Humas KLU Merajut ‘Hubungan Baik’ dengan Pewarta

Kegiatan Forum Pewarta KLU, malam diskusi menyampaikan aspirasi, pagi harinya bersih-bersih pantai

PEMENANG.lombokjournal.com

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyadari peran penting media sebagai kanal informasi, yang menghubungkan Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

“Disamping itu, media berperan sebagai pilar demokrasi,” kata Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH saat membuka Pertemuan Forum Pewarta bertajuk “Merajut Relationship Pewarta-Kehumasan”,  di Hotel Pesona Bulan Baru Desa Malaka Pemenang, Jum’at (11/06/21).

Para pewarta gotong-royong bersih-bersih pantai

Hadir dalam kegiatan itu, dua orang pewarta senior, HM Amin dan Kongso Sukoco.

BACA JUGA: Pasien Positif Covid-19 di NTB, Minggu, Bertambah 42 Orang

Bupati johan mengatakan, masyarakat sekarang cepat mendapatkan berbagai macam informasi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Informasi program pelaksanaan pembangunan, pemerintah maupun pelayanan yang diberikan pemerintah dapat diakses masyarakat, baik melalui media online, elektronik maupun cetak,” tutur bupati.

Menurutnya, wartawan harus betul-betul mengedepankan profesionalisme, dan harus bersandar dengan peraturan yang ada, terutama UU Pers.

Media massa sebagai salah satu pilar pembangunan memberikan informasi tepat yang konstruktif dan tidak menyebarkan fitnah dengan tujuan tertentu.

“Pemda KLU memandang penting peran pers yang bisa berkonstribusi positif dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Pentingnya meningkatkan relasi dengan media massa sehingga informasi yang sampai ke masyarakat tepat, akurat dan tepercaya,” urainya.

Dikatakannya, dampak positif yang didapatkan dari peran media selama ini, sebagai pengontrol jalannya pemerintahan yang bersifat independen.

Kegiatan Forum Pewarta itu, tandasnya, menjadi penting. Bagaimana relationship mesti elegan dan egaliter, dengan merajut relasi yang terbuka, saling mendukung, saling menginspirasi, saling memotivasi, dan memberdayakan satu dengan lainnya.

Bupati mengajak para pewarta bermitra membangun daerah, melalui karya-karya jurnalis yang menyejukkan.

“Para pewarta menjadi salah satu penentu terciptanya persatuan dan kesatuan di KLU. Adanya kontrol dan kritik yang membangun sebagai penyeimbang untuk perbaikan dan indikator kemajuan sebuah daerah,” imbuhnya.

BACA JUGA: Hj Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin Tinjau Mata Air di Mumbul Sari

Kesejahteraan para pewarta

Selain itu, kegiatan Forum Pewarta dan Kehumasan tersebut diisi pula dengan diskusi menarik, dengan narasumber Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB, Boy Mashudi.

Dalam paparannya, Boy memantik spirit para wartawan seraya mengajak semua pemilik media, khususnya media online agar betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan para pewarta.

“Untuk menciptakan hasil yang baik maka jangan sampai ada kata putus asa untuk menjalin komunikasi dengan pihak mana pun. Selama ini saya harus bertemu dengan berbagai unsur, baik pemerintahan maupun swasta sampai 17 kali. Hal ini bertujuan memberikan keyakinan agar dapat menjalin kerja sama dengan pihak kita,” urainya.

Keberadaan JMSI sebagai kumpulan pimpinan perusahaan pers yang mengarahkan para anggota medianya lebih berpikir kesejahteraan dan kolaborasi.

“Sebagai Ketua, jangan memikirkan keuntungan sendiri tetapi sejahterakanlah anggotanya, sehingga ini menjadi sebuah kekuatan besar untuk melaksanakan berbagai program yang diinginkan pada masa yang akan datang,” jelasnya.

Kabag Humas dan Protokol KLU, Mujaddid Muhas mengatakan, kegiatan Forum Pewarta menjadi agenda rutin yang diantaranya bertujuan merekatkan relasi silaturahmi antara para pewarta dengan kehumasan.

Banyak hal yang dapat didiskusikan ketika semua pewarta berkumpul baik konten jurnalistik maupun dari sisi pemberdayaannya.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi perekat dan menumbuhkan empati lingkungan melalui kegiatan sosial seperti bersih-bersih area pantai maupun gotong royong yang mengajak masyarakat untuk peduli dengan alam,” tuturnya.

Keesokan harinya, Sabtu (12/06/21), kegiatan diisi dengan gotong-royong membersihkan sampah di sepanjang pantai Live is Good (LG) di Dusun Lendang Luar, Malaka.

Tampak puluhan awak media yang tergabung yang dalam Forum Pewarta liputan KLU bersama kru Humaspro Setda KLU membersihkan area pantai tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan futsalan pada area yang telah dibersihkan.

Bersih-bersih pantai itu, merupakan salah satu progam kerja Humas dan Protokol Setda KLU dengan segenap wartawan yang bertugas di Lombok Utara.

Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, diharapkan adanya kesadaran bersama terhadap bahaya sampah plastik, apalagi kalau membuang sampahnya sembarangan.

“Kita sering melihat banyak sampah plastik dan lainnya yang tercecer di sepanjang pesisir. Padahal pantai ini punya potensi debur gelombang ombak yang bagus untuk para peselancar (surfing). Kami berterima kasih atas kerja sama dengan para awak media yang respek dan peduli dengan alam. Saat bersih-bersih pantai juga dibantu oleh orang yang sering di pantai ini,” kata Mujaddid Muhas.

Usai aksi bersih-bersih area Pantai LG, perwakilan pewarta dan kehumasan menyerahkan kelengkapan kebersihan seperti sapu lidi, kantong sampah serta sekop kepada penjaga pantai Harsono dan keluarganya, dengan harapan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

djn

 




Bupati Lombok Utara: Jangan Beri Informasi Bersifat Fitnah

MALAKA-KLU.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH mengatakan, media merupakan bagian penting yang mempublikasikan program pembangunan yang dilaksanakan Pemda Kabupaten Lombok Barat.

Bupati KLU

Dikatakan, pentingnya sinergitas antara pemerintah dan pihak media baik itu media online, cetak, maupun media elektronik.

Sinergitas yang baik antara pihak media dan pemerintah diharapkan berperan dan ikut mendorong kemajuan daerah KLU untuk segera bangkit menjadi daerah yang lebih baik.

Bupati KLU,
H. Djohan Sjamsu

Menurut Bupati Djohan, media melaksanakan hak tahu dan hak memberitahukan.

“Pewarta wajib memberitakan pembangunan semua bidang di KLU, baik telah, sedang sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan,” kata bupati saat siaturahmi dalam acara Forum Pewarta yang diselenggarakan Bagian Humas dan Protokol Setda KLU bertajuk ‘Merajut Relationship Pewarta – Kehumasan,’ di Hotel Pesona Bulan Baru, Malaka, Pemenang KLU, Jum’at (11/06/21) malam.

Namun Bupati Djohan mengingatkan, liputan media seyogyanya informatif, inspiratif, motivatif dan konstruktif bagi pemerintah dan masyarakat.

Dan pesannya, yang ditujukan tiap jurnalis yang hadir pada malam itu, untuk lebih profesional dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat KLU secara umum.

“Dan jangan memberi informasi yang bersifat fitnah,” kata bupati.

Agenda Forum Pewarta merupakan kegiatan reguler Bagian Humas dan Protokol Setda KLU yang sudah memasuki tahun ke empat.

BACA JUGA: Wartawan Bersih-bersih Pantai LG Desa Malaka

Peran kehumasan

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB, Boi Marsudi, yang menajdi narasumbe dalam dialog Forum Pewarta malam itu,  media cetak, online, dan elektronik sangat berperan penting membangkitkan kondisi daerah di saat terpuruk akibat pandemi saat ini.

“Jika ingin membangkitkan lagi sektor pariwisata, maka perlu mengedepankan media informasi sebagai unit pendorong bagi sektor pariwisata,” kata mantan wartawan Lombok Pos itu.

Ia mencontohkan, salah satu contoh di daerah Spanyol, tepatnya di Sevila, yang sektor pariwisatanya sempat terpuruk.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Launching Inovasi “Simpel Saja”

“Tapi cepat pulih karena kesadaran masyarakat akan pentingnya media informasi yang sifatnya positif dalam menginformasikan kondisi pariwisatanya. Tiap elemen masyarakat, dilatih menjalankan peran humas, yang menginformasikan hal-hal yang positif dan menarik tentang daerahnya,” kata Boy Mashudi

Malam itu Boi Mashudi juga menekankan, untuk mewujudkan perkembangan media informasi, perlu juga perhatian lebih dari pihak Humas maupun Diskominfo sebagai mitra para awak media.

Secara lugas disebut pentingnya memberi harga yang layak karya jurnalistik yang disajikan pewarta melalui medianya.

Pada bagian lain, Boi sempat menyinggung pentingnya marketing bagi perusahaan media dalam membesarkan media yang dibangun.

Pada kesempatan yang sama, Boy Mashudi memaparkan juga langkah-langkah yang telah ditempuhnya untuk mengembangkan perusahaan media.

Ditegaskannya, saat ini media online memainkan peran yang memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah. Sebab, media online pelan-pelan mulai menggeser peran media cetak yang sudah mengalami kemerosotan.

Di samping itu, media online perlu lebih kuat lagi agar bisa menggeser oknum-oknum yang menyebarkan berita-berita hoaks, yang tersebar sangat cepat di media sosial pada umumnya.

“Menyadari akan hal ini tentunya diperlukan langkah dalam wujud kolaborasi nyata antara pemerintah dan kalangan media, khususnya para pewarta di media online yang tak hanya dalam tanggung jawab untuk meluruskan kekeliruan informasi, namun juga dalam memberikan edukasi ke masyarakat tentang bagaimana memahami cara yang benar dalam memperoleh informasi,” ungkap Boy Mashudi

Han




Bupati Lombok Utara Launching Inovasi “Simpel Saja”

TANJUNG.lombokjournal.com — Menyukseskan 100 Hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara menuju pelayanan prima, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Lombok Utara melaunching program inovasi Sistem Pelayanan Satu Jam (Simpel Saja), di Aula Kantor Dikpora, Jumat (11/06/21).

Bupati KLU
Bupati H johan Sjamsu

Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH dalam sambutannya menyampaikan, ucapan rasa syukur yang mendalam.

Lantaran bisa bertemu serta bersilaturrahim untuk melaunching program inovasi Sistem Pelayanan Satu Jam (Simpel Saja) untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Bupati juga menyampaikan permasalahan di Lombok Utara akibat gempa di tahun 2018.

Kemudian Covid 19 yang sampai hari ini belum berakhir, termasuk persoalan pembangunan rumah tahan gempa(RTG) yang masih tersisa, karena adanya beberapa kendala.

“Untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini, memang sangat diperlukan inovasi masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Utara ini,” tutur Bupati.

BACA JUGA: Wartawan Bersih-bersih Pantai LG Desa Malaka

Lanjutnya, dengan lahirnya berbagai inovasi di Lombok Utara ini akan mampu mendongkrak percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Megakhiri sambutan, bupati menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA), karena pada kesempatan itu bisa melaunching program inovasi Sistem pelayanan satu jam (Simpel Saja), untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

“Mudahan dengan adanya inovasi yang di lakukan oleh kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) akan mampu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dalam dunia pendidikan,” harap Bupati di akhir sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Dikpora Lombok Utara Dr. Fauzan, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Kepala Sekolah dan guru yang ada di daerah kita, salah satu caranya adalah dengan menciptakan inovasi.

Lanjutnya, yang biasanya pekerjaan yang di lakukan ber hari-hari sekarang dengan adanya program inovasi Sistem Pelayanan Satu Jam (Simpel Saja), para guru bisa menyelesaikan dengan waktu 1 jam saja.

“Dengan adanya inovasi ini jadi guru tidak perlu meninggalkan siswanya selama berhari-hari karena mereka sering bolak-balik akibat pekerjaan yang tidak selesai hari itu, dan kembali lagi mengerjakan di hari lain,” pungkasnya.

BACA JUGA: Bupati KLU Serahkan Bantuan Rehab Masjib Darul Istiqomah

Kadis Dikpora juga menuturkan, selain dari melayani para guru, pihaknya juga melayani siswa dan orang tua siswa yang membawa berbagai macam permasalahan yang membutuhkan solusi, dan itu harus dilayani secepat mungkin.

“Bagi anak-anak yang tidak mampu baik di SD, SMP maupun yang akan masuk SMA. Jadi yang tidak bisa masuk SMA atau SMK untuk tahun pertama karena biaya pendaftaran tempatnya juga menyediakan beasiswa, ada juga bantuan operasional pendidikan untuk PAUD dan TK” ucapnya.

@ng




NTB Care Sebagai Wujud Keterbukaan Informasi Publik

MATARAM.lombokjournal.com ~ Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia, melalui Ketua Bidang Kelembagaan, Cecep Suryadi, mengapresiasi aplikasi NTB Care yang telah digagas oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Informasi tata cara menggunakan NTB Care (image: https://www.ntbprov.go.id/post/tat-cara-pengaduan-di-aplikasi-ntb-care)

Saat memberi masukan terkait penguatan kapasitas KPI NTB kepada Wakil Gubernur di pendoponya, Jumat (11/06/21), Cecep mengatakan bahwa hadirnya kanal aduan NTB Care telah memudahkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan kondisi lingkungan di sekitarnya.

Demikian juga dari sisi pemerintah, berbagai aduan terkait persoalan-persoalan yang terjadi dan menghambat pertumbuhan pembangunan akan bisa dengan cepat dikelola dan direspon untuk segera ditindaklanjuti.

“Kami mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dihadirkan Pemerintah Provinsi NTB. Salah satunya NTB Care yang mampu memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara cepat dan tepat,” kata Cecep

Sementara itu, Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, mengungkapkan bahwa kehadiran NTB Care merupakan bentuk keterbukaan akses informasi kepada masyarakat.

“Kita ingin agar masyarakat dan pemerintah tidak tersekat. Artinya ketika masyarakat menyampaikan segala sesuatu, baik itu informasi, masukan, keluh kesah, dapat dilakukan dengan mudah. Begitu juga dengan pemerintah terus berupaya untuk dapat hadir di tengah masyarakat dengan cepat dan mudah, sehingga diusung aplikasi NTB Care,” kata Sitti Rohmi.

Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh sinergitas dengan berbagai stakeholders termasuk masyarakat. Dilain sisi, masyarakat juga harus memahami berbagai program kerja yang dilakukan pemerintah, agar dapat ikut serta dalam membantu pemerintah.

Oleh karena itu, penting bagi setiap badan publik untuk bisa menghadirkan akses informasi yang seluas luasnya bagi masyarakat melalui berbagai macam kanal informasi, termasuk salah satunya melalui media sosial.

“Membuat masyarakat untuk paham terhadap apa yang sedang kita lakukan, dapat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi secara cepat dan tepat dengan berbagai cara inovatif melalui berbagai sosial media yang tersedia,” tegasnya.

BACA JUGABupati KLU Buka Lokakarya Perspektif Gender Lembaga MKD

diskominfotikntb




Bupati KLU Serahkan Bantuan Rehab Masjid Darul Istiqomah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Usai Pelaksanaan Sholat Jum’at di masjid Darul Istiqomah Lekok, Gondang, Jum,at (11/06/21) Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu,SH, menyerahkan bantuan pribadi untuk rehab Masjid Darul Istiqomah Lekok sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Bupati KLU

Bupati KLU

Selain bupati, pihak Bazarnas KLU juga menyumbang Rp 5.000.0000, (Lima Juta Rupiah), hingga total keseluruhan bantuan berjumlah Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), yang diterima langsung oleh Panitia Pembangunan Masjid setempat.

Pada kesempatan itu, H Djohan mengharapkan kebersamaan dan kerja keras semua elemen masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah, berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara yang masih tertinggal.

Dikatakan, Kabupaten Lombok Utara masih punya pekerjaan rumah (PR), akibat bencana Gempa Bumi 7,0 SR pada tahun 2018.

Hingga kini, puluhan ribu rumah RTG masih belum terselesaikan akibat anggarannya masih di Blokir, tutur Djohan di hadapan Jama’ah.

BACA JUGA: Vaksinasi Covid-19 di NTB Capai 100 Persen

Kemudian disusul bencana Covid-19 yang hingga kini masih melanda.

Karena itu H Djohan minta kepada Wakil Bupati, Dany Karter Febrianto, R.ST.M.Eng berangkat ke Jakarta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Pekerjaan rumah lainnya adalah jalan lingkar utara yang menelan anggaran sekitar Rp 700 miliar rupiah juga belum bisa dilaksanakan tahun ini.

Seharusnya jalan lingkat utara sudah mulai terbangun sejak dianggarkan oleh Pemerintah Pusat 2017 yang lalu, namun hingga kini belum bisa dilaksanakan.

Sisi lain juga Kantor Bupati, Kantor DPRD dan beberapa OPD juga belum bisa dibangun dan rusak akibat Gempa Bumi 2018 yang lalu.

Dan lagi, sumber Pendapatan Daerah jauh menurun hingga mencapai kurang 50%. Semua PR itu saat ini menjadi konsentrasi Pemerintah Daerah.

“Siapa pun sebagai Kepala Daerah pasti terkendala dengan anggaran” ungkapnya.

Namun Bupati menambahkan, sebagai orang terdepan tetap berihtiar dan berjuang bersama Wakil Bupati dan segenap jajarannya. Dan terus berupaya melaksanakan progeram sebagaimana termaktub dalam Visi Msi Pemerintah Daerah, tegasnya.

“Satu hal yang ingin saya tegaskan yaitu bersatu dan bersama sama membangun daerah Kabupaten Lombok Utara,” kata bupati.

@ng




Arahan Bupati, HUT KLU Sederhana dan Menyentuh Masyarakat

TANJUNG.lombokjournal.com

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH memberikan arahan kepada seluruh panitia HUT KLU ke-13 dan HUT RI ke-76 bertempat di Aula Kantor Bupati (10/06/21).

Hadir pula Ketua Umum Panitia Evi Winarni MSi, Sekretaris Panitia Tresnahadi SPt dan seluruh panitia dari OPD serta stakeholder terkait.

Bupati Djohan menyatakan, usia KLU yang genap berusia 13 tahun, banyak hal yang belum diselesaikan pascagempa dan saat ini Covid-19.

Mengakibatkan keuangan daerah serta kondisi sosial masyarakat di Lombok Utara menurun

Karenanya, semua kegiatan HUT disesuaikan dengan kesederhanaan, khidmat dan kegiatan sosial yang menyentuh masyarakat Lombok Utara.

Selain itu pula, disamping kegiatan HUT KLU pada 21 Juli, satu hari sebelumnya dilaksanakan Hari Raya Idul Adha. Tentu ada pembagian daging hewan qurban.

“Upacara dilaksanakan secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan. Semoga apa yang dilakukan panitia HUT tahun ini, bisa menggambarkan Lombok Utara. Setelah 13 tahun, apa yang sudah dan belum kita lakukan. Ulang tahun KLU ke 13 ini perlu mengangkat semangat kita kembali membangun daerah,” pungkasnya.

rar




Wagub NTB: Penyelenggaraan Pemerintahan NTB Optimal

MATARAM.lombokjournal.com

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd., menyampaikan pidato penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (08/06/21).

Wagub Hj Sitti Rohmi Djalillah

Ummi Rohmi mengatakan, berdasarkan uraian yang sampaikan pada Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB TA. 2020, dapat disimpulkan,  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan optimal.

Hal itu disampaikan Wagub di depan Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H dan anggota DPRD Provinsi NTB,

BACA JUGA: Pasien Covid-19 di NTB, Selasa, 37 Orang Positif

Diakui, masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi. Apalagi di akhir bulan Desember 2019 dan awal 2020, daerah maupun negara dan bahkan dunia dilanda wabah pandemi Covid-19.

Pandemi membawa berbagai dampak, terutama terjadinya pelemahan ekonomi.

“Untuk itu, perlu kerja keras dan kerjasama aktif semua pihak agar dapat mengatasi segala dampak yang terjadi dan mempertahankan capaian-capaian yang postif yang telah diraih,” jelas Ummi Rohmi sapaan Wagub.

Ke depan evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan. Meningkatkan hubungan kemitraan yang telah baik selama ini, khususnya antara eksekutif dan legislatif serta unsur lainnya.

Selain itu, dukungan, masukan dan pemikiran-pemikiran yang konstruktif dari seluruh anggota dewan, elemen masyarakat, disertai kerjasama yang sinergis dan proporsional, serta saling memahami tugas dan fungsi masing-masing.

”Insya Allah, program dan kegiatan yang belum optimal penanganannya di tahun 2020, akan dilaksanakan secara optimal dalam tahun 2021 ini dan tahun-tahun yang akan datang,” tutup Wagub.

BACA JUGA: Kadiskominfotik: Waspada Akun Palsu Wakil Gubernur NTB

Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, dihadiri para wakil Ketua, anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan, Sekretaris Daerah, para Asisten, kepala OPD lingkup Pemrov. NTB, serta TNI dan Polri dan insan media.

diskominfotik_ntb




Aplikasi NTB Care dan Satu Data, Usaha Wujudkan SPBE Modern

MATARAM.lombokjournal.com

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan strategi untuk memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Berbagai aplikasi digembleng Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB) demi turut mewujudkan visi dan misi NTB Gemilang, bersih serta melayani.

Diskominfotik NTB sendiri telah melahirkan berbagai program aplikasi di antaranya, aplikasi “Lestari” di Dinas LHK NTB, SIP Posyandu di DPMD Dukcapil, Desa Siaga di BPBD, Silamo di BPKAD, Simanis di Disperind NTB. Serta, NTB Care dan NTB Satu Data yang berada di garda terdepan dalam pelayanan publik.

Sedangkan di Diskominfotik sendiri terdapat program aplikasi “NTB Care” dan “NTB Satu Data.

“Alhamdulillah saat ini tengah dilaksanakan kompetisi inovasi yang dilaksanakan kemendagri di mana ada 13 inovasi yang sedang masuk kompetisi. Seperti NTB Care masuk dalam nilai kematangan 190 dan menjadi nomor urut satu dari 13 Inovasi yang sedang dilombakan, nomor dua Si Lapor di Dinas Perhubungan dan Nomor tiga NTB Satu Data,” kata Kepala Diskominfotik, Najamudin Amy, dihadapan Wagub, Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Aula Pendopo Wagub, Senin (7/6/2021).

Selain itu, lanjut Najamudin, bahwa aplikasi NTB Care, NTB Satu Data dan Digitalisasi adalah satu cara Diskominfotik NTB.

Dalam program Digitalisasi yang sebelumnya dikenal sebagai program “Kampung Media”, saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dan bekerjasama sama dengan salah satu Dirjen di kementerian Kominfo yakni, program “Kampung Digital”.

“Kampung Digital ini ke depannya tidak hanya berada di sekitar KEK Mandalika, namun juga akan ada di seluruh kabupaten/kota. Diantaranya melakukan pendekatan agar bisa disiapkan desa-desa wisata, revitalisasi Posyandu agar bisa masuk di Big Data dan Digitalisasi,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Diskominfotik NTB terbagi menjadi 4 bidang yakni, Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP), Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi (PTIK), Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dan Bidang Statistik.

Di bidang IKP menangani tupoksi di antaranya kerjasama media seperti Forum Pimpinan Redaksi, Temu Organisasi konferensi pers, Bakohumas yang akan dihidupkan kembali baik instansi vertikal dan intansi Pemprov NTB dan kabupaten/kota.

Dikatakan untuk PPID Utama, kondisi hingga saat ini terdapat 15 % PPID Informatif, 35 % menuju informatif. Targetnya dalam bulan ini 60 % OPD bisa Informatif.

“Namun setelah dilakukan klinis diharapkan 100 % 35 OPD ke depannya bisa Informatif. Sebelum Komisi Informasi (KI) melakukan Monev kita terlebih dahulu akan melakukan pra monev agar nantinya OPD tersebut bisa informatif 100 %,” kata Najamudin.

Kominfotik NTB juga menggelar “Bincang Gemilang” yang dilaksanakan secara hybrid, virtual dan secara langsung di Diskominfotik terkait dengan program-program strategis dan program unggulan ataupun isu-isu strategis yang tengah berkembang di NTB.

BACA JUGAUMKM NTB Harus Digembleng Menjelang MotoGP

Di bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Kadis Diskomintik NTB menyebut keamanan informasi jarang disentuh padahal ini sangat penting. Jika menunggu pelabelan dari pusat terlalu lama, namun setelah dilakukan validasi dan cek fakta bisa dimasukkkan Computer Security Insident (C-SIRTE) untuk mengecek keamanan informasi yang bisa diintegrasikan dengan NTB Care.

“Untuk NTB Care saat ini sudah ada di Facebook dan kita juga sudah buatkan instagramnya tidak saja di Android tapi juga di di Kantor Diskomiknfotik NTB sudah bisa dilihat secara langsung,” katanya.

BACA JUGA: NTB CARE Jawab Tuntas Aspirasi dan Aduan Masyarakat

Pada Bidang Statistik, Kominfotik NTB lebih fokus pada NTB Satu Data. Target RPJMD 85 persen baru capaian data terakhir yang diintervensi sudah pada angka 34 persen yang terdiri dari data sektoral, data priritas dan data berkualitas.

herikp@diskominfotik




NTB CARE Jawab Tuntas Aspirasi dan Aduan Masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com

Sejak awal kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bang Zul dan Ummi Rohmi, persoalan komunikasi antara pimpinan dan masyarakatnya menjadi atensi serius, dan dilaksanakan secara lugas, tuntas dan berkesinambungan.

Hal tersebut coba dijawab dengan program inovasi NTB Care.

“NTB Care merupakan jawaban pasti atas kerisauan ataupun kebingungan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti,” ungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

BACA JUGA: Wagub NTB Serukan Dukungan untuk Palestina

Wagub mengatakannya dalam silaturrahminya dengan pejabat Struktural lingkup Diskominfotik NTB di Aula Pendopo Wagub NTB, Senin (07/06/21).

Ummi Rohmi memberi contoh, masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di luar negeri, dapat dengan mudah mengadu melalui Aplikasi NTB Care.

“Kita ingin masyarakat NTB mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan lugas ke Gubernur dan Wagubnya. Itulah kenapa ada NTB Care,” ujar wagub perempuan pertama NTB itu.

Ummi Rohmi menjelaskan, NTB Care diminta untuk dapat merespon aduan dan keluhan masyarakat secara lugas.

Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kolaborasi yang luar biasa bagusnya dengan semua pihak.

Dikatakannya, kerja sama yang baik dapat dilakukan dengan 10 kabupaten/kota se-NTB. Kerjasama ini harus tersistem dengan baik. Ia tidak bersifat incidental, namun ada ada sistem yang berjalan.

“Ini harus dibac-up sejak awal sehingga sistem ini semakin cantik, bagus, simple, tajam dan akurat. Apa yang sudah dan tengah dilakukan oleh Diskominfotik sudah on the right track dimana semua informasi tersebut berbasis FB, Instagram dan lainnya, sehingga akses ini betul-betul terbuka lebar. Tidak ada lagi tembok bagi masyarakat NTB itu untuk berkomunikasi dengan pimpinanya,” tutur Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi mengingatkan, penyempurnaan sistem haruslah terus-menerus dilakukan.

Tidak hanya hanya dari canggihnya sistem tapi bagaimana cepatnya respon dari Pemprov atau pihak-pihak terkait (OPD) atas keluhan masyarakat tersebut.

BACA JUGA: Gubernur Zul Ajak Pondok Pesantren Melek Finansial

Kalau hanya sekedar kita siapkan sistem yang canggih tetapi secara real responnya tidak jalan itu tak ada artinya.

“Ini butuh evaluasi yang betul-betul baik dan Diskominfotik harus berkerjasama dengan OPD lainnya seperti yang diaspirasikan dalam NTB Care itu sendiri,” ingat Wagub.

herikp

@diskominfotik




Bupati Djohan Singgung Pembangunan Kantor Bupati

Gedung Layanan Perpustakaan menelan anggaran Rp9 miliar lebih

TANJUNG.lombokjournal

Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, H DJohan Syamsu, SH dan Dany Karter Febrianto,R.ST.M.Eng hadiri peletakan batu pertama Gedung Layanan Perpustakaan yang berlokasi di Sekretariat Serbaguna Gondang, Senin (07/06/21).

Bupati H. Djohan Sajamsu

Gedung Layanan Perpustakaan itu dibangun dengan anggaran sekitar Rp 9.640.325.826.22,- oleh pemenang tender PT.Putra Lintas Raya di bawah konsultan Pengawas PT. VARTEXINDO Konsultan Tehnik.

Bupati Djohan Syamsu mengatakan, selain dibangunnya Gedung Layanan Perpustakaan, Ia juga berharap agar segera dipikirkan pembangunan Kantor Bupati, Kantor DPRD serta Kantor Kantor OPD lainnya yang sudah rusak akibat gempa bumi 2018 lalu.

Sebab hingga saat ini lanjut Djohan, beberapa Kantor OPD masih sementara.

BACA JUGA: Gubernur Zul Ajak Mahasiswa Aktif Berorganisasi 

Diharapkan kepada semua pihak untuk sama sama memikirkan dan mencarikan solusi yang tepat untuk segera dibangunnya Gedung, Kantor yang tersebar di kisaran Tanjung dan Gangga.

Posisi Gedung Kantor Bupati dan DPRD tetap berada di pusat Ibukota Tanjung, namun kantor kantor yang lain tetap harus tersebar di dua Kecamatan yaitu Tanjung dan Gangga, kata Djohan.

Demikian halnya dengan Kodim, sudah disiapkan lahan persawahan di Desa Gondang Kecamatan Gangga.

“Pusat ibukota tidak sebatas Tanjung dan kita perlu perluasan hingga ke Gangga dengan batas timur di Dusun Lempenge Desa Rempek Kecamatan Gangga,” ujar Bupati Djohan.

Pada kesempatan ini Bupati juga menyinggung soal kop surat masing masing OPD tetap menggunakan alamat pusat Kantor Bupati yang ada di Tanjung, kalaupun posisi perkantoran OPD tersebar di wilayah Gondang.

“Jangan lagi Kop Surat menggunakan Gondang atau Gangga, sebab Kantor Bupati berpusat di Tanjung,” kata Djohan.

BACA JUGA: Gubernur Zul Ajak Ponpes Melek Finansial

Wilayah perkotaan diperluas supaya kegiatan ekonomi masyarakat tersebar hingga ke wilayah kecamatan Gangga.

“Ini penting saya sampaikan dan sedang dirancang untuk di bahas dengan DPRD dalam Musrenbang Tata Ruang wilayah untuk dibahas dngan DPRD,” jelasnya.

Berdasarkan tata ruang itulah sebagai pedoman awal membangun Lombok Utara ke depan.

Jadi jelas, mana daerah yang menjadi pusat pemerintahan dan mana daerah yang bisa dijadikan pusat perdagangan dan lain-lain.

@ng