Pj Ketua PKK NTB, Bunda Lale mengapresiasi Forum Komunitas Silber yang mengadakan kegiatan berbagi kepada yang membutuhkan.

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi yang akrab disapa Bunda Lale, menghadiri acara pembacaan Barzanji, Sholawat Nabi (Mahalul Qiyam), di acara pengajian hikmah Maulid memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, di Taman Loang Baloq, Sabtu (07/10/23).

BACA JUGA: Jum’at Salam: RS Mandalika Ajak Pelajar Peduli Sosial

Dalam pengajian Maulid itu, Bunda Lale memberikan apresiasi kepada Forum Komunikasi Silaturahmi Berbagi (Silber) yang mengadakan kegiatan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.

“Selamat kepada ibu ibu yang ada di Silber, kegiatan ini sangat besar pahalanya apabila kita suka berbagi, tanpa sadar balasan itu pasti ada,” tutur Bunda Lale.

Bunda Lale berharap, kegiatan Silber mampu menjadi inspirasi banyak orang sehingga dengan senang hati berbagi kepada sesama yang membutuhkan.

BACA JUGA: NTB Jadi Tuan Rumah Women’s International Club

“Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kami seterusnya, saya ikut berbagai meski sedikit, pada saat ini harus kita galakkan terus, banyak orang-orang yang membutuhkan, Insya Allah rezeki dari kita dapat membantu,” ungkap Bunda Lale..

Selain itu, ia menyebutkan kegiatan berbagi dapat terus disosialisasikan sehingga akan banyak orang-orang yang mendapatkan pahala dari berbagi.

BACA JUGA: Pelopor Diversivikasi Pangan di Pondok Pesantren

“Mari kita siapkan Forum Silber ini, sosialisasikan dan mengajak orang sebanyak banyak membuat kebaikan, karena dengan kebaikan kita mendapatkan pahala yang begitu besar,” katanya. ***

Mempelopori gerakan diversifikasi pangan di Pondok Pesantren, Sulhan Muchlis Ubah mengubah paradigma Konsumsi pangan sehat dan beragam

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sulhan Muchlis pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny, Kediri, Lombok Barat ini, menyiapkan program diversifikasi pangan sebagai jalan menuju kemandirian pangan dan upaya mensejahterakan umat.

Intinya, kepeloporan Sulhan Muchlis dalam gerakan diversifikasi pangan di pondok pesantren sebagai langkah menuju kesehatan, ketahanan pangan, dan keberlanjutan yang lebih baik. 

BACA JUGA: NTB Jadi Tuan Rumah Women’s International Club

“Diversifikasi pangan dari pondok pesantren ini bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang mendidik hati dan pikiran. Ini merupakan upaya menciptakan generasi yang sehat secara fisik dan spiritual,” ucap Sulhan, Sabtu 07/10/23).

Politisi Partai Demokrat yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok pada Pemilu Legislatif 2024 ini mengatakan, program diversifikasi pangan tersebut telah dimulai dari Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny.

Dan berlanjut ke seluruh jaringan dan cabang Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Sulhan menjelaskan, diversifikasi pangan di pondok pesantren adalah langkah penting menuju ketahanan pangan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga generasi mendatang. 

Dalam praktiknya, program ini mengoptimalkan konsumsi pangan dengan memanfaatkan berbagai jenis bahan pangan.

BACA JUGA: Indra Jaya Usman Perluas Pengabdian Ke DPRD Provinsi

Menurutnya, banyak yang belum menyadari, pondok pesantren merupakan lembaga yang memiliki potensi besar mengubah paradigma konsumsi pangan menuju makanan yang lebih sehat, beragam, dan berkelanjutan. Sekarang, kami telah memulainya,” kata Sulhan.

Gerakan ini dimulai dengan memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum pondok pesantren. 

Hal tersebut mencakup pengetahuan tentang jenis-jenis makanan yang sehat dan bergizi. Dan terpenting, membangun pola pikir para santri dan seluruh pemangku kepentingan di pondok pesantren, untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan demi memenuhi kebutuhan gizi mereka.

Berbarengan dengan kurikulum pendidikan gizi tersebut, pondok pesantren kemudian memastikan menu makanan harian untuk para santri mencakup berbagai jenis makanan. Termasuk buah-buahan, sayuran, dan sumber protein dan sumber karbohidrat yang beragam.

Tidak melulu sumber karbohidrat dari beras, melainkan dikombinasikan dengan sumber karbohidrat seperti ubi jalar, singkong, ataupun jagung, yang kesemuanya bertujuan untuk memperkaya gizi yang diperoleh santri.

Selain itu, gerakan diversifikasi pangan ini juga meliputi aksi penanaman sayuran dan buah-buahan dengan memanfaatkan lahan di sekitar pondok pesantren. 

Santri terlibat secara aktif dalam penanaman sayuran dan buah-buahan tersebut, bukan hanya sebagai pendekatan praktis untuk mendapatkan bahan makanan segar, tetapi juga dapat menjadi pelajaran tentang pertanian dan keberlanjutan.

”Yang tidak kalah penting dari bagian program diversifikasi pangan ini adalah pengolahan makanan yang sehat. Karena itu, program ini juga mengajarkan cara memasak makanan yang sehat dan mengolah bahan-bahan makanan dengan benar kepada para santri,” ungkap Sulhan.

Wakil Ketua DPRD Lombok Barat periode 2014-2019 ini memberi contoh pengolahan makanan sehat tersebut. Seperti memasak dengan sedikit minyak, menghindari makanan yang digoreng berlebihan, dan menggunakan bahan-bahan segar.

Gerakan inklusif

Gerakan diversifikasi pangan yang dipeloporinya dari pondok pesantren ini memang baru sebuah langkah kecil. Namun, dia meyakini, langkah kecil tersebut kelak akan memberikan dampak yang besar. 

Sebab, gerakan ini bukanlah aksi eksklusif di kalangan pondok pesantren semata. Melainkan dihajatkan sebagai gerakan inklusif yang melibatkan khalayak.

BACA JUGA: Audensi Pj Gubernur dengan Ketua DPD IWAPI NTB 

Dalam prosesnya, gerakan diversifikasi pangan ini akan berkolaborasi dengan petani lokal. Tidak semua kebutuhan pangan santri dapat dipenuhi sendiri oleh Pondok pesantren. Sehingga berkolaborasi dengan petani lokal untuk mendapatkan pasokan bahan makanan segar.

Menurut Sulhan, kolaborasi tersebut menjadi win-win solution. Pondok Pesantren berkontribusi nyata dalam mendukung petani lokal sambil memastikan pasokan makanan yang lebih berkualitas bagi santri. 

Khusus bagi pondok pesantren yang tidak memiliki dapur sendiri, mereka juga bekerja sama dengan penyedia jasa katering yang memahami nilai gizi dan kebutuhan makanan santri. Dan dalam praktiknya, para santri juga terlibat dan berkontribusi untuk mengembangkan menu yang beragam dan sehat.

”Melibatkan para santri dan mendengarkan preferensi mereka dalam pemilihan menu yang sehat, sangat membantu dalam memastikan bahwa makanan yang disediakan akan lebih disukai dan lebih mungkin dikonsumsi dengan baik,” ucap Sulhan.

Putra ulama kharismatik Bumi Gora, TGH Muchlis Ibrahim ini menekankan, program diversifikasi pangan yang dipeloporinya tersebut bakal memainkan peran yang sangat penting dalam mendidik santri. Betapa pentingnya diversifikasi pangan dan memberikan contoh nyata tentang bagaimana melakukannya dalam praktik sehari-hari. 

Dengan begitu, hal ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan gizi santri, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang makanan yang baik dan bergizi untuk masa depan mereka.

Mantan Ketua KNPI NTB ini menekankan, hari-hari ini, tidak hanya di NTB, tapi di seluruh Indonesia, masyarakat sedang dibuat resah, seiring dengan harga beras yang melambung tinggi. 

Data Badan Pusat Statistik NTB menyebutkan, inflasi yang terjadi sepanjang September lalu, sepenuhnya disebabkan kenaikan harga beras. 

Menurut Sulhan, program diversifikasi pangan ini, bakal menempatkan pondok pesantren memainkan peran kunci dalam mengedukasi tentang diversifikasi pangan. Dan mengajak khalayak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sepanjang hayat.

“Diversifikasi pangan di pondok pesantren ini investasi jangka panjang untuk kesejahteraan umat. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang kuat dan berdaya saing,” ucap Sulhan. ***

Kronologis Pj Gubernur NTB memberikan teguran kepada Pejabat eselon 2 yang tidak disiplin saat pelantikan Pj Sekda itu disampaikan Kadis Kominfotik NTB

MATARAM.LombokJournal ~ Saat pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis (05/10/23), ada Pejabat Eselon 2 Telat Datang.

Akibatnya, Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi minta Pol PP mengeluarkan Pejabat tersebut dari ruangan pelantikan Pj Sekda.

BACA JUGA: Pj Gubernur dan PHDI NTB Bahas Upacara Sad Kertih 

Kronologis Pj Gubernur NTB memberikan teguran kepada Pejabat eselon 2 yang tidak disiplin itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy.

Kadis Kominfotik NTB itu yang kebetulan duduk di barisan kursi depan saat pelantikan Pj Sekda NTB itu memberi penjelasan.

Pengambilan sumpah dan pelantikan Pj Sekda NTB diatur dengan ketentuan protokoler. Biasanya 15 menit sebelum acara berlangsung semua tamu undangan harus memasuki lokasi acara, secara tertib dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. 

“Kebetulan saya berada tepat di kursi depan dan dibelakang Pj Gubernur NTB yang sedang melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Pj Sekda. Namun, saat Pj Gubernur masih di bawah dan dipersilahkan naik sambutan. Tiba-tiba salah seorang pejabat Eselon 2 tersebut nyelonong masuk persis di depan Pj Gub dan ketahuan sekali baru datang,” tutur Najamuddin.

Pj Gub dari podium sempat bertanya, kenapa terlambat hadir? Namun yang bersangkutan menjawab santai sekenanya, iya telat aja katanya. 

“Sebagai tindakan tegas karena indisipliner tidak tepat waktu dan masuk menerobos saat pelantikan berlangsung maka Pj Gub minta Pol PP agar mengeluarkan Pejabat tersebut,” jelas Najam.

BACA JUGA: Tak Ada Waktu Berleha-leha untuk Pejabat Gubernur NTB

Menurutnya, apa yang dilakukan Pj Gubernur NTB sesungguhnya hal biasa saja. Karena dalam tradisi rapat pimpinan selain tidak boleh berwakil juga harus hadir tepat waktu. 

Bahkan di era pimpinan-pimpinan sebelumnya kalau ada pejabat terlambat pasti tidak diperbolehkan masuk ke ruangan.

“Jadi tidak benar kalau tiba-tiba Pj Gubernur mengusir orang, apalagi Pejabat Eselon 2 tanpa ada kronologi dan alasan yang wajar. Apa yang dilakukan Pj Gubernur NTB semata-mata sebagai tindakan tegas beliau kepada pejabat eselon 2 agar bisa menjadi contoh. Terlebih acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh kepala OPD dan para awak media juga,” katanya. 

BACA JUGA: Sport Tourism Jadi Pemantik NTB Makin Melaju

Acara Pelantikan Pj Sekda NTB adalah rangkaian awal yang dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan (Rapim) Kepala OPD yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur dan Pj Sekda NTB yang baru dilantik. ***

Dalam pelantikan Pj Sekda NTB,  seluruh Kepala OPD Pemprov NTB diminta meningkatkan prestasi, loyalitas dan menjaga integritas

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi melakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis (05/10/23).

BACA JUGA: Pelantikan Pj Sekda NTB, Ada Pejabat Eselon 2 Telat Datang

Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB menyampaikan, terpilihnya Fathurrahman sebagai Pj Sekda NTB karena seluruh pejabat Pemprov NTB sangat istimewa dan memiliki kualitas yang baik, sehingga mampu mengemban tugas ke depannya. 

“Alhamdulillah, Pelantikan berlangsung khidmat dan semoga dengan terpilihnya bapak H. Fathurrahman sebagai Pj Sekda dapat mengemban berbagai tugas lainnya, semua pejabat Pemprov NTB memiliki kualitas yang baik dan sangat istimewa,” tutur Miq Gite.

BACA JUGA: Pj Gubernur dan PHDI NTB Bahas Upacara Sad Kertih

Ia juga berpesan, agar PJ Sekda NTB dapat bekerja sebaik-baiknya sehingga mampu menjalankan tanggung jawab demi Provinsi NTB.

“Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebagai Pj Sekda dengan sebaik baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, dan semoga Allah SWT Tuhan yang maha esa bersama kita,” ujar Pj Gubernur NTB

Di lain pihak, Miq Gite juga berpesan kepada seluruh Kepala OPD Pemprov NTB dapat terus meningkatkan prestasi, tingkatkan loyalitas dan terus menjaga integritas.

BACA JUGA: Jambore Jiwa dan POK Kesehatan Mental di NTB

“Seluruh kepala OPD dapat bekerja yang baik, terus berprestasi, terus tunjukkan dedikasi, loyalitas, jaga integritas dengan segala hal yang terpuji, Insyaallah Gusti Allah mboten sare,” ujar Miq Gite. ***

Pentingnya harmonisasi di NTB, Pj Gubernur NTB tegaskan berbagai agama dan kepercayaan berperan penting membangun kerukunan dan toleransi

MATARAM.LombokJournal.com ~ PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat,  Lalu Gita Ariadi., M.Si menerima audiensi Panitia Pelaksana upacara Sad Kertih dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTB, Rabu (04/10/23).

BACA JUGA: Tak Ada Waktu Berleha-leha untuk Pj Gubernur NTB

Upacara Sad Kertih Upacara Danu Kertih (mulang pakelem) akan dilaksanakan di danau Segara anak Gunung Rinjani, tanggal 24-29 Oktober 2023. 

Pertemuan Pj Gubernur dan PHDI NTB membahas berbagai persiapan dan koordinasi terkait perayaan Sad Kertih, salah satu upacara keagamaan Hindu yang penting.

Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Kerja PJ Gubernur itu, perwakilan dari PHDI NTB disambut hangat. 

Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi menyatakan pentingnya harmonisasi di daerah NTB, berbagai agama dan kepercayaan memiliki peran penting dalam membangun kerukunan dan toleransi.

“Pentingnya harmonisasi di NTB, berbagai agama dan kepercayaan memiliki peran penting dalam membangun kerukunan dan toleransi untuk mewujudkan wilayah kita yang Baldatun toyyibatun” ujar Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur NTB. 

BACA JUGA: Jambore Jiwa dan POK Rehabilitasi Kesehatan Mental di NTB

Pj Gubernur Miq Gite menekankan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung perayaan Sad Kertih, dan Miq Gite yang akan hadir di acara pembukaan acara tersebut. 

Miq Gite berharap selama pelaksanaan acara tersebut diberikan kelancaran dan saling menjaga satu sama lain. Upacara ini menjadi salah satu wujud keanekaragaman budaya dan agama yang ada di NTB, dan pemerintah berusaha untuk menjadikannya sebagai ajang perayaan yang berkesan dan aman.

 “Saya sangat respek dan mendukung kegiatan seperti ini, kemudian selama pelaksanaan ya berjalan lancar, dan saling menjaga,” katanya. 

Perwakilan dari PHDI NTB menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pemerintah provinsi dan berkomitmen untuk menjalankan upacara Sad Kertih dengan khidmat. 

Mereka juga menyampaikan harapan agar upacara ini dapat menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan antar umat beragama di NTB 

“Terimakasih atas sambutan yang begitu hangat dari pak Gubernur, semoga ini menjadi ajang untuk saling mempererat tali persaudaraan antar umat beragama di NTB,” ujar Mangku Made, Ketua Panitia Pelaksana Upacara sad kertih tahun 2023.

Dalam semangat kerjasama dan toleransi antar agama, Pj Gubernur NTB dan perwakilan dari PHDI NTB sepakat untuk terus berkoordinasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan Upacara Sad Kertih dengan sukses dan damai.

BACA JUGA: Rakor II Persiapan Penyelenggaraan Event MotoGP 2023   

 Upacara ini dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dan masyarakat NTB pun dapat ikut serta merayakannya dalam semangat harmoni dan persatuan.***

Selain menyosal keberadaan staf khusus, TGH Najam tuntut Pj Gubernur NTB transparan ada 17 Ribu Tenaga Honorer yang jadi beban keuangan daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Anggota Komisi I DPRD NTB, TGH Najamudin Mustafa mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi untuk bertindak netral dan profesional. 

Pj Gubernur menurut Legislator dari kalangan ulama ini, memiliki dua pekerjaan besar, yakni membenahi tata kelola birokrasi yang disebutnya kacau balau. Dan tata kelola keuangan daerah yang amburadul selama pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur H Zulkieflimansyah-Hj Sitti Rohmi Djalilah.

BACA JUGA: NTB Maju dan Melaju Merupakan Spirit Baru Membangun

“Pj Gubernur harus netral dan independen. Dia bukan pejabat yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui proses politik. Penjabat Gubernur merupakan birokrat murni yang hanya sementara mengisi jabatan politik,” kata TGH Najamudin, kepada awak media, Ahad (01/10/23).

Najamudin mengingatkan Pj Gubernur NTB, terlalu banyak staf khusus yang diangkat Zul-Rohmi, yang hingga kini berada di SKPD lingkup Pemprov NTB. Jumlahnya lebih dari 40 orang, kata TGH Najam, tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya.

Sebagai pejabat yang netral dan independen, maka Pj Gubernur NTB kata TGH Najam, harus memberhentikan seluruh Staf Khusus ini.

Birokrasi kacau balau

Politisi asal Lombok Timur ini mengurai wujud birokrasi selama era pemerintahan Zul-Rohmi yang disebutnya kacau balau. 

BACA JUGA: Sulhan Muchlis Gagas Festival UMKM Berbasis Pondok Pesantren

Keberadaan staf khusus saat ini sudah menjadi temuan dan sedang ditelisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengingat jumlah anggaran daerah yang dikeluarkan untuk membayar gaji seluruh staf khusus ini sangat besar. 

Bisa mencapai Rp 2,5 miliar setahun. Sementara hasil kinerja dan kemanfaatan mereka sama sekali tidak jelas dan tidak terukur.

”Hanya di pemerintahan Zul-Rohmi ini ada Staf Khusus yang seabrek-abrek. Karena itu, kita suarakan agar Pj Gubernur NTB mengevaluasi dan memberhentikan Staf Khusus tersebut,” tandasnya.

Legislator yang pernah memimpin Badan Kehormatan DPRD NTB ini menegaskan, sebagai birokrat murni yang kini mendapat amanah memimpin daerah, Pj Gubernur tidak perlu balas jasa pada pihak mana pun. Karena itu, tidak harus pula muncul rasa sungkan atau ewuh pakewuh untuk memberhentikan Staf Khusus tersebut.

Bukti berikutnya yang disodorkan TGH Najam bagaimana amburadulnya birokrasi NTB lima tahun terakhir adalahnya apa yang disebutnya terlalu banyak ”Naturalisasi Pegawai”. Pemerintahan Zul-Rohmi kata TGH Najam, telah membuat jajaran birokrasi Provinsi NTB benar-benar bekerja dengan tidak nyaman. 

Sebab, Zul-Rohmi mendatangkan begitu banyak pegawai dari kabupaten/kota. Bahkan, kata politisi Partai Amanat Nasional ini, banyak di antara para pegawai itu yang hanya staf di kabupaten/kota, namun tiba-tiba malah menjadi pejabat eselon III di Provinsi NTB.

BACA JUGA: Sport Tourism Jadi Pemantik NTB Makin Melaju

”Birokrasi juga jadi kacau balau dengan banyaknya mutasi yang dilakukan. Catatan kami di Komisi I DPRD NTB, mutasi yang dilakukan sudah 56 kali dalam lima tahun. Itu sama saja, tiap bulan ada mutasi dan pelantikan,” tandasnya.

TGH Najam menegaskan, dirinya tidak anti dengan pindahnya pegawai dari kabupaten/kota ke Pemprov NTB. Namun, apa yang dilakukan pemerintahan Zul-Rohmi nilainya sudah di luar nalar, lantaran ”Naturalisasi Pegawai” yang sudah terlalu banyak dan dengan terang benderang disebut TGH Najam mengabaikan System Merit yang merupakan salah satu prasyarat terwujudnya reformasi birokrasi.

Banyak pula kata TGH Najam, pegawai-pegawai yang merupakan bagian dari ”Naturalisasi” tersebut sudah teramat biasa bekerja dengan pola pikir lingkup dan skala kabupaten. Sehingga, ketika mereka pindah untuk menjalankan tugas dengan level dan skala provinsi, kadang mereka keteteran, atau paling tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk adaptasi dan menyesuaikan diri.

”Kita minta kepada Penjabat Gubernur untuk mengembalikan pegawai-pegawai hasil ”Naturalisasi” itu. Yang dari Lombok Timur kembalikan ke Lombok Timur. Yang dari Bima kembalikan ke Bima. Dari Dompu, kembalikan ke Dompu. Dari Sumbawa kembalikan ke Sumbawa. Sudah saatnya memprioritaskan pegawai provinsi yang sejak awal pengangkatan mereka memang di Provinsi,” tegas TGH Najam.

Masih terkait birokrasi, TGH Najam juga menyoroti masalah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB. Komisi I DPRD NTB mendapat informasi yang membuat mata membelalak, jumlah tenaga honorer di Provinsi NTB mencapai 17 ribu orang.

”Ini benar-benar tidak masuk akal. OPD-nya sedikit. Benar nggak jumlahnya segitu. Jumlah pegawai negerinya saja 12.000 Pemprov ini. Masak jumlah honorernya 17 ribu. Di mana ditempatkan mereka,” tandas TGH Najam.

Terkait tenaga honorer ini, Komisi I sudah mengagendakan rapat kerja dengan Kepala BKD NTB. Surat resmi telah dilayangkan. Namun, rapat tersebut masih harus ditunda lantaran berbagai agenda kesibukan Kepala BKD NTB. 

Komisi I ingin agar masalah tenaga honorer ini dibuka terang benderang. Keberadaan mereka harus diperjelas by name by address.

Hal tersebut kata TGH Najam perlu dilakukan, sebab pihaknya sudah terlalu banyak mendengar kabar miring terkait tenaga honorer ini. 

Ada pihak yang meyakini kata TGH Najam, ada di antara nama tenaga honorer tersebut fiktif. Sehingga, untuk menghindari munculnya syak wasangka, maka data riil by name by address tenaga honorer ini harus dibuka terang benderang.

”Bayangkan, kalau 1.000 saja merupakan tenaga honorer fiktif. Kalau mereka mendapat gaji Rp 2,5 juta sebulan, berapa banyak uang daerah yang diselewengkan. Itu kalau seribu. Bagaimana kalau tiga ribu, bagaimana kalau lima ribu,” tandas TGH Najam.

BACA JUGA: KKJ untuk Perlindungan terhadap Jurnalis

Dia pun dengan tegas meminta agar Pj Gubernur turun tangan dan membantu untuk membuka keberadaan tenaga honorer yang jumlahnya 17 ribu orang ini secara terang benderang.

”Kita minta datanya. Sampai lubang semut pun, kita akan kejar masalah honorer ini agar terang benderang,” tandasnya.

Beban Keuangan Daerah

Terkait tata kelola keuangan daerah, TGH Najam memberikan bukti bagaimana amburadulnya. Antara lain kata dia, terkait munculnya utang Pemprov NTB yang nilainya ratusan miliar kepada kontraktor yang telah menuntaskan pengerjaan proyek milik Pemprov NTB, sebuah sejarah buruk yang belum pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya. 

Hingga Zul-Rohmi meletakkan jabatan pada 19 September 2023, masalah utang kepada kontraktor tersebut ternyata belum juga tuntas dan harus diselesaikan oleh Penjabat Gubernur NTB.

Selain itu, jika benar jumlah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB mencapai 17 ribu orang, maka TGH Najam meyakini, gaji tenaga honorer ini sudah pasti akan menyebabkan keuangan daerah terseok-seok, mengingat jumlah dana yang sangat besar harus disiapkan untuk mengaji mereka.

Setidaknya kata TGH Najam, dengan gaji Rp 2,5 juta tiap orang tiap bulan, butuh sedikitnya Rp 42,5 miliar uang daerah untuk mengaji tenaga honorer ini tiap bulan. 

Yang berarti dalam setahun, diperlukan dana sebesar Rp 510 miliar atau setengah triliun.

”Kita minta Penjabat Gubernur untuk jangan ragu-ragu mengungkapkan hal ini. Kita akan memberikan dukungan penuh. Kita akan back up Penjabat Gubernur terkait hal ini,” kata TGH Najam memberi garansi.

Hal lain yang menyangkut pengelolaan keuangan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut kata TGH Najam adalah Program Beasiswa yang telah digelontorkan pemerintahan Zul-Rohmi dalam lima tahun terakhir. 

Ratusan miliar uang daerah telah dihabiskan untuk program beasiswa ini.

Kini setelah lima tahun, sudah waktunya pencapaian program beasiswa ini dibuka ke publik. Siapa mereka para penerima beasiswa ini. Setelah mereka lulus, apa peran dan kontribusi para penerima beasiswa ini kepada daerah, harus dibuka secara jelas. 

Sebab, ada indikasi kata TGH Najam, para penerima beasiswa ini justru setelah menamatkan pendidikan, hanya banyak berkontribusi kepada lembaga-lembaga yang berafiliasi pada figur dan kelompok-kelompok tertentu.

”Ini baru satu hal yang menyangkut Sumber Daya Manusia saja. Ini saja sudah sedemikian banyak yang menuntut hadirnya penjelasan. Apalagi kalau kami sudah bicara tentang Sumber Daya Alam selama pemerintahan Zul-Rohmi,” tandas TGH Najam.

Dia pun mengingatkan, bahwa langkah pihaknya meminta agar Pj Gubernur menyelesaikan dan membuka masalah yang terkait SDM ini, bagian dari tolong menolong dalam kebaikan.

”Tolong menolong dalam kebaikan itu perintah Allah. Sebagai umat Muslim, kewajiban kita untuk menjalankannya,” kata TGH Najam. 

Najam menukil Al Quran Surat al-Maidah Ayat 2 yang terkait perintah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa tersebut. ***

Selama setahun, terdapat 12 kasus intimidasi terhadap jurnalis di NTB dan menjadi (relatif) tertinggi di Indonesia

MATARAM.lombokJournal.com ~ Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, diadakan diskusi keselamatan jurnalis, sekaligus deklarasi Komite Keselamatan Jurnalis Nusa Tenggara Barat (KKJ NTB) di sebuah kafe kawasan Rembiga Mataram, Sabtu (30/09/23). 

Dalam diskusi yang berlangsung hangat itu dihadiri wakil dari PWI NTB, Ombudsman NTB, Korem Wira Bhakti, AJI Mataram, jurnalis unsur Media Cetak, Media Online, dan Media Elektronik, Diskominfotik Provinsi NTB, Diskominfotik Kota Mataram, serta advokat dari Lembaga Studi Bantuan Hukum Mataram.

BACA JUGA: NTB Maju dan Melaju Merupakan Spirit Baru Membangun

Ketua Aliansi Jurnalistik Indonesia Pusat, Sasmito menyebutkan masih banyaknya Keterbatasan dan tindakan intimidasi jurnalis dalam peliputannya.

“Perlu dibuat rencana aksi nasional rumusan keamanan jurnalis. Bila kemerdekaan pers terjamin, maka kehidupan demokrasi juga terdongkrak. Adanya kegiatan ini merupakan terobosan baru untuk perlindungan terhadap jurnalis dengan terbentuknya KKJ NTB,” ujarnya.

Koordinator KKJ NTB Haris Mahtul, menyatakan berkisar selama setahun, terdapat 12 kasus intimidasi terhadap jurnalis di NTB dan menjadi (relatif) tertinggi di Indonesia, sehingga perlu mendapat atensi dari semua pihak.

“Berawal dari itu, kita merintis membentuk sebuah kesepakatan karena sementara ini KKJ bukan dalam bentuk kelembagaan. Ke depan, kita buat Standar Operasional Prosedur (SOP) peliputan. Manakala ada peristiwa yang dialami teman-teman jurnalis di NTB,” jelasnya.

Sebagai penyintas intimidasi terhadap jurnalis, dirinya menambahkan, selain untuk mengadvokasi sebuah kasus, jurnalis secara bersama-sama bertanggung jawab, solidaritas mencegah terjadinya intimidasi terhadap jurnalis.

BACA JUGA: Sport Tourism Merupakan Jadi Pemantik NTB Melaju

Oleh karena itu, dirinya mengajak teman-teman jurnalis, menggunakan SOP dengan sebaik-baiknya, termasuk menerapkan kode etik jurnalistik dan lain sebagainya.

“Soal legalitas formal dan SOP nanti kita diskusikan, ke depan bagaimana kita tindaklanjuti,” tuturnya.

Mewakili Kadis Kominfotik NTB, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Harun Alrasyid menyambut baik, terkait deklarasi terbentuknya KKJ NTB, untuk melindungi aktivitas jurnalistik serta keselamatan para jurnalis.

“Sesuai amanat Undang Undang, jelas bagaimana jurnalis itu mesti dilindungi. Karyanya, orang jurnalisnya, sarana jurnalistiknya, tugas wewenang, dan muruah profesi jurnalis, itu semua perlu dilindungi,” pungkasnya.

BACA JUGA: Sulhan Muchlus Gagas Festibal UMKM Berbasis Pondok Pesantren

Terbentuknya KKJ NTB, terdiri dari beberapa aliansi kelembagaan media, diantaranya AJI Mataram, IJTI NTB, AMSI NTB dan LSBH Mataram. ***

NTB Maju Melaju hadir dalam era pasca 2018-2023, agar tidak terjadi stagnasi pembangunan dan mempersiapkan lompatan-lompatan ke depan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Lalu Gita Aryadi Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur NTB menjelaskan, makna NTB Maju Melaju menjadi spirit baru NTB proses akselerasi yang tidak hanya sekedar menjaga momentum pembangunan, tetapi terus memacu akselerasi pembangunan. 

BACA JUGA: Sulhan Muchlis Gagas Festival UMKM Berbasis Pondok Pesantren

“NTB Maju Melaju proses akselerasi yang tidak hanya sekedar menjaga momentum pembangunan. Tapi bagaimana terus memacu akselerasi pembangunan ke depan,” jelas Miq Gite di Studio Rinjani Tribun Lombok, Jumat (29/09/23).

Ia menjelaskan terkait tagline NTB Maju Melaju saat menjadi Narasumber bincang Tribun yang diselenggarakan oleh Tribun Lombok   

Dalam suasana dialog tersebut Miq Gite menambahkan NTB Maju Melaju hadir dalam era pasca 2018-2023 tidak boleh terjadi stagnasi. Tapi harus tetap maju melanjutkan kepemimpinan sebelumnya,  dan mempersiapkan pemerintahan berikutnya agar berjalan sesuai dengan garis kebijakan nasional. 

Karena itu amanat Pj Gubernur NTB yang diembannya bukan sekedar menjaga momentum, tetapi mempersiapkan lompatan-lompatan ke depan sehingga segala bentuk kepercayaan yang diberikan kepada daerah dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya.  

“Menjadi Pj Gubernur NTB hadir untuk memastikan momentum pembangun itu harus tetap berjalan melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dan mempersiapkan lompatan-lompatan ke depan,” kata Miq Gite. 

BACA JUGA: Sport Tourism Jadi Pemantik NTB Terus Melaju 

Dijelaskan, dalam rentang waktu ia menjabat sebagai Pj ada momentum besar yang menjadi tugas mulia, yaitu memastikan bagaimana perhelatan pesta demokrasi pada tahun 2024 yang awal tahun diawali dengan Pemilu dan Pilpres pemilihan Wakil Rakyat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan di akhir tahun pada bulan November pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.  

Sehingga kapasitas Miq Gite selaku Pj sudah mempersiapkan alokasi anggaran bersama KPU dan Bawaslu serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berulang kali membuat skenario simulasi penganggaran penyelenggaraan pilkada di NTB.

“Saya sebagai Pj bersama KPU dan Bawaslu serta teman-teman TAPD kabupaten sudah berulang kali membuat skenario simulasi penganggaran penyelenggaraan pilkada,” jelas Miq Gite selaku Pj Gubernur 

Masih dalam waktu dialog ditambahkan Miq Gite  dalam suasana perhelatan politik jangan sampai terjadi instabilitas ekonomi. Harga-harga kebutuhan masyarakat tidak terkendali akan menimbulkan situasi yang tidak diharapkan. 

Sehingga memaknai perjalanan sebagai Pj Gubernur NTB dalam jangka pendek tersebut menyiapkan prakondisi terjadinya Stabilitas Keamanan, Stabilitas Politik, Stabilitas Ekonomi dan Stabilitas Sosial. 

Disampaikan Miq Gite dalam closing statement satu kata kunci dalam membangun NTB menumbuhkan kebersamaan dan membangun Sistem. 

BACA JUGA: Industri Dirgantara Perlu Dikembangkan di NTB

Kebersamaan Internal mencakup birokrasi memastikan semua bekerja dengan baik, dan kebersamaan External mencakup dukungan Masyarakat, Publik dan Investor. 

“Apalah arti sebuah Pj tanpa dukungan dan dan kebersamaan, maka dari itu izinkanlah saya memimpin, NTB Maju Melaju,” kata Miq Gite.*** 

Pj Bupati Lotim dan Pj Wali Kota Bima usai dilantik langsung beramah tamah di rumah politis senior NTB, Rachmat Hidayat

MATARAM.LombokJournal.com ~ Usai dilantik, Selasa (26/09/2023), di Hotel Lombok Raya Mataram, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik dan Pj Wali Kota Bima Muhammad Rum, langsung bertolak ke rumah politikus senior PDIP Rachmat Hidayat di Panji Tilar, Mataram. 

Dalam acara ramah tamah di rumah Rachmat Hidayat itu, hadir pula mantan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy bersama istri dan Eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfi bersama istri.

BACA JUGA: Perpres Jurnalisme Berkualitas Mendesak Disahkan

Di rumah anggota DPR RI itu hadir sejumlah pejabat dan politisi NTB, di antaranya Kakanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz, Kapolres Lombok Timur AKBP Hery Indra Cahyono, Dandim Lombok Timur Letkol Inf Bayu Sigit Dwi Untoro, serta sejumlah politikus lintas Partai Politik di NTB. 

Juani Taofik bersama istri tiba lebih dahulu, kemudian menyusul Muhammad Rum. Acara di rumah Rachmat Hidayat berlangsung santai dan penuh kehangatan. 

Rumah Rachmat Hidayat tampak menjadi rumah perjumpaan bersama bagi semua pihak. 

Diwawancara di sela-sela acara, Rachmat Hidayat mengaku kegiatan di rumah jalan Panji Masyarakat itu sengaja digelar sebagai rasa syukur hadirnya dua orang penjabat Kepala Daerah baru di NTB.

BACA JUGA: Pj GUbernur Diingatkan, Kinerjanya Dievaluasi tiap Tiga Bulan

“Ini sebagai bentuk rasa syukur atas pelantikan mereka. Saya pesankan terutama untuk menyejahterakan rakyatnya, memperhatikan anak miskin dan kaum terlantar,” jelas Rachmat 

Politisi Kharismatik Bumi Gora itu juga menyampaikan agar Taofik dan Rum bekerja dengan penuh integritas dan mengambil kebijakan yang berdasarkan data dan fakta. Kebijakan muaranya mesti berpihak pada kepentingan rakyat. 

Rachmat juga menekankan agar Taofik dan Rum dapat menyukseskan seluruh program Pemerintah Pusat. Sebab, Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. 

Sejumlah program strategis Pemerintah Pusat yang dimaksud, misalnya pemilihan umum (pemilu) 2024 baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), maupun pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak di akhir 2024. 

Kemudian upaya memberantas stunting hingga pengentasan kemiskinan yang merupakan ujung daripada terciptanya Indonesia Maju dan mewujudkan Indonesia Emas di 2045. 

“Jangan ada yang main-main proyek, membawa kepentingan pribadi. Tidak boleh ada kebijakan yang transaksional, mengikat leher orang. Saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri, masih banyak perilaku seperti itu di NTB,” jelasnya.

Terakhir, Rachmat berharap dua Pj Bupati-Wali Kota itu dapat menjaga kamtibmas masyarakat terutama menyongsong pemilu 2024. Dengan rutin menggelar pertemuan dan silaturahmi bersama Kapolres dan Dandim.

“Saya jadi anggota DPR sejak tahun 80-an. Penopang utama dari lahirnya kualitas demokrasi yang baik dan pemimpin yang berintegritas adalah adanya keamanan saat pemilu dan pilkada. Saya berharap, Pak Taofik dan Rum bisa bersinergi dengan TNI-Polri untuk mewujudkan itu,” jelasnya. 

“Pesan saya juga untuk masyarakat NTB ke depan agar lebih pandai dalam memilih pemimpin,” sambungnya.

Di tempat yang sama Pj Bupati Lombok Timur Juaini Taofik mengaku agenda sowan ke kediaman Rachmat Hidayat guna menunjukkan etika politik yang baik kepada masyarakat NTB. 

BACA JUGA: Inovasi NTB Dipaparkan di Innovative Government Award 2023 

Menurutnya, Rachmat Hidayat merupakan figur ‘guru’ politik di NTB. 

“Kak Tuan Rachmat Hidayat politisi yang paling senior di NTB saat ini. Sudah menjadi kewajiban bagi kami yang di bawah generasi beliau untuk meminta petunjuk dan wejangan dalam menjalankan kepemimpinan ke depan,” jelasnya.

“Beliau juga kan merupakan anggota DPR. Beliau juga tadi satu-satunya anggota DPR yang hadir di pelantikan. Jabatan Pj ini merupakan mandat dari pemerintah pusat. Kami ini simbol Pemerintah Pusat yang merupakan mitra kerja beliau,” jelasnya. 

Bangun Lombok Timur yang Berkemajuan

Dalam masa kepemimpinannya di Lombok Timur, Juaini Taofik mengusung tagline ‘Lombok Timur yang Berkemajuan’. Dikatakan dia, jargon itu diambil menjadi motto kepemimpinannya agar selaras dengan motto Penjabat Gubernur NTB yang mengusung tagline ‘NTB Maju Melaju’.

Dijelaskan dia, pada masa kepemimpinannya, dia akan berfokus untuk melakukan pembenahan program-program yang masih kurang maksimal direalisasikan di masa kepemimpinan Sukiman-Rumaksi (SUKMA) selama lima tahun terakhir.

“Pastinya selaku Penjabat Bupati, kami akan mempurnakan beberapa program yang masih perlu dilanjutkan di RPJMD 2018-2023 di massa SUKMA. Semua itu sudah tertuang di RPJMD Transisi yang sudah disetujui oleh DPRD dan itu menjadi panduan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan,” katanya seusai pelantikan.

Masih kata dia, dirinya pun tentu akan melakukan berbagai macam terobosan strategis. Salah satunya dengan melakukan pembenahan sistem birokrasi dengan mengedepankan sistem meritokrasi.

Selain itu, dia juga mengatakan ada dua hal pokok lain yang menjadi skala prioritasnya dalam kurun waktu satu tahun kedepan, yakni menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC) minimal 95 persen dan meraih predikat UHC pada Desember 2023.

“Kami akan mengejar target UHC, dan itu adalah langkah awal kita bersama untuk menjamin pelayanan kesehatan dan peningkatan IPM Lombok Timur,” ucapnya.

Skala prioritas kedua yang menjadi fokusnya dalam waktu dekat adalah tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lombok Timur. Dikatakan dia, dengan keberadaan MPP, maka proses perizinan akan satu pintu dan secara langsung hal itu akan mendongkrak arus investasi di Lombok Timur.

“Di MPP itu nanti semua model perizinan satu pintu, sehingga proses penerbitan izin mudah dan arus investasi akan masuk dengan cepat di Lombok Timur. Pastinya secara langsung akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat,” bebernya.

Dari itu, dia menegaskan selaku pemimpin eksekutif nantinya dia berkomitmen untuk menjalin sinergi yang intensif dengan lembaga eksekutif. Agar lompatan dan target capaian kerja dirinya yang tertuang di RPJMD Transisi bisa tercapai dengan maksimal.

BACA JUGA: Alumni Brawijaya Diajak Ikut Memajukan Daerah

“Praktis karena kami tidak punya wakil, maka kami akan membangun kerjasama yang lebih intensif dengan lembaga legislatif untuk menjamin keberlangsungan pembangunan yang maksimal,” tandasnya.

Taofik dan Rum Resmi Dilantik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menunjuk nama sebagai Pj Bupati Lombok Timur dan Pj Wali Kota Bima, NTB. 

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri nomor 100.2.1.3-3948 tahun 2023 tentang pengangkatan Pj Bupati Lombok Timur. Kemudian SK Mendagri nomor 100.2.1.3-3948 tentang pengangkatan Pj Wali Kota Bima.

Seiring berakhirnya masa jabatan Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi, dan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi,  SE dan Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, S.H masa Bakti 2018-2023, Pj. Gubernur NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si melantik Drs. H. Juani Taofik, M.AP sebagai Penjabat Bupati Lombok Timur dan Ir. H. Muhammad Rum sebagai Penjabat Walikota Bima.

Prosesi pelantikan berlangsung di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram pada Selasa 26 September 2023. Pelantikan tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Walikota dan Wakil Walikota Bima dan Forkopimda Provinsi NTB.***

Komunitas Kabar Baik mendukung Perpres Jurnalisme Berkualitas, agar terjadi sistem bagi hasil antara platform digital dengan perusahaan pers

MATARAM.LombokJournal.com ~ Hingga saat ini Presiden Joko Widodo tidak kunjung mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights atau Jurnalisme Berkualitas.

Padahal sejumlah organisasi pers dan organisasi media telah menyepakati lahirnya regulasi Jurnalisme Berkualitas tersebut.

BACA JUGA: Apel Perdana Pj Gubernur NTB Bersama ASN Provinsi

Ketua Komunitas Kabar Baik, Satria Zulfikar Rasyid mengatakan, regulasi Jurnalisme Berkualitas itu dipandang perlu melahirkan jurnalisme yang sehat di tanah air, dan tentunya menekan peredaran informasi hoax.

“Saya rasa rancangan Perpres Publisher Rights atau Jurnalisme Berkualitas ini penting untuk segera disahkan oleh presiden. Mengingat salah satu klausul pasal menjelaskan peran platform digital untuk berkontribusi mencegah hoax,” katanya di Mataram, Senin (25/09/23).

Selain menangkal hoax, melalui Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas itu juga mengatur tentang sistem bagi hasil antara platform digital dengan perusahaan pers. 

Platform digital yang menjalankan bisnis di Indonesia sudah seharusnya membayar setiap pemanfaatan konten berita pada platform tersebut. 

BACA JUGA: Pj Gubernur Diingatkan, Kinerja Dievaluasi Tia Tiga Bulan

Dijelaskan Satria, dalam klausul pasal rancangan perpres tersebut peran platform digital salah satunya adalah melakukan skema bagi hasil dengan perusahaan pers atas pemanfaatan konten berita.

“Era digital saat ini belanja iklan yang seharusnya masuk ke perusahaan pers sudah diambil oleh platform. Ini salah satu faktor yang menyebabkan media konvensional mati, seperti koran, majalah hingga radio. Belanja iklan yang masuk lebih cenderung ke platform digital,” ujarnya.

“Jadi jangan hanya mempermasalahkan social commerce seperti TikTok Shop saja, tetapi juga bagaimana raksasa teknologi itu menggerus segala pemasukan yang seharusnya diterima oleh perusahaan pers,” katanya.

Satria juga mengatakan konten kreator tidak perlu khawatir atas munculnya Perpres Jurnalisme Berkualitas, karena yang menjadi subjek hukum adalah perusahaan pers dan platform digital, bukan dengan konten kreator.

“Saya rasa yang dikhawatirkan konten kreator terlalu berlebihan. Subjek hukum dalam perpres tersebut mengatur hubungan hukum antara perusahaan pers dan platform digital, bukan dengan konten kreator,” ujarnya.

Sebelumnya konten kreator mengasumsikan konten mereka bakal tidak terdeteksi di platform digital jika Perpres Jurnalisme Berkualitas berlaku. Ini mengharuskan mereka terdata di Dewan Pers, padahal domain konten kreator bukan di Dewan Pers tapi di Kemenkominfo.

“Logikanya saja hukum yang mengatur tentang kepolisian tidak bisa diterapkan di kedokteran. Begitu juga hukum yang mengatur tentang pers tidak bisa diterapkan di konten kreator,” jelasnya.

“Dewan Pers tidak punya kewenangan untuk mengawasi konten kreator. Pengawasan terhadap konten kreator tugas Kemenkominfo dan Polri bidang Cyber Crime bukan Dewan Pers. Jadi sangat salah kaprah jika menganggap Dewan Pers akan menyeleksi konten dari konten kreator. Urusan Dewan Pers hanya terkait dengan pers,” ujar dia.

BACA JUGA: Kearifan Lokal di TVRI NTB, Tumbuhkan Kecintaan Budaya

Satria juga menjelaskan, wacana Perpres Jurnalisme Berkualitas muncul dari kegelisahan Presiden Jokowi karena 60 persen belanja iklan digital lari ke platform asing. Oleh karena itu muncul inisiatif untuk membuat regulasi dengan sistem bagi hasil oleh platform digital.

“Itu muncul atas keprihatinan Presiden Jokowi saat Hari Pers Nasional di Deli Serdang Sumatera Utara. Presiden saat itu mengatakan perlunya Perpres Jurnalisme Berkualitas,” katanya. ***