Menurut Gubernur NTB, Bang Zul untuk mengatasi keterbatasan APBD untuk memaksimalkan pembangunan pariwisata, solusinya bersinergi dengan BUMN

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah membangun sinergi dengan Kementrian BUMN Republik Indonesia, untuk memaksimalkan pembangunan sektor pariwisata NTB. 

BACA JUGA: Kementerian BUMN Sambut Baik Aidensi dengan Bang Zul

Untuk bersinergi dengan Kementerian BUMN, Bang Zul mengadakan audiensi bersama Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Jumat (28/04/23).

“Pagi ini bersama Pak Pahala, Wakil Menteri BUMN RI yang bersama BUMN-BUMN kita akan mendukung penuh berbagai kegiatan pariwisata kita di NTB di bulan-bulan mendatang,” tutur Bang Zul. 

Dijelaskan, APBD Provinsi NTB terbatas untuk membiayai berbagai kegiatan-kegiatan pariwisata di NTB. 

BACA JUGA: Rakor PPID, Komitmen NTB Jadi Probinsi Informatif

Karena itu, bersinergi dengan berbagai BUMN merupakan salah satu solusi mengatasi keterbatasan tersebut. 

“Karenanya bersinergi dengan BUMN kita adalah salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan ini,” jelas Bang Zul. 

Sebagaimana diketahui, terdapat berbagai BUMN yang ada di NTB, di antaranya PLN,Telkom, Antam, Pertamina, Angkasa Pura, Pelindo, POS, BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BUMN lainnya.

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Menebar Bantuan Usai Ramadhan

“Kesediaan mereka untuk  bersinergi dengan kita benar-benar meringankan beban dan membantu kegiatan-kegiatan kita di NTB,” tandasnya..***

Bang Zul beraudensi dengan dua Wakil Menteri di Kementerian BUMN untuk membangun sinergi dengan BUMN yang ada di NTB

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury dan Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, mengadakan rapat di Kantor Kementrian BUMN bersama pimpinan BUMN. 

BACA JUGA: Bang Zul Bangun Sibergi dengan Kementerian BUMN

Rapat tersebut dilakukan merupakan respon langsung kedua Wakil Menteri BUMN, setelah beraudensi dengan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Jumat (28/04/23). 

Audensi yang dilakukan Bang Zul panggilan akrab Gubernur NTB bertujuan membangun sinergi bersama berbagai BUMN yang ada di NTB untuk mendukung kemajuan pariwisata. 

BACA JUGA: Bang Zul Tindaklanjuti MoU dengan University of Nottingham

“Pak Wamen BUMN langsung mengadakan rapat di kantor kementerian BUMN dengan BUMN yang diminta untuk membantu berbagai kegiatan kita di NTB. Mudah-mudahan semua berjakan lancar sesuai rencana,” tutur Bang Zul dari Jakarta.

Dijelaskan, APBD Provinsi NTB masih terbatas untuk membiayai berbagai kegiatan-kegiatan pariwisata di NTB. 

Karena itu bersinergi dengan berbagai BUMN adalah salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut. 

“Karenanya bersinergi dengan BUMN kita adalah salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan ini,” jelas Bang Zul. 

Sebagaimana diketahui, terdapat berbagai BUMN yang ada di NTB, di antaranya PLN,Telkom, Antam, Pertamina, Angkasa Pura, Pelindo, POS, BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BUMN lainnya

BACA JUGA: Saat Inflasi Masyarakat Harus Semangat dan Tak Menyerah

“Kesediaan mereka untik  bersinergi dengan kita benar-benar meringankan beban dan membantu kegiatan-kegiatan kita di NTB,” tandasnya. ***

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang biasa disapa Bang Zul mendesak Wings Group segera membangunan fasilitas hotel di Mekaki

LOBAR.LombokJournal.com ~ Perjalanan panjang harus dimulai dari semangat langkah pertama yang harus diperkuat, untuk mewujudkan harapan-harapan besar di masa yang akan datang. 

Munculnya persoalan mesti akan dihadapi dalam menjalani suatu proses pembangunan, hal ini wajar terjadi.

BACA JUGA: Sekda NTB Tutup Halaqoh Ramadhan 1444 Hijriyah

Itulah penekanan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, dalam pertemuannya dengan manajement PT Wings Group, yang didampingi Bupati Lobar, Fauzan Khalid, Rabu (12/04/23) di Aula Jayengrana, Kantor Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Gerung. 

PT Wings Group akan membangun Hotel Kempinski di Pantai Mekaki, Pelangan, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB menghimbau pihak investor, agar segera membangun fasilitas wisata di kawasan tersebut. 

“Jangan karena hanya persoalan kecil seperti akses jalan menuju kawasan tersebut yang belum memadai bukan menjadi alasan untuk segera membangun fasilitas di kawasan yang cukup indah tersebut,” tandas bang Zul.

Permintaan Bang Zull, baik akses jalan maupun pembangunan fisik fasilitas penunjang hotel dibangun bersamaan. 

“Mari kita sama-sama punya satu tujuan. Jangan hanya karena alasan kecil proyek besar ini terganggu. Apalagi Sekotong ini merupakan harapan masa depan Lombok Barat, NTB, bagi pengembanga destinasi baru pariwisata,” kata bang Zul.

Gubernur Bang Zul perlu menyampaikan ini, alasannya pembangunan hotel di Mekaki ini menjadi pemantik investor lainnya. 

BACA JUGA: Bantuan Beras dan Uang Tunai untuk Petugas Kebersihan

Mereka akan tertarik membangun dan mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan strategis yang maju dan berdampak positif bagi masyarakat secara ekonomi. 

“Pak Presiden Jokowi bahkan berkali-kali mengatakan, jangan sampai karena alasan ijin yang ribet menjadi kendala investor untuk membangun. Yang penting jangan memanfaatkan situasi tersebut untuk meraih keuntungan. Jadi tugas pemerintah menyiapkan infrastruktur dan  jangan libatkan para investor yang menyebabkan investor mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di daerah kita,” Bang Zul mengingatkan.

Pihak Wings Group  dinilai sangat serius untuk mengembangkan kawasan wisata Mekaki.. Kawasan ini lebih baik dari kawasan pengembangan yang sama yang sudah dikembangkan di Bali dan Jakarta. 

BACA JUGA: NTB Harus Konsisten Tingkatkan Kualitas Posyandu Keluarga

Bang zul meyakini kawasan Mekaki akan menjadi kawasan strategis yang akan berkembang pesat dan secara ekonomi masyarakat juga akan terbangun.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid berharap agar pihak investor bisa segera memulai pembangunannya. Hal ini akan menambah akses pariwisata di Lombok Barat.   

Menurut Fauzan, saat ini pariwisata Sekotong Kabupaten Lombok Barat mulai menggeliat dan menjadi daya tarik investor.

Setelah sejumlah investor membuka rute kapal cepat Nusa Penida, Gili Gede dan Senggigi. Kini investor kembali melirik kawasan Sekotong untuk menanamkan investasinya. 

‘’Kawasan pariwisata Sekotong adalah masa depan Lombok Barat bahkan NTB,’’ kata Fauzan optimis. 

BACA JUGA: Lombok FC U-16 Training Camp Dua Pekan di Barcelona

Pada kesempatan tersebut hadir Kepala DPMPTSP NTB, Kepala Dinas LHK NTB, Kadis PUPR NTB, Kadis Perikanan dan Kelautan, Bupati Lombok Barat, Sekda Lobar dan OPD terkait pemkab Lobar.***

Dibantah dugaan adanya pungutan liar atau pungli di wilayah Pantai Pink kawasan Hutan Sekaroh Lombok Timur

LOTIM.LombokJournal.com ~ Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Timur, Mustara Hadi, S.HUT., M.Si menyampaikan, tidak benar jika ada pungutan liar di wilayah Pantai Pink kawasan Hutan Sekaroh Lombok Timur.

BACA JUGA: MXGP 2023, Bang Zul Temui Nirwan Bakrie dan Dirut Lion Group 

Hal itu disampaikan dalam siaran pers yang diterima media, Jum’at (31/03/23).

BKPH Rinjani Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB sebagai instansi atau lembaga pemerintah, hingga saat ini berkomitmen bekerja sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dugaan pungli di wilayah kawasan pantai pink pada Kawasan Hutan Lindung RTK.15 Sekaroh,  wilayah kerja BKPH Rinjani Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah disampaikan beberapa hal.

Dengan memperhatikan arahan Presiden Indonesia dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, terkait Program Nasional Perhutanan Sosial dengan target 12,7 juta Ha. 

Pengelolaan pantai pink masuk dalam program Perhutanan Sosial dengan skema Kemitraan Kehutanan Balai KPH Rinjani Timur. 

Dalam pengelolaan wilayah pantai Pink sebagai wilayah Hutan Lindung Sekaroh, pengunjung yang memasuki kawasan wisata alam Pantai Pink yang dikelola oleh KTH Pink Lestari, dikenakan karcis masuk dan pass masuk kendaraan dengan besaran tarif mengacu pada Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah.

BACA JUGA: Operasi Pasar untuk Stabilisasi Harga Selama Ramadhan

Pembagian hasil yang diterima oleh Pihak Pertama (BKPH Rinjani Timur) selanjutnya disetor ke Kas Daerah dan dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) yang sah. 

Kemudian hasil perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh DLHK Provinsi NTB berdasarkan Perda dan Pergub. 

Dalam hal ini PAD dari Panti Pink juga  dilakukan audit secara berkala oleh BPK RI.

BACA JUGA: Safari Ramadhan Gubernur NTB di 10 Kabupaten/KoTa

Maka dengan memperhatikan hal-hal tersebut, dengan ini disampaikan, kegiatan KTH Pink Lestari telah sesuai dengan regulasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Balai KPH Rinjani Timur DLHK Provinsi NTB tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. ***

Kepala UPT Gili Tramena menjelaskan, terkait tuntutan warga akan dilakukan kajian hukum bersama DPRD NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah melalui surat tanggapan Nomor 180/353/Kum, menanggapi Tuntutan aksi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Gili (AMPG), Rabu (14/03/23).

AMPG yang mengaku mewakili masyarakat meminta pencabutan HPL tanah seluas 75 Hektare yang ada di Gili Trawangan.

Gubernur NTB menyampaikan, Hak Pengelolaan Lahan (HPL)  adalah hak menguasai dari  Negara yang kewenangan pelaksanaannya adalah Negara, yaitu kementerian Agraria dan Tata Ruang RI.

BACA JUGA: Aset di Gili Trawangan Tidak Diperjual Belikan

“HPL sepenuhnya kewenangannya ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, selanjutnya akan dilakukan kajian Hukum bersama DRPD Provinsi NTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,  dan akan di koordinasikan kembali bersama Kementerian ATR/BPN di Jakarta,” jelas Kepala UPT Gili Tramena Dr. Mawardi Khairi saat ditemui hari Kamis (15/03/23).

Dikatakan, tuntutan masyarakat atas Tanah Aset Pemerintah Daerah NTB di Gili Trawangan seluas 75 Ha, pihak UPT Gili Tramena bersama Biro Hukum dan BPKAD akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPK RI, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM, Kejati, Kepolisian dan Tim Satgas Nasional Percepatan Investasi. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Tandatangani Kerja sama di Gili Trawangan

“Pemprov NTB sangat terbuka permasalahan aset yang ada di Gili Trawangan. Dan sejak awal didampingi KPK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM, Kejati, Kepolisian dan Tim Satgas Nasional percepatan Investasi. Dan mengawal pemulihan aset di Gili Trawangan, pun hasilnya akan kami sampaikan kembali kepada masyarakat Gili,” kata Mawardi.

Masalah lain, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB Lalu Rudy Gunawan membantah Isu penjualan aset dan kerjasama dengan Asing (WNA).

Menurut Rudy, Pemprov NTB melakukan kerja sama dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, bukan WNA untuk menguasai lahan Gili Trawangan. 

BACA JUGA: Edukasi dan Advokasi Hukum Harus Kian Masif

“Sekali pun ada nama warga negara asing, tetapi dalam perjanjian pemanfaatan tanah, yang bersangkutan bertindak atas nama perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, bukan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,” kata Rudy. ***

 Arahan dari KPK, Tim Satgas tidak bekerjasama dengan oknum masyarakat yang sudah menyewakan/memperjual belikan aset di Gili Trawangan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB menegaskan tidak ada aset Pemprov NTB di Gili Trawangan yang diperjual belikan, melainkan aset tersebut dikerjasamakan dengan pihak lain.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Lalu Rudy Gunawan, menjelaskan terkait aset Gili Trawangan. 

BACA JUGA: Pariwisata NTB ke Depan Makin Dikenal Dunia

Tidak benar Pemprov NTB bekerjasama dengan warga negara asing. Tapi Pemprov NTB melakukan kerjasama dengan perusahaan yang berbadan hukum indonesia, bukan warga negara asing. 

“Sekalipun ada nama warga negara asing, tetapi dalam perjanjian pemanfaatan tanah, yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang berbadan hukum indonesia, bukan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selain itu, Pemprov NTB bekerjasama dengan Warga Negara Indonesia yang memiliki suami/istri warga negara asing,” jelasnya, Rabu (15/03/23).. 

Pemprov NTB akan memberikan prioritas kepada masyarakat dan pengusaha untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu paling lama 30 Tahun, dapat diperpanjang dan diperbarui. 

Dalam proses kerjasama, Tim Satgas mendapatkan arahan dari KPK agar tidak bekerjasama dengan oknum masyarakat yang sudah menyewakan/memperjual belikan lahan di Gili Trawangan. Terkait hal ini pihak Kejaksaan Tinggi NTB telah melakukan penyidikan. 

BACA JUGA: Sukseskan Eco-Marathon 2023 di Mandalika

“Oleh karena itu, Tim Satgas mengikuti arahan dari KPK dan Kejaksaan Tinggi NTB, sehingga perjanjian kerjasama dilakukan langsung dengan pengusaha atau orang yang menyewa dari oknum masyarakat,” tuturnya.

Khusus untuk Investor yang sebelumnya sudah ada atau pernah melakukan perjanjian kerjasama, akan dicarikan bentuk atau formula kerjasama yang tepat yang tidak melanggar ketentuan hukum.

Sehingga Investor dengan masyarakat lokal dapat tetap bekerjasama mengelola usaha secara bersama, yang tentunya tetap berada di bawah pengawasan Pemprov NTB.

BACA JUGA: Strategi Pemprov NTB agar Event Internasional Meriah 

Dalam waktu dekat ini Ka. UPT Gili Tramena bersama dengan Biro Hukum dan BPKAD akan ke Jakarta untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KPK. ***

Kegiatan Lombok Panoramic Fun Ride diselenggarakan alumni UI dari Ikatan Lulusan Universitas Indonesia (ILUNI UI) untuk mempromosikan NTB

MANDALIKA.LombokJournal.com ~ Ikatan Lulusan Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyelenggarakan kegiatan Lombok Panoramic Fun Ride di Novotel, Kute Mandalika, Sabtu (11/03/23).

Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat melepas kegiatan tersebut, berharap menjadi ajang mempromosi pariwisata di NTB melalui sosial media anggota ILUNI UI yang aktif bersosial media.

BACA JUGA: Ikhtiar Wujudkan NTB sebagai Kiblat Fashion Muslim Indonesia

“Ini teman-teman dari Fakultas Ekonomi UI ya, ada deputi senior Bank Indonesia, Bank Mandiri, mereka rata-rata profesional di perusahaan-perusahaan besar, jaringannya banyak sekali, datang kesini tentu akan menampilkan Lombok NTB di sosmednya masing-masing karena mereka aktif di sosial media dan bisa mempromosikan kita,” ungkap Bang Zul sapaan Gubernur NTB..

Ia berharap, nantinya semakin banyak komunitas yang berkegiatan di NTB. 

Dan mengajak masyarakat terus berbenah dan menjadi tuan rumah yang baik dan menjadikan NTB daerah yang aman dan nyaman bagi semua.

Kegiatan ini tujuannya adalah fun dan sehat. Team dari ILUNI UI juga sangat mengapresiasi Gubernur NTB yang menyempatkan hadir. 

BACA JUGA: Wagub NTB Jadi Pembicara Side Event CSW 67 di New York

Mereka mengakui selain datang untuk silaturahmi juga membantu mempromosikan NTB agar semakin maju damai dan sejahtera. ***

Perhatian Pemerintah Pusat melalui Kemenparekraf makin besar, karena itu Gubernur Zulkiflimansyah makin optimis makin optimis masa depan pariwisata NTB

MANDALIKA.LombokJournal.com ~ Selain dukungan anggaran 5,8 triliun dari Pemerintah Pusat untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, ada program lain yang menguntungkan pengembangan pariwisata NTB.

BACA JUGA: Event WSBK Mandalika 2023 Ditonton 59 Ribu Orang

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI juga berencana membangun Global Hub untuk industri kreatif yang akan dibangun di area BRIDA Banyumulek, Lombok Barat.

“Kita optimis masa depan pariwisata kita akan makin dikenal dunia  dengan kehadiran lebih banyak lagi ajang balapan dan event internasional,” ujar Bang Zul di sirkuit Mandalika, Ahad (05/03/23). 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, kajian tentang geliat pariwisata dan dan dampak ekonominya selalu by data. 

Dengan pergerakan wisatawan yang tidak saja menguntungkan NTB namun daerah lain seperti Bali dan lain lain. 

Karena itu, terkait rencana terobosan seperti balapan Formula 1, Sandiaga mengingatkan penguatan sumber daya manusia dan strategi pemasaran sangat penting. 

BACA JUGA: Menparekraf Sandiaga Uno Naik Jaran Kamput

“Selain digital marketing juga promosi segment seperti komunitas dan peningkatan kapasitas SDM seperti Marshall dan lain lain”, jelasnya. ***

Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi saat menjemput Menparekraf di BIZAM mengajaknya naik Jaran Kamput

MANDALIKA.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno di BIZAM, Minggu (05/03/23).

BACA JUGA: Penonton WSBK Mandalika 2023 Capai 95 Ribu Orang

Kedatangan Menparekraf bertujuan untuk menyaksikan final ajang balap motor internasional WSBK yang digelar di Sirkuit Mandalika di hari yang sama. 

Sebelum bertolak ke Sirkuit Mandalika, Sandiaga Uno ikut meresmikan beroperasinya De Balen Sultan Hotel di lingkungan Poltekpar Lombok. 

Pada kesempatan tersebut, Mas Menteri sapaannya,disambut dan didaulat “teponggok” oleh Jaran Kamput. Sebuah atraksi budaya aseli Nusa Tenggara Barat. 

“Apa mas menteri berkenan dan berani naik jaran kamput? Spontan Mas Menteri menjawab wow menarik sekali itu, siapa takut,” tutur Sekda menceritakan reaksi Sandiaga Uno menunggangi Jaran Kamput. ***

BACA JUGA: Strategi Pemprov NTB agar Event Internasional Meriah

Menparekraf mengatakan Permasalahan lahan Mandalika sudah mulai dilakukan terobosan oleh Gubernur NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi Sanding Data Lahan Mandalika yang difasilitasi Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Peserta Rally Sepeda NTB Gemilang Disambut Meriah

“Permasalahan lahan sudah mulai dilakukan terobosan oleh Gubernur NTB yang mendorong bagaimana menyandingkan data-data ini, sehingga akan hadir keadilan dan semua mendapatkan haknya masing-masing,” tutur Sandiaga Uno.

Menparekraf mengatakan itu saat memberikan pemaparan dalam acara Talkshow Nasional Tribun Network, dengan tema “Setelah Sirkuit Mandalika, Ada Apa Lagi Di NTB 2023” di Hotel Lombok Raya, Kamis (16/02/23).

Disampaikan, pariwisata Mandalika akan terus digencar degan menerapkan Adaptasi, Inovasi dan Kolaborasi, dibarengi dengan Gerak Cepat (GERCEP), Gerak Bersama (GEBER) dan Garap Semua Potensi Online (GASPOL).

“Target 2024 kita akan menciptakan 4,4 juta lapangan pekerjaan,” tegas Sandi.

Sementara itu, Bang Zul mengatakan, industrialisasi menjadi langkah Pemprov NTB dalam mensejahterakan masyarakatnya. 

Pemprov NTB mendorong agar masyarakat mau mengolah bahan baku menjadi komoditi yang nilai jualnya lebih tinggi. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya regulasi Pergub Nomor 43 Tahun 2020 terkait Bela dan Beli Produk Lokal. 

BACA JUGA: Pertemuan Internal Gubernur NTB dan Menhan Prabowo Subianto

“Industrialisasi hanya bisa dilakukan dengan afirmasi bangga menggunakan produk lokal,” tegas Bang Zul. ***