kemiskinan NTB Belum Sesuai Kondisi Aktual

Bang Zul panggilan Gubernur NTB menyampaikan terima kasih atas atensi positif yang telah disematkan oleh BPK RI kepada Provinsi NTB. Ini menjadi penyemangat bagi Provinsi NTB untuk melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.

“Alhamdulillah apa yang menjadi harapan kami untuk kembali meraih prestasi yang membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi nusa tenggara barat tahun 2022, dapat tercapai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” tutur Bang Zul saat  

Dinamika pembangunan terus berkembang pesat di Provinsi NTB, harus mampu menyesuaikan dengan berpedoman pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Bang Zul berharap kepada BPK RI  terus memberikan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi NTB, yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pemerintahan di provinsi nusa tenggara barat.

BACA JUGA: Mobilitas Angkutan Laut dan Udara di NTB Meningkat

“Kami yakin dan percaya, BPK selaku auditor eksternal memiliki andil yang besar terhadap semakin membaiknya kinerja pengelolaan keuangan daerah di provinsi nusa tenggara barat di tahun mendatang,” tutur Bang Zul.***

Sekda NTB berharap  tiap kunjungan UNICEF di NTB terinspirasi untuk terus melakukan program untuk membantu NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~  Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi menyampaikan harapan agar tiap kunjungan ke Nusa Tenggara Barat, UNICEF untuk melakukan program membantu daerah NTB.

BACA JUGA: Data dan Mindset, Penting dalam Pengambilan Keputusan

Hal itu disampaikan saat menyambut kedatangan Tim Pusat Nasional dan UNICEF. Kunjungan itu untuk agenda kegiatan Monitoring Terpadu Kementerian/Lembaga di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Selasa (06/06/23).

Monitoring yang dilakukan terkait program kerja sama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2021-2025 Tahun Anggaran 2023. 

“Tentu kami mengapresiasi, menyambut baik kedatangan program-program yang telah diluncurkan oleh UNICEF di daerah kami, karena memang menjadi kebutuhan daerah kami,” jelas Miq Gite.

Pemprov NTB sangat berterimakasih atas dukungan dan kerjasama UNICEF yang selama ini sudah berlangsung.

BACA JUGA: RS Mandalika Tingkatkan Layanan Kesehatan di Masyarakat

“Kami sangat bersyukur di tengah keterbatasan, hadirnya UNICEF dan berbagai program nya meripakan dukungan yang sangat berarti. Program-program yang kita sinergikan diharapkan mengakselerasi penuntasan permasalahan yang berkaitan dengan program-program yang juga dijalankan di NTB,” lanjutnya.

Dalam visitasi ke dua kabupaten yakni Lombok Barat dan Lombok Timur, diharapkan pemkab memberikan data konkrit, bagaimana progres-progres selama ini, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

“Kami pun berkepentingan dengan hasil-hasil visitasi besok untuk di diskusikan agar bagaimana efektivitas dari masalah-masalah yang kita hadapi untuk ke depan,” kata Sekda NTB.

BACA JUGA: Data Kemiskinan NTB Belum Sesuai Kondisi Aktual

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV (SUPD IV) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ir. Zanariah, menyampaikan terimakasih atas sambutan yang hangat dari Pemprov NTB.. ***

Menurut Wagub NTB, Ummi Rohmi rilis data kemiskinan NTB sebesar 13,8 persen belum sesuai dengan kondisi aktual 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Rilis angka kemiskinan NTB sebesar 13,8 persen belum sesuai dengan kondisi aktual masyarakat. 

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalillah, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). 

BACA JUGA: Mobilitas Penumpang Angkutan Laut dan Udara di NTB Meningkat

Menurutnya, melihat data kemiskinan dinilainya belum valid dan tidak by name by address. “Membuat data angka kemiskinan kita tidak sesuai dengan kondisi aktual,” teganya.  

Ia menyampoaikan itu dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (06/06/23). 

Ummi Rohmi yakin angka kemiskinan NTB sesungguhnya berada dibawah 10 persen. Dikatakan, jika verifikasi dan validasi data kemiskinan harus segera diperbaiki.

BACA JUGA: Bhakti Stunting di Pohgading, Batuan Protein Hewan

Dan diingatkan, pola pikir yang mengandalkan dan mengharapkan bantuan sosial turut menyumbang angka kemiskinan. 

“Ini yang membuat angka  kemiskinan kita tidak turun turun bahkan naik. Padahal data yang benar menyumbang perbaikan angka kemiskinan sampai delapan persen,” tegasnya. 

Kepala Bappeda NTB, Iswandi mengatakan, progres verifikasi dan validasi data angka kemiskinan ekstrim disepakati sesuai dengan rilis data BPS NTB sebanyak 176.029 jiwa. Data ini berbeda dengan rilis data angka kemiskinan ekstrim dari Tim Nasional Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 253.734 jiwa di NTB. 

“Rapat koordinasi ini akan menyepakati menggunakan data kemiskinan ekstrim dari BPS NTB, yang harus segera dilakukan verifikasi dan validasi data sesuai Inpres nomor 4 tahun 2022 agar target nol di 2024 tercapai,” ujarnya.

BACA JUGA: Gubernur NTB Berharap, Kebhinekaan di NTB Terjaga

Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh bupati/walikota se NTB, Kepala OPD terkait Pemprov NTB, pimpinan lembaga terkait dan para multipihak yang menangani kemiskinan ekstrim di NTB. ***