Rumah Rachmat Hidayat Jadi Perjumpaan Semua Pihak

Pj Bupati Lotim dan Pj Wali Kota Bima usai dilantik langsung beramah tamah di rumah politis senior NTB, Rachmat Hidayat

MATARAM.L ombokJournal.com ~ Usai dilantik, Selasa (26/09/2023), di Hotel Lombok Raya Mataram, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik dan Pj Wali Kota Bima Muhammad Rum, langsung bertolak ke rumah politikus senior PDIP Rachmat Hidayat di Panji Tilar, Mataram.

Dalam acara ramah tamah di rumah Rachmat Hidayat itu, hadir pula mantan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy bersama istri dan Eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfi bersama istri.

Rumah Rchmat Hidayat jadi perjumpaan banyak pihak — Ramah tamah di rumah Rachmat Hidayat

Di rumah anggota DPR RI itu hadir sejumlah pejabat dan politisi NTB, di antaranya Kakanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz, Kapolres Lombok Timur AKBP Hery Indra Cahyono, Dandim Lombok Timur Letkol Inf Bayu Sigit Dwi Untoro, serta sejumlah politikus lintas Partai Politik di NTB.

Juani Taofik bersama istri tiba lebih dahulu, kemudian menyusul Muhammad Rum. Acara di rumah Rachmat Hidayat berlangsung santai dan penuh kehangatan.

Rumah Rachmat Hidayat tampak menjadi rumah perjumpaan bersama bagi semua pihak.

Diwawancara di sela-sela acara, Rachmat Hidayat mengaku kegiatan di rumah jalan Panji Masyarakat itu sengaja digelar sebagai rasa syukur hadirnya dua orang penjabat Kepala Daerah baru di NTB.

“Ini sebagai bentuk rasa syukur atas pelantikan mereka. Saya pesankan terutama untuk menyejahterakan rakyatnya, memperhatikan anak miskin dan kaum terlantar,” jelas Rachmat

Politisi Kharismatik Bumi Gora itu juga menyampaikan agar Taofik dan Rum bekerja dengan penuh integritas dan mengambil kebijakan yang berdasarkan data dan fakta. Kebijakan muaranya mesti berpihak pada kepentingan rakyat.

Rachmat juga menekankan agar Taofik dan Rum dapat menyukseskan seluruh program Pemerintah Pusat. Sebab, Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.

Sejumlah program strategis Pemerintah Pusat yang dimaksud, misalnya pemilihan umum (pemilu) 2024 baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), maupun pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak di akhir 2024.

Kemudian upaya memberantas stunting hingga pengentasan kemiskinan yang merupakan ujung daripada terciptanya Indonesia Maju dan mewujudkan Indonesia Emas di 2045.

“Jangan ada yang main-main proyek, membawa kepentingan pribadi. Tidak boleh ada kebijakan yang transaksional, mengikat leher orang. Saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri, masih banyak perilaku seperti itu di NTB,” jelasnya.

Terakhir, Rachmat berharap dua Pj Bupati-Wali Kota itu dapat menjaga kamtibmas masyarakat terutama menyongsong pemilu 2024. Dengan rutin menggelar pertemuan dan silaturahmi bersama Kapolres dan Dandim.

“Saya jadi anggota DPR sejak tahun 80-an. Penopang utama dari lahirnya kualitas demokrasi yang baik dan pemimpin yang berintegritas adalah adanya keamanan saat pemilu dan pilkada. Saya berharap, Pak Taofik dan Rum bisa bersinergi dengan TNI-Polri untuk mewujudkan itu,” jelasnya.

“Pesan saya juga untuk masyarakat NTB ke depan agar lebih pandai dalam memilih pemimpin,” sambungnya.

Di tempat yang sama Pj Bupati Lombok Timur Juaini Taofik mengaku agenda sowan ke kediaman Rachmat Hidayat guna menunjukkan etika politik yang baik kepada masyarakat NTB.

Menurutnya, Rachmat Hidayat merupakan figur ‘guru’ politik di NTB.

“Kak Tuan Rachmat Hidayat politisi yang paling senior di NTB saat ini. Sudah menjadi kewajiban bagi kami yang di bawah generasi beliau untuk meminta petunjuk dan wejangan dalam menjalankan kepemimpinan ke depan,” jelasnya.

“Beliau juga kan merupakan anggota DPR. Beliau juga tadi satu-satunya anggota DPR yang hadir di pelantikan. Jabatan Pj ini merupakan mandat dari pemerintah pusat. Kami ini simbol Pemerintah Pusat yang merupakan mitra kerja beliau,” jelasnya.

Bangun Lombok Timur yang Berkemajuan

Dalam masa kepemimpinannya di Lombok Timur, Juaini Taofik mengusung tagline ‘Lombok Timur yang Berkemajuan’. Dikatakan dia, jargon itu diambil menjadi motto kepemimpinannya agar selaras dengan motto Penjabat Gubernur NTB yang mengusung tagline ‘NTB Maju Melaju’.

Dijelaskan dia, pada masa kepemimpinannya, dia akan berfokus untuk melakukan pembenahan program-program yang masih kurang maksimal direalisasikan di masa kepemimpinan Sukiman-Rumaksi (SUKMA) selama lima tahun terakhir.

“Pastinya selaku Penjabat Bupati, kami akan mempurnakan beberapa program yang masih perlu dilanjutkan di RPJMD 2018-2023 di massa SUKMA. Semua itu sudah tertuang di RPJMD Transisi yang sudah disetujui oleh DPRD dan itu menjadi panduan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan,” katanya seusai pelantikan.

Masih kata dia, dirinya pun tentu akan melakukan berbagai macam terobosan strategis. Salah satunya dengan melakukan pembenahan sistem birokrasi dengan mengedepankan sistem meritokrasi.

Selain itu, dia juga mengatakan ada dua hal pokok lain yang menjadi skala prioritasnya dalam kurun waktu satu tahun kedepan, yakni menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC) minimal 95 persen dan meraih predikat UHC pada Desember 2023.

“Kami akan mengejar target UHC, dan itu adalah langkah awal kita bersama untuk menjamin pelayanan kesehatan dan peningkatan IPM Lombok Timur,” ucapnya.

Skala prioritas kedua yang menjadi fokusnya dalam waktu dekat adalah tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lombok Timur. Dikatakan dia, dengan keberadaan MPP, maka proses perizinan akan satu pintu dan secara langsung hal itu akan mendongkrak arus investasi di Lombok Timur.

“Di MPP itu nanti semua model perizinan satu pintu, sehingga proses penerbitan izin mudah dan arus investasi akan masuk dengan cepat di Lombok Timur. Pastinya secara langsung akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat,” bebernya.

Dari itu, dia menegaskan selaku pemimpin eksekutif nantinya dia berkomitmen untuk menjalin sinergi yang intensif dengan lembaga eksekutif. Agar lompatan dan target capaian kerja dirinya yang tertuang di RPJMD Transisi bisa tercapai dengan maksimal.

“Praktis karena kami tidak punya wakil, maka kami akan membangun kerjasama yang lebih intensif dengan lembaga legislatif untuk menjamin keberlangsungan pembangunan yang maksimal,” tandasnya.

Taofik dan Rum Resmi Dilantik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menunjuk nama sebagai Pj Bupati Lombok Timur dan Pj Wali Kota Bima, NTB.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri nomor 100.2.1.3-3948 tahun 2023 tentang pengangkatan Pj Bupati Lombok Timur. Kemudian SK Mendagri nomor 100.2.1.3-3948 tentang pengangkatan Pj Wali Kota Bima.

Seiring berakhirnya masa jabatan Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi, dan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE dan Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, S.H masa Bakti 2018-2023, Pj. Gubernur NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si melantik Drs. H. Juani Taofik, M.AP sebagai Penjabat Bupati Lombok Timur dan Ir. H. Muhammad Rum sebagai Penjabat Walikota Bima.

Prosesi pelantikan berlangsung di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram pada Selasa 26 September 2023. Pelantikan tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Walikota dan Wakil Walikota Bima dan Forkopimda Provinsi NTB.***

Alumni Brawijaya asal NTB Diajak Turut Memajukan Daerah

Alumni Universitas Brawijaya (UB) yang berasal dari NTB yang di pemerintahan diajak ikut menjadikan NTB yang Maju dan Melaju

MATARAM.LombokJournal.com ~ Para alumni Universitas Brawijaya asal Provinsi NTB turut diajak ikut serta memajukan daerah.

Lalu Gita Aryadi bersama alumni Universitas Brawijaya

Ajakan pada alumni UB itu disampaikan Miq Gite sapaan Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi saat membuka acara Karya Bakti yang diselenggarakan di Lombok Epicentrum Mall Mataram oleh para Alumni Malang Raya bertajuk “Brawijaya Tampil Gemilang”, Minggu (24/09/23).

Miq Gite berharap kepada kawan kawan alumni Malang yang tengah mengemban amanah di pemerintahan, agar bersama sama menjadikan NTB yang Maju dan Melaju. Demi keberlanjutan tongkat estafet pembangunan yang lebih progresif.

“Semoga dengan mengedepankan rasa persaudaraan dan kekompakan seluruh elemen masyarakat NTB, bersama bercita cita besar kita bisa terwujud,” harap Miq Gite yang juga merupakan alumni UB.

Pj Gubernur kelahiran Puyung Lombok Tengah tersebut, juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mensukseskan acara Karya Bakti para alumni UB ini.

“Acara ini merupakan ajang silaturahmi sambung rasa atau reunian para alumni malang sekaligus sebagai rangkaian rasya syukur atas telah dilantiknya salah satu Alumni Brawijaya sebagai Pj. Gubernur NTB, untuk melanjutkan visi misi NTB gemilang yang sedang di amanahkan agar NTB semakin maju dan melaju,” ucap Miq Gita.

Kegiatan temu alumni tersebut turut dirangkaikan dengan bakti sosial cek Kesehatan, donor darah, berbagi sembako dan di isi beberapa kegiatan talk show hingga malam hari.***

Pj Gubernur NTB Diingatkan, Kinerja Dievaluasi Tiap Tiga Bulan

Kinerja dievaluasi tiap tiga bulan, Ruslan Turmuzi ingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB agar jangan terbawa euforia dan bekerja dengan skala prioritas

MATARAM.LombokJournal.com ~ Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan H Ruslan Turmuzi, mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB HL Gita Ariadi, agar jangan terbawa euforia berlebihan terhadap amanah yang tengah dipercayakan di pundak mantan Sekda NTB.

Ruslan menegaskan, kinerja Pj Gubernur akan dievaluasi tiap tiga bulan.

Pj Gubernur NTB diingatkan agar jangan terbawa euforia — Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi

“Kita mengingatkan jangan sampai terlalu euforia. Kinerja Pj Gubernur itu dievaluasi tiga bulan oleh Pemerintah Pusat,” kata Ruslan di Mataram, Minggu (24/09/23).

Menurut Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat DPRD NTB ini, kalau Pj Gubernur NTB terbawa euforia berlebihan, bisa mengganggu pengambilan keputusan yang rasional dan efektif.

Politisi senior asal Lombok Tengah ini menjelaskan, sikap euforia Pj Gubernur NTB dikhawatirkan melahirkan keputusan impulsif yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang.

“Bahkan, terlalu euforia juga dapat mengabaikan keterlibatan publik dan pendapat masyarakat. Ini bisa berdampak negatif pada legitimasi dan dukungan dari masyarakat,” imbuhnya.

Pemerintah Pusat menetapkan Pj Gubernur NTB dalam waktu satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya. Dalam rentang waktu satu tahun masa jabatan, kinerja Pj Gubernur dievaluasi tiap tiga bulan.

Sesuai Undang Undang, Pj Gubernur harus membuat laporan pelaksanaan tugas dan kemudian dari laporan tersebut bisa dievaluasi, performanya bagus atau tidak.

Karena itu kata Ruslan, Pj Gubernur dituntut bekerja dengan profesional.

Ketika membuat kebijakan, Pj Gubernur juga harus mengacu sesuai aturan sehingga jauh dari perilaku yang tidak patut, seperti titip menitip atau hal tidak patut serupa lainnya. Dengan begitu, kinerja Pj Gubernur bisa terukur. Termasuk dalam hal mendukung program-program strategis nasional.

“Mendagri telah meminta agar kami di DPRD juga turut memonitor kinerja Penjabat Gubernur yang telah ditunjuk dan dilantik,” ungkap Ruslan.

Skala Prioritas

Ruslan menegaskan, ada sejumlah skala prioritas dalam jangka pendek yang harus didahulukan Pj Gubernur.

Skala prioritas itu menjadi penting dituntaskan, mengingat hal tersebut menjadi perintah yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Salah satu skala prioritas itu adalah menetapkan Penjabat Sekretaris Daerah yang kini sedang lowong.

Ruslan menjelaskan, saat ini, Pj Gubernur HL Gita Ariadi memang telah menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Muhammad Nasir sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB.

Namun, jabatan Plh Sekda tersebut hanya maksimal untuk waktu sepekan. Sesuai Permendagri Nomor 91/2019, Pj Gubernur harus mengajukan usulan Penjabat Sekda ke Menteri Dalam Negeri dalam rentang waktu lima hari setelah terjadi kekosongan.

Sehingga dalam rentang waktu maksimal empat hari setelah usulan diterima, Mendagri dapat menetapkan Penjabat Sekda dan dilantik untuk masa jabatan tiga bulan ke depan.

“Menetapkan Penjabat Sekda ini tidak bisa asal-asalan. Ada aturannya. Kita ingatkan juga jangan sampai Pj Gubernur mengabaikan aturan tersebut,” tandas Ruslan.

Aturan yang dimaksud Ruslan terkait dengan syarat kepangkatan yang minimal IV/C. Juga memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik, dan prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun berturut-turut tanpa pernah menerima sanksi disiplin sedang atau berat.

Termasuk juga minimal masih memiliki masa dinas paling sedikit satu tahun sebelum purna tugas.

“Kita minta tuntaskan dulu pengangkatan Penjabat Sekda ini. Setelah itu baru kita bicara panjang lebar tentang Normalisasi Tata Kelola Birokrasi dan bagaimana NTB Maju dan Melaju,” kata Ruslan menyinggung tagline yang diusung Pj Gubernur NTB HL Gita Ariadi.

Pentingnya Pj Gubernur bekerja dengan skala prioritas, kata Ruslan, sangatlah mendesak untuk saat ini, sebab hal tersebut akan berdampak pada efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan jalannya roda pemerintahan.

Ditegaskannya, bekerja dengan skala prioritas memungkinkan Pj Gubernur mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan lebih efisien.

Ini berarti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur, dapat digunakan untuk proyek dan program yang memiliki dampak yang lebih besar.

Tentu saja kata Ruslan, prioritas tersebut haruslah mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

“Dalam pemerintahan lima tahun terakhir, kita memiliki banyak pengalaman yang harus menjadi pelajaran berharga. Kita memiliki keterbatasan fiskal. Pemerintah Provinsi melakukan pinjaman ratusan miliar. Bahkan sejumlah proyek belum bisa dibayarkan di tahun berjalan meski sudah tuntas dan rampung dan menjadi utang ke kontraktor,” kata Ruslan.

Bahkan, di tahun terakhir pemerintahan sebelumnya, NTB mencatatkan sejarah yang tidak membanggakan. Yaitu tidak ada APBD Perubahan, hal yang tidak pernah terjadi di periode pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Semua hal tersebut, kata Ruslan, menandakan pentingnya NTB dikelola dengan skala prioritas. Dengan skala prioritas itu, NTB dapat mengidentifikasi dan menangani isu-isu yang paling mendesak dan signifikan terlebih dahulu.

Sehingga setelahnya Pemprov NTB dapat menyiapkan program yang bisa mencegah munculnya krisis yang dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban di masa datang.

“Jangan lupa, bekerja dengan skala prioritas itu dapat merangsang perubahan positif dalam birokrasi. Proses pengambilan keputusan juga jadi lebih terfokus dan terorganisir secara efisien. Jadinya bisa mengurangi birokrasi yang tidak perlu,” imbuh Ruslan.***

Sulhan Muchlis Gagas Berdayakan Pondok Pesantren

Sulhan Muchlis Siapkan Program Pemberdayaan Pondok Pesantren di Pulau Lombok Menjadi Destinasi Wisata Syariah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sulhan Muchlis, menyiapkan program pemberdayaan Pondok Pesantren di NTB menjadi destinasi wisata syariah.

Hal itu akan memberi manfaat ekonomi yang besar bagi pondok pesantren dan masyarakat sekitar pesantren, program pemberdayaan ini juga untuk memastikan nilai-nilai keagamaan dan budaya tetap dihormati dan dilestarikan.

Sulhan Muchlis akan berdayakan ekonomi Pondok Pesantren — Sulhan Muchlis bersama ayahanda TGH Muchlis Ibrahim

“Kita tidak boleh lupa, di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim seperti kita di Pulau Lombok ini, pondok pesantren telah menjadi pusat pendidikan agama Islam dan budaya Islam yang kaya,” ucap Sulhan, Selasa (19/09/23).

Sebagai santri yang terlahir, dibesarkan, dan dididik dengan tradisi pondok pesantren yang kuat, Sulhan tahu persis tentang potensi yang dimiliki Pondok Pesantren di Pulau Lombok untuk menjadi destinasi wisata syariah.

Politisi muda Partai Demokrat yang merupakan Calon Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok ini memberi contoh bagaimana misalnya pondok pesantren yang menjadi tempat di mana siswa belajar tentang agama Islam, bahasa Arab, dan budaya Islam, manakala menjadi destinasi wisata, akan dapat menjadikan wisatawan dapat datang untuk mengenal lebih dalam tentang Islam dan budaya Muslim melalui pengalaman belajar di pondok pesantren.

Di sisi lain, kata Sulhan, banyak pondok pesantren memiliki bangunan bersejarah yang indah dan arsitektur tradisional. Wisatawan dapat mengagumi keindahan arsitektur ini dan mempelajari lebih banyak tentang sejarah dan kekayaan budaya masyarakat Bumi Gora di Ponpes tersebut.

“Banyak pondok pesantren kita juga sering mengadakan kegiatan budaya dan acara keagamaan yang menarik. Wisatawan dapat menghadiri acara-acara ini dan merasakan suasana budaya dan keagamaan yang khas,” kata putra ulama kharismatik Bumi Gora TGH Muchlis Ibrahim ini.

Wakil Ketua DPRD Lombok Barat periode 2014-2019 ini juga mengungkapkan bagaimana di pondok pesantren juga kaya dengan kuliner berupa makanan tradisional yang lezat dan unik. Wisatawan akan dapat mencoba masakan lokal dan menikmati kuliner khas daerah tersebut.

Pada saat yang sama, wisatawan yang beragama Islam dapat berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti salat, pengajian, atau tadarus Alquran.

“Pondok pesantren juga dapat menyelenggarakan program pendidikan dan workshop singkat untuk wisatawan yang ingin memahami agama dan budaya Islam,” kata Sulhan.

Selain itu, kunjungan ke pondok pesantren juga dapat mengajarkan wisatawan tentang nilai-nilai kehidupan sederhana, ketekunan, dan kesederhanaan yang diajarkan di pondok pesantren. Dalam jangka panjang, pondok pesantren yang menjadi destinasi wisata dapat menjadi tempat untuk terus mempromosikan pemahaman antarbudaya, membangun jembatan antaragama, dan memperkuat toleransi di antara komunitas yang berbeda.

Manfaat Besar

Menjadikan pondok pesantren sebagai destinasi wisata syariah, dipastikan Sulhan, akan memberi manfaat ekonomi yang besar bagi pondok pesantren, masyarakat, dan juga bagi daerah. Kunjungan wisatawan ke pondok pesantren akan menciptakan peluang bisnis baru seperti restoran, toko suvenir, dan akomodasi, dan menjadikan entitas bisnis serupa yang sudah ada semakin berkembang.

Jika program pemberdayaan pesantren sebagai destinasi wisata ini sudah berjalan, Sulhan memastikan, daya ungkitnya terhadap ekonomi daerah akan sangat besar. Mengingat, jumlah pondok pesantren yang ada di NTB sangat banyak. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa NTB kini menjadi provinsi ketujuh di Indonesia dengan jumlah pondok pesantren terbanyak. Hingga tahun ini, tercapat 730 ponpes di NTB dengan 291.464 santri dan 25.001 guru.

“Menjadikan pondok pesantren sebagai destinasi wisata syariah jelas akan membantu diversifikasi industri pariwisata di daerah kita. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada jenis pariwisata lainnya dan memberikan pendapatan tambahan kepada masyarakat,” imbuh Sulhan.

Selain manfaat ekonomi, ada kemanfaaan lain yang diungkap Sulhan tidak kalah pentingnya. Manfaat tersebut terkait dengan eksistensi peran pondok pesantren dalam moderasi beragama. Menjadikan pondok pesantren sebagai destinasi wisata dengan fokus pada moderasi beragama kata pengasuh Pondok Pesantren Al Islahuddiny, Kediri, Lombok Barat ini, adalah sebuah langkah yang sangat relevan dan bermanfaat di tengah tantangan ekstremisme agama dan ketegangan antaragama.

Dengan bertransformasi sebagai destinasi wisata syariah, akan kian mengukuhkan posisi pondok pesantren dalam hal pemahaman moderat. Pondok pesantren yang mendukung moderasi beragama bakal menjadi tempat di mana wisatawan dapat memahami pemahaman Islam dengan pendekatan yang moderat dan inklusif.

Ini dapat membantu mengimbangi narasi ekstremisme. Dalam hal ini, pondok pesantren dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan tentang moderasi beragama bagi wisatawan, yang dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep moderasi dan kerukunan beragama.

“Program pemberdayaan ini juga kita desain untuk menjadikan Pondok Pesantren rutin mengadakan acara-acara yang mempromosikan toleransi, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi wisatawan dan mendorong kesadaran mereka terhadap isu-isu sosial yang penting,” imbuh Sulhan. (*)

Kubah Masjid Darussalam Batukliang Dikagumi Turis

Rachmat Hidayat resmikan pembangunan Kubah Masjid Darussalam, Desa Dasan Makmur, ornamennya dikagumi wisatawan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Peresmian kubah masjid Masjid Darussalam Dusun Dasan Makmur, desa Aikdarek, Kecamatan Batukliang Lombok Tengah, Jumat (15/09/23), dihadiri langsung legislator NTB dan Lombok Tengah.

Direktur Eksekutif NU Care LazisNU, Drs. Qohari Cholil, Kepala Desa Dasan Makmur serta masyarakat penerima manfaat, ikut hadir dalam peremian itu.

Rachmat Hidayat dalam peresmian pembangunan kubah nasjid Daeussalam

Pembangunan kubah Masjid Darussalam itu berdasarkan wasilah atau aspirasi Rachmat Hidayat melalui anggaran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI. Pengerjaan pembangunan kubah masjid itu dikerjakan NU Care/LazisNU.

Sungguh tidak terduga masjid yang dulunya kecil dan hanya beralas lantai tanpa keramik, kini menjadi masjid yang megah. Hal itu diungkapkan penerima manfaat, H. Zununul Masri mengatakan tidak

“Kami masyarakat di sini tidak pernah menduga, tidak pernah memikir tiba-tiba masjid yang dulunya kecil, yang dulunya berhampar lantai kini menjadi masjid yang sangat megah untuk standar yang ada di daerah ini,” katanya.

Zununul menceritakan, banyak wisatawan mancanegara yang berhenti di depan masjid hanya untuk mengambil foto bangunan masjid. Mereka sangat tertarik dengan arsitektur kubah masjid dengan ornamen-ornamen yang indah.

“Sampai wisatawan mancanegara berhenti di sisi jalan untuk mengambil gambar masjid. Mereka tertarik dengan arsiteknya, kubahnya sangat megah. Ornamennya indah,” ujarnya.

Dia mengapresiasi kepedulian Rachmat Hidayatyang merawat dan membesarkan masjid. Dia mendoakan pahala yang terus mengalir bagi setiap orang yang membangun rumah Allah SWT.

“Pahala dan doa orang yang sembahyang di sini mengalir ke bapak/ibu. Bapak Rachmat Hidayat, mudah-mudahan dengan kehadiran bapak Allah terus memberikan kesehatan, kemuliaan dan kebahagian sehingga pertemuan ini mengalir terus sampai kita bertemu di surganya Allah SWT,” katanya.

“Allah mengutus seseorang rahmatan yaitu Bapak Rachmat yang menjadi penghubung, yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita menyaksikan momen yang sangat membahagiakan hari ini,” ujarnya.

Direktur Eksekutif NUCare Drs Qohari Cholil mengatakan, NUCare hanya sebagai pelaksana untuk membangun kubah masjid tersebut. Bantuan anggaran berasal dari BPKH melalui wasilah atau aspirasi DPR, yaitu Rachmat Hidayat.

“Kita hanya pelaksana saja, jaminan duit BPKH dan wasilahnya DPR. Mudah-mudahan bantuan ini membawa kemaslahatan dan barokah untuk kita semua,” ujarnya.

Sementara Kepala Divisi Registrasi dan Analisis Kemaslahatan BPKH RI, Agung Sri Hendarsa melalui zoom meeting mengatakan sangat berterimakasih kepada LazisNU yang telah menjadi perpanjangan tangan BPKH. Juga kepada Rachmat Hidayat yang menjadi wasilah pembangunan kubah tersebut.

“Kami berterima kasih LazisNU yang telah menjadi perpanjangan tangan membantu masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Rachmat Hidayat yang telah memberikan informasi mengenai titik yang akan dibantu, sehingga kita bisa lihat bersama serah terima pembangunan kubah Masjid Darussalam,” katanya.

Dana Umat

Terakhir, Anggota DPR RI Komisi VIII, H. Rachmat Hidayat yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan NTB dalam sambutannya mengatakan, sumber dana pembangunan sebenarnya bukan berasal dari dana haji secara implisit. Tapi merupakan dana abadi umat yang disimpan di bank dan menjadi bunga.

Dari bunga bank tersebut dipakai untuk membangun kebutuhan umat seperti madrasah, al-quran, masjid dan lainnya.

“Perlu saya jelaskan uang haji kita dipakai oleh Pak Jokowi membuat jalan, membuat jalan tol, membuat gedung mewah. Sebenarnya itu bukan uang haji, dana umat abadi disimpan di bank, bunga bank itulah yang dipakai untuk membangun,” ujar politisi lintas zaman ini.

Rachmat juga berjanji akan membangun paving blok masjid yang memiliki luas sekitar 13 are. Dia juga memerintahkan Anggota DPRD NTB Ruslan Turmuzi untuk membangun pagar masjid, dan Anggota DPRD Lombok Tengah Suhaimi untuk membangun kamar mandi sekaligus tempat wudhu.

Tidak sampai di sana, Rachmat akan mengikhtiarkan untuk membangun ruang kelas di pondok sekitar masjid.

“Kalau ruang kelas pondok nanti saya mintakan ke BPKH juga,” imbuhnya.

Di akhir acara, Rachmat Hidayat dan Rombongan dari BPKH dan NU Care-Lazis NU meninjau langsung Kubah Masjid Darussalam dengan menaiki tangga darurat setinggi 8 meter lebih.

Selain itu Rachmat juga membagikan dua dus besar yang berisi Al Qur’an untuk untuk masjid Darussalam dan warga dusun Dasan Makmur. (*)

Megawati Bertekad Upayakan Pendidikan Berkualitas

Tekad Megawati Lestari selain berdayakan kaum perempuan khususnya santriwati, juga akan berupaya sediakan pendididikan berkualitas

MATARAM.LombokJournal.com ~ Julukan Lombok sebagai pulau Seribu Masjid, paralel secara fakta untuk menyebut dunia pendidikan di Lombok sebagai Pulau Ribuan Pondok Pesantren (Ponpes) .

Kekuatan dan kontribusi pondok pesantren (Ponpes) di Lombok sangat luar biasa dalam menyediakan akses pendidikan masyarakat, dan menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berahlak baik.

Megawati Lestari akan perjuangkan pendidikan berkualitas — Megawati Lestari

Hanya saja, kiprah para wanita, santriwati yang mengenyam pendidikan di Ponpes belum banyak terakomodir berkontribusi dalam pembangunan daerah ini.

Padahal peran mereka yang menempuh pendidikan Ponpes sangat strategis jika bisa dikelola dan diberikan akses yang sepadan dengan yang lain, termasuk para santri.

“Saya pikir, santriwati ini kekuatan yang luar biasa. SDM yang potensial, namun masih butuh sentuhan perhatian termasuk di bidang pendidika. Hal ini yang akan saya perjuangkan,” kata Megawati Lestari SH MH, aktivis Pro Demokrasi yang maju sebagai Caleg DPRD NTB dari Partai Golkar, Minggu (17/09/23)

Maju di Dapil NTB 8, Lombok Tengah, Megawati bertekad memberdayakan kaum perempuan dan menyediakan pendididikan berkualitas.

Lebih jauh Megawati Lestari mengatakan, para santriwati yang mengenyam pendidikan Ponpes memiliki daya saing SDM yang mumpuni. Namun, faktanya keterserapan mereka di dunia lapangan kerja masih belum optimal, baik di sektor formal maupun informal.

Putri Almarhum H.Muhdin Ramli alumni Tebu Ireng Jombang pertama di wilayah Lombok Tengah menilai, kendala yang ada saat ini adalah kurangnya akses untuk para santriwati, dan pemberdayaan keterampilan atau skill menghadapi peluang kerja.

“Sehingga ke depan perlu ada semacam pelatihan dan pemberdayaan, misalnya bagaimana mereka dibekali kemampuan wirausaha, pemasaran digital, dan diberi akses permodalannya,” katanya.

Menurut Mega, para santriwati bisa menjadi agen-agen perubahan dan ujung tombak pengentasan masalah perempuan dan kemiskinan di Lombok, NTB.

Dari aspek sosial dan psikologis, para santriwati juga memilili nilai lebih untuk moralitas dan ahlaknya. Sehingga keuletan dan kejujuran pasti menjadi hal yang utama.

“Yang dibutuhkan sebenarnya adalah pemberdayaan tambahan setelah mereka lulus pendidikan di pesantren. Sehingga para santriwati ini siap mengisi lapangan kerja atau pun membuka wirausaha,” ujarnya.

NTB khususnya Lombok Tengah yang kini menjadi barometer pariwisata dan ekonomi kreatif, akan menjadi modal besar dalam meningkatkan partisipasi perempuan khususnya para santriwati dalam pembangunan.

Destinasi superprioritas The Mandalika dengan sirkuit internasionalnya diprediksi akan terus berkembang pesat ke depan.

Megawati tak ingin masyarakat setempat, khususnya para perempuan hanya bisa menjadi penonton semata. Tetapi harus bisa mengambil peran dan menangkap efek domino positifnya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Bayangkan jika souvenir atau kuliner oleh-oleh di sektor pariwisata itu diproduksi sendiri oleh perempuan, santriwati kita. Tentu dampak ekonomi pariwisata akan terasa langsung di masyarakat,” katanya.

Ia tak menafikan upaya pemerintah saat ini yang sudah cukup baik dalam peningkatan kapasitas SDM di NTB. Hanya saja, Megawati menilai, belum ada gagasan yang secara khusus menyentuh para alumni santriwati.

Beasiswa pendidikan tinggi luar negeri yang digagas Pemprov NTB misalnya, akan sangat baik jika memberikan akses yang sama terutama untuk santriwati lulusan Ponpes.

“Rata-rata santriwati kita ini fasih berbahasa Arab, dan juga Inggris. Ini salah satu modal yang luar biasa, tetapi memang harus ada yang mengarahkan dan membina. Fungsi pemerintah melalui Balai Latihan Kerja atau program beasiswa tentu bisa kita dorong ke depan. InshaaAllah hal ini akan saya perjuangkan jika diberi amanah duduk di kursi DPRD NTB kelak,” tukasnya.

Megawati menegaskan, problem mengenai perempuan dan pendidikan menjadi salah satu perhatian seriusnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Itulah alasan ia sebagai bacaleg mengusung tagline “Berkomitmen untuk Perempuan dan Pendidikan Berkualitas“. ***

Legacy Zul-Rohmi Membangun Kohesi Sosial di NTB

Legacy dari pasangan Zul-Rohmi selama lima tahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur harus dipertahankan Pemimpin berikutmya

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintahan H Zulkieflimansyah dan Hj Sitti Rohmi Djalilah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,yang berakhir September 2023, dinilai meninggalkan legacy.

Penilaian itu disampaikan Bacaleg DPR RI dari PKS untuk Dapil NTB II Pulau Lombok, H. Karman yang mengatakan, banyak legacy dari pasangan Zul-Rohmi selama 5 tahun menjabat.

Bang Karman mengatakan, banyak legacy selama pasangan Zul-Rohmi menjabat — Bang Haji Karman

“Menurut saya pemimpin besar itu membangun untuk masa waktu yang panjang. Dan pemimpin otentik selalu ingin meninggalkan peninggalan yang baik bagi generasi penerusnya. Atau biasa disebut legacy. Dan ada cukup banyak legacy baik dari pemerintahan Zul-Rohmi selama kepemimpinannya. Di antaranya Zul-Rohmi mampu menciptakan kohesi sosial di NTB yang terbangun sangat apik,” kata Bang Haji Karman, sapaan akrabnya, melalui siaran pers, Jumat (15/09/23).

Terkait legacy itu, Bang Karman menjelaskan konsep kohesi sosial, suatu kondisi dimana tiap elemen sosial dalam masyarakat berfungsi memberikan standar norma bagi hidup bersama. Secara etimologi kohesi merupakan kemampuan suatu kelompok untuk menyatu.

Salah satu bukti legacy itu, di era pemerintahan Zul Rohmi, NTB yang terdiri dari tiga etnis besar, Sasak di Pulau Lombok serta Samawa dan Mbojo di Pulau Sumbawa, bisa bersinergi membangun daerah dengan semangat SASAMBO.

“Secara politik, kemampuan Zul-Rohmi membangun kohesi sosial di NTB membuat dampak positif bagi iklim demokrasi kita, dimana politik identitas bisa mulai tereduksi dan terkikis,” ujarnya.

Ruang Demokrasi

Bang Haji Karman menilai, Pemerintahan Zul Rohmi membuka ruang demokrasi dengan pemerintahan yang terbuka, transparans dan tidak antikritik. Kelompok elemen masyarakat bebas menyampaikan aspirasi dan kritikan melalui unjukrasa dan semacamnya.

“Selama ada unju rasa dan kritikan pun Zul Rohmi tak pernah menanggapi dengan melaporkan ke proses hukum. Zul-Rohmi justru menjawab setiap unjukrasa dan kritikan dengan bukti nyata kinerja mereka,” katanya.

“Tak jarang Gubernur Zul membuka ruang dialog melalui sosial media, dan itu satu gaya kepempimpinan yang baru, gaya komunikasi yang beradaptasi dengan kemajuan zaman” tambahnya.

Menurutnya, selain membawa iklim berdemokrasi yang lebih baik, pola ini juga menjadi sarana yang mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya.

Selain itu, program beasiswa ke perguruan tinggi domestik dan luar negeri juga menjadi legacy baik yang ditinggalkan Zul Rohmi.

Dengan program ini Zul Rohmi bukan hanya membukakan akses pendidikan lebih tinggi untuk kelompok masyarakat kurang mampu, tetapi juga mendorong tumbuhnya rasa percaya diri bagi generasi muda NTB untuk berani berkiprah di luar daerah bahkan luar negeri.

“Dulu mungkin banyak generasi muda NTB yang merasa sekolah di luar negeri adalah mimpi, tapi sejak ada program beasiswa ada akses yang lebih terbuka. Ada kesetaraan, semua punya akses yang sama dalam pendidikan,” kata Bang Karman.

“Seperti yang selalu disampaikan Gubernur Zulkieflimansyah, daerah kita NTB memang kecil, tapi kita punya mimpi yang besar. Hal ini juga yang menumbuhkan sikap pada generasi muda kita bahwa kita mulai bangga sebagai warga NTB,” sambungnya.

Zul Rohmi juga banyak meninggalkan legacy baik dalam hal Optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Lombok Tengah, hingga pembangunan Sirkuit Mandalika dan sejumlah event motosport internasional seperti MotoGP, semua berjalan cukup baik di era Zul Rohmi.

Agenda motosport lainnya yang juga berkelas internasional MXGP juga sudah menjadi branding di sirkuit Samota Sumbawa dan Sirkuit Selaparang Mataram.

KEK Mandalika, MotoGP dan MXGP Lombok dan Sumbawa hanya beberapa legacy Zul Rohmi yang harus diakui punya efek domino luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi.

Pilihan yang tepat karena NTB sudah menetapkan pertanian secara luas dan pariwisata sebagai dua sektor unggulannya.

“Menurut saya, legacy yang ditinggalkan Zul-Rohmi, harus dijaga dan ditingkatkan” tutupnya.***

Sulhan Muchlis, Berkhidmat untuk Umat di Jalan Politik

Perhatian pada generasi milenial mendorong Sulhan Muchlis membawa semangat dan ide-ide segar ke dunia politik

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sulhan Muchlis putra TGH Muchlis Ibrahim, salah seorang ulama kharismatik di Pulau Seribu Masjid, kini naik kelas. Ia menapaki jalur politik dengan bekal komplit.

Kenyang pengalaman, punya rekam jejak organisasi sejak belia, dan memiliki jejaring sosial politik yang luas di tingkat nasional. Tak heran, Sulhan kini jadi harapan warga Pulau Seribu Masjid disandarkan.

Sulhan Muchlis, melalui jalan politik berkhidmat untuk umat — Sulhan Muchlis

Di kancah politik Bumi Gora, Sulhan Muchlis memang bukan nama yang asing.

Punya karir politik yang membetot perhatian khalayak, di usianya yang relatif muda, telah menjabat sebagai pimpinan di DPRD Lombok Barat.

Lahir dan besar di lingkungan di pesantren dengan tradisi keagamaan yang kuat, sejak usia

belia, tokoh muda kelahiran 1976 ini telah menjadi pemimpin partai politik di Gumi Patut Patuh Patju.

Jalan politik ditempuh alumnus Fakultas Teknik Universitas Mataram ini, yang terus berkhidmat melayani umat. Rekam jejaknya membuktikan, Sulhan menjadikan dunia politik benar-benar menjadi maslahat besar buat sesama.

Melalui Partai Demokrat, karir politik Sulhan menanjak dengan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok.

”Sebagai santri yang dibesarkan di lingkungan pondok pesantren, kami memang tidak hanya didik menjadi pilar spiritual di tengah masyarakat. Kami juga dididik untuk menjadi pilar yang siap setiap saat turun tangan membangun bangsa dan negara,” ucap Sulhan, Kamis (14/09/23).

Kenyang pengalaman politik dari lembaga legislatif di daerah, adalah modal besar Sulhan menapaki langkah menuju Senayan. Pengalaman itu dipadukan dengan pendidikan pesantren yang telah dijalaninya.

Hal yang menjadikan mantan Ketua KNPI NTB ini menjelma sebagai politisi dengan bekal nilai-nilai moral yang kokoh, yang selalu diyakininya menjadi landasan kuat bagi perjalanan politiknya.

Pendidikan dan Ekonomi

Sulhan tahu persis apa yang dibutuhkan masyarakat Pulau Seribu Masjid. Dunia pendidikan dan pengembangan ekonomi daerah menjadi salah satu prioritasnya untuk diperjuangkan.

Sulhan ingin menciptakan masyarakat yang lebih terdidik, adil, dan berdaya saing di tingkat lokal.

Komitmennya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam tindakan politik, yang diyakini dapat mengatasi berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat.Salah satu inisiatif utamanya adalah meningkatkan akses pendidikan berkualitas di Pulau Lombok. Terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mustafa Ibrahim ini yakin, dengan dukungan dari teknologi, sebuah platform pembelajaran akan dapat diciptakan sehingga tersedia bagi semua anak.

Dengan begitu, mereka dapat mengakses pendidikan berkualitas tanpa hambatan geografis atau ekonomi.

Jejak Sulhan berkontribusi membangun dunia pendidikan di Pulau Lombok begitu terentang panjang. Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Islahuddiny ini terjun langsung membidani pendidikan inklusif untuk generasi muda di Pulau Lombok.

Pondok Pesantren tertua di Kediri, Lombok Barat ini telah memiliki lulusan puluhan ribu santri yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Saat ini, Pondok Pesantren Al Islahuddiny bahkan telah melahirkan puluhan pondok pesantren baru yang menjadi cabang dan jejaring yang tersebar di sejumlah daerah di Pulau Lombok.

”Inilah wujud komitmen nyata kami untuk terus dan selalu menghadirkan solusi-solusi baru dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan dan pengembangan ekonomi yang dihadapi saudara-saudara kita di Pulau Lombok,” kata Sulhan.

Generasi Milenial

Sebagai tokoh muda, Sulhan juga memberi perhatian besar kepada generasi milenial. Generasi ini memang kini mendominasi populasi di NTB, seiring dengan bonus demografi yang dihadapi Indonesia.

Bahkan dalam Pemilu 2024, jumlah pemilih generasi milenial lebih dominan dibanding generasi lainnya. Mereka mencapai 2,1 juta, atau setara dengan 54 persen dari total jumlah pemilih di NTB.

Perhatian pada generasi milenial itu mendorong Sulhan membawa semangat dan ide-ide segar ke dunia politik.

Dengan senang hati, diwakafkan dirinya sebagai corong generasi milenial untuk menemukan solusi permasalahan mereka.

“Saya selalu berkeyakinan, generasi milenial memiliki peran penting dalam membentuk masa depan negara ini,” ucapnya.

Sulhan menegaskan, generasi milenial adalah generasi yang tumbuh dengan teknologi dan memiliki visi berbeda tentang bagaimana Indonesia seharusnya berkembang.

Generasi milenial cenderung terbiasa dengan teknologi dan inovasi yang mereka membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi. Karenanya, memperjuangkan pendidikan berkualitas bagi generasi milenial juga menjadi tonggak penting bagi Sulhan.

Ia berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak-anak muda tersebut.

Selain itu, akses generasi muda ke pasar kerja juga tak luput dari perhatian Sulhan.Ia menyiapkan platform untuk mengadvokasi program pelatihan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja modern.

Menyiapkan berbagai inisiatif yang akan mendukung kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda. Hal itu pada akhirnya, akan menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi generasi milenial.

Sulhan juga bertekad untuk terus melayani umat. Sebagai orang yang dibesarkan di Pondok Pesantren, ia merupakan representasi umat.

Kelak, jika amanah masyarakat Pulau Seribu Masjid benar-benar ada di pundaknya, dirinya ingin membawa perspektif beragam dalam proses legislasi, yang mewakili berbagai kelompok masyarakat yang beragama.

Dengan latar belakang pendidikan agama yang kuat, Sulhan memang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu agama dan moral yang relevan dalam legislasi, seperti etika, moralitas, dan kesejahteraan sosial.

Banyak pihak meyakini, bekal di Pondok Pesantren juga akan menjadikan Sulhan dapat merancang kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Terlebih, kemampuan kritis yang telah dibentuk di pondok pesantren juga memupuk kemampuan berpikir kritis dan analitis, yang diperlukan dalam proses legislasi untuk mengevaluasi proposal kebijakan dengan baik.

Selain itu, keterlibatan Sulhan dalam banyak aksi amal dan kegiatan sosial yang menyasar beragam komunitas, sudah pasti akan dapat membantu Sulhan memahami masalah sosial di lapangan.

Meski demikiam, Sulhan sadar bahwa mewujudkan itu tak bisa dilakukan sendirian. Ia menyadari, meski hadir dengan solusi-solusi segar, akan menghadpi tantangan yang tidak kecil.

Sebab, kata Sulhan, terjun ke dunia politik dengan ide-ide baru, memerlukan dukungan dan pemahaman dari pemilih.

”Saya sangat sadar akan tanggung jawab yang akan lahir manakala amanah diberikan oleh masyarakat. Karena itu, saya akan terus mendengarkan dan berkomunikasi dengan masyarakat tiada henti,” ucap Sulhan. (*)

PON 2024, Momentum Memasyarakatkan Olahraga

Selain prestasi yang harus dikejar di Pekan Olahraga Nasional 2024, juga jadi barometer persiapan sebagai tuan rumah PON 2028 NTB – NTT

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pekan Olahraga Nasional (PON) ke 21 di Aceh dan Sumut 2024 harus dijadikan momentum dan barometer bagi NTB, yang akan jadi tuan rumah PON ke 22 tahun 2028 bersama NTT.

Karena itu, Ketua DPW PKB Provinsi NTB, H Lalu Hadrian Irfani mendorong Pemerintah Daerah NTB dan stakeholders olahraga di daerah termasuk KONI, benar-benar menangkap momentum itu.

Lalu Hardian mengatakan, PON 2024 jadi momentum memasyarakatkan olahraga

Selain sebagai ajang menoreh prestasi olahraga daerah, juga sebagai inspirasi dan trigger bagi masyarakat untuk gemar berolahraga agar sehat dan berprestasi.

“Saya rasa PON ini momentum yang tepat untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Ada prestasi yang kita kejar di PON Aceh – Sumut 2024, ada juga barometer kita untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah PON 2028 NTB – NTT agar prestasi Atlit NTB makin diperhitungkan,” kata Lalu Hadrian Irfani, Rabu (13/09/23).

Menurut Hadrian, di tataran masyarakat khususnya Lombok dan NTB secara umum olahraga sudah saatnya menjadi budaya hidup sehat.

Apa pun cabang olahraga selama masyatakat mencintai dan melaksanakannya, tentu akan sangat baik.

Indeks Derajat Kesehatan daerah ini juga akan terdongkrak jika olahraga bisa menjadi budaya masyarakat dan berprestasi pada ajang pertandingan olahraga baik tingkat daerah , nasional maupun internasional.

“Pepatah dulu, mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat,” kata Hadrian yang juga Caleg DPR RI dari PKB untuk Dapil NTB II, Pulau Lombok.

Sebagai Caleg yang bakal mewakili masyarakat Lombok di kursi Senayan, Hadrian akan berfokus pada pengembangan sektor pertanian dan pariwisata.

Ia mengatakan, olahraga erat kaitannya dengan pariwisata. Apalagi saat ini kawasan The Mandalika di Lombok Tengah sedang didorong menjadi destinasi sport tourism, menyusul adanya sirkuit berkelas internasional.

“Kalau PON 2024 Aceh – Sumut bisa kita pelajari dan terapkan pasti PON 2028 NTB akan semakin kuat dengan branding sport tourism ke depan. Dan saat itu, efek domino event PON ini pasti akan berimbas langsung ke pariwisata,” ujarnya.

Hadrian meminta KONI dan Cabor-Cabor yang ada mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kepada masyarakat khususnya generasi muda agar mulai mengisi waktu luang dengan berolahraga. Setidaknya joging atau bersepeda santai.

Ke depan, paparnya, public space untuk berolahraga ringan seperti Taman Udayana di Kota Mataram dan lintasan sport di Mandalika Lombok Tengah, harus dikembangkan dan diperbanyak lagi.

Selain itu, pekan olahraga juga harus mulai ditumbuhkan baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Misalnya bola voli, tenis meja, bulu tangkis dan Cabor lainnya.

“Event-event Pekan Olahraga ini sangat penting untuk menjaring bibit-bibit atlit untuk cabor-cabor unggulan,” katanya.

Jaring Talenta Santri dan Santriwati

Politisi humble dari PKB ini menambahkan, memasyarakatkan olahraga tak hanya penting digalakan di sekolah umum, tetapi juga di kalangan Pondok Pesantren.

Sebab, santri dan santriwati di Ponpes yang ada di Lombok, NTB juga sangat potensial jika digali bakat olahraganya.

“Pola hidup sehat para santri dan santriwati di lingkungan Ponpes justru lebih tertib dan teratur. Tentu banyak talent-talent terpendam di Ponpes,” kata Caleg DPR RI dengan jargon Batur Ite ini.

Oleh karenanya, Hadrian berencana akan membuat kegiatan-kegiatan olahraga yang melibatkan potensi Ponpes di Lombok.

“Insha Allah kalau kami diberi amanah di kursi Senayan, semua akan kita perjuangkan,” tukas Hadrian. (*)

PDIP NTB Gelar Rakerda Songsong Pemilu 2024

Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP NTB memuat pesan strategis, menjelang kiat dekatnya kalender Pemilu 2024

MATARAM.LombokJournal.com ~ Menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) atau Pemilu 2024, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III tahun 2023, Senin (11/09/23).

Rakerda PDIP NTB jelang Pemilu 2024 bertema “Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar Dipelihara oleh Negara” itu diikuti seluruh pengurus PDIP se-NTB, dibuka Ketua DPP PDIP Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, I Made Urip.

Rakerda DPD PDI Perjuangan NTB menghadapi Pemilu 2024

Made Urip menegaskan, agenda rakerda memuat pesan strategis, menjelang kian dekatnya Pemilu 2024 yakni Pilpres dan Pileg 2024.

Made Urip menggarisbawahi, target PDIP di Pemilu 2024 yaitu menjadi pemenang ketiga kali, “hattrick” secara berturut-turut.

“Tadi sudah ada gemblengan dari Ketua DPD, mendidik kita. DPD PDIP NTB rutin menggelar rakerda, saya memberikan apresiasi. Rakerda ini adalah tugas konstitusional kita sebagai kader, melaksanakan AD/ART,” kata Made Urip di Kantor DPD PDIP NTB di Mataram

“Kita tata partai kita dengan baik. Rakerda secara periodik kita lakukan sebagai tugas kepartaian,” sambungnya.

Anggota DPR itu mengaku, dalam hitungan bulan PDIP akan menghadapi tugas-tugas yang makin berat.

Sehingga rakerda menjadi penting dalam rangka menyusun program partai ke depan, evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan, dan menyusun strategi pilpres dan pileg.

Caleg Jangan Saling Seruduk

Untuk merealisasikan target Pemilu 2024, para Calon Legislatif (Caleg) memiliki peran vital. Dharap para caleg PDIP dapat saling topang, bahu-membahu dan bekerja sama meraih suara sebanyak-banyaknya.

“Caleg kerja politik di lapangan. Memasuki DCS dan DCT, biasanya di lapangan teman saja diseruduk. Jeruk makan jeruk, lahan yang sudah dikuasai teman sendiri, diserang. Ini lasti terjadi, saya berjarap bagi caleg-caleg harus bahu-membahu memenangkan partai, jangan saling seruduk,” pungkasnya.

Kata Made Urip, PDIP punya DPR, karena itu mestinya diajak tandem di lapangan.

“Ke bawah, jangan mau menang sendiri. Jangan ada perbedaan suara. Itu tidak boleh terjadi,” imbuh Made Urip.

Made Urip memaparkan perihak Trias Dinamika partai. Pertama, pemetaan wilayah politik, kedua penempatan tokoh atau kader, dan terakhir pembumian seluruh program partai.

“Setelah jadi, baru kita implementasikan Darsa Prasetya partai, sepuluh janji setia partai,” paparnya.

Terkahir, Made Urip berharap daerah pemilihan (Dapil) yang masih belum terisi, diharapkan dapat terisi di Pileg 2024.

“Untuk pileg DPR, NTB ada dua dapil, baru satu yang terisi. Saya berharap, minimal di 2024 dua dapil yang ada tersebut bisa diisi oleh kader-kader terbaik kita,” bebernya.

Caleg Jangan Leha-leha

Di tempat yang sama, Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat melaporkan, pihaknya di DPD PDIP NTB telah melaksanakan amanat yang tertuang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP yang dihelat beberapa waktu yang lalu.

Amanat dalam rakernas, kata Rachmat menjadi pedoman seluruh pengurus dan kader di NTB untuk bergerak.

“Sesungguhnya pesan ini sudah kami laksanakan. Begitu selesaikan rakernas III, kami sudah sampaikan ke daerah. Perintah DPP setiap hari kita laksanakan,” ujar Rachmat.

Lebih jauh, anggota DPR itu mengingatkan, ketaatan dan loyalitas kader terhadap partai menjadi modal dasar berpartai.

“Harapan saya, kepada seluruh kader, kinerja caleg se-NTB, tugas mereka paling utama mencapai kemenangan adalah memperkuat saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” jelasnya.

Rachmat meminta kader, pengurus, termasuk para bacaleg untuk tidak leha-leha. Mengingat kalender pemilu 2024 kian dekat. Mesin partai, kata Rachmat akan dapat berjalan baik ketika seluruh elemen yang ada di dalamnya berfungsi dengan baik.

Rachmat optimisi seluruh target yang telah dibebankan DPP PDIP di NTB, akan dapat direalisasikan.

“Jangan leha-leha. Harus saling membantu, aktif bekerja. DPC harus melibatkan seluruh stakeholder di dalam partai, untuk kemenangan partai,” terangnya.

Di ujung pidatonya, Rachmat menerangkan, seharusnya Rakerda III DPD PDIP NTB akan dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Namun, Rachmat mengaku, Hasto Kristoyanto berhalangan hadir lantaran harus menemani kegiatan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. (*)