Terjadi peristiwa turunnya perolehan suara PPP, seluruh kadernya untuk menjaga suara partainya                                                                

LombokJournal.com ~  Achmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyoroti peristiwa anomali dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). 

Atas perisriwa anomali itu, Ia mengungkapkan keprihatinannya. Ada kemungkinan partai lain mengalami peningkatan suara yang tidak wajar akibat anomali tersebut. Sementara perolehan suara PPP sendiri mengalami penurunan.

BACA JUGA : Suara PSI Melonjak Mendadak, Sementara Suara PPP Mengalami Penurunan 

Awiek, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Sirekap hanyalah alat bantu tanpa kekuatan hukum tetap. 

Dia mengimbau seluruh kader PPP untuk menjaga suara partainya. Sebagai contoh, mengingatkan peristiwa penurunan suara PPP turun dari 3.058.000 menjadi 3.040.000, lalu naik kembali. 

Awiek menekankan pentingnya memahami bahwa jumlah suara seharusnya bertambah, bukan berkurang, seiring bertambahnya TPS yang masuk.

BACA JUGA : Peningkatan Suara PSI, Pengamat : Ada Potensi Manipulasi

Sebelumnya, KPU berusaha memberikan data terbaru real count pemilu 2024, di mana terjadi peristiwa PSI dan PPP mendekati ambang batas syarat masuk Parlemen Senayan. 

Data real count Pemilu Legislatif DPR RI mencapai 65,80 persen pada Minggu, tanggal 3 Maret 2024, pukul 12.00 WIB. PSI mencapai 3,13 persen perolehan suara 2.403.152, sementara PPP melonjak signifikan dengan 4,01 persen perolehan suara 3.080.453.

PPP dipastikan lolos ambang batas parlemen, memenuhi syarat masuk DPR RI periode 2024-2029. Meskipun terdapat anomali Sirekap, KPU terus memperbarui data melalui situs pemilu2024.kpu.go.id. 

Untuk diketahui, ambang batas parlemen Pemilu 2024 adalah 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

BACA JUGA : Hasil Pleno se Pulau Sumbawa, Johan Rosihan Lolos ke Senayan

Pasal 414 butir (1) mengamanatkan partai politik peserta Pemilu memenuhi ambang batas perolehan suara 4 persen untuk meraih kursi anggota DPR. ***

Sejumlah politisi telah menyuarakan kecurigaan mereka terhadap anomali peningkatan suara PSI

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Universitas Al Azhar, melalui pengamat politiknya, Ujang Komarudin, menyoroti peningkatan pesat suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyatakan bahwa lonjakan tersebut tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba seperti sulap. 

Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunjukkan penongkatan suara PSI.

Ujang menyebutkan bahwa sejumlah politisi, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah menyuarakan kecurigaan mereka terhadap anomali kenaikan suara PSI. 

BACA JUGA : Suara PSI Melonjak Mendadak, PPP Mengalami Penurunan 

“Sesama politisi paham, tidak mungkin langsung simsalabim suara itu, tidak mungkin langsung melonjak,” ujar Ujang dilansir dari Kompas.com pada Minggu (03/03/24).

Politikus PDI-P Deddy Yevry Sitorus dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, termasuk dalam kalangan politisi yang meragukan lonjakan suara PSI. Kecurigaan mereka mencakup dugaan operasi untuk mengalihkan suara ke partai politik tertentu demi melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen. 

Ujang mengingatkan bahwa jika benar terjadi, demokrasi akan terancam karena suara masyarakat dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu.

Dalam konteks ini, Koalisi Masyarakat Sipil juga menduga adanya penggelembungan suara. 

“Kedaulatan rakyat, suara rakyat bisa diakali, bisa dimanipulasi, bisa dimainkan, ini bahaya,” ujar Ujang.

Ujang Komarudin sebagai seorang akademisi memperingatkan pentingnya melaksanakan pemilu melalui jalur yang benar dan normal, tanpa adanya praktik kecurangan. 

BACA JUGA : Rumput Laut di Teluk Ekas, Jadi Fokus Kunjungan Menko Marves RI

Ia mengecam praktik berbagi kepentingan antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu yang dapat merugikan demokrasi.

Menurut data terbaru dari real count KPU, suara PSI mengalami peningkatan dari 2,86 persen (2.171.907 suara) pada Kamis (29/02/24) pukul 10.00 WIB menjadi 3,13 persen (2.402.268 suara) pada Sabtu (02/03/24) pukul 15.00 WIB. 

Dalam kurun waktu yang sama, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) melaporkan penambahan dari 539.084 menjadi 541.324 TPS, dengan tambahan data dari 2.240 TPS. 

Lonjakan suara PSI ini menciptakan perbedaan yang signifikan dengan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, menciptakan kekhawatiran akan integritas pemilu.

BACA JUGA : MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 persen Diubah

Berdasarkan data hitung cepat Tim Litbang KOMPAS yang sudah mencapai 100 persen, PSI hanya memperoleh 2,8 persen suara. ***

Gibran Rakabuming memberikan instruksi kepada Relawan Bolone Mase agar tetap waspada terhadap suara PSI

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Dalam perkembangan mengejutkan, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami peningkatan signifikan sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) justru mengalami penurunan. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, meminta para relawannya untuk mengawal suara PSI dan adiknya, Kaesang Pangarep.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Kompas.com, Gibran memberikan instruksi kepada Relawan Bolone Mase agar tetap waspada terhadap perolehan PSI.

BACA JUGA : NTB Zone Diresmikan di Surabaya

 Instruksi ini disampaikannya saat menghadiri konsolidasi di Kota Solo, Jawa Tengah, hari Jumat (01/03/24). Di hadapan ratusan relawan, Gibran menekankan pentingnya mengamankan perolehan partai yang dipimpin oleh adiknya.

“Saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya, juga ikut dikawal, PSI itu,” tegas Gibran di atas panggung. Meskipun hasil PSI di Jawa Tengah belum memuaskan, Gibran mencatat adanya peningkatan di tingkat DPRD Provinsi.

Selain mengawal PSI, Gibran juga meminta dukungan terus-menerus dari para relawan untuk partai tersebut. 

Namun, ia menekankan fokus Relawan Bolone Mase pada tugas mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada akhir tahun ini.

Sementara itu, data real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan tren positif perolehan suara PSI. Dalam seminggu terakhir, persentase suara PSI terus bertambah, mendekati ambang batas parlemen.

BACA JUGA : Optimalkan Layanan Publik, Pemprov NTB Siapkan Renaksi

Di sisi lain, PPP mengalami penurunan perolehan partai. Menurut data real count KPU, persentase suara PPP pada Senin (26/2/2024) sore berada di 4,04 persen. Namun, pada Sabtu (2/3/2024), persentase suara PPP turun menjadi 3,97 persen. Jika tren ini berlanjut, ada kemungkinan PPP gagal lolos ke DPR RI.

Dalam konteks ini, lonjakan suara PSI menuai sorotan tajam. Koalisi Masyarakat Sipil yang mengawal Pemilu Demokratis menilai lonjakan ini tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengungkapkan kecurigaan terhadap penghentian pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual dan penghentian Sirekap KPU. Koalisi mendesak untuk menggulirkan hak angket di DPR sebagai respons terhadap dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Melonjaknya suara PSI yang mendekati ambang batas parlemen dalam waktu singkat menjadi perhatian utama. 

BACA JUGA : Pasar Murah Digelar Pemprov NTB di Berbagai Titik 

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar kecurangan ini diusut tuntas, guna menjaga legitimasi pemilu dan mencegah krisis demokrasi. Koalisi juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat tekanan publik dan moral. Maksudnya untuk melawan dugaan despotisme dan manipulasi kekuasaan politik yang merugikan demokrasi Indonesia. ***

Johan Rosihan dari Partai Keadilan Sejahtera Diklaim salah satu dari tiga caleg yang lolos ke Senayan berdasarkan hasil pleno seluruh Kecamatan se Pulau Sumbawa

KSB.LombokJournal.com – Amrullah, M.M.Innov, Ketua Tim Pemenangan Johan Rosihan Pulau Sumbawa, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Bawaslu dan KPU di seluruh tingkatan dalam proses pemilihan. 

Proses penghitungan suara di berbagai tingkat telah berhasil difinalisasi dengan baik oleh kedua lembaga tersebut. Amrullah juga mengumumkan hasil pleno terbaru di 63 Kecamatan se-Pulau Sumbawa.

BACA JUGA : MK Putuskan, Ambang Batas Parlemen 4 persen Diubah

Dalam keterangannya, Amrullah menyatakan bahwa hasil pleno tersebut sejalan dengan informasi yang sebelumnya disampaikan oleh timnya melalui konferensi pers di Sumbawa. 

Tiga partai, yakni PKB (Mahdalena), NasDem (Mori Hanafi), dan PKS (Johan Rosihan), dipastikan meraih tiga kursi DPR dari Pulau Sumbawa.

Jelasnya, Johan Rosihan kembali memastikan diri lolos ke Senayan Rangking III untuk melanjutkan dedikasinya kepada masyarakat Pulau Sumbawa. 

Penegasan ini berdasarkan berita acara DA hasil pleno 63 kecamatan se-Pulau Sumbawa, sehingga klaim kemenangan tidak lagi diperlukan.

BACA JUGA : Caleg Pendatang Baru Dapil Pulau Lombok Melenggang ke Senayan

“Kita tidak perlu saling klaim, terutama dengan menampilkan hasil sirekap KPU yang belum mencapai 100 persen. Semuanya akan kembali berdasarkan pleno yang telah selesai,” tegas Amrullah pada Jum’at (01/03/24).

Menurutnya, semua partai politik memiliki data yang sama, dan klaim kemenangan yang tidak berdasarkan hasil pleno kecamatan menjadi hal yang aneh. Amrullah mengajak semua elemen masyarakat untuk bergandengan tangan dan menyatukan langkah setelah berakhirnya pemilu.

BACA JUGA : Medsos Harus Dioptimalkan untuk Tingkatkan Interaksi

“Demi membangun Pulau Sumbawa yang lebih baik, mari kita rapatkan barisan, bahu-membahu, karena demokrasi sejatinya adalah wadah pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya. ***

MK menilai, ketentuan tentang ambang batas itu tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta telah mengeluarkan keputusan yang signifikan terkait ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional. yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). 

BACA JUGA : Menko Marves RI Melakukan Kunjungan Kerja di NTB

Keputusan ini, yang diumumkan dalam Sidang Pengucapan Putusan pada Kamis (29/02/24).

MK menyatakan bahwa ambang batas tersebut tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Ditekankan bahwa ambang batas parlemen 4 persen dianggap konstitusional hanya jika tetap berlaku pada Pemilu DPR 2024. 

Namun, untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, ambang batas ini dianggap konstitusional bersyarat. Putusan ini merupakan respons terhadap perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Dalam pengumuman putusannya, MK menyoroti kurangnya dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen 4 persen. 

BACA JUGA : Rakornas KPI pada Bulan Mei 2024, Provinsi NTB Jadi Tuan Rumah

Lebih lanjut, MK menyimpulkan bahwa ambang batas ini telah menyebabkan disproporsionalitas hasil pemilu, mengakibatkan hak konstitusional pemilih menjadi tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra menyampaikan bahwa meskipun tujuan penyederhanaan partai politik adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat, namun secara faktual, prinsip-prinsip tersebut telah tercederai. 

Banyak suara pemilih tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, menciptakan disproporsionalitas dalam sistem pemilu proporsional yang diadopsi.

Sebagai tindak lanjut dari putusannya, MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen. 

BACA JUGA : Buku Puisi ‘Amerikano’ Tur ke 10 Titik di Pulau Lombok

Perubahan tersebut harus memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan, menciptakan landasan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Perubahan ini diharapkan dapat dilakukan sebelum Pemilu 2029, membuka jalan menuju sistem pemilu yang lebih inklusif dan representatif. ***

Parliamentary threshold merupakan acuan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menentukan apakah partai politik (Parpol) berhak masuk ke parlemen

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dalam Pemilu 2024, istilah “parliamentary threshold” sering disebut karena berkaitan dengan penetapan partai politik (Parpol) di kursi DPR RI. Tetapi, apa sebenarnya parliamentary threshold?

BACA JUGA : Mahkamah Konstitusi (MK) Memutuskan Ambang Batas Parlemen 4 persen Diubah

Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, syarat memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen agar Parpolk melaju ke Parlemen konstitusional hanya jika berlaku pada Pemilu 2024. Ke depan, sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029 syarat tersebut harus diubah.

MK menyatakan bahwa ambang batas tersebut tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Pengertian Parliamentary Threshold

Secara umum, parliamentary threshold adalah acuan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menentukan apakah Parpol berhak masuk ke parlemen. Sejak Pemilu 2009, parliamentary threshold telah menjadi instrumen untuk menyederhanakan keberadaan Parpol.

BACA JUGA : Rumput Laut di Teluk Ekas Jadi Fokus Kunjungan Menko Marves RI

Syarat Parliamentary Threshold

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 mengatur syarat Parpol . Peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4 persen secara nasional untuk dapat berpartisipasi dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Partai yang tidak memenuhi ambang batas tidak akan disertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.

Ilustrasi Perhitungan Suara dengan Acuan Parliamentary Threshold

Dalam ilustrasi perhitungan suara, partai yang lolos ambang batas parlemen nasional secara otomatis lolos masuk parlemen daerah. Sebaliknya, jika tidak lolos ambang batas parlemen nasional, maka tidak lolos untuk DPRD kabupaten/kota. Jika suara partai politik di suatu daerah pemilihan cukup untuk mendapatkan kursi di DPR, tetapi tidak mencapai 4 persen secara nasional, partai tersebut dianggap gugur.

BACA JUGA : Caleg Pendatang Baru Dapil Pulau Lombok Melenggang ke Senayan

Kunci Partai Politik ke Parlemen

Parliamentary threshold menjadi kunci dalam menentukan keberlanjutan partai politik di parlemen. Dengan aturan yang jelas, Pemilu 2024 akan mempertimbangkan partai politik yang dapat memenuhi ambang batas untuk aktif di tingkat nasional dan daerah. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan syarat parliamentary threshold. ***

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 10,29 persen suara, caleg PKS Abdul Hadi memimpin dengan 46.511 suara

MATARAM.LombokJournal.com ~  Hasil real count terbaru Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunjukkan, enam calon anggota legislatif (caleg) pendatang baru dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II Pulau Lombok berpotensi meraih kursi di Senayan. 

BACA JUGA : Koperasi PKK Cahaya Abadi Adakan Rapat Anggita Tahunan

Data real count mencakup 70,55 persen suara dari 11.530 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Partai Gerindra mendominasi dengan meraih suara tertinggi sebesar 17,38 persen atau 210.435 suara. Caleg Gerindra, Lale Syifaun Nufus, yang merupakan petinggi Nahdlatul Wathan (NW) dan cucu pahlawan nasional TGKH. Zainuddin Abdul Majdid, memimpin dengan 84.548 suara.

Diikuti oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 10,29 persen suara, caleg PKS Abdul Hadi memimpin dengan 46.511 suara. Sementara itu, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di urutan ketiga hingga kelima.

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat juga memperlihatkan kinerja baik dengan masing-masing meraih 7,38 persen dan 7,25 persen suara. PAN, yang pada Pileg 2019 finis di urutan sembilan, kini berpotensi mengamankan kursi ke Senayan dari Dapil Pulau Lombok.

BACA JUGA : MotoGP dan ACCR 2024,  Peluncuran Tiket di Jakarta

Meski begitu, KPU NTB mengimbau caleg dan parpol untuk tidak terburu-buru mendeklarasikan kemenangan dan saling mengeklaim berdasarkan hasil hitungan internal.

 Agus Hilman, Anggota KPU NTB, menekankan perlunya menunggu hasil resmi penghitungan manual KPU dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional.

“Mari bersama-sama menunggu hasil resmi dari KPU. Jangan sampai saling klaim kemenangan yang nantinya dapat berdampak pada perpecahan di antara kita,” kata Hilman.

BACA JUGA : Bunda Lale Ajak Masyarakat Jalani Hidup Sehat

Caleg dan peserta pemilu juga diminta untuk tidak mempublikasikan hasil penghitungan suara internal secara mandiri. Dijelaskannya,  hasil tersebut sudah cukup sebagai alat kontrol proses penghitungan suara KPU. ***

Pemantauan Pemilu 2024 itu dilakukan Pj Gubernur NTB dengan didampingi Kasat Pol PP, Subhan Hasan, 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Usai pencoblosan di TPS Karang Taruna, Kota Mataram, Penjabat (Pj) Gubernur NTB  Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. memantau Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersama Forkopimda NTB, Perwakilan Polpum Kemendagri dan desk Pemilu 2024 Provinsi NTB, Rabu (14/02/24). 

BACA JUGA : Pemilu 2024, Pj Gubernur NTB Salurkan Suaranya di TPS 12 Karang Taruna Mataram

Dari beberapa TPS yang dikunjungi tersebut, Miq Gite menyampaikan, secara umum Pemilu 2024 berjalan aman, lancar dan kondusif.

Pj Gubernur melakukan pemantauan TPS pada Pemilu 2024 dilakukan di wilayah Kota Mataram, diantaranya TPS Lapas Perempuan,  Kelurahan Karang Taliwang, Kelurahan Monjok dan Karang Pule. 

Pemantauan Pemilu 2024 itu dilakukan Pj Gubernur NTB dengan didampingi Kasat Pol PP, Subhan Hasan, 

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, Pemprov NTB membentuk tim pemantauan dan pengawasan politik daerah ini terdiri dari sejumlah OPD seperti PUPR, BPBD, Dikes, Satpol PP, Bakesbangpoldagri hingga Dinas Kominfotik NTB. Juga Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda).

Sebelumnya, Miq Gita menyebut tim ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan politik di daerah. Sekaligus menjaga stabilitas politik pemerintahan yang kondusif. Melalui kerja koordinatif dan berkesinambungan.

Tim terpadu itu telah membahas tentang peran dan fungsi masing-masing. Contohnya Dinas PUPR dan BPBD NTB. Di pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang, wilayah NTB diprediksi masih dalam situasi musim penghujan.

Untuk mengantisipasi adanya bencana hidrometeorologi, dua instansi tersebut harus siap siaga dengan SDM dan fasilitas yang ada, terutama mengatensi daerah rawan bencana.  

”Jangan sampai bencana alam tersebut, mengganggu proses pelaksanaannya,” terangnya. 

Begitu juga Dinas Kesehatan (Dikes) NTB yang siap siaga mendukung kerja KPU, Bawaslu dan pihak terkait yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tenaga ekstra. 

”Bisa dengan penyediaan obat-obatan dan nakesnya, ini untuk memastikan teman-teman di lapangan bekerja dalam kondisi sehat agar bisa menyelesaikan tugas sebaik-baiknya,” tegasnya.

Jajaran Forkopimda. Mereka turut memantau dan mengawasi perkembangan situasi politik yang terjadi, khususnya dalam pelaksanaan Pemilu 2024. 

BACA JUGA : Pemilu Dalam Negara Demokrasi

Diharapkan, selama penyelenggaraan Pemilu 2024, jangan sampai muncul isu politik yang tidak terkendali.

”Sekecil apa pun perkembangan kondisi daerah, harus terpantau dengan baik, kita tingkatkan sinergi, koordinasi dan kolaborasi agar semuanya bisa berjalan aman dan damai,” tandas Gita.

Polda NTB telah pula memetakan kekuatan yang akan dilibatkan selama berlangsungnya Pemilu 2024 mulai tahapan kampanye dengan 6 ribu lebih personel pengamanan.

BACA JUGA : Rachmat Hidayat Nernagi Kebahagiaan Bersama Lansia, Bantu Kursi Roda Elektrik

Di tahapan masa tenang, Polda menyiapkan pengamanan seperempat personel. Kemudian di tahapan proses pemungutan suara, Polda NTB mengerahkan 2/3 jumlah personelnya. jm/her

Dalam Pemilu 2024 dilakukan pemilihan serentak Presiden RI, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj)Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi beserta Istri Ir. Hj. Lale Prayatni menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 dengan melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Jalan Pejanggik Nomor 28 Lingkungan Karang Taruna, Kota Mataram, Rabu (14/02/24). 

BACA JUGA : Pj Gubernur NTB Pantau Pelaksanaan Pemilu 2024

Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur mengajak masyarakat mengikuti pencoblosan dan turut serta menjadi bagian dalam menjaga suasana yang kondusif, sehingga pesta demokrasi atau Pemilu 2024 berjalan dengan aman, damai dan sukses. 

Pada Pemilu 2024 kali ini dilakukan pemilihan Presiden RI, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia secara serentak. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebanyak 3.918.291 pemilih.

BACA JUGA : Awas Curah Hujan Tinggi! Pemprov NTB Sigap Koordinasi Kabupaten/Kota se NTB

Angka tersebut tersebar di 16.243 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-NTB. 

Lombok Timur masih menjadi kabupaten dengan jumlah pemilih terbanyak mencapai 985.385 orang. Sedangkan, Sumbawa Barat menjadi daerah dengan pemilih paling sedikit yaitu hanya 102.422 pemilih.

BACA JUGA : Pemilu Dalam Negara Demokrasi

Dari 3.918.291 pemilih itu sebanyak 1.916.798 merupakan laki-laki dan 2.001.493 perempuan. Berikut ini jumlah pemilih di berbagai daerah di NTB. Rinciannya;

1. Lombok Barat 517.819 pemilih.
2. Lombok Tengah 772.406 pemilih.
3. Lombok Timur 985.385 pemilih.
4. Lombok Utara 183.391 pemilih.
5. Kota Mataram 315.549 pemilih
6. Sumbawa Barat 102.422 pemilih.
7. Sumbawa 367.967 pemilih.
8. Bima 376.525 pemilih.
9. Kota Bima 112.347 pemilih.
10. Dompu 184.460 pemilih.jm

Pasar Rakyat meriahkan hari pencoblosan Pemilu 2024 di Warsawa Polandia, Ketua PPLN, Bahdal Ilnata gembira saat pemungutan suara itu menjadi perayaan kebudayaan WARSAWA.LombokJournal.com ~ Suhu di Warsawa pagi itu sekitar 8 derajat celsius. Namun, udara dingin tidak menyurutkan antusiasme warga Indonesia di Polandia untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024. 

Sejak jam 8 pagi, saat hari pencoblosan Permilu 2024 itu, para pemilih sudah datang untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS yang berlokasi di KBRI Warsawa, yang berlangsung hari Sabtu (10/02/24). 

BACA JUGA : Pemilu dalam Negara Demokrasi

“Alhamdulillah, berlangsungnya pemungutan suara Pemilu 2024 di Warsawa berjalan lancar, tertib dan juga penuh kehangatan,” terang Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Warsawa, Bahdal Ilnata.

Tak hanya dari Warsawa, Diaspora Indonesia yang datang ke TPS memberikan suaranya di Pemilu 2024 itu juga berasal dari kota lain seperti Szczecin, Gdanks, Wroclaw, Katowice, Krakow dan Poznan. Ratusan orang rela menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk nyoblos di TPS. 

“Berangkat dari subuh, tapi mampir jemput teman dulu di Poznan baru ke Warsawa. Makanya agak kesiangan (datangnya),” tutur Anto, salah satu Diaspora Indonesia di Polandia.

Mengantisipasi antusiasme Diaspora Indonesia saat pencoblosan Pemilu 2024, PPLN Warsawa juga mengadakan pasar rakyat di sekitar area TPS Kota Warsawa. 

Beberapa teman pada pasar rakyat itu menjual bakso, siomay, ayam geprek, nasi kuning, bakwa udang, tahu isi, dan beraneka ragam cemilan dan bumbu-bumbu instan khas masakan Indonesia. 

BACA JUGA : Pj Gubernur NTB Pasparkan Program Jum’at Salam di Teras Negeri Tempo

“Supaya hari ini juga menjadi perayaan kebudayaan, identitas dan persatuan Indonesia. Jadi kebersamaan tetap terjaga meskipun jauh dari tanah lelulur,” tambah Ketua PPLN.

Berdasarkan data dari PPLN Warsawa, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 ini adalah 2586. 698 terkonfirmasi untuk datang dan melakukan mencoblosan di TPS. Sedangkan 1888 lainnya  menggunakan metode pos dalam mencoblos. 

Dari hasil pemantauan di TPS Warsawa, pada Pemilu 2024 banyak hadir anak-anak muda yang pada hari itu merupakan pencoblosan pertama mereka. Salah satunya Ray, mahasiswa S1 di Vistula University Warsawa, yang berbagi kesannya nyoblos di TPS Luar Negeri. 

“Bukan menarik aja sih cuma mungkin beda dari yang lain. Kalo temen-temen di Indonesia mungkin TPS-nya seperti biasa tapi disini kita di KBRI Warsawa. Dan juga cuaca yang sedang dingin disini dan juga ada banyak bazaar makanan Indonesia juga mengobati rasa kangen saya,” ungkap Ray.

Selain Ray, ada juga Kristin. 

“Pastinya sangat berkesan juga, campur aduk juga perasaannya antara bangga, excited dan juga deg-degan pastinya dengan final result-nya nanti. Tapi aku bangga banget walaupun aku jauh dari Indonesia aku masih memiliki kesempatan untuk ikut pemilu di sini di Polandia,” ujar Kristin ketika ditanya kesannya nyoblos di TPS Luar Negeri.

Pelaksanakan pemungutan suara di TPS Warsawa kali ini dihadiri oleh 2 orang saksi. 1 dari partai politik dan 1 dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

BACA JUGA : Awas Curah Hujan Tinggi! Pemprov NTB Sigap Koordinasi dengan Kabupaten se NTB

Bahdal menerangkan kehadiran saksi ini merupakan bentuk legitimasi dan transparansi proses pemungutan suara di Kota Warsawa. 

“Mereka mengawasi dan memastikan bahwa setiap lembar suara diperlakukan dengan adil dan jujur,” jelas Bahdal. iwo