Calon Gubernur Bisa Kehilangan Dukungan Pemilih Potensial

Kandidat atau calon gubernur yang terlalu lama hanya melakukan “testing the water” mungkin kehilangan kesempatan untuk membangun dukungan awal

MATARAM.LombokJournal.com ~ Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6 menyambut baik munculnya berbagai poros yang menampilkan pasangan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur NTB tahun 2024.

Namun, Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, mengingatkan para pasangan kandidat atau pasangan calon gubernur itu agar tidak hanya membangun opini di kalangan elit. Ia menekankan bahwa terlalu lama “testing the water” dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti kehilangan momentum, Sabtu (13/04/24).

Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 kini telah memasuki tahap resmi. Awal Mei, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka penyerahan dokumen kandidat perseorangan, sementara pendaftaran resmi kandidat akan berlangsung pada 27-29 Agustus 2024.

Analis politik yang akrab disapa Didu memperingatkan kandidat untuk tidak terlalu lama hanya melakukan “testing the water” karena mereka bisa kehilangan kesempatan membangun dukungan awal dan memperoleh keunggulan kompetitif.

Poros kandidat calon gubernur dan wakil gubernur sudah mulai muncul di publik. Misalnya, ada Poros Tengah yang mengusung nama-nama besar dari Lombok Tengah, Poros yang menempatkan Pj Gubernur NTB HL Gita Ariadi sebagai magnet utama, dan berbagai kombinasi lainnya.

Didu menyarankan agar para kandidat atau calon gubernur segera memulai sosialisasi ke masyarakat, mendengar aspirasi mereka, dan melakukan kegiatan sosial. Dia juga menyarankan kandidat untuk memperkuat nama mereka di benak pemilih dan membangun tim pemenangan yang kuat.

Selain itu, kandidat harus memanfaatkan strategi kampanye jangka pendek dan panjang yang terstruktur. Mereka perlu hadir di acara masyarakat, memperkenalkan diri kepada pemilih, dan membangun konektivitas emosional dengan mereka. Kandidat yang bertemu langsung dengan masyarakat dapat mendengar masalah mereka dan menunjukkan empati, membangun ikatan yang kuat.

Sosialisasi langsung juga membantu kandidat memperkuat citra autentik mereka dan menciptakan pengalaman berkesan bagi pemilih. Ini dapat membedakan kandidat dari pesaing dan meningkatkan kesan positif yang mempengaruhi pemilih saat pemilihan berlangsung.

Didu menekankan pentingnya momentum dalam politik. Mereka yang memanfaatkan momentum akan menguasai panggung politik dan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilihan. ***

Pilgub NTB 2024, Poros Tengah Dorong Kompetisi Ketat

Poros Tengah ingin menghadirkan dinamika baru dalam Pilgub NTB 2024,lima figur dari Lombok Tengah yang mencuat memiliki potensi kepemimpinan yang patut dipertimbangkan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Peta politik Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024 semakin menghangat dengan munculnya sejumlah tokoh dari Lombok Tengah yang berpotensi menjadi penantang utama.

Dalam diskusi terbuka yang digagas oleh Poros Tengah, Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 Bambang Mei Finarwanto serta Ketua Relawan Gita Rohmi (RGR) Lalu Atharifatullah, Kamis (04/04/24) di Pendopo Pengadang, Lombok Tengah, strategi baru diutarakan.

“Poros Tengah ingin menghadirkan dinamika baru dalam Pilgub NTB 2024,” ungkap Dian Sandi Utama (DSU), salah satu penggagas Poros Tengah.

Menurut DSU, lima figur dari Lombok Tengah yang mencuat memiliki potensi kepemimpinan yang patut dipertimbangkan secara serius dalam kontestasi politik tersebut.

“Figur-figur ini tidak hanya alternatif, tetapi mereka merupakan penantang utama yang siap bersaing,” tambah DSU.

Keberagaman tokoh ini, menurut DSU, mencerminkan aspirasi kuat dari masyarakat NTB, sementara rekam jejak kepemimpinan mereka telah teruji.

Lalu Muhammad Iqbal, misalnya, telah memiliki pengalaman internasional sebagai duta besar Indonesia untuk Turki. Sementara Lalu Pathul Bahri telah membuktikan diri dalam berbagai kontestasi elektoral. Begitu juga dengan Suhaili FT yang telah dua kali menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah.

DSU juga menyoroti potensi Lalu Gita Ariadi, seorang birokrat berpengalaman yang kini menjabat sebagai Penjabat Gubernur NTB. Sedangkan Lalu Hadrian Irfani, sebagai Ketua DPW PKB NTB, juga menunjukkan kapabilitasnya.

Meskipun ada keragaman tokoh, DSU menegaskan bahwa hal ini justru memperkaya pilihan bagi pemilih, bukan menggerus potensi keterpilihan calon.

Sementara itu, Lalu Athar menggarisbawahi pentingnya aspirasi rakyat dalam memilih pemimpin. RGR, menurutnya, hadir sebagai representasi dari keinginan akar rumput, terutama dalam mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Gita Ariadi.

“Dalam hal ini, kami mengamati aspirasi yang timbul berdasarkan kinerja Lalu Gita selama menjabat, dari awal karirnya sebagai seorang birokrat,” jelasnya.

Pilgub NTB 2024 diprediksi akan menjadi arena kompetitif, di mana kehadiran berbagai kandidat menawarkan kesempatan yang sama bagi semua pihak. Faktor status incumbent tidak lagi menjadi penentu utama dalam elektabilitas.

“Banyak calon memperoleh dukungan dari berbagai partai, namun strategi dan perlakuan terhadap pemilih akan menjadi kunci keberhasilan,” tambah Bambang Mei.

Dengan demikian, Pilgub NTB 2024 diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang kuat dan representatif, yang mampu mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. ***

HW Musyafirin: Potret Calon Kuat Pemilihan Gubernur NTB 2024

Pengalaman eksekutif HW Musyafirin yang mengantongi dukungan PDI Perjuangan, modal penting dalam kampanye Pilgub NTB 2024

MATARAM.LombokJournal.com ~ Analisis dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 bersama politisi senior PDIP NTB, H Ruslan Turmuzi, memprediksi bahwa Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin, akan menjadi figur kunci dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB tahun 2024.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto menegaskan bahwa Musyafirin memiliki rekam jejak yang kuat dan mentereng selama dua periode kepemimpinannya.

Rekam jejak impresif HW Musyafirin dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan inovasi kebijakan menunjukkan kapasitas kepemimpinannya yang efektif.

Analis politik, Didu, menekankan bahwa pengalaman eksekutif Musyafirin telah membekali dirinya dengan pemahaman mendalam akan dinamika politik dan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, dukungan yang diterima Musyafirin dari PDI Perjuangan, yang diungkapkan oleh Ruslan Turmuzi, menjadi modal penting dalam kampanye Pilgub NTB 2024. Kesuksesan dalam Pemilu Legislatif sebelumnya juga menciptakan momentum politik yang berharga bagi Musyafirin.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Didu menyarankan agar Musyafirin tidak hanya fokus di Pulau Sumbawa, tetapi juga harus aktif di Pulau Lombok untuk meraih dukungan yang lebih luas.

Merebut panggung politik dan membangun kesadaran publik tentang visi dan gagasannya menjadi kunci dalam menghadapi kontestasi yang sengit.

Selain itu, sinergi dengan berbagai lapisan masyarakat menjadi strategi penting dalam meraih dukungan elektoral yang kuat. Peningkatan keterwakilan dan representasi juga diperlukan untuk meningkatkan legitimasi dan kredibilitas seorang kandidat.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, strategi komunikasi yang efektif menjadi krusial. Didu menyoroti pentingnya desain dan pesan baliho yang representatif dan menarik perhatian pemilih.

Dengan segala modal dan tantangan yang dihadapinya, HW Musyafirin diprediksi akan menjadi salah satu figur kunci dalam upaya meraih kemenangan dalam Pilgub NTB 2024.***

Pasangan Zul-Rohmi akan Deklarasi Usai Lebaran

Kembalinya pasangan Zul-Rohmi di panggung politik NTB karena hasil survei menunjukkan dukungan dari masyarakat Bumi Gora mencapai 85-86 persen

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024 akan diramaikan dengan kembalinya pasangan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018-2023, H. Zulkieflimansyah, bersama Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah.

Pasangan Zul-Rohmi Jilid II ini akan memperkuat aliansi mereka untuk melanjutkan kepemimpinan di NTB. Mereka kembali turun gelanggang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

“Komunikasi kami baik, dan kami berdua telah sepakat untuk melanjutkan Zul-Rohmi Jilid II,” tegas Zulkieflimansyah di Mataram dilansir Ceraken.id, Minggu (24/03/24).

Kehadiran atau kembalinya pasangan Zul-Rohmi dalam panggung politik NTB tidak lepas dari hasil survei yang mengesankan, yang menunjukkan dukungan mencapai 85-86 persen dari masyarakat Bumi Gora untuk pasangan ini.

“Kami akan mengumumkan lebih lanjut setelah Idul Fitri. Bu Rohmi akan menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu, dan setelah kembali, kami akan lanjutkan deklarasi,” tambahnya.

Antisipasi terhadap deklarasi pasangan Zul-Rohmi Jilid II sangat tinggi, seiring dengan penantian masyarakat NTB akan masa depan kepemimpinan mereka. Mendekati hari raya Idul Fitri, dukungan dan kegembiraan terhadap Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalillah semakin meningkat di kalangan warga NTB.

Komunitas masyarakat NTB menyambut komitmen mereka untuk melanjutkan perjalanan memimpin dengan penuh semangat, yang tercermin dari hasil survei yang memperkuat keyakinan bahwa Zul-Rohmi Jilid II akan menjawab aspirasi dan kebutuhan mereka.

Kalangan masyarakat umumnya memprediksi bahwa deklarasi pasangan Zul-Rohmi Jilid II setelah Hari Raya Idul Fitri membawa harapan baru bagi masyarakat NTB. Kesatuan dan tekad Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalillah dalam melayani dan memimpin NTB menuju kesejahteraan semakin menegaskan dedikasi mereka.

“Masyarakat NTB sangat menantikan tahap selanjutnya dari kepemimpinan mereka di bawah bimbingan Zul-Rohmi Jilid II,” kata pengamat. ***

Zul-Rohmi Tak Pecah Kongsi, Tetap Bersiap Kembali Pimpin NTB

Pasangan Zul-Rohmi akan cenderung didukung Partai Politik, karena mereka membuktikan diri sebagai kandidat yang dapat memenangkan pemilihan sebelumnya

MATARAM.LombokJournal.com ~ Lembaga Kajian Sosial dan Politik MI6 meyakini bahwa pasangan petahana H Zulkieflimansyah dan Hj Sitti Rohmi Djalilah akan kembali berpasangan dan menang dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB tahun 2024. Pasangan ini dinilai paling siap dibandingkan kandidat lain yang masih dalam tahap persiapan.

Predisiksi Mi6, pasangan Zul-Rohmi akan kembali pimpin NTB — Jajaran MI6

Menurut Direktur MI6 Bambang Mei Finarwanto, sebagai petahana, Zul-Rohmi memiliki keunggulan signifikan karena telah memiliki pengalaman memimpin dan rekam jejak yang dapat dinilai oleh pemilih. Meskipun ada spekulasi mengenai potensi pasangan alternatif, seperti Gita Ariadi dan Rohmi Djalilah, MI6 yakin bahwa Zul-Rohmi tidak akan pecah kongsi.

Pasangan ini mendapat dukungan dari sejumlah partai politik karena dianggap memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilihan. Partai Politik cenderung mendukung petahana karena telah terbukti mampu memenangkan pemilihan sebelumnya dan memiliki rekam jejak yang positif dalam memimpin.

Namun, MI6 juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Zul-Rohmi dalam menghadapi perubahan sentimen politik, demografi pemilih, serta upaya dari pesaing untuk mengekspos kelemahan petahana.

Meskipun demikian, MI6 meyakini bahwa kehadiran calon alternatif dalam Pilgub NTB adalah penting untuk memperkuat prinsip demokrasi dan memberikan pilihan yang lebih luas kepada pemilih.

Kehadiran calon alternatif juga diharapkan dapat mendorong pertanggungjawaban petahana dan merangsang kompetisi ide dalam pembangunan daerah.

Selain itu, persaingan antara calon alternatif dan petahana diyakini dapat meningkatkan minat dan partisipasi pemilih dalam proses pemilihan, yang pada akhirnya akan meningkatkan legitimasi hasil pemilihan. ***

Food Estate Habiskan 1,5 triliun, Hanya Panen Jagung 25 Ton

Habiskan anggaran sebesar Rp 1,5 Triliun tapi menghasilkan 25 Ton jagung, Food Estate Gunung Mas disebut sebagai proyek gagal dan tak bermanfaat bagi Ketahanan Pangan

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Proyek Food Estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, menggunakan anggaran sebesar Rp 1,5 Triliun, namun hasil panen jagung yang dihasilkan hanya sekitar 25 ton.

Menurut Johan, proyek food estate merupakan pryek salah kaprah — Johan Rosihan

Johan Rosihan, Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera menilai, hal ini sebagai bukti nyata kegagalan proyek tersebut.

Menurutnya, penggunaan anggaran sebesar itu untuk menghasilkan jumlah panen yang sangat minim menunjukkan bahwa proyek Food Estate hanya ‘buang-buang anggaran’.

Menurut Johan, proyek ini sebelumnya telah ditolak, namun pemerintah tetap memaksakan pelaksanaannya.

Bahkan, untuk menutupi kegagalan proyek perkebunan singkong, pemerintah memilih untuk menanam jagung di lahan tersebut.

Namun, hasil panen jagung yang minim menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi ketahanan pangan nasional.

Johan juga menyoroti dampak lingkungan dari proyek ini, seperti kerusakan hutan yang mengakibatkan banjir dan longsor.

Dia menegaskan bahwa tidak ada petani yang tertarik untuk terlibat dalam proyek ini, dan menganggap bahwa kebijakan Food Estate di Gunung Mas sebagai kesalahan yang harus dihentikan.

Sebagai tanggapan, Johan menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab dengan menghentikan proyek tersebut dan melakukan pemulihan kawasan yang terkena dampaknya.

Dia juga menekankan perlunya mengalihkan anggaran untuk membantu petani dalam usaha tani di lahan-lahan yang lebih produktif serta membangun infrastruktur pertanian yang mendukung kebutuhan para petani. ***

Kecurangan Pemilu, Hak Angket Tak Perlu Tunggu Pengumuman

Pakar hukum, mendesak hak angket menyoroti dugaan kecurangan pembagian bantuan sosial (bansos) atau pengerahan aparat untuk memenangkan paslon tertentu

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Sebanyak 50 tokoh masyarakat mendesak ketua umum lima partai politik (parpol) untuk segera menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI. Desakan ini muncul tanpa perlu menunggu pengumuman hasil pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dijadwalkan paling lambat 20 Maret 2024.

Pakar hukum, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa hak angket, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 20A, adalah hak DPR RI untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Dia menyoroti kebijakan pemerintah dalam konteks kepemiluan yang sering disebut sebagai terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Contoh TSM mencakup tindakan pembagian bantuan sosial (bansos) atau pengerahan aparat untuk memenangkan paslon tertentu.

Bivitri menekankan bahwa temuan kecurangan tidak harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan dapat dituntaskan melalui hak angket DPR RI. Forum politik di DPR dianggap sebagai tempat yang tepat untuk mengklarifikasi dugaan kecurangan.

“Hak angket bisa memperjelas dugaan kecurangan tanpa perlu menunggu tanggal 20 Maret. Panitia angket dapat membongkar kebijakan yang sudah bisa kita analisis sejak sekarang,” ungkap Bivitri.

Hingga saat ini, lima parpol yang mendukung hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 belum mengambil langkah konkret. Beberapa pihak telah mendesak parpol, terutama Partai Nasdem, PKB, dan PKS, yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, serta PDIP dan PPP sebagai partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pada 9 Maret 2024, 50 tokoh masyarakat dari berbagai kalangan mengirim surat kepada ketua umum masing-masing parpol. Surat tersebut berisi pembenaran atas dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka berharap pimpinan parpol segera mengambil langkah proaktif untuk mendorong pelaksanaan hak angket.

Usman Hamid, salah satu tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa mekanisme hak angket sangat konstitusional dan dapat membantu masyarakat dalam memahami lebih jauh dugaan kecurangan pemilu. Kejelasan proses angket di DPR diharapkan dapat meredakan keresahan di masyarakat dan mencegah potensi kerusuhan sosial.

“Kami khawatir keresahan ini bisa menimbulkan histeria dan kekacauan sosial. Partai politik memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak angket guna melakukan penyelidikan yang objektif atas dugaan kecurangan pemilu,” tegas Usman Hamid. ***

Pasangan MOFIQ Kombinasi Sempurna untuk Kabupaten Sumbawa

Kemunculan paket H Mahmud Abdullah dan Abdul Rofiq atau yang dikenal sebagai pasangan MOFIQ dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa akan memicu antusiasme publik

Munculnya pasangan dalam Pilkada Sumbawa 2024 yang disebuut sebagai “paket super komplet” dengan integritas, kompetensi, dan popularitas

MATARAM.LombokJournal.com – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 telah menilai bahwa kemunculan paket H Mahmud Abdullah dan Abdul Rofiq, atau yang dikenal sebagai pasangan MOFIQ, dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2024 akan memicu antusiasme publik yang luar biasa.

Bambang Mei atau Didu menyebut pasangan MOFIQ sebagai 'super komplet' — Bambang Mei Finarwanto

Perpaduan antara pengalaman Mahmud Abdullah dan energi baru Abdul Rofiq dianggap sebagai harmoni yang sempurna.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menyebut pasangan ini sebagai “paket super komplet” dengan integritas, kompetensi, dan popularitas. Haji Mo, Bupati Sumbawa petahana, yang memiliki pengalaman birokrasi sejak 1983.

Dan Abdul Rofiq, Ketua DPRD Sumbawa yang merupakan politisi PDI Perjuangan dengan rekam jejak suara pribadi terbanyak, dianggap sebagai pasangan yang menyatukan pengalaman teruji dan energi baru yang melambung tinggi.

Analis politik Didu dari Bumi Gora menegaskan bahwa penggabungan pengalaman panjang dan energi baru adalah kunci untuk membawa pembangunan dan keadilan bagi warga Kabupaten Sumbawa. Didu menilai pasangan MOFIQ sebagai kombinasi jejak langkah yang menciptakan sejarah dan langkah-langkah baru untuk masa depan yang cerah.

Didu menegaskan bahwa kemunculan pasangan MOFIQ bukan kebetulan, melainkan hasil dari proses matang dan pertimbangan strategis. Sebagai bupati petahana yang telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada 2024, Haji Mo dianggap memiliki kepentingan yang kuat untuk menggandeng Abdul Rofiq sebagai Ketua DPRD Sumbawa.

Berdasarkan kajian Mi6, Didu mengungkapkan bahwa langkah bupati petahana yang menggandeng Ketua DPRD memiliki beberapa implikasi dan keuntungan signifikan. Kontinuitas kepemimpinan, pemahaman tentang program unggulan, dan penguatan basis politik merupakan beberapa faktor yang Didu tekankan.

Didu menyoroti bahwa ketua DPRD biasanya memiliki pemahaman mendalam tentang legislasi dan pengambilan keputusan di tingkat legislatif. Kombinasi kepala daerah dengan ketua DPRD dapat membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan mengatasi hambatan legislatif.

Kombinasi kepemimpinan daerah dari eksekutif dan legislatif, menurut Didu, memungkinkan kolaborasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan, mengidentifikasi prioritas sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Potensi aliansi koalisi partai yang linier dengan kemunculan pasangan MOFIQ di Pilkada Sumbawa. Didu menilai bahwa duet Haji Mo dari Partai Golkar dan Abdul Rofiq dari PDI Perjuangan dapat membentuk koalisi serupa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di NTB.

Dengan format Pilkada serentak, Didu melihat bahwa koalisi linier ini menjadi kunci strategis untuk meraih kemenangan pasangan yang diusung.

Koalisi ini memungkinkan mobilisasi dukungan politik yang meluas, kerja sama partai politik untuk menciptakan basis dukungan yang kuat, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Dalam jangka panjang, koalisi linier dianggap membawa manfaat bagi masyarakat dengan menciptakan keseimbangan kekuatan politik, visi yang selaras, dan rencana pembangunan terintegrasi untuk dampak positif yang lebih besar. (*)

Hak Angket Masih Berjalan: Antara Harapan dan Tantangan

Capres nomor urut 3, pertama kali menggulirkan Wacana penggunaan hak angket muncul dalam konteks mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024

LombokJournal.com ~ Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menyalurkan aspirasi rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki sejumlah hak istimewa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 79.

Hak-hak ini, seperti hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat, menjadi instrumen penting dalam mengawasi pemerintah.

Di kalangan DPR RI masih terbelah pandangan terkait Hak Angket

Hak angket salah satu hak istimewa DPR, memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pengajuannya diatur oleh pasal 177 UU Nomor 27 Tahun 2009, membutuhkan dukungan 25 anggota parlemen dan lebih dari satu fraksi.

Wacana penggunaan hak angket muncul dalam konteks mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memimpin inisiatif ini. Namun, respons terhadap wacana ini terbelah di kalangan anggota DPR.

Ganjar mendorong pengusungan salah satu hak istimewa ini oleh partai politik pengusungnya, PDI-P dan PPP, sebagai respons terhadap dugaan kecurangan yang dianggapnya sudah terbuka. Anies Baswedan, capres nomor urut 1, dan partai pengusungnya juga menyatakan kesiapan untuk menggunakan hak angket.

Pada rapat paripurna DPR, Selasa (05/03/2024), anggota DPR dari Fraksi PDI-P, PKB, dan PKS mengadvokasi penggunaan hak ini. Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyoroti adanya mekanisme khusus untuk mengajukannya, yang tidak direspon saat itu.

Meskipun demikian, terdapat pandangan lain terkait wacana ini. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan skeptisisme terhadap terwujudnya inisiatif ini. Menurutnya, mayoritas anggota DPR cenderung menghormati hasil Pemilu 2024 dan memandangnya sebagai proses yang sudah selesai.

Pemikiran di kalangan legislator terbelah, dengan beberapa mendukungnya untuk mengatasi dugaan kecurangan, sementara yang lain lebih fokus pada penyelesaian rancangan undang-undang yang tertunda. Habiburokhman menekankan perlunya memaksimalkan fungsi pengawasan DPR terkait Pemilu 2024 tanpa harus menggunakan hak angket.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai apakah usulan ini akan tetap bergulir atau menghadapi kendala dalam pengajuannya.

Meski ada dorongan dari sejumlah pihak, terutama dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan, tantangan dan perbedaan pandangan di kalangan DPR menjadi faktor yang mungkin mempengaruhi kelanjutan wacana hak angket ini.***

(Dari berbagai sumber)

Rangga Raih Suara Terbanyak, Pastikan Kursi di DPRD NTB

Rangga menyatakan bahwa kemenangannya merupakan dukungan dan kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya

MATARAM.LombokJournal.com ~ Calon anggota DPRD Provinsi NTB dapil I Kota Mataram dari Partai Gerindra, Rangga Danu Meinaga Adhitama SH, MH, berhasil mencatatkan diri sebagai pemenang dengan perolehan suara tertinggi dalam internal partainya.

Rangga raih suara tertinggi di internal partai — Rangga Danu Meinaga Adhitama SH, MH

Dalam hasil tabulasi data Partai Gerindra, Rangga berhasil mengungguli empat pesaingnya, dengan perolehan suara yang merata di enam kecamatan. Sebagai figur baru, ia berhasil mendominasi suara terbanyak di Kota Mataram, dengan total suara mencapai 6.065 di enam kecamatan.

Posisi kedua ditempati oleh I Gde Sudiarta dengan perolehan 5.756 suara, diikuti oleh Lalu Fauzi Haryadi dengan 5.366 suara sebagai peringkat ketiga. Sementara itu, I Gusti Ayu Ngurah Prima Ningrat dan I Gusti Agung Ayu Ratih Manik berada di urutan keempat dan kelima dengan masing-masing perolehan suara 1.603 dan 969.

Rangga menyatakan bahwa kemenangannya adalah hasil dari dukungan masyarakat yang telah memilihnya. Perolehan suara tertinggi di internal partai ini merupakan hasil perjuangan bersama kader, simpatisan, dan masyarakat yang mempercayainya sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB.

BACA JUGA : NTB Zone Diresmikan di Surabaya

Sebelum pemilihan, Rangga aktif melakukan sosialisasi dan meresap aspirasi masyarakat. Sebagai politisi muda di Kota Mataram, ia turun secara intensif sejak penetapan caleg hingga satu tahun penuh, menampung aspirasi masyarakat di enam kecamatan dan 325 lingkungan untuk 50 kelurahan di Kota Mataram.

“Sebagai generasi muda dan politisi muda, kami tetap komitmen menyuarakan aspirasi masyarakat,” ungkapnya kepada Radar Lombok pada Kamis (29/2).

Rangga, yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Mataram tahun 2014 dari partai berbeda, menjelaskan bahwa dukungan yang semakin kuat berasal terutama dari masyarakat Kota Mataram. Dukungan juga datang dari pemilih muda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

“Saya berharap perjuangan relawan, tim, dan masyarakat yang mendukung akan berbuah kemenangan yang sempurna,” tegasnya.

Rangga berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait kesejahteraan dan infrastruktur di Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi NTB. Ia aktif mengawal perhitungan tingkat bawah bersama relawan untuk memastikan transparansi dan keabsahan hasil pemilihan. Para relawan juga tetap mendampingi dalam tahapan pleno tingkat kota dan Provinsi NTB dengan menyajikan data C-plano dan C hasil yang dikumpulkan dari saksi. ***