Sesuai dengan rancangan, masjid Nurul Madinah ditargetkan selesai dengan anggaran lebih dari satu milyar ditargetkan diselesaikan pembangunannya tahun 2024

LOBAR.LombokJournal.com ~ Setelah penantian hampir 5 tahun, warga BTN Royal Madinah Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) memulai pembangunan masjid Nurul Madinah sebagai sarana tempat ibadah bagi masyarakat, Rabu (31/01/2024). 

BACA JUGA : Hadiah Bulan Ramadhan, PT Jamkrida NTB akan Beralih ke Syariah  

Terealisasinya pembangunan masjid itu setelah musyawarah antar warga yang dilaksanakan pada bulan November 2023. Keberadaan mushola yang tidak lagi dapat menampung jumlah jamaah yang makin membesar. 

Warga juga membutuhkan tempat yang cukup untuk melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan seperti halnya penyelenggaraan pengajian dan pendidikan Al Qur’an bagi masyarakat.

Di dalam perencanaan, Masjid Nurul Madinah ini nantinya akan dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 460 meter persegi. Berada di tengah-tengah pemukiman warga, masjid Nurul Madinah ini akan menjadi sarana tempat ibadah bagi sekitar lebih dari 300 rumah tangga.

Sesuai dengan rancangan, masjid Nurul Madinah ditargetkan selesai dengan anggaran lebih dari satu milyar, yaitu Rp. 1.328.703.335,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). 

Masjid Nurul Madinah ditargetkan dapat diselesaikan pembangunannya pada tahun 2024. Hal itu menjadi harapan bersama masyarakat segera memiliki masjid, agar dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan khusyuk. 

BACA JUGA : Relawan GaMa Mataram Gelar Konser Musisi Jalanan “Musik untuk Demokrasi”

“Tentu saja lebih cepat lebih baik, dan harapannya masjid ini selesai dikerjakan di akhir tahun ini agar masyarakat dapat merasa nyaman dan khusyuk dalam beribadah.” Ungkap Sekhan selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Madinah, Rabu (31/01/24).

Prosesi peletakan batu pertama akan diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2024 mendatang, sekaligus menandai dimulainya pembangunan masjid Nurul Madinah. 

“Nanti tanggal 7 februari insyaAllah akan ada prosesi peletakan batu pertama untuk mengawali pembangunan Masjid Nurul Madinah. Jika tidak berhalangan, nanti Ibu Hj. Sumiatun selaku plt. Bupati Kabupaten Lombok Barat yang akan mengawali proses pembangunan masjid ini,”  lanjut Sekhan.

Swadaya warga

Saat ini ketersediaan anggaran yang merupakan hasil swadaya iuran warga masyarakat masih sangat minim. Ketersediaan anggaran saat ini masih di bawah 10 persen dari total keseluruhan biaya yang dibutuhkan. 

Tentu saja panitia pembangunan masjid Nurul Madinah berharap kehadiran para donatur demi kelancaran pembangunan nantinya untuk dapat menitipkan sebagian hartanya untuk merealisasikan masjid Nurul Madinah.

“Saat ini modalnya jelas Bismillah, karena anggaran kita masih jauh dari target. Makanya kami mengajak masyarakat luas baik yang berada di NTB ini maupun di luar daerah untuk bersama-sama beramal demi terealisasikannya masjid Nurul Madinah. Kami menerima segala bentuk sumbangan baik berupa uang, material, dan juga doa dari segenap umat muslim agar masjid Nurul Madinah ini dapat diselesaikan sebagaimana yang direncanakan.” jelas Sekhan

Untuk mendukung kegiatan tersebut, panitia mengajak masyarakat muslim di NTB khususnya maupun dari luar daerah untuk beramal jariyah. 

BACA JUGA : Silaturtahmi Penglisir Puri Agung Blah Batu Gianyar ke Gedeng Gede Singasari, Puyung Loteng

Masyarakat yang ingin menyalurkan sumbangannya secara langsung dapat langsung berkunjung ke sekretariat panitia pembangunan masjid Nurul Madinah yang beralamat di Blok K16 BTN Royal Madinah, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Masyarakat juga dapat menyalurkan wakaf tunainya melalui rekening yang disediakan panitia. Bantuan tersebut dapat di salurkan ke Rekening Bank NTB Syariah dengan Nomor 504.02.11005.27-2 atas nama Masjid Nurul Madinah. 

Selanjutnya donatur diharapkan untuk dapat mengkonfirmasi dengan menyerahkan bukti transfer ke nomor 0853-3721-5118/ 0877-7359-3540. Nomor konfirmasi tersebut juga dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi berkenaan dengan proses pembangunan masjid Nurul Madinah.fik

Pj Gubernur NTB minta jajajannya melakukan progres perbaikan signifikan, agar laporan padai tahun 2024 mengalami perubahan

MATARAM.LombokJourmal.com ~ Catatan penting hasil pengawasan dan evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) terkait tata kelola pemerintahan, akan menjadi panduan perbaikan penyusunan perencanaan pembangunan di awal tahun ini. 

BACA JUGA : Relawan GaMa Mataram Gelar Konser “Musik Jalanan untuk Demokrasi”

Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi menyampaikan itu saat menerima laporan rutin semester kedua tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat dari  Kepala BPKP NTB di kantor Gubernur, Rabu (31/01/24). 

Laporan BPKP itu terdiri dari lima klaster, yakni tentang infrastruktur, pariwisata, kualitas hidup, kemandirian daerah dan fiskal. 

Atas laporan BPKP itu, Pj. Gubernur meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan progres perbaikan signifikan, agar laporan mendatang di tahun 2024 mengalami perubahan.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa catatan yang dibahas berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Salah satunya pembangunan Smelter PT Amman Mineral di kabupaten Sumbawa Barat yang masih membahas mekanisme pembebasan lahan dan rencana pengelolaan Smelter tersebut yang telah rampung delapan puluh persen lebih. 

BACA JUGA : Aspek Keberlanjutan dan Kelestarian Lingkung, Penting Ditegaskan dalam Menjalin Kerja Sama

Pembahasan lintas pemangku kebijakan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang bisa segera dilakukan aksinya dalam tahun ini juga. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKP, Sidi Purnomo menjelaskan,  pembangunan smelter termasuk dalam klaster infrastruktur yang masif dilakukan selain serahterima pekerjaan jalan (Keruak -Sunggung). 

Catatan BPKP adalah alokasi pajak kendaraan untuk infrastruktur yang belum maksimal serta perbaikan database jalan dan jembatan. 

Terkait data, lanjutnya, BPKP juga mencatat pentingnya perencanaan dan data bantuan sosial, penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting dan program prioritas lain yang membutuhkan peningkatan capaian. 

Adapun dalam kemandirian daerah, BPKP mendorong komitmen penggunaan produk lokal dan membatasi produk impor. 

Sedangkan kemandirian fiskal, BPKP masih mencatat ada potensi anggaran yang tidak efektif dan potensi pendapatan asli daerah yang belum maksimal digali. 

BACA JUGA : Koalisi Deklamator Mataram dan GaMa Mataram Gelara Acara Sastra “Hidup Tanpa Etika”

“Soal tata kelola saja dan peningkatan komitmen dalam manajemen resiko,” rincinya. jm/her

Pj Gubernur NTB Miq Gite menerima simekrama atau silaturahmi dengan Penglingsir Puri Agung Blah Batuh Gianyar Bali-Anak Agung Ngurah Udanyadnya, Bali 

LOTENG.LombokJournal.com ~ Kedatangan Penglingsir Puri Agung Blah Batuh Gianyar Bali – Anak Agung Ngurah Udanyadnya dan rombongan dari Bali dan Keluarga dari Karang Buleleng Cakranegara, diterima Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si di Gedeng Gede Singasari Puyung, Minggu (28/01/24) siang.

BACA JUGA : Koalisi Deklamator Mataram dan GaMa Mataram Gelar Acara Sastra Bertajuk “Hidup Ranpa Etika” 

Simekrama atau sillaturrahmi tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Selain rombongan dari Bali dan keluarga Karang Buleleng Cakranegara, simekrama atau silaturrahmi diikuti juga perwakilan anak cucu Baiq Sriwulan (Almarhumah) dari Rempung Lombok Timur. 

BACA JUGA : Pj Gubernur NTB : Perlu Bijak Mengelola dan Menjaga Hutan

“Dalam simekrame,  Penglingsir Puri Agung Blah Batuh Gianyar bercerita banyak hal. Mulai dari kisah Sri Aji Kepakisan, cerita tentang kiprah dan keberadaan Dharma Putra Mahotama Ki Anglurah Jelantik, juga cerita tentang  topeng Gajah Mada yang tersimpan di Puri Agung Blah Batuh,” jelas Miq Gite, sapaan Gubernur. 

Miq Gite juga menjelaskan, Penglingsir Puri berjanji ingin silaturrahmi ke Rempung Lotim dan tak lupa mengundang peserta simekrame untuk berkunjung ke Puri Agung Blah Batuh Gianyar Bali.

BACA JUGA : Bunda Lale : Terus Sosialisasikan Kendaraan Listrik

Selain simekrame ke Puyung, sebelumnya Penglingsir Puri Agung Blah Batuh Gianyar, ke Lombok  untuk menghadiri Pujewali Pura Penataran Agung Gedong Blahbatuh Pelangan Sekotong Lombok Barat, hari Senin tanggal 29 Januari 2024. ***

Berdayakan Ekonomi Kelompok Masyarakat Pedesaan, Anggota DPR RI Rachmat Hidayat Salurkan Bantuan Sosial Rp 4,9 Miliar di Lombok Timur

LOTIM.LombokJournal.com ~ Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat kembali menggelontorkan 

Penyaluran bantuan sosial pemberdayaan ekonomi untuk Masyarakat secara tunai senilai Rp 4,9 miliar untuk masyarakat di Lombok Timur. Bantuan sosial tersebut diterima sebanyak 91 kelompok masyarakat di Gumi Patuh Karya.

Penyaluran bantuan sosial itu bersumber dari program aspirasi dan wasilah Rachmat Hidayat di Kementerian Sosial tersebut, dipusatkan di tiga lokasi yakni Kantor Camat Sikur, Kantor Camat Labuhan Haji, dan Kantor Desa Tanjung Luar, Kamis (25/01/24).

“Menjadi komitmen saya pribadi, bahwa tanggung jawab anggota DPR RI itu tidak hanya selesai di dalam gedung parlemen. Tapi harus terlihat dalam aksi nyata dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Inilah yang kita lakukan hari ini,” ucap Rachmat Hidayat.

BACA JUGA : Suryadi Jaya Purnama, Apakah Pembangunan Infrastruktur NTB Sudah Memenuhi Standar

Politisi kharismatik Bumi Gora ini menegaskan, penyaluran bantuan sosial tunai senilai lebih dari Rp 4,9 miliar tersebut, bukan semata sebagai asistensi finansial kepada masyarakat Pulau Lombok yang membutuhkan. 

Penyaluran bantuan sosial itu didasari pemahaman terhadap realitas kehidupan masyarakat di Pulau Seribu Masjid. Dengan begitu, penyaluran bantuan sosial ini pun menjadi tepat sasaran.

Terkait penyaluran yang memilih dilakukan di Kantor Camat dan Kantor Desa, hal tersebut kata Rachmat, untuk mempermudah akses kelompok masyarakat mendapatkan langsung bansos dimaksud, dan juga dengan sepengetahuan dan koordinasi Camat dan Kepala Desa, dihajatkan penyaluran bantuan sosial ini memenuhi aspek akuntabiltias.

Penyaluran bantuan sosial tunai ini dimulai Rachmat dari Kantor Camat Sikur. Di tempat ini, nilai bantuan sosial pemberdayaan ekonomi yang disalurkan Rachmat sebesar Rp 1.9 miliar. Mereka yang menerima bantuan antara lain tergabung dalam kelompok masyarakat pelaku UMKM yang berasal dari Kecamatan Sikur, Terara, dan Masbagik. Total ada 30 Kelompok Masyarakat pelaku UMKM yang mendapat bantuan dengan berbagai jenis usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (Kube), Kelompok Ternak, Pedagang Bakulan, Kelompok Tani Madu Trigona, Kelompok Peternak Kambing, dan Kelompok Budi Daya Ikan Alma. Penyaluran bantuan tunai ini pun dilakukan di hadapan Kepala Desa dan pejabat dari Pemkab Lombok Timur. 

“Masing-masing Kelompok Masyarakat mendapatkan dana sesuai dengan proposal yang diajukan melalui supervisi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur,” ujar Rachmat.

BACA JUGA : Caleg PKS, H Karman Didukung Guru Senior Pompes Nurul Hakim

Dalam kesempatan tersebut, Rachmat meminta Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan sosial pemberdayaan ekonomi itu, membelanjakannya sesuai dengan ketentuan. Dalam prosesnya, Kelompok Masyarakat akan didampingi Kepala Desa dan tim Program Keluarga Harapan (PKH) agar alokasi belanja sesuai ketentuan yang berlaku untuk bahan laporan penggunaan kepada Kemensos.

“Saya tidak ingin nantinya penerima bantuan hibah ini bermasalah secara hukum gara-gara urusan teknis belanja barang yang tidak sesuai aturan dan laporan keuangan yang tidak cermat,” tandas Rachmat.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini melanjutkan, dirinya menyalurkan dana bantuan sosial pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat tersebut tanpa ada pemotongan sepeserpun. Dengan demikian, tak ada hak penerima manfaat yang dikurangi sedikitpun. 

“Untuk itu perlu saya ingatkan pergunakan uang bantuan sosial itu dengan benar. Jangan dipakai untuk keperluan lain. Nanti satu bulan setelah terima bantuan, akan ada tim monitoring dan evaluasi dari Kemensos untuk mengecek dan melihat bukti bantuan sosial apakah sudah dibelanjakan dan hasilnya seperti apa,” pesan Rachmat. 

Rachmat ingin agar bantuan sosial yang diberikan tersebut, berhasil menggeliatkan perekonomian di desa dan menumbuhkan wirausaha-wirausaha dari desa yang pada gilirannya akan memeratakan kesejahteraan di masing-masing desa tersebut.

“Jika bantuan sosial ini dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan bidang usaha yang dikerjakan secara kelompok akan menjadi trigger bagi pemerataan kesejahteraan di desa,” kata Rachmat sembari menegaskan, dirinya berjanji akan memberikan bantuan sosial lagi jika pengelolaan bantuan sosial berjalan dengan baik dan tidak bermasalah secara hukum di kemudian hari.

Dalam serah terima bantuan sosial di kecamatan Sikur ini, hadir Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, H Suroto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Salmun Rahman beserta Sekdis PMD Hj Marta, Camat Sikur Saharuddin, serta sejumlah Kepala Desa dan Tenaga Ahli DPR RI Komisi VIII, Wiwi Yuniarti.

Pantauan di lapangan, sejumlah pejabat yang hadir terlihat memberikan supervisi singkat kepada Para Kades dan Kelompok Masyarakat tentang tata kelola penggunaan dana hibah bansos pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat tersebut.

“Prinsipnya sistem pelaporannya sama seperti penggunaan alokasi dana desa,” ucap Hj Marta.

Rp 315 Juta di Kecamatan Labuhan Haji

Usai menyerahkan bantuan sosial di Kecamatan Sikur, Rachmat Hidayat dengan didampingi Kadis Sosial Lombok Timur dan Kadis PMD, bergerak menuju Kantor Camat Labuhan Haji untuk menyerahkan bantuan sosial serupa untuk masyarakat setempat. 

Di Kantor Camat Labuhan Haji, terlihat sejumlah tim Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kepala Desa telah mendampingi Kelompok Masyarakat yang mendapatkan bantuan Tunai. Total bantuan tunai yang diserahkan di Kantor Camat ini sebesar Rp 315,298 juta.

BACA JUGA : Bunda Lale : Terus Sosialisasikan Kendaraan Listrik

Dalam sambutannya, Rachmat mengaku kaget lantaran di wilayah Kecamatan Labuhan Haji yang menerima bantuan sosial pemberdayaan ekonomi ini, jumlahnya sedikit. Belakangan diketahui, kalau hal tersebut didasarkan pada jumlah proposal yang masuk dan disupervisi oleh Pemkab Lombok Timur sebelum diajukan ke pihaknya.

Rachmat pun berjanji, apabila dirinya mendapat amanah kembali sebagai Anggota DPR RI, akan membantu pengembangan dan perluasan UMKM di wilayah Kecamatan Labuhan Haji agar merata. 

“UMKM di desa harus diberdayakan dan dikuatkan dengan cara diberikan insentif penguatan kapasitas modal agar mampu mengembangkan unit usahanya,” tutur Rachmat. 

Dalam kesempatan tersebut, Camat Labuhan Haji, Baiq Lian Krisna Yutarti menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan sosial yang diberikan kepada warganya guna mengembangkan usaha kelompok yang sudah dirintis.

“Dengan adanya bantuan sosial pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat ini, setidaknya dapat menggeliatkan perekonomian dan sekaligus menggenjot perputaran arus ekonomi produktif di desa. Pada akhirnya kelak akan tercipta enklave-enklave dan sentra-sentra usaha maju di desa,” kata Baiq Lian Krisna Yutarti.

Rp 2,721 Miliar di Tanjung Luar

Dari Kantor Camat Labuhan Haji, Rachmat Hidayat dan tim kemudian bergerak menuju Kantor Desa Tanjung Luar untuk membagikan secara tunai bantuan sosial. Di sana, total bantuan tunai yang diserahkan sebesar Rp 2,721 miliar.

Kedatangan Rachmat dan rombongan di Tanjung Luar disambut Camat Keruak Jumasih dan beberapa Kepala Desa seperti, Kepala Desa Tanjung Luar Daeng Saifurahman dan beberapa kades lainnya serta puluhan kelompok penerima manfaat, termasuk masyarakat Tanjung Luar. 

Prosesi Penyerahan Dana Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Masyarakat di kantor desa ini berlangsung meriah, transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan untuk mempermudah proses penyerahan dan administrasi masing-masing kelompok masyarakat penerima manfaat, diminta menandatangi di atas bukti kuitansi bermaterai terkait jumlah dana yang diterima.

Tidak lupa pula, Tim Advance Rachmat Hidayat, Ahmad Amrullah dan Wiwi Yuniarti, membuat plang penerimaan uang di atas kertas karton yang dicetak tebal, yang mencantumkan nilai nominal bantuan yang diterima oleh masyarakat. 

“Ini kami lakukan agar masyarakat luas tahu nilai bantuan yang diterima masing-masing kelompok. Selain ini agar masyarakat dapat juga mengawasi kelompok masyarakat penerima manfaat ini,” ujar Ahmad Amrullah. 

Sementara itu Camat Keruak, Jumasih, mengatakan, bahwa mereka yang tergabung dalam berbagai ketua kelompok tani, sudah mengajukan proposal kepada Rachmat Hidayat sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI, dan dia sangat bersyukur hari ini, bantuan tersebut telah dicairkan.

Dalam kesempatan tersebut, Rachmat Hidayat di hadapan seluruh hadirin menjelaskan, bahwa dirinya saat ini Anggota Komisi VIII DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok. Total ada 91 proposal Kelompok Masyarakat dari Lombok Timur yang diajukan kepada dirinya, dan penyaluran batuan tersebut pun telah tuntas dilaksanakan kepada 91 kelompok masyarakat dimaksud. 

“Sebelumnya secara langsung saya bertemu dengan Bu Menteri Sosial untuk meminda dana bantuan Rp 5 miliar untuk kelompok masyarakat di Lotim yang mau berusaha dan maju,” kata Rachmat.

Rachmat melanjutkan, usulannya disetujui Menteri Sosial. Adapun teknis penerimaan bantuan sosial ini, nantinya masing-masing ketua kelompok masyarakat akan mendapatkan tanda tangan bukti penerimaan bantuan tersebut.

”Tapi uang bapak ibu sekalian, akan diterima lewat Kepala Desa masing-masing kelompok sesuai domisili dan tempat tinggal desanya. Kenapa uang bantuan tersebut harus diterima lewat Kepala Desa? Saya tidak ingin nanti bermasalah. Karena uang ini harus dipertanggung-jawabkan,” kata Rachmat.

Nantinya,. 

Pantauan dilapangan, penyerahan bantuan sosial di Kantor Desa Keruak berlangsung tertib dan teratur tanpa ada permasalahan. Rachmat Hidayat kemudian mengajak kelompok penerima manfaat berfoto bersama dengan membawa tanda terima penerimaan dana bantuan tunai sesuai nominalnya.

Dengan penyerahan di Tanjung Luar tersebut, bantuan sosial Rp 4,9 miliar yang merupakan program aspirasi Rachmat Hidayat tersebut telah seluruhnya disalurkan langsung secara tunai dan transparan kepada para penerima. Rachmat pun meminta agar bantuan itu secepatnya dibelanjakan dan digunakan. 

Laporan administrasi keuangan dan belanja barang juga diingatkan harus sesuai dengan spek dan kriteria.

“Bantuan ini bukan hanya memberikan keberlanjutan finansial kepada kelompok masyarakat di desa, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang inklusif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari desa,” ucap Rachmat.(*)

Suryadi Jaya Purnama (SJP) anggota Komisi V DPR RI memperjuangkan pembangunan infrastruktur dasar yang memenuhi standar pelayanan umum di Nusa Tengara Barat (NTB)

MATARAM.LombokJournal.com ~ Memahami soal infrastruktur, khususnya di daerah NTB, penting bicara dengan anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB Dapil Lombok, Suryadi Jaya Purnama. 

Karir Suryadi Jaya Purnama (SJP), lulusan Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram),  sebagai politisi karirnya memang bisa dibilang moncer.

Pernah menjadi Wakil Kertua DPRD Provinsi NTB, dan dari hasil Pemilu 2024 SJP meloncat menjadi anggota Komisi V DPR RI, yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pencarian dan pertolongan.

BACA JUGA : Perempuan adalah Ujung Tombak Ketahanan Pangan

SJP menjadi mitra kerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Desa Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

“Kalau bicara infrastruktur harus dipahami lebih dulu kategori atau jenis infrastruktur,” kata SJP.

Pertama, infrastruktur yang merupakan kebutuhan dasar, antara lain air bersih, listrik, atau puskesmas (rumah sakit). Dan termasuk telekomunikasi maupun pendidikan.

Menurutnya, dimana ada manusia, pemerintah wajib menyediakan infrastruktur dasar. Dimana ada manusia, pemerintah harus menyediakan akses jalan. Pemerintah tak boleh bicara untung rugi dalam pembangunan infrastruktur dasar.

“Tidak boleh ada daerah terisolir,” kata SJP.

Kemudian yang kedua, infrastruktur yang terkait dengan kegiatan bisnis atau kegiatan perekonomian. Misalnya pembangunan mall atau infrastruktur lainnya yang diperhitungkan akan menghasilkan keuntungan ekonomi.

Dan ketiga, infrastruktur bisnis yang murni ditujukan untuk kepentingan bisnis, misalnya jalan tol berbayar, atau tempat rekreasi. Infrastruktur jenis ini ditujukan sesuai peningkatan kebutuhan masyarakatnya.

BACA JUGA : Caleg PKS H. Karman Didukung Guru Senior Ponpes Nurul Hakim

“Infrastruktur kategori ini seandainya tidak dibangun tidak apa-apa,” kata SJP.

Harus selesaikan Insfrastruktur dasar 

infrastruktur berfungsi sebagai penunjang kegiatan masyarakat umum. Untuk memfasilitasi dan mendukung kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti untuk kepentingan distribusi barang dan jasa. 

Terkait infrastruktur dasar, menurut SJP, pemerintah harus menyelesaikan sesuai standar pelayanan umum. Namun nyatanya, hingga kini pemerintah pembangunan infrastruktur dasar masih belum merata dan berkeadilan..

Ia mencontohkan di bidang kesehatan, misalnya ada orang sakit penanganan yang diberikan tiap daerah belum merata dan memberi keadilan.

“Sementara fasilitas di satu daerah lengkap, di daerah lainnya belum,” jelasnya.

BACA JUGA : Pj Gubernur NTB : Perlu Bijak Mengelola dan Menjaga Hutan

Demikian pula mengenai penanganan irigasi yang vital dan sangat dibutuhkan petani, ternyata pemerintah belum membagun sesuai kebutuhan.

“Masih banyak saluran irigasi alami, sehingga banyak air terbuang terserap tanah. Ini menyebabkan banyak lahan pertanian yang tak kebagian air,” kata SJP.

Menurutnya, kewajiban negara untuk segera menyelesaikan infrastruktur irigasi, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 

Seperti halnya yang terjadi di NTB, meski ada progres peningkatan  irigasi namun lambat, dan jauh memenuhi standar pelayanan dasar.

“Standar pelayanan dasar belum terpenuhi,” kata SJP.

Sejauh ini dalam pembangunan infrastruktur, standar keadilan pelayanan umum belum terjadi. Contohnya dalam penyediaan air bersih maupun pembangunan irigasi, masih jauh memenuhi standar pelayanan umum. Dalam penyediaan akses jalan, nyatanya masih terdapat banyak daerah terisolir.

“Kenyamanan, kemudahan, keselamatan infrastruktur masih banyak yang belum terpenuhi. Masih banyak jalan rusah atau berlubang yang belum diperbaiki,” tutur SJP.

Sebagai wakil rakyat dari NTB, yang antara lain membidangi infrastruktur, SJP memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang memenuhi standar pelayanan umum di Nusa Tenggara Barat.

“Masih banyak pembangunan insfrastruktur yang belum memenuhi kebutuhan disabilitas, atau jalan yang belum memprioritaskan keselamatan manusia,” katanya.

Demikian  juga, banyak kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak bertolak produk lokal. Atau banyak pembangunan jalan yang tidak berdasarkan kepentingan rakyat, tapi hanya kepentingan pejabat.

“Dalam kebijakan pembangunan banyak terjadi mismanajemen, pembangunan menyimpang dari skala prioritas,” tandas SJP. ***

Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) akan bersinergi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~,Lalu Gita Ariadi, Pj Gubernur NTB menyambut baik kegiatan sinergitas dalam mengembangkan dan gerakan ekonomi dalam program yang akan dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) RI.

Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB menyampaikan itu saat menerima audiensi Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono dan Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat dan rombongan, di ruang kerja kantor Gubernur, Mataram, Kamis (19/10/23).

BACA JUGA: MotoGP Mandalika 2023 Sukses, Pacu Ekonomi dan Pariwisata

Audiensi tersebut, terkait kegiatan sinergisitas antar Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi NTB.

“Kita akan dukung dan support terlebih dalam program-program ekonominya,” ungkap Miq Gite pada tamunya dari BNPT..

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono menyampaikan hasil pertemuan dengan BIN, Polda, dan Kodam terkait situasi penanganan radikal terorisme di NTB.

“Pak Pj akan support, nanti akan ditindaklanjuti dengan program-program sinergitas yang bisa dioperasionalkan di NTB,” jelasnya.

Dikatakan, sejak diintervensi tahun 2018, di NTB sudah jauh menurun. Dampaknya bisa dirasakan tidak hanya pusat melainkan masyarakat NTB. Walupun demikian, ia mengajak untuk tetap waspada tidak boleh lengah.

BACA JUGA: Pemprov Siap Dukung Komisi Penanggulangan HOV-AIDS Provinsi NTB

“Meskipun suasananya kondusif, tidak boleh lengah sehingga kita akan tetap konsisten melakukan pencegahan agar tetap kondusif,” tukasnya. 

Selain itu pihaknya, sedang merancang akan membangun Kawasan Terpadu Nusantara yang lokasinyadi Sumbawa yaitu program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk bertani jagung dan budidaya rumput laut.

BACA JUGA: Catatan dari Perhelatan MotoGP Mandalika 2023 

“Kita sudah melakukan MoU dengan UTS, yang lahannya 500 hektar milik Kementerian Kehutanan dan Pj Gubernur menyambut baik dan support program ini,” pungkasnya.***

Di sela-sela Resmikan Gedung Serba Guna Desa, Rachmat Hidayat berikan sumbangan tunai untuk beberapa elemen masyarakat Pringgabaya Utara. 

LOTIM.LombokJournal.com ~ Melalui Wasilah dan perjuangan Rachmat Hidayat, anggota DPR RI dapil Lombok, masyarakat Pringgabaya Utara memiliki Gedung Serba Guna bantuan dari Kemensos RI.

Rachmat Hidayat kembali menorehkan catatan baik, mempercepat bantuan  fasilitas umum agar bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. 

Hari Kamis, 12 Oktober 2023, pekan lalu, Rachmat Hidayat disambut suka cita oleh ratusan warga Desa Pringgabaya Utara, disertai alunan gendang belek dan lagu lagu tradisional  menyambut kedatangan ‘robin hood masyarakat desa’. 

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Orasi Simakrama Kebangsaam

Gedung itu bisa dipakai untuk aneka keperluan kegiatan sosial dan keagamaan warga desa pringgabaya Utara. 

Sehingga tak heran jika kehadiran Rachmat Hidayat di Kantor Desa Pringgabaya Utara meresmikan dan serah terima Gedung Serba Guna berlangsung meriah. Masyarakat antusias menyaksikan jalannya acara  dengan suka cita. 

Tampak Hadir dalam acara ini 4 Kepala Desa Tetangga yakni Taufik, SH (Kades Anggareksa, Kecamatan Pringgabaya) , Haji Idris ( Kades Poh Gading Timur ), Wira Made ( Kades Kromut ).Selain itu tampak pula puluhan Kader dan Fungsionaris PDIP Lombok Timur. 

Sementara itu  di meja depan para tamu, tampak dipamerkan berbagai penganan khas olahan warga Desa Pringgabaya Utara seperti Manisan Tomat, Bumbu Tabur Berbahan Jagung, Sirup khas Pringgabaya dan beberapa kerajinan dari tembikar. 

Rachmat Hidayat yang juga Ketua DPD PDIP NTB dalam sambutannya mengatakan, Gedung Serba Guna Desa Pringgabaya ini harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama bagi Ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) di wilayah tersebut. 

BACA JUGA: Penonton MotoGP Mandalika Pecahkan Rekor Tahun Lalu

“Bapak Ibu sekalian, Mudah-mudahan ruangan ini dapat digunakan sebaik-baiknya, terutama bagi Ibu PKK. Di sini (Gedung Serba Guna) Ibu-ibu bisa ngobrol, arisan. Karena namanya serba guna,” kata Rachmat di hadapan masyarakat. 

Selain itu, tokoh Gumi Gora ini juga menjelaskan, ikatan batin antara PDIP dengan masyarakat Pringgabaya sudah terjalin sejak lama. Bahkan sejak tahun 1987 silam, saat itu PDIP pertama kali mendapatkan 2 kursi DPRD kabupaten dari dapil Pringgabaya. 

“Waktu itu PDIP dapat kursi dua orang dari Kecamatan Pringgabaya. Jadi kalau saya kasih yang begini-gini ini masih tak seberapa, masih kurang, jauh (dari apa yang diberikan masyarakat),” ujarnya. 

Tak hanya itu, Rachmat juga berjanji kepada masyarakat Pringgabaya akan menggelontorkan seluruh aspirasinya kepada 4 desa yang ada di Kecamatan tersebut. 

“Ke depan, pokir- pikir saya bagikan merata untuk empat desa yang hadir hari ini,” ujar Rachmat memerintahkan Wakil Ketua II DPC PDIP Lombok Timur yakni Ahmad Amrullah yang akrab disapa Am. 

Di sisi lain, Rachmat juga meminta kepada anggota DPRD PDIP dapil 5, agar tidak hanya fokus pada basisnya yang ada satu desa saja, ia menyarankan agar desa-desa yang lain juga dapat diprioritaskan. 

BACA JUGA: Pj Gubernur Dukung Kerja Sama Bidang Perbankan

“Jangan hanya Sambalia aja kamu perhatikan. Tetapi juga desa-desa yang lain ini juga diperhatikan di Pringgabaya ini,” terangnya. 

Menurut Rachmat, kedekatan dirinya dengan masyarakat Pringgabaya hampir tidak ada jarak. Jadi tak heran jika tokoh karismatik NTB itu memberikan hal yang lebih di sana. 

“Jadi Pringgabaya ini sesungguhnya cuman saya tidak lahir saja saya di sini. Saya besar di sini dengan Mamiq Emok (sahabatnya),” imbuhnya. 

Tidak hanya itu, Rachmat juga menyebutkan banyak jenis bantuan dari Pemerintah Pusat yang bisa dikucurkan kepada masyarakat. Mulai dari bantuan jaminan kesehatan dari BPJS, bantuan UMKM, dan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang disebut sebagai rumah sehat. 

“Jadi di Kemensos itu ada yang namanya Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nasional) namanya. Itu nanti ada jatahnya masing-masing ibu UMKM bisa dapat Rp 5 juta satu orang. Begitu juga dengan rumah sehat, jadi siap rumahnya kurang bagus bisa kita berikan untuk rehab rumahnya Rp 20 juta,” ungkap Rachmat. 

“Dan itu semua untuk Pringgabaya semua. Nanti itu akan diberikan kepada 4 desa di Pringgabaya. Kalau misalnya dapat Rp 200 juta sama-sama 50 rumah” sambungnya. 

Pentingnya Jaminan Kesehatan 

Tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Haji Suroto mengatakan, sebetulnya, Dinas Sosial ini memiliki fungsi sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 

Di sana kata Suroto, banyak hal yang perlu ditangani oleh pemerintah. Mulai dari pakir miskin, orang terlantar, lansia terlantar, disabilitas, orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dan kesehatan masyarakat. 

“Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian datang ke kantor bupati. Salah satu kantor yang paling rame sampai sore ya Dinas Sosial. Karena nangani paling banyak,” katanya. 

Kendati demikian, Suroto menjelaskan bahwa seluruh masyarakat pasti bakal difasilitasi namun tentu dengan melihat kondisi keuangan daerah. 

“Kalau tidak bisa kita tangani di daerah, kita ajukan ke Provinsi dan ke pusat. Dan terbukti yang kami ajukan ke pusat selalu direspon berkat komunikasi dengan DPR RI Pak Rachmat Hidayat, Alhamdulillah,” ujarnya. 

Menurut dia, yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat Lombok Timur saat ini adalah persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga program tersebut saat menjadi prioritas oleh pemerintah kabupaten. 

“Dan hari ini itu sebagai prioritas Pj Bupati tahun ini bercita-cita 90 persen. Maunya 100 tetapi yang mampu ya diharapkan bayar sendiri, dan yang tidak mampu akan menjadi tanggungan pemerintah,” ungkapnya. 

Suroto menyebut, sejauh ini Pemerintah Pusat telah memberikan sebanyak 736 ribu layanan. Kemudian pada bulan depan pihaknya bakal mendapatkan jatah lagi sebanyak 1 persen sehingga sisa yang belum tercover BPJS tinggal 2 persen. 

“2 persen itu jumlahnya 26 ribu, dan di daerah siap untuk mengeluarkan anggaran. Tetapi akan lebih baik kami akan meminta bantuan kepada Ayahandanya (Rachmat Hidayat) yang 26 ribu itu mudah-mudahan ada pengurangan dari pemerintah pusat sehingga kabupaten sisanya sesuai dengan kemampuan,” imbuhnya. 

Dengan begitu, seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur akan terlayani semua dengan jaminan kesehatan dari pemerintah. 

“Minimal masyarakat punya BPJS, agar tidak perlu nunggu sakit yang penting sudah punya duluan. Agar tidak sekarang sakit baru buat,” katanya. 

Ibu-ibu PKK Sulap Tomat jadi Permen

Kepala Desa Pringgabaya Utara Zulkarnaen menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rachmat Hidayat yang telah konsen membantu masyarakatnya. 

“Kami dari masyarakat Desa Pringgabaya Utara kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda,” katanya. 

Menurut Zulkarnaen, sudah banyak hal yang telah diberikan oleh Rachmat Hidayat kepada Desa Pringgabaya Utara. Bahkan dalam hal remeh temeh pun beliau ikut.

Dia memberikan contoh pada saat pembebasan lahan Bumdes Pringgabaya Utara, Rachmat Hidayat kata dia ikut melobi Bupati Lombok Timur sehingga mau tandatangan. 

“Bahkan itu nilainya tidak sedikit, tapi Alhamdulillah berkat beliau Bupati tandatangan. Dan InsyaAllah ke depan ini ada lapangan,” ujarnya. 

Tak hanya itu, Zulkarnaen menjelaskan, Gedung Serba Guna ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Pringgabaya Utara. Gedung tersebut nantinya bakal dikelola langsung oleh Bumdes agar dapat membawa keuangan bagi desa. 

“Nanti di sini akan ada tempat Ibu-ibu yang akan membuat tomat menjadi permen, dan produk itu akan kita buatkan sertifikat halal,” imbuhnya. 

Dengan begitu, masyarakat Pringgabaya Utara akan merasakan kesejahteraan dengan tidak lagi mengandalkan uang kebutuhan dapur dari suaminya. 

“Jadi besok itu sudah tidak perlu lagi Ibu-ibu minta ke suami. Jadi kami sangat bersyukur sekali ada bantuan Gedung Seba Guna ini,” terangnya. 

Di sisi lain, Zulkarnaen berharap bantuan berupa Gedung itu tidak menjadi pemberian terakhir dari Rachmat Hidayat. Dia meminta kepada masyarakatnya sama-sama mendoakan Ketua DPD PDIP NTB itu agar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Swt.

“Karena hanya beliau wakil rakyat yang benar-benar memikirkan kita. Semoga Pak Rachmat kembali terpilih dan dapat melanjutkan apa yang sudah diberikan sekarang ini,” harapnya. 

Ucapan Terimakasih dari Tokoh Perempuan 

Kemudian seperti biasa, tokoh yang dijuluki Robin Hood ini selalu memberikan kesempatan kepada para tokoh perempuan di setiap desa yang dikunjungi.

Saat itu, salah satu pelaku UMKM Pringgabaya, Iin Noviani terima kasih kepada Rachmat Hidayat yang telah konsen membantu masyarakat di Lombok Timur. 

Menurut Iin, sebelumnya para UMKM di Pringgabaya Utara hanya mendapatkan bantuan dari perusahaan saja, namun itu dalam jumlah yang tidak terlalu besar. 

“Kayaknya itu tidak maksimal juga bantuannya, kami minta bantuan yang mungkin lebih bisa menjamin untuk kesejahteraan ibu-ibu ini,” katanya.

Oleh karena itu, Iin sangat berharap silaturahmi antara masyarakat Pringgabaya dengan Rachmat Hidayat tak ada putusnya. Ia mengakui bahwa baru kali ini ada anggota DPR RI yang konsen kepada masyarakat desa.

Sementara itu selepas acara peresmian dan serah terima gedung serba guna , Rachmat Hidayat nampak memberikan sumbangan tunai yang nominal jutaan rupiah kepada beberapa elemen warga desa pringgabaya Utara seperti bantuan untuk kegiatan BPD desa Pringgabaya Utara, bantuan untuk pemuda/ wirausaha desa dan bantuan untuk kaum perempuan UMKM . 

“Semoga bantuan ini bisa bermanfaat  mendukung berbagai kegiatan bapak ibu sekalian untuk memacu semangat gotong royong di desa Pringgabaya Utara ini,” imbuh Rachmat. ***

PJ Gubernur mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat akan air bersih di Dusun Saung. Lombok Timur (Lotim)

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi., M.Si meninjau  pendistribusian air bersih kepada warga di Dusun Saung Desa Wakan, Kec. Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.  

BACA JUGA: Pembalap yang Berlaga di MotoGP 2023 Diarak Keliling Kota

Kondisi Dusun paling selatan dari Kabupaten Lotim tersebut berhadapan langsung dengan laut membuat kondisi dusun tersebut sangat memprihatinkan soal air bersih. 

Secara seksama Miq Gite sapaan akrab PJ Gubernur mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat akan air bersih, akses jalan yang belum diaspal hingga dampak kekeringan yang terjadi. 

BACA JUGA: Desa Wisata dan NTB Mall Andalan Raih Provinsi Terinovatif di Indonesia 

“Ada rasa haru, sedih dan prihatin ketika menyaksikan masyarakat yang kekurangan air bersih akibat kemarau panjang saat ini,” ucap Miq Gite dalam menjumpai masyarakat Dusun Saung, Kamis (12/10/23).

Dalam kesempatan tersebut Pj Gubernur, Miq Gite mendistribusikan air bersih sebanyak 15.000 liter kepada 100 Kepala Keluarga (KK) lebih yang ada di Dusun tersebut. 

Kegiatan itu sekaligus sebagai upaya pemerintah NTB melihat dari dekat kondisi masyarakat yang terdampak kekeringan. 

BACA JUGA: Masyarakat Diminta Bijak Siarkan Berita Positif

Dan,mencari solusi pentingnya penanganan kekeringan untuk jangka panjang melalui tekhnologi tepat guna. ***

otim

Provinsi NTB saat ini masuk ke dalam nominasi 7 besar dari 38 provinsi terinovatif se-indonesia

MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB kedatangan Tim Validasi Lapangan penilaian Innovative Government Award tahun 2023, Rabu (11/12/23).

BACA JUGA: Pembalap yang Berlaga di MotoGP 2023 Diarak Keliling Kota

Pada kesempatan ini, Pemerintah Provinsi NTB mengandalkan inovasi NTB Mall dan Desa Wisata sebagai inovasi digital dan non digital untuk meraih predikat provinsi terinovatif se-Indonesia.

Provinsi NTB sendiri saat ini masuk ke dalam nominasi 7 besar di antara 38 provinsi terinobatif se-Indonesia. Penilaian tentang NTB ITU disampaikan Molly Prabawati selaku Asisten Deputi Literasi Inovasi dan kreativitas Kemenko PMK, di Gedung NTB Mall.

“Kita patut bersyukur dari 38 provinsi NTB masuk ke dalam 7 provinsi terinovatif se-Indonesia,” jelas Molly.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan  Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si. memaparkan  keunggulan NTB Mall dalam sambutannya. Baiq Nelly mengucapkan terima kasih kepada Pemprov NTB karena memberikan 4 lantai gedung untuk NTB Mall. 

BACA JUGA: Informasi Ticket Box MotoGP 2023 di Sirkuit Mandalika

NTB Mall nantinyaa tak hanya diisi oleh produk-produk UMKM saja,  melainkan juga akan ada working space bagi anak muda. 

“Intinya NTB Mall ini ingin menjadi cafe literasi,” jelas Kadis. 

Sebelumnya, Tim Validasi Lapangan IGA 2023 juga mengunjungi Desa Wisata Bilebante di Lombok Tengah. Provinsi NTB sendiri hingga tahun 2023 memiliki 134 inovasi, baik digital maupun non digital yang tersebar di berbagai aspek pemerintahan. 

BACA JUGA: Presiden Jokowi Akan Hadiri Pembukaan MotoGP 2023

Di antaranya, terdapat 44 inovasi digital dan 90 non digital. Adapun bentuk inovasi daerah lainnya yakni; sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebanyak 30 inovasi, inovasi pelayanan publik sebanyak 93 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebanyak 11 inovasi. ***

Kepala Dinas Kominfotik NTB mengajak masyarakat bijak bermedia sosial, sehingga  merasakan manfaat dari ‘branding’ positif 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB meminta masyarakat dan media mengharumkan nama daerah dengan menyebarkan berita baik. 

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Salurkan Bantuan PENA untuk Pedagang Kecil

Himbauan pada seluruh masyarakat NTB itu disampaikan Kepala Dinas Komunfotik Provinsi NTB,  Najamuddin Amy di Mataram, Senin (09/10/23). 

Dengan informasi yang positif dan realistis, agar daerah dan masyarakat NTB terus mendapatkan kepercayaan dunia. 

Sehingga masyarakat merasakan banyak manfaat dari ‘branding’ positif tersebut. 

Terlebih dengan berbagai event nasional dan internasional yang digelar, salah satunya event MotoGP yang akan digelar 13-15 Oktober mendatang.

“Seluruh masyarakat NTB adalah humasnya NTB. Apalagi dengan media sosial menjadikan netizen sebagai khalayak jurnalis. Hendaknya bijak dan sehat bermedia sosial dikedepankan,” jelasnya. 

BACA JUGA: Mega Lestari: Pemberdayaan Perempuan Harus Berubah

Bang Najam, sapaannya, mengajak seluruh masyarakat dan media fokus menyebarkan berita terkait potensi, keindahan, serta keluhuran budaya Sasak, Samawa, Mbojo (Sasambo) dan semua elemen masyarakat lainnya demi nama baik daerah di mata nasional dan dunia. 

“Ayo jual potensi, keindahan dan keluhuran budaya sasambo di medsos kita,” seru Bang Najam. 

BACA JUGA: Sport Tourism Jadi Pemantik NTB Makin Melaju

Semakin dekatnya waktu pelaksanaan MotoGP, Provinsi NTB terus melalukan pemantapan persiapan di berbagai bidang. Tak terkecuali dengan berbagai promosi yang pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian dan berbagai fasilitas yang manfaatnya bisa dirasakan sebanyak-banyaknya oleh masyarakat NTB. ***