Lima Proklim yang mendapatkan penghargaan, terdiri dari empat Proklim dengan kategori Lestari dan satu Proklim kategori Utama

JAKARTA. LombokJournal.com ~ Lima Proklim atau Program Kampung Iklim di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). 

Penghargaan  lima proklim itu langsung diserahkan Menteri LHK, Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, dalam acara Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Terbarukan (LIKE) yang digelar di Jakarta pada Jumat (09/08/24).

Menanggapi penghargaan ini, Pj Gubernur NTB, Hassanudin, mengajak semua pihak untuk mengapresiasi upaya nyata yang dilakukan oleh masyarakat dan komunitas di NTB dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, khususnya para pejuang lingkungan di provinsi tersebut.

BACA JUGA : Dinas Kominfotik NTB Terima Kunjungan Kejaksaan RI

“Tantangan perubahan iklim adalah kenyataan yang kita hadapi sehari-hari,” ujar Hassanudin.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Julmansyah, S.Hut., MAP., menjelaskan bahwa Program Kampung Iklim yang mendapatkan penghargaan terdiri dari empat Proklim dengan kategori Lestari dan satu Proklim kategori Utama.

Julmansyah menambahkan bahwa penghargaan ini merupakan indikator bahwa desa-desa tersebut mampu mengelola lingkungan dengan baik.

BACA JUGA : Prodi Baru, Program Baru Universitas Bumi Gora

“Penghargaan Proklim ini menunjukkan bahwa desa-desa ini memiliki kemampuan dalam mengelola lingkungan dengan baik,” jelasnya. Ia juga menyatakan bahwa jika semua desa memiliki pemahaman yang baik terkait perubahan iklim, maka kabupaten dan kota di NTB akan lebih siap dalam beradaptasi dan bertahan menghadapi dampaknya di masa depan.

“Bagi komunitas yang lingkungannya rusak, kehidupan mereka akan lebih sulit. Sebaliknya, komunitas yang menjaga lingkungan dengan baik akan lebih mudah menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang,” ungkap Julmansyah.

BACA JUGA : Hasil Survei ISS, Pilgub NTB 2024 ; GASMAN Melesat

Adapun program iklim di NTB yang mendapatkan apresiasi pada tahun 2024 adalah Dusun Sapit di Desa Sapit, Lombok Timur; Dusun Kokok Pedek di Desa Sugian, Lombok Timur; Dusun Dasan Agung Kebun Indah di Desa Tanaq Beak, Lombok Tengah; Dusun Barantapen di Desa Seruni Mumbul, Lombok Timur; dan Desa Kopang Rembige di Lombok Tengah. nov/dyd

Festival LIKE adalah rangkaian road to COP 28 UNFCCC, yang akan diselenggarakan di Dubai, UEA akhir November tahun ini

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Presiden RI Joko Widodo bersama Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin beserta pimpinan daerah se-Indonesia menghadiri Festival LIKE (Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Terbarukan) di Jakarta Pusat, Jum’at (09/08/24). 

BACA JUGA : Calon Paskibra NTB Diingatkan terkait Perilaku dan Jejak Digital

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur mengunjungi Booth Dinas LHK Provinsi NTB di Festival LIKE tersebut, setelah acara inti bersama presiden dan para menteri.

Saat mengunjungi Booth DLHK, Pj. Gubernur Hassanudin berkesempatan mendengar penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Julmansyah, S.Hut., MAP atas hasil kerja selama 5 tahun untuk isu perubahan iklim di NTB. 

Pj Gubernur memberikan apresiasi atas kerja-kerja perubahan iklim di NTB selama ini.

“Aksi-aksi konkret baik dari sektor persampahan maupun sektor kehutanan mesti terus diperkuat melalui upaya kolaborasi dengan berbagai pihak,” tuturnya. 

BACA JUGA : Hasil Survei ISS, Pilgub NTB 2024 ; GASMAN Melesat

Festival ini diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), didukung oleh para mitra kerja di Indonesia Arena, Kawasan GBK, Jakarta pada tanggal 16 -18 September 2023. 

Penyelenggaraan Festival ini merupakan rangkaian Road to COP 28 UNFCCC, yang dilangsungkan di Dubai, UEA akhir November tahun ini.

BACA JUGA : Prodi Seni Pertunjukan Program Baru uNiversitas Bumi Gora

Festival LIKE adalah ajang mengenalkan aktualisasi kerja dan langkah-langkah korektif kebijakan, serta implementasinya pada sektor kehutanan dan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip penerapan berwawasan ekosistem lingkungan hidup dan kehutanan yang lestari. nov/dyd

Penandatanganan Kerja sama ini jadi pendorong upaya Waste to Energy yang lebih ramah lingkungan, serta mendukung target penggunaan energi terbarukan

LOMBOK BARAT, LombokJournal.com ~ Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Wilayah Bank Indonesia Provinsi NTB dan PT PLN UIW NTB dalam Implementasi Waste to Energy dilaksanakan pada Kamis (11/07/24) di PLTU Jeranjang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. 

BACA JUGA : Panen Kapas di Lobar, Menuju Kedaulatan Sandang di Indonesia

Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan Zero Carbon Emission pada tahun 2050.

Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Mayjen (Purn) Dr. Hassanudin, MM, yang diwakili oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, H. Sahdan, ST, MT, menyambut baik kerjasama ini. 

Ia berharap agar langkah ini dapat direplikasi oleh instansi lainnya guna mendorong upaya Waste to Energy yang lebih ramah lingkungan, serta mendukung target penggunaan energi terbarukan untuk pembangkit listrik di NTB.

Menurut Pj Gubernur, oenanda tanganan kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memanfaatkan limbah operasional sebagai sumber energi (biomassa). 

“Kita ketahui bersama bahwa limbah telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan, terlebih di NTB sebagai daerah wisata yang mendunia. Pengelolaan limbah menjadi perhatian bersama yang menyangkut masa depan pariwisata yang ramah lingkungan, bersih, dan mendukung ekonomi hijau berkelanjutan,” ujarnya.

BACA JUGA : Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria NTB

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dengan inovasi dan teknologi yang ada, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang yang bermanfaat bagi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan energi di NTB. PT PLN (Persero) UIW NTB dan PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang telah mengambil inisiatif positif dengan memanfaatkan limbah sebagai sumber energi berkelanjutan dan ramah lingkungan di NTB.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah provinsi NTB yang memiliki ambisi tinggi untuk mencapai netral karbon pada tahun 2050, dikenal sebagai NTB Net Zero Emissions 2050. “Dengan mendeklarasikan NTB Net Zero Emissions 2050, artinya jumlah emisi yang dihasilkan pada tahun 2050 akan sama dengan jumlah karbon yang diserap melalui aktivitas seperti pemanfaatan energi terbarukan, penggunaan kendaraan listrik, pengurangan volume sampah, dan penghijauan,” tambahnya.

Pj Gubernur juga menekankan pentingnya meningkatkan penggunaan energi terbarukan untuk menekan emisi karbon. 

“Alhamdulillah, NTB memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah. Berdasarkan dokumen NTB Energy Master Plan, potensi energi baru terbarukan di NTB meliputi bioenergi 298 MW, sampah kota 32 MW, angin (bayu) 2.605 MW, dan surya (PV) 10.628 MW,” jelasnya.

Saat ini, kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi daerah sebesar 22,43 persen, terdiri dari pemanfaatan B35 (Bio Solar), PLTS On Grid sebesar 21,6 MW, PLTS Off Grid PT Amman Mineral (AMNT) 28 MW, PLTM 18,59 MW, Cofiring PLTU dengan Biomassa dan Biogas skala rumah tangga.

Selain itu, sedang berlangsung pembangunan pabrik Bio LNG oleh Kaltimex Energy di Desa Sokong, Lombok Utara dengan kapasitas produksi 10 ton per hari dan 1 unit PLTMH 580 KW di Bendungan Pandan Duri yang diharapkan dapat terinterkoneksi dengan PLN tahun ini.

“Kita berharap kerja sama ini tidak hanya memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap berbagai ikhtiar kita untuk mengurangi dampak negative limbah terhadap lingkungan, tapi juga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ketersediaan energi bersih dan terbarukan di NTB,” tandasnya.

BACA JUGA : Akuntabilitas Pemerintahan melalui Sistem Berbasis Elektronik

Selain itu kata Pj Gubernur, PKS ini kiranya juga dapat memperkuat sinergi antara berbagai pihak terkait dalam menciptakan solusi energy berkelanjutan dan ramah lingkungan di NTB.

Pada kesempatan tersebut turut Hadir Kepala Departemen Regional Bank Indonesia Arief Hartawan, Kepala Perwakilan BI NTB Berry Arifsyah Harahap, GM PT PLN UIW NTB Sujarwo dan pimpinan perangkat daerah provinsi NTB dan Lombok Barat. her

Ibu Negara Iriana juga menyempatkan mengunjungi stand kerajinan yang terbuat dari daur ulang sampah plastik, termasuk pernak-pernik dan aksesoris lainnya

LOBAR.LombokJournal.com ~ PJ Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Nusa Tenggara Barat, Bunda Lale, mendampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara pelepasan 300 anak penyu (tukik) di Pantai Elak Elak, Sekotong, Lombok Barat, Kamis (30/05/24) . 

BACA JUGA : Road Show Mi6 Melakukan Mapping Isu Strategis di Pilgub NTB 2024

Acara ini juga melibatkan edukasi tentang daur ulang sampah plastik kepada siswa Sekolah Dasar di sekitar pantai.

Selain melepas tukik, Ibu Iriana juga mengunjungi stand kerajinan yang terbuat dari daur ulang sampah plastik, termasuk pernak-pernik dan aksesoris lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi tambahan bagi warga sekitar.

BACA JUGA : Pembalap Lokal Ramaikan Pertamina Mandalika Racing Series

Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Ibu Negara adalah penanaman transplantasi terumbu karang yang dilaksanakan oleh siswa SMKN 2 Sekotong. 

Sebanyak 100 buah karang ditanam di laut pada kedalaman 5 meter, dengan harapan dapat menggantikan terumbu karang yang rusak.

Ibu Iriana dan rombongan juga terlibat dalam kegiatan bersih-bersih pantai, yang merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan di sekitar Pantai Elak Elak Man/her

BACA JUGA : Caleg Gagal Ramai Maju Bertarung di Pilkada 

 Dengan membuang limbah radio aktif ke laut, Rachmat Hidayat menyebut Perusahaan Listrik Tokyo (TEPCO) dan Pemerintah Jepang telah melakukan tindakan egois

MATARAM.LombokJournal.com ~ Di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, suara protes terhadap keputusan Perusahaan Listrik Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Jepang membuang limbah radio aktif ke laut terus berkumandang.

BACA JUGA : Apel Hari Otonomi Daerah untuk Penguatan Komitmen Pemda 

Kali ini datang dari Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat. Rachmat menyatakan bahwa tindakan tersebut dianggapnya sebagai tindakan egois dan tidak ilmiah yang dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada ekosistem laut.

TEPCO memulai pembuangan limbah radioaktif ke laut untuk kelima kalinya pada 19 April, sebagai dampak dari gempa bumi dan tsunami tahun 2011 yang menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. 

Rachmat Hidayat menekankan bahwa langkah ini akan merugikan kesehatan masyarakat Jepang dan kepentingan langsung masyarakat negara tetangga.

BACA JUGA : Musrenbang NTB, Miq Gite Optimis Menuju NTB Emas 2045

Meskipun Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memberikan lampu hijau untuk langkah tersebut, banyak pihak, termasuk Rachmat, menyoroti keraguan akan keamanan limbah radioaktif tersebut. 

Mereka mempertanyakan evaluasi independen terkait keamanannya.

Rachmat menegaskan bahwa laut bukanlah tempat pembuangan sampah, dan menyerukan tanggung jawab bersama dari Pemerintah Jepang dan TEPCO untuk menjaga laut yang merupakan warisan seluruh umat manusia.

Selain masalah limbah radioaktif, Rachmat juga menyoroti kompleksitas masalah lingkungan laut yang meliputi pencemaran plastik, perubahan iklim, overfishing, dan penambangan laut. Dia menegaskan bahwa solusi untuk perlindungan lingkungan laut membutuhkan kerja sama global dan kesadaran bersama dari individu, industri, dan pemerintah.

BACA JUGA : Potensi Pasangan MOFIQ Menang dalam Pilkada Sumbawa 2024

Rachmat menyimpulkan bahwa perlindungan laut dan kesejahteraan manusia saling terkait, dan upaya menjaga laut yang sehat adalah penting untuk masa depan planet ini.

Potensi cuaca ekstrem akan melanda berbagai wilayah Indonesia yang ditandai dengan hujan lebat dan angin kencang setidaknya hingga tanggal 18 Maret mendatang 

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Berbagai daerah di Indonesia kembali dilanda cuaca ekstrem saat memasuki masa pancaroba yang bertepatan dengan Bulan Ramadhan 2024. Namun, apa yang menyebabkan munculnya fenomena ini?

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi cuaca ekstrem selama periode pancaroba, yang diprakirakan berlangsung Maret-April 2024, perlu menjadi perhatian serius bagi masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, telah memperingatkan akan potensi hujan lebat, angin kencang, bahkan fenomena puting beliung serta hujan es selama masa ini.

BACA JUGA : Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Pangan di Bulan Ramadhan

Dwikorita menjelaskan bahwa pola hujan selama peralihan musim ini cenderung tidak merata, dengan intensitas sedang hingga lebat dalam durasi singkat. 

Radiasi Matahari yang cukup besar pada pagi hingga siang hari memicu proses konveksi, yang kemudian memicu pembentukan awan, terutama awan Cumulonimbus (CB) yang dapat menimbulkan hujan deras dan badai.

Bukan hanya itu, BMKG juga memprediksi bahwa cuaca ekstrem masih akan terjadi di sejumlah daerah, termasuk Jabodetabek dan Jawa Barat, setidaknya hingga tanggal 18 Maret mendatang. Beberapa faktor yang mempengaruhi cuaca ekstrem ini antara lain:

Pertama, aktivitas atmosfer seperti Madden Julian Oscillation (MJO) pada fase 4 (Samudera Hindia).

Kedua, gelombang atmosfer Rossby Ekuatorial yang aktif di sebagian wilayah Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

BACA JUGA : Ramadhan, Masyarakat Diajak Menyambutnya dengan Suka Cita

Ketiga, gelombang atmosfer Kelvin yang diprediksi aktif di beberapa wilayah seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Keempat, Bibit Siklon Tropis 91S yang terpantau di Samudera Hindia tenggara Jawa.

Kelima, sirkulasi Siklonik di sejumlah wilayah seperti Australia bagian utara dan Teluk Carpentaria utara.

Keenam, daerah pertemuan angin (konfluensi) di berbagai perairan Indonesia, seperti Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Banda, dan sekitarnya.

Semua kondisi ini dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan, dan bahkan menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor.

BACA JUGA : Imam Shalat Tarawih di Lotim Meninggal Mendadak

Situasi cuaca ekstrem ini mengingatkan kita untuk tetap waspada dan meningkatkan kewaspadaan selama masa pancaroba, terutama bagi para pelaku ibadah puasa di Bulan Ramadhan 2024. ***

Pembangunan gedung Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) jadi fasilitas standarisasi pengelolaan kawasan hutan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemprov NTB, melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Julmansyah S. Hut., M. AP, turut serta dalam peresmian fasilitas Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) Mataram. 

BACA JUGA : Kerja Sama TP PKK, Upaya Turunkan Angka Stunting di NTB

Acara tersebut berlangsung di Jln Dharma Bhakti no.7 Langko Lingsar Lombok Barat, pada Rabu (28/02/24).

Julmansyah menyampaikan apresiasi atas pembangunan gedung baru BPSILHK yang berhasil direvitalisasi pasca-gempa bumi tahun 2018. 

Ia menekankan pentingnya fasilitas tersebut untuk meningkatkan proses kajian standarisasi instrumen terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

“Pemprov, DLHK, dan UPT Kementerian LHK telah menjalin sinergi yang baik dalam sosialisasi dan kolaborasi. Bangunan ini menjadi wujud nyata kerja sama yang berdampak positif,” ungkap Julmansyah.

BACA JUGA : Konten Lokal Berdampak Positif Bagi Perekonomian NTB

Selain itu, ia menyoroti perlunya fasilitas standarisasi produk hasil hutan, termasuk dalam sektor wisata alam dan pengelolaan kawasan hutan. BPSILHK diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan hasil hutan serta mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.

Ir. Samidi M.Sc., Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membacakan sambutan Menteri KLHK yang menyatakan bahwa gedung baru ini mendukung fasilitas proses kajian standarisasi BPSILHK Mataram. Ia juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung baru tersebut.

“Pembangunan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi bersama, dan kami berharap kolaborasi ini dapat ditingkatkan pada kegiatan selanjutnya,” ujar Samidi.

BACA JUGA : NTB Dari Rawan Pangan Jadi Lumbung Pangan Nasional

Dengan selesainya pembangunan gedung baru ini, diharapkan fasilitas BPSILHK Mataram dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di NTB dan Bali, wilayah kerjanya. san/her

Sumber daya laut yang dimiliki Indonesia selain perikanan, juga sumber daya mineral kelautan, termasuk minyak dan gas bumi, timah, emas, pasir kuarsa, dan lainnya

MATARAM.LombokJournal.com ~ Perauran Indonesia dengan wilayah kelautan yang luas memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. 

BACA JUGA : Jembatan Jatibaru Diresmikan Pj Gubernur NTB

Namun bukan hanya ikan yang menjadi kekayaan laut Indonesia. Kekayaan lainnya beragam karena ada enam potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia, yakni:

1. Perikanan Tangkap dan Budi Daya; merupakan potensi sumber daya laut terbesar di Indonesia. Sebab laut Indonesia memiliki potensi lestari yang besar, karena itu mendukung perikanan tangkap dan budi daya.

Berbagai jenis ikan, udang, dan krustasea dikembangbiakkan di perairan Indonesia yang luas,  termasuk ikan bandeng dan udang.

2. Hutan Mangrove (Hutan Bakau) : luas  hutan bakau sebagai salah satu sumber daya laut mencapai 3.617.000 hektar. Hutan Bakau memiliki fungsi ekologis meliputi habitat binatang laut sekaligus fungsi perlindungan pantai dari abrasi.

Lebih dari itu memiliki fungsi ekonomis, seperti penggunaan kayu bakar, arang, dan kertas

3. Terumbu Karang :  Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia, mencapai 284,3 ribu km2. Terumbu karang memiliki manfaat ekonomis sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari.

Secara ekologis, terumbu karang bermanfaat secara ekologis untuk mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat menyebabkan abrasi.

BACA JUGA : Rakor di Bima, Pj Gubernur NTB Dukung Lawan Destruktive Fishing

4. Pertambangan dan Energi: Kekayaan  sumber daya mineral kelautan yang kita miliki tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. 

Sumber daya mineral ini di antaranya minyak dan gas bumi, timah, emas dan perak, pasir kuarsa, monasit dan zirkon, pasir besi, agregat bahan konstruksi, posporit, kromit, dan masih banyak lagi yang lainnya.

5. Padang Lamun : Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang hidup di bawah permukaan air. Ini membentuk padang luas di dasar laut, dan menjaga stabilisasi dasar, dan fungsi sebagai perangkap sedimen. 

Padang lamun juga merupakan daerah penggembalaan dan asuhan bagi hewan di lautan.

6. Pariwisata Bahari : Potensi sumber daya dan keanekaragaman flora dan fauna dapat dikembangkan menjadi komoditas pariwisata. Dan melibatkan berbagai jenis wisata, seperti bisnis, pantai, budaya, pesiar, alam, dan olahraga.

BACA JUGA : Kontingen DKKI NTB ke Kejuaraan Grand Prix XI di Gresik

Dengan potensi sumber daya yang beragam ini, penting untuk menjaga kelestarian lingkungannya demi keberlanjutan ekosistem. Sudah selayaknya bersama-sama menjaga keindahan dan keberlanjutan laut Indonesia.

Potensi sumber daya Indonesia yang melimpah dan beragam ini, penting untuk menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan ekosistem. ***

 Rapat kordinasi (rakor) di Bima  membahas rencana aksi menangani maraknya kegiatan Destructive Fishing, seperti pengeboman ikan, penggunaan racun, dan bius ikan

BIMA.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penangkapan Ikan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Destructive Fishing) di wilayah perairan Kabupaten Bima, Jum,at (23/03/24) 

BACA JUGA : Jembatan Jatibaru Diresmikan Pj Gubernur NTB

Rakor ini diadakan di Kota Bima sebagai langkah konkret mengatasi masalah penangkapan ikan yang merusak sumber daya laut.

Rapat tersebut membahas rencana aksi menangani maraknya kegiatan Destructive Fishing, seperti pengeboman ikan, penggunaan racun, dan bius ikan. 

Para peserta rakor juga menyetujui kerja sama dalam penanggulangan DF melalui penandatanganan nota kesepakatan.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur NTB, akrab dipanggil Miq Gite, menjelaskan perlunya pendekatan dan sosialisasi intensif kepada masyarakat untuk menanggulangi DF. 

BACA JUGA : Aset Pemprov NTB Dihibahkan untuk Tugas Pemerintahan

Sosialisasi tersebut terutama ditujukan kepada masyarakat di wilayah pesisir dan masyarakat umum.

Dalam rakor itu, Miq Gite juga menyoroti pentingnya pelibatan aparat keamanan dalam penegakan peraturan guna meningkatkan kesadaran masyarakat menuju perilaku yang lebih konstruktif. 

Ia menyatakan kehadirannya sebagai bentuk dukungan untuk menerapkan langkah-langkah yang telah disusun bersama.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, ST, MSi, menggambarkan rakor di Bima sebagai langkah nyata pemerintah untuk mencegah kerusakan sumber daya alam kelautan dan perikanan, sehingga kelestarian laut dapat terjaga dan berkelanjutan.

BACA JUGA : Kerja Sama NTB-Amerika, Pj Gubernur NTB Bertemu Perwakilan Konjen Amerika

Pada akhir acara, Pj Gubernur NTB bersama Bupati Bima dan Pj Walikota Bima menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan tentang kerja sama penanganan DF di wilayah perairan Kabupaten Bima. 

Nota kesepakatan ini mencakup rencana aksi penanganan DF, pemberdayaan masyarakat, sosialisasi dan edukasi, pengawasan dan patroli, serta pembinaan dan peningkatan peran Pokmaswas. nov/dyd

Pj Gubernur NTB mengatakan, pihaknya menampung sebanyak-banyaknya gagasan dan aspirasi bagaimana langkah-langkah strategi terkait energi terbarukan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Ide dan gagasan menjadikan Provinsi NTB menuju 100 persen Energi Terbarukan oleh International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) Indonesia mendapat apresiasi.

BACA JUGA : Kerja Sama NTB-AS, Pj Gubernur NTB Bertemu Perwakilan Konjen AS

Apresiasi itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, saat menghadiri Konsultasi Publik Peta Jalan Menuju 100 Persen Energi Terbarukan NTB tahun 2050, di Hotel Prime Park, Mataram, Selasa (21/02/24). 

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB saya sampaikan apresiasi atas ide gagasan ini, yang tentu merupakan tuntutan dan kebutuhan kita di masa yang akan datang,” tutur Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur.

Miq Gite mengatakan, kegiatan ini dihajatkan untuk menampung sebanyak banyaknya ide, gagasan, aspirasi dari berbabagai stakeholder, bagaimana potensi kekuatan peluang dan langkah-langkah strategi terkait energi terbarukan yang harus dilakukan. 

Agar misi besar penggunaan energi baru terbarukan secara optimal dapat dilakukan pada tahun 2050.

BACA JUGA : Pemilu ke Depan akan Tetap Dikawal Aparatur Sipil Negara 

“Apakah ide gagasan ini dapat terimplementasi atau tidak pada momentum yang kita proyeksikan 2050 yang akan datang. Jadi mari memanfatkan forum ini untuk mencoba menerawang ke depan bagaiamana potensi dan posisi kita dalam kaitan dengan renewable energy di masa yang akan datang,”  jelasnya. 

Miq Gite juga menyampaikan, Provinsi NTB sudah memulai komitmen, sejak tahun 2017 telah mengikuti seminar pertemuan intenasional Green Island Forum (IGIF) di Jeju, Korea Selatan.

“Pada pertemuan itu kita berkomitmen untuk memanfaatkan paradigma hijau dalam proses pembangunan, seperti Green Energy, Green Economy, Green Tourism, dan Green Techology. Jadi ini merupakan paradigma baru menuju pembangunan yang lebih sustainable,” jelasnya. 

Country Manager ICLEI Indonesia Arif Wibowo menjelaskan, pertimbangan terpilihnya Mataram dan Sumbawa sebagai pengimplementasian peta jalan, yaitu dikarenakan adanya komitmen yang sangat tinggi, potensi sumber daya energi yang melimpah dan potensi pengembangan industrialisasi.

BACA JUGA : Arsvita, Program Overact Theatre Perluas Referensi Teater

“Sesuai dengan komitmen global dan nasional, ini sudah direspon dengan sangat cepat dan tinggi. ada konsistensi komitmen juga sehingga sinergitas antara pemerintah dan ICLEI Indonesia terus diperkuat, ini sebuah modalitas yang startegis,” ungkapnya. serly/her