Agama bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan kekinian manusia, seperti di masa pandemi sekarang ini banyak jiwa yang gelisah dan sakit.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Spiritualitas menjadi “agama” terbesar di dunia modern saat ini di tengah krisis yang terjadi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Sebagai negara beragama, krisis jiwa dan moral manusia Indonesia harus dimulai kembali dengan implementasi deklarasi pengakuan atas kesucian, kebesaran dan kekuasaan Tuhan sebagai penentu segala sesuatu.

Hal itu dikatakan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah dalam kegiatan Majelis Taklim Bulanan almamater Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1990, secara daring, di pendopo gubernur, Sabtu (28/8).

“Di tengah pandemi seperti sekarang banyak jiwa yang gelisah dan sakit. Agama bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan kekinian manusia”, jelas gubernur.

Sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut, Zulkieflimansyah menyoroti Islam dan Kemanusiaan dalam sudut pandang sederhana tentang ucapan pengakuan bahwa Allah Maha Segalanya namun gagal dimaknai dan mewujud dalam tindakan tapi sebatas ekspresi keagamaan.

” Ucapan Subhanallah yang artinya Maha Suci Allah seharusnya bisa membuat orang memaafkan kesalahan orang lain karena yang luput dari kesalahan itu hanya Allah”, jelas Zulkieflimansyah.

Lalu ucapan Alhamdulillah yang bermakna segala pujian bagi Allah akan menenangkan dan menentramkan jiwa dan batin dengan kemampuan menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah kehendak Allah. Ucapan terakhir adalah Allahu Akbar bermakna Allah Maha Besar.

“Lisan kita seringkali mengucapkan Allah Maha Besar tapi sejatinya dalam perbuatan, kita membesar besarkan sesuatu yang lain selain Allah. Padahal dalam kaidah spiritual Islam, sekali orang membesarkan atau mencintai selain Allah maka saat itu juga kegelisahan akan menyelimuti”, urainya.

BACA JUGA: Ibu adalah Garda Terdepan dalam Mendidik Anak-Anak

jm

Ikatan Mahasiswa Gondang (IMG) melakukan aksi peduli lingkungan dengan gerakan bersih pantai, penanaman seratus pohon pelindung dan melakukan pelepasliaran tukik

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Ikatan Mahasiswa Gondang (IMG) mengadakan kegiatan melakukan  Bersih Kampung, Penanaman Pohon dan lepasliarkan tukik di Pantai Sedayu Lekok, Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupeten Lombok Utara.

Kegiatan IMG itu menggandeng kerjasama dengan Komunitas Tionghowa – INTI, OPAL, dan Pokdarwis setempat.

Sebelumnya, serangkaian kegiatan yang telah dilakukan IMG antara lain berupa pembibitan anggur, lomba seni melukis tembok, pembibitan, dan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka memeriahkan HUT KLU Ke 13 dan HUT RI Ke 76 tahun 2021.

Kegiatan itu merupakan tindak lanjut kegiatan sebelumnya.

BACA JUGA: BPD Santong Tolak Bantuan Pangan non Tuna untuk Isteri Kades

Hari Sabtu (28/08/21), Ikatan Mahasiswa Gondang melakukan gerakan bersih pantai, penanaman seratus pohon pelindung dan melakukan pelepasliaran tukik. Dalam kegiatan ini IMG memina Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu untuk memimpin kegiatan itu.

Dalam acara seremonial, IMG sekaligus penyampaian laporan pertanggung jawaban kegiatan, penyerahan kenang kenangan untuk bupati, penyerahan hadiah pemenang Lomba, sekaligus penyerahan 300 paket sembako untuk anak yatim piatu, lansia, orang tua jompo dan fakir miskin.

Kegiatan IMG yang diselenggarakan di Pantai Sedayu, Dusun Lekok, Desa Godang,  berlangsung selama dua hari, dimulai tanggal 27 Agustus hingga 28 Agustus 2021.

Penanaman pohon selain berfungsi sebagai pelindung, juga untuk memperindah seputaran lokasi Pantai Sedayu yang merupakan salah satu tujuan wisata di Gondang. Lokasi itu digunakan sebagai pusat penangkaran penyu pertama dan terbesar di kabupaten Lombok Utara.

“Kegiatan ini diharapkan berlanjut secara kontinyu dan dapat ditiru oleh mahasiswa yang lain serta masyarakat luas. Menjadi upaya bersama memelihara dan mengawasi apa yang telah dilakukan secara bersama sama untuk kepentingan bersama. Itu akan melahirkan kader kader lingkungan,” kata pihak pengurus IMG dalam pernyataannya, Sabtu (28/08/21).

Pihak IMG juga berharap dukungan pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Dan menyerukan masyarakat luas akan pentingnya gerakan peduli lingkungan untuk kehidupan semua mahluk.

Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu, SH, yang hadir dalam kegiatan di Pantai Sedayu itu mengatakan, kehadirannya sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan.

BACA JUGA: Sertifikasi Pemandu Wisata Tambora, Langkah Menuju UNESCO

“Penghijauan merupakan salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis lingkungan yang merupakan salah satu program perintah,” kata bupati.

Ia berdiharap kegiatan yang diakukan IMG yang didukung lembaga yang peduli lingkungan lainnya, dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang rawan Abrasi, longsor, banjir dan kekeringan di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

“Terlebih lagi di Pantai Sedayu yang merupakan pusat penangkaran penyu yang sudah terdaftar di Kantor BKSDA NTB,” ungkap bupati.

Bupati Djohan mengapresiasi para Donatur Komunitas Tionghoa, Organisasi Lingkungan dan segenap peserta kegiatan penghijauan.

“Walaupun di tengah situasi Pandemi Covid-19, kita masih dapat melaksanakan kegiatan ini, ” katanya.

Usai pembersihan dan penanaman, Djohan Syamsu, melepasliarkan 300 tukik, membagikan paket sembako dan penyerahan hadiah pemenang lomba dalam kegiatan dalam rangka HUT KLU Ke 13 dan HUT RI ke 76 -2021.

(@ng)

Temuan adanya bantuan yang diperuntukkan kedua istri Kepala Desa ini merupakan hasil koordinasi BPD Santong dengan beberapa pihak terkait Bantuan Pangan non Tunai (BPNT)

SANTONG,KLU.lombokjournal.com ~ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, memasalahkan dua rekening bantuan sosial di Desa Santong yang terindikasi ada penyimpangan, yakni diterima kedua istri Kepala Desa.

Pihak BPD Santong menyampaikan kepada pihak bank untuk tidak menyerahkan dua nama penerima bantuan sosial, yang diketahui teryata adalah istri dari Kepala Desa Santong.

Menurut pihak BPD, hal tersebut merupakan kekeliruan yang tidak bisa dibiarkan, mengingat masih banyak masyarakat Desa Santong yang lebih membutuhkan.

Seperti diketahui, bantuan sosial yang disebut bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan di bawah satu juta.

Bantuan tersebut diharapkan tepat sasaran, dan jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat Desa Santong.

BACA JUGA:

Kawasan Budidaya Udang dan Lobster Terintegrasi akan Dibangun di NTB

Hersuna Subarkah, salah seorang anggota BPD Santong menyampaikan, ada kekeliruan pada pendataan penerima bantuan sosial tersebut.

Pihak BPD Santong sangat menyayangkan kejadian tersebut, dan berharap tidak lagi terjadi agar setiap bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.

“Dalam hal ini BPD Desa Santong berinisiatif untuk meminta kepada pihak TKSK dan pihak bank BRI untuk tidak memberikan kartu dan rekening BPNT Kepada istri pertama dan kedua dari Kepala Desa Santong, tujuannya agar penerima manfaat tepat sasaran.” ujar Hersuna, Jum’at (27/08/21)

Temuan adanya bantuan yang diperuntukkan kedua istri Kepala Desa ini merupakan koordinasi BPD Santong dengan beberapa pihak, terkait penyaluran bantuan kepada warga miskin di Desa Santong.

Dari beberapa klarifikasi dan penelusuran data penerima bantuan tersebut, pihak BPD mendapat temuan nama istri Kepala Desa Santong tercatat sebagai penerima bantuan sosial tersebut.

BAA JUGA: Komunitas Tionghoa Lombok Sumbang Sembako Dampak Pandemi

Hersuna menjelaskan, seharusnya bantuan-bantuan sosial dalam bentuk apa pun harus benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Pendataan penerima bantuan sosial juga diharapkan lebih selektif dan tidak asal-asalan dalam melakukan pendataan.

BPD desa Santong juga menjelaskan, seluruh anggota BPD akan tetap mengawal setiap hal yang berkaitan dengan hak masyarakat Desa Santong.

“Sebelumnya BPD berkordasi dengan pihak perangkat kewilayahan terkait nama-nama penerima manfaat BPNT, dan di sana ditemukan nama istri Kepala Desa.” ujar Hersuna.

Han

Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur sudah menyiapkan lahan untuk pengembangan kawasan budidaya Udang dan Lobster terintegrasi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kawasan budidaya udang Vaname dan lobster terintegrasi (shrimp estate) akan dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa.

Dalam pengembangan kawasan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur dan Sumbawa.

Gubernur NTB Dr. H. Zulikieflimansyah, SE., M.Sc., menyambut baik rencana

“Kesempatan ini jangan sampai terlewatkan dan disia-siakan,” kata Gubernur H. Zulikieflimansyah, yang menyambut baik rencana tersebut.

Gubernur Zul mengungkapkan itu saat rapat koordinasi tindaklanjut program pembangunan Shrimp Estate di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Timur.

Rapat itu dihadiri Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Dr. TB Haeru Rahayu, Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi dan Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud H. Abdullah, Jum’at (27/08/21) di ruang kerja Gubernur NTB.

BACA JUGA: Sertifikasi Pemandu Wisata Tambora, Langkah Menuju UNESCO 

Gubernur menekakan, semua persyaratan untuk rencana itu harus sudah siap. Untuk persediaan lahan sesuai kebutuhan program tersebut, lahan seuas 1.000 Ha sudah ada di Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur.

“Pada prinsipnya, lahannya sudah clear and clean, selanjutnya secara administrasi saja yang akan dilengkapi,” tegas gubernur, Jum’at (27/08/21).

Diharapkan saat pelaksanaan event MotoGP Maret 2022, Presiden Jokowi akan langsung bisa meninjau pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut.

“Yang lebih utama membuka lapangan pekerjaan dan mensejahterakan pemilik lahan atau tambak, udang dan lobster, serta masyarakat,” jelas Gubernur Zul.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP, Dr. TB Haeru Rahayu, A. Pi., M. Sc mengapresiasi kesiapan Pemerintah Privinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa, khususnya keseriusan menyiapkan lahan menyambut program ini.

Dikatakannya, di Indonesia yang pertama kali penerapan program Kawasan Budidaya Udang Terintegrasi adalah Kebumen.

“Harus jadi inspirasi bagi NTB, dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah kedepan kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat pesisir,” katanya.

Untuk Kawasan di Sumbawa akan dibudidayakan udang Vaname, dengan hasil produktivitas dan kualitas yang tinggi. Sedangkan Lombok Timur, dikembangkan lobster dan kampung nelayan yang telah ada tetap dipertahankan.

Menurutya, Shrimp Estate merupakan skema budidaya udang berskala besar di mana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan.

Program ini juga merupakan terobosan Kementerian KKP dalam pengembangan perikanan budidaya tujuannya meningkatkan ekspor, menambah devisa untuk daerah maupun negara dan kesejahteraan masyarakaat.

“Proses produksi didukung teknologi dan terintegrasi dengan pendekatan konsep hulu-hilirseperti pabrik pakan dan sebagianya, korporasi perikanan budidaya berbasis Kawasan,” jelasnya.

Dijelaskan, kawasan tersebut akan tetap menjadi hak masyarakat pemilik tambak atau lahan. Hanya pengelolaanya saja oleh pemerintah dengan skema pembagian hasil berdasarkan luas kepemilikan. Bahkan pemilik lahan dapat menjadi tenaga kerja.

Sementara itu Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi menyatakan kesiapan lahan dan dukungan masyarakat sudah siap. Bahkan masyarakat menyambut baik budidaya udang atau lobster terintegrasi.

Menurutnya, ada 2 lokasi yang telah disiapkan, yaitu di wilayah kawasan Telong Elong dan Teluk Ekas, dengan total lahan sekitar 1.000 Ha lebh.

“Lahan tersebut sedang kita tata, akhir 2021 akan selesai,” tutupnya.

Senada dengan Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud H. Abdullah mengaku, lahan untuk pengembangan kawan tersebut sudah siap, dengan total lahan seluas 1.121 Ha.

“Ada di tiga desa di wilayah Kecamatan Moyo Utara. Yakni Desa Penyaring, Desa Kukin, dan Desa Baru,” katanya.

Upaya pendekatan kepada masyarakat pemilik lahan sedang terus dilakukan, dengan memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan.

“Sehingga kedepan tidak ada persoalan,” katanya.

BACA JUGA: Gubernur Zukieflimansyah: Taklukkan Dunia Dengan Ilmu

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST.,M. Si mengatakan, persiapan untuk mewujudkan shrimp estate ini, tahun 2021 ini adalah clearing lahan, sehingga Tahun 2022 adalah ground breaking dan 2023 atau 2024 sudah bisa beroperasi.

“Tahun 2021, lahan dan syarat administrasi serta proses lainnya sudah rampung. Tahun depan sudah ground breaking dan pak menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sudah sampaikan langsung ke pak gubernur Zul,” tutupnya.

Hadir juga dalam rakor tersebut, Staf Khusus Menteri KKP Victor G. Manoppo, Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, Direktur Perbenihan, Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

edy

300 paket sembako yang diserahkan Komunitas Tionghoa Lombok kepada Pemda KLU, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, menerima secara simbolis penyerahan bantuan tersebut di ruangan bupati, Jumat (27/8). Bupati Djohan berterima kasih kepada perkumpulan warga Tionghoa Lombok, khususnya pada PSBM, PSMTI dan INTI NTB dalam membantu masyarakat Lombok Utara yang terdampak Covid- 19.

Bantuan berupa paket sembako tersebut rencananya disalurkan ke masyarakat Desa Gondang yang terdiri dari empat dusun dan para yatim piatu.

Sementara itu, Wakil Ketua INTI NTB, S. Wijanarko, menyampaikan bahwa bantuan paket sembako yang berjumlah 300 paket terdiri dari; beras, minyak, dan mie instan, tersebut, untuk meringankan beban warga Lombok Utara yang terdampak Covid-19 dan PPKM.

Komunitas Tionghoa Lombok yang terdiri dari PSBM, PSMTI dan INTI juga telah mengadakan kegiatan sosial dalam bentuk penanaman pohon di Buani Bentek. Rencananya Sabtu esok (28/8) akan turut berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan yaitu pelepasliaran tukik atau penyu di Pantai Sedayu.

BACA JUGA: Anak Muda Desa Jadi Founder dan Penggerak Literasi Membaca

rar

Anak muda di desa sebagai founder dan penggerak literasi guna menumbuhkan minat membaca pada masyarakat di lingkungannya.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ini merupakan ajakan dari Bunda Paud Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimasnyah, yang disampaikannya saat menjadi narasumber pada acara “Bunda PAUD Menyapa”, Episode #1, secara Live di Instagram Paupedia yang berlangsung di pendopo gubernur, Jum’at (27/08).

“Semua dapat berkerjasama dengan Pokja Paud untuk menjalin kemitraan dengan provinsi dengan cara mengajukan proposal. Juga salah satu dari program pemprov, yaitu setiap desa memiliki pojok baca akan terus merangkul anak muda yang suka membaca sebagai founder penggerak literasi membaca,” tutur Hj. Niken.

Mengenai permasalahan kelangkaan buku sering kali dikeluhkan oleh masyarakat, Hj. Niken memberikan solusi terkait kelangkaan buku dengan cara memanfaatkan teknologi dan mengakses buku secara digital.

“Sekarang kita berada di era digitalisasi, sehingga kelangkaan buku bisa diatasi dengan menggunakan buku digital,” ujarnya.

Hj. Niken juga menjelaskan hal yang terkait bantuan anggaran taman baca di pemprov NTB.

“Mengenai pengajuan anggaran paud untuk taman baca, kami bersama para anggota akan berkerja sama dengan pemerintah provinsi terutama BAPPEDA dalam mengajukan anggaran untuk taman baca” ujarnya.

ser/sah

Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data kemiskinan untuk perencanaan kegiatan atau program penanggulangan kemiskinan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Verifikasi dan validasi data kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat penting dilakukan.

Dengan data yang akurat dan tepat, dapat menyelesaikan berbagai persoalan sosial, kesehatan, ekonomi dan persoalan lainnya.

“Itulah betapa penting pentingnya validasi data kemiskinan ini. Saya benar-benar menekankan agar serius menyelesaikan persoalan data ini,” tegas Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Wagub menyampaikannya pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTB Tahun 2021, Kamis (26/08/21) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Selain itu, data ini juga dapat digunakan untuk perencanaan kegiatan atau program penanggulangan kemiskinan, serta menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial.

“Sehingga semua program yang digelontorkan pemerintah bisa efektif mempercepat pengentasan kemiskinan,” kata Ummi Rohmi sapaan Wagub.

Ditekannya, agar dalam menyelesaikan verifikasi dan validasi data kemiskinan dilakukan dengan berbagai ikhtiar. Terus berkoordinasi dan membangun sinergi, keharmonisan dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota hingga desa.

BACA JUGA: Tete Batu Siap Menangkan Best Tourism Vilage 2021

“Menyelesaikan data ini perlu strategi yang betul-betul jitu, agar apa yang kita ikhtiarkan tidak sia-sia,” tegasnya.

Dikatakannya, apabila data ini valid, maka akan mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 8 persen.

Untuk itu, harus diingatkan Kabupaten/Kota agar serius menyelesaikan persoalan data penduduk miskin yang masih ganda, meninggal dan tidak ada di tempat, sehingga benar-benar valid.

“Ini semua demi kepentingan masyarakat,” ucapnya didampingi Asisten II dan kepala Bappeda NTB.

Untuk itu, ketika data valid dan akurat maka persoalan Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, JPS, BPJS maupun program-program lain akan menyasar penerima manfaat dan tepat sasaran.

“Termasuk data ini akan menjadi sumber OPD-OPD mengeksekusi program-programnya,” kata alumni ITS Surabaya ini.

Menurunkan angka kemiskinan

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr.Ir. H. Iswandi, M.Si., menyampaikan, dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan daerah diperlukan koordinasi yang baik dengan dinas terkait terutama dinas sosial, dinas desa, dinas kesehatan dan OPD terkait.

BACA JUGA: Inisiasi Menyusui Dini, Perlu Dukungan Ayah dan Keluarga

“Vailidasi data penduduk miskin ini sangat penting, karena korelasinya akan mampu menurunkan angka kemiskinan di NTB,” kata Iswandi.

Apalagi Peraturan Gubernur Tentang Penanggulangan Kemiskinan telah dibuat. Ini penting karena akan menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.

Kadis Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH, memaparkan tentang verifikasi dan validasi data kemiskinan, yang sudah berjalan sejak tahun 2019. Verifikasi dan validasi itu tergantung kesungguhan, keseriusan dan political will dari Bupati/Walikota se-NTB.

“Karena pentingnya data ini, maka harus menjadi prioritas bagi mereka. Apalagi ini menyangkut masyarakatnya,” kata Ahsanul Khalik.

Diungkapkannya juga, bahwa lambat dan masih belum updatenya sebagian data di desa, akibat minimnya anggaran yang dialami pemerintah desa, sebagai juru kunci verifikasi dan validasi di lapangan.

Namun ia mengaku, akan terus mendorong Kabupaten/Kota hingga desa untuk terus melakukan verifikasi dan validasi ini.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten I Setda Prov NTB, Kadis Kesehatan, Kadis Dikbud, Kadis Nakertrans, Karo Ekonomi, perwakilan BPJS dan sejumlah OPD terkait.

edy

Mewaspadai Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) harus dilakukan petani, sebab kalau tidak bisa menangani dan akan berahir dengan merugi

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tembakau (SLPHT) menjadi salah satu hal terpenting dalam menjaga dari gangguan hama tembakau yang identik disebut Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Karena itu Evy Winarni, SP, M.SI, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lombok Utara, berharap kepada peserta SLPHT benar-benar mengimplementasikan pelajaran dan ilmu yang diperoleh dari narasumber yang telah melatih baik teori maupun peraktek di lapangan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan serangan OPT tembakau didominasi oleh hama ulat grayak (Spodoptera litura) dan Tobbaco Mosaic Virus (TMV).

Adapun hama dan penyakit lain yang menyerang tanaman tembakau di lahan tersebut di antaranya hama kutu daun, dan belalang, sedangkan penyakit yang menginfeksi tanaman tembakau penyakit bercak daun.

BACA JUGA: Penyu Tangkaran Dilepaskan di Pantai Nipah untuk Pelestarian

Gerakan pengendalian OPT merupakan upaya pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT. Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hendaknya mengutamakan penggunaan bahan pengendali hayati, yang dilakukan secara massal dan dalam hamparan yang luas.

Jika petani kurang mengamati OPT, maka sudah barang tentu tidak bisa menangani dan akan berahir dengan merugi, sebab akan berdampak pada kualitas dan kuantitas.

“Ini yang penting menjadi perhatian kita saat bertani atau bercokol tanam,” kata Evi, Kamis (26/08/21)

Selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU, Evi selalu mengingatkan bawahannya untu lebih inten, dan secara kontinyu melakukan pembinaan baik melalui rapat kerja kelompok maupun pada acara seperti sekarang ini.

“Patut kita syukur bahwa kondisi daerah kita sudah empat kali refocusing dan negara kita sedang dilanda Covid-19, namun cukai dari tembakau cukup besar untuk daerah kita KLU,” katanya.

Ia berharap petani untuk memperluas lahan menanam tembakau di masa mendatang.

Evi mengatakan, pihak DKPP KLU sudah melaksanakan SLPHT dan Insya Allah akan di lanjutkan pada bulan September tahun 2021, kata Evy di depan 7 kelompok tani yang mengikuti pelatihan, yang dipusatkan di sekretariat Kampung Coklat Senada Gangga.

Pengendalian OPT tembakau di Kelompok Tani Makmur Tani Cidadali dengan menggunakan teknologi terbaru, yaitu metabolit sekunder jamur Trichoderma sp. dan pestisida nabati ekstrak biji mimba.

Pengendalian dengan teknologi terbaru ini tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan seperti terjadinya pencemaran lingkungan dan sebagainya.

Karena umumnya bahan nabati tersebut cepat terurai menjadi bahan yang tidak berbahaya namun banyak manfaatnya terhadap tanaman tembakau.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan cukai hingga Juli 2021 telah mencapai Rp104,42 triliun.

BACA JUGA: Bertemu Guru Semasa SMA, Gubernur NTB Tunduk dan Cium Tangan 

“Cukai hasil tembakau sudah mencapai 58,27 persen dari targetnya Rp173,78 triliun, atau saat ini sudah mencapai Rp101,26 triliun,” jelas Evi.

Jika dilihat berdasarkan jenisnya, kenaikan tertinggi terjadi pada rokok sigaret kretek tangan (SKT) sebesar 10,6 persen secara tahunan, kata Evy Winarni katanya dalam Media Briefing, Kamis (26/8/2021).

@ng

Pelepasan Penyu hasil penangkaran Komunitas Konservasi Penyu di Pantai Nipah, Lombok Utara, sebagai dukungan dan upaya memperbaiki kondisi lingkungan.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, menyatakan hal tersebut saat membuka Peresmian Kolam Penangkaran, Pelestarian Turtle Conservation Community (TCC) dan Pelepasliaran Penyu di Pantai Nipah, Pemenang, Rabu (25/8).

“Berterimakasih kepada ‘anak-anak saya’ yang berinisiatif dengan kegiatan ini sebagai amaliah kita semua. Bagian dari pengabdian pada bangsa, negara dan Lombok Utara,” tuturnya.

Bupati Djohan menceritakan bahwa KLU pernah dilanda bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur rumah hingga 60 ribu unit rusak berat. Sebagian besar fasilitas publik hingga kini belum tuntas rekonstruksinya, kemudian disusul dengan pandemi Covid-19. Hingga hari ini keterpaparan di KLU menembus angka lebih dari 500 jiwa orang, dengan yang masih tersisa konfirmasi positif kurang dari 30 jiwa.

“Saya serukan pada kita semua, agar disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Sebagai orang yang beragama, tentu kita harus taat dan percaya segala sesuatu yang terjadi Tuhan yang menentukan, kita hanya dapat berikhtiar,” imbuhnya.

Bupati Djohan mengajak bangun semangat, tidak menjadikan Covid tanpa solusi dan kerjakan apa yang mampu dikerjakan. Kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam persoalan termasuk Covid-19. Jagalah semangat mencegah Covid, agar segera berhenti dan agar wisatawan bisa hadir, sehingga ekonomi dan UMKM bisa normal.

Tentu akan menghasilkan sesuatu untuk daerah kita. Bersatu padu membangun daerah kita,” tegasnya.

BACA JUGA: Varietas Anggur Bermacam-macam Tumbuh Subur di Desa Pendua

Sementara itu, Pimpinan Operation Head PT. Pertamina DPPU BIL, H. Boedi Poerwanto, menyampaikan bahwa Pantai Nipah merupakan destinasi wisata yang dianugerahi keindahan alam dengan jejeran pantai eksotik serta didukung dengan keanekaragaman hayati.

“Dengan menawarkan destinasi unggulan konservasi Penyu dapat menyumbangkan volume kunjungan wisata di Nipah, setelah pandemi usai. Dalam upaya pengembangan promosi pariwisata. Saya menawarkan konservasi Penyu yang dikelola oleh pemuda Nipah melalui TCC,” ujar Boedi.

Acara yang dihadiri sejumlah pejabat daerah, aparat keamanan dan masyarakat tersebut dilanjutkan dengan penandatangan prasasti pelepasan penyu di pesisir Pantai Nipah.

wld

Vaksinasi untuk ibu hamil jadi atensi Pemprov NTB, mengingat kasus positif Covid-19 yang menimpah ibu hamil cukup tinggi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB berupaya mempercepat penanganan vaksinasi Covid – 19 yang menyasar kepada Ibu hamil dan menyusui.

Hanya saja, kepercayaan ibu hamil untuk melakukan vaksinasi masih sangat minim. Diperlukan edukasi dari sektor tenaga kesehatan untuk dapat meyakinkan, ibu hamil dan menyusui boleh untuk melakukan vaksin.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, dan menghimbau kepada tenaga kesehatan agar dapat seirama dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait vaksinasi Covid -19.

“Agar dapat memberikan informasi dan keyakinan kepada masyarakat terkait vaksinasi terutama ibu hamil harus dimulai dari tenaga kesehatannya terlebih dahulu, dokter perawat bidan harus satu kata dalam memberikan informasi,” tegas Ummi Rohmi.

Hal itu diungkapannya saat menerima rombongan BKKBN NTB yang berlangsung di Pendopo Wagub NTB, Rabu (25/08/21).

BACA JUGA: Bunda Literasi NTB: Budaya Baca Harus Dimulai Sejak Dini

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM,. MARS menjelaskan, ibu hamil yang terpapar Covid – 19 data dari bulan Januari – Juli 2021 sebanyak 159 orang. Dan ibu bersalin sebanyak 79 orang, ibu nifas sebanyak 164 orang dan meninggal dunia sebanyak 18 orang.

“Ini menjadi antesi kita untuk dilakukan vaksinasi untuk ibu hamil, yang sudah Dikes lakukan yakni telah dilakukannya pendataan ibu hamil yang mendapatkan vaksinasi dan melakukan koordinasi dengan berbagai organisasi profesi,” pungkas Kadikes NTB.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Drs. Sama’an, M.Si.akan melakukan vaksinasi kepada keluarga, termasuk ibu hamil.

Target vaksinasi ibu hamil sebanyak 5.000 vaksin. Lokasi vaksinasi akan dilakukan di Kota Mataran dan Kabupaten Lombok Barat.

BACA JUGA: Tembakau Punya Potensi dan Prospek Besar di Lombok Utara

“Vaksinasi keluarga yang akan dilakukan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, kami menghimbau kepada masyarakat untuk datang ke tempat pelayanan vaksin karena yang akan melakukan vaksinasi oleh bidan – bidan praktik yang telah dilatih,” tutur Makripuddin.

ser