Upaya yang bisa dilakukan untuk cegah perkawinan anak bisa dimulai dari edukasi kesehatan reproduksi, baik kepada anak maupun orang tua

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Upaya pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari edukasi kesehatan reproduksi, baik kepada anak maupun orang tua. Itu dikatakan Plt. Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Rini Handayani, saat kegiatan Media Talk KemenPPPA di Jakarta, Jumat (12/05/22).

Kegiatan Itu merupakan upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang serius menyikapi maraknya kasus perkawinan anak. Misalnya, dengan mengintervensi di hulu melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berupa edukasi. 

BACA JUGA: NTB Bertekad Selesaikan 5 Pilar Sanitasi

“Perkawinan anak merupakan tantangan dalam pembangunan SDM dikarenakan memiliki dampak yang multiaspek dan lintas generasi. Selain itu, perkawinan anak juga merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menghambat dalam mendapatkan hak-haknya secara optimal,” ujar Rini seperti dikutip di laman kemenpppa.go.id..

Perkara dispensasi kawin mengalami penurunan setiap tahunnya. Data penurunan itu tercatat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang 2020-2022.  

Ada 52.095 perkara dispensasi kawin yang masuk di tahun 2022, sebanyak 50.748 diputuskan. 

Jumlah perkara yang masih tergolong besar itu menunjukkan, perkawinan anak masih banyak terjadi dilihat dari jumlah permohonan perkara dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan.

“Meskipun data prevalensi perkawinan anak di Indonesia menunjukkan penurunan setiap tahunnya, masih banyak perkawinan anak dan remaja yang terjadi  tidak dapat dicatatkan karena tidak membawa perkara dispensasi kawin ke pengadilan. Diperlukan upaya sistemik dan terpadu dalam menekan angka perkawinan anak untuk mencapai target 6,94 persen pada tahun 2030,” tutur Rini.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga Turunkan Angka Stunting dan AKIB di NTB

Ada banyak faktor yang ditengarai berkontribusi dalam perkawinan anak. Di antaranya faktor kemiskinan, geografis, pendidikan, ketidaksetaraan gender, masalah sosial, budaya, dan agama. Serta minimnya akses layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif. 

Rini menegaskan, edukasi kesehatan reproduksi menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai perkawinan anak di Indonesia. Baik anak maupun orang tua harus mengerti, perkawinan anak memiliki dampak yang begitu besar bagi anak.

Mulai dari pendidikan, kesehatan, kemiskinan berlanjut sampai kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Menurutnya, tren perkawinan anak di Indonesia, penyebabnya bukan hanya kurangnya pemahaman bahaya serta ancaman dari perkawinan anak. Tapi juga dampak gerusan pergaulan bebas di kalangan anak dan remaja, yang beresiko pada Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).

“Edukasi terkait perkawinan anak yang dimulai dari kesehatan reproduksi menjadi penting dan perlu ditanamkan sejak dini pada anak-anak. Anak-anak perlu mengetahui bagian-bagian penting dari tubuh dan sistem reproduksi yang berdampak pada masa depannya,” jelas Rini.

Perkawinan anak merupakan isu bersama yang pencegahannya pun harus diselesaikan secara multi sektoral, holistik, komprehensif, terpadu, dan melibatkan banyak orang. 

BACA JUGA: Wagub NTB Jelaskan Upaya Mencapai Desa Gemilang

Komplikasi medis 

Kepala Bagian Staf Medik Fungsional Ginekologi Onkologi Rumah Sakit Kanker Dharmais, dr. Widyorini Lestari Hardjolukito Hanafy SpOG.Subsp.Onk menjelaskan, perkawinan dan kehamilan anak memiliki risiko komplikasi medis. Baikterhadap ibu maupun anak yang dilahirkan itu.

“Anatomi tubuh anak perempuan belum siap menjalani proses mengandung dan melahirkan,” jelasnya.

Hal ini berisiko mengalami komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak. United Nations Population Fund (UNFPA) mencatat Obstetric Fistula sebagai kasus komplikasi medis persalinan usia anak yang sering terjadi. 

Obstetric Fistula merupakan kerusakan pada organ intim perempuan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. 

“Perempuan yang berusia kurang dari 20 tahun rentan mengalami Obstetric Fistula dan dapat terjadi akibat hubungan seksual di usia anak,” jelas Widyorini.

Dijelaskan, perkawinan anak yang kerap kali terjadi karena KTD diakibatkan minimnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi dan risiko yang dihadapi. 

BACA JUGA: Wamenag Ajak Elit Bangsa Jadi Negarawan

Pencegahan KTD dapat dimulai dari edukasi kesehatan reproduksi, baik itu kontrasepsi dan ancaman penyakit menular seksual hingga kanker serviks, edukasi gizi, dan peran orang tua serta pendidikan formal. ***

Dinas Kesehatan NTB didorong untuk lebih masif bekerja sama dengan Posyandu Keluarga yang ada di seluruh kabupaten/kota di NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Posyandu Keluarga di Provinsi NTB yang makin massif terbukti berperan turunkan angka stunting, serta angka kematian ibu dan bayi (AKIB). 

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah minta Dinas Kesehatan dan seluruh stake holder terkait untuk dapat meningkatkan kerjasama. Dinas Kesehatan Provinsi NTB juga didorong berkolaborasi dengan sepuluh kabupaten dan kota di NTB. 

BACA JUGA: Wagub NTB Apresiasi Posyandu Mawar, Kebon Bawak Ampenan

“Provinsi NTB harus rutin berkolaborasi dengan sepuluh Kabupaten/kota secara intens,” kata Wagub.

Ia mengatakan itu di hadapan jajaran Dinas Kesehatan Prov NTB pada rapat Progress Program Kerja Dinas Kesehatan NTB Triwulan 1 di Kantor Dinkes NTB, Senin (08/05/23).

Kepala Dinas Kesehatan NTB H. Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan, fungsi Posyandu Keluarga sebagai wadah edukasi dan screening kesehatan bagi masyarakat, akan terus ditingkatkan. 

“PR kita menurunkan angka stunting dan angka kematian ibu dan bayi lebih kencang lagi,” kata mantan Dirut RSUP NTB ini. 

BACA JUGA: NTB Bertekad Menyelesaikan 5 Pilar Sanitasi

Dijelaskan, angka kasus stunting sampai dengan triwulan 1 di tahun 2023 sebesar 14,76 persen. Sebelumnya, tahun 2022 stunting NTB berada di angka 19.23, menurun dari tahun 2021 dimana stunting di angka 16.84.  

“Kasus kematian ibu sampai dengan triwulan 1 di tahun 2023 sebesar 26 kasus. Sementara sebelumnya, di tahun 2022 sebanyak 97 kasus, menurun dari tahun 2021 sebanyak 144 kasus,” ujarnya. 

BACA JUGA: Wagub NTB Melarang Ada Bullying di Sekolah

Menurutnya, kasus kematian bayi sampai dengan triwulan 1 di tahun 2023 sebesar 196 kasus kasus. Sementara sebelumnya, di tahun 2022 sebanyak 788 kasus, menurun dari tahun 2021 sebanyak  811 kasus. ***

Posyandu Mawar mendapat apresiasi Wagub NTB, yang berhasil turunkan 18 kasus stunting jadi 9 kasus stunting

MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi menurunnya kasus stunting di Posyandu Mawar, Kebon Bawak, Pejeruk, Ampenan.

Di Posyandu Mawar terhitung pada bulan Februari 2023 memiliki 18 kasus stunting, dan pada bulan Mei 2023 berhasil turun menjadi 9 kasus stunting. 

BACA JUGA: NTB Bertekad Selesaikan 5 Pilar Sanitasi

“Posyandu di Mataram bagus, angka stunting turun terus, Harus semakin rajin lagi diyakinkan agar semua yang stunting dapat selesai, kalau ada yang terdapat kelainan harus di rujuk,” tutur Ummi Rohmi saat melakukan kunjungan di Posyandu Mawar, Pejeruk Ampenan Senin (08/05/23).

Ummi Rohmi terus mengingatkan agar tetap mengkonsumsi dua butir telur ayam sehingga kebutuhan proteinnya dapat terpenuhi.

“Jangan lupa makan telur setiap hari, ibu-ibu juga jangan lupa memberikan asupan alami kepada anak-anak,” ungkap Ummi Rohmi.

BACA JUGA: Gubernur NTB Nobar Grasstrack Nersama Masyarakat

Sementara itu, Ketua Posyandu Mawar, Sumiarni mengatakan bahwa dari posyandu terus bergerak aktif memantau perkembangan anak – anak ekitar, sehingga bisa dengan cepat mengatasi kasus stunting.

“Kita ada Tim Pendampingan Keluarga jadi setiap bulan akan di pantau perkembangannya,” tuturnya.

Selain itu, terus dilakukannya konseling kepada ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita sehingga bisa melihat makanan apa saja yang sudah diberikan agar gizi yang diberikan kepada anak – anaknya dapat seimbang.

BACA JUGA: Musrenbang 2023, Gerakkan Gagasan dan Inovasi Masyarakat

“Kita adakan konsling juga, anaknya itu diberikan makanan seimbang, tidak lupa meberikan telur, karena merupakan salah satu protein yang bisa menambah berat badan ,” tutupnya.***

Unuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),  Provinsi NTB merupakan provinsi yang paling banyak peroleh penghargaan terkait STBM

LOBAR.LombokJournl.com ~ Pemerintah Provinsi NTB berhasil 100 persen menjadikan posyandu konvensional sebagai posyandu keluarga,.

Lebih dari 7.600 Posyandu Keluarga di NTB, dan Pemprov NTB dapat melayani masyarakat secara komprehensif, mulai bayi, ibu hamil hingga orang tua.

BACA JUGA: Ekonomi NTB Tumbuh 3,5 persen, Triwulan I 2023

Wakil Gubernur NTB menympaikannya saat memberikan sambutan Peluncurah Gerakan Bakti Stunting di Posyandu Mawar, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Jum’at (05/05/23).

“Alhamdulillah, berkat kekompakan kita semua, di akhir tahun 2021 mencapai 100 persen posyandu di NTB telah menjadi posyandu keluarga,” tutur Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi menegaskan, Provinsi NTB bertekad untuk menyelesaikan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), seperti halnya Buang Air Besar (BAB) pada tempatnya, mencuci tangan dengan sabun, mengolah makanan dan minuman rumah tangga yang sehat, mengelola sampah Rumah Tangga  dan lain sebagainya. 

BACA JUGA: Musrenbang 2023, Gerakkan Gagasan dan Inovasi Masyarakat

“Istimewanya Provinsi NTB merupakan satu-satunya provinsi yang terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kotanya yang mendapatkan penghargaan untuk STBM,” ungkap Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah, PKK, Dharma Wanita, BKOW,  seluruh Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait atas capaian yang telah diraih dalam mengentas masalah stunting.

“Ini tidak kerja satu, dua orang, tetapi semua orang ikut berpasrtisipasi, ujung tombak ada di Dusun, Desa dan seluruhnya, mau seperti apapun kalau di Provinsi Kabupaten, kalau di desa, dusun belum bergerak tidak akan bisa, ini adalah kerja keras semua,” ungkapnya.

Kegiatan Bakti Stunting tersebut, dilaksanakan melalui pemenuhan protein hewani bagi bayi dan balita terutama telur, yang paling mudah dijangkau masyarakat. 

BACA JUGA: WNI Eksodan yang Terdampak Perang Saudara di Sudan

Kegiatan serupa akan dilaksanakan juga di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB.***

 Berdasarkan Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), angka stunting di NTB terus menurun

MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, memimpin rapat Persiapan Pendampingan Intervensi Stunting untuk percepatan penurunan stunting di Provinsi NTB, berlangsung di Gedung Graha Bhakti Praja, Selasa (11/04/23).

Ummi Rohmi minta agar NTB konsisten meningkatkan kualitas Posyandu Keluarga. Intervensi dengan tepat sehingga angka stunting benar-benar turun signifikan dan tepat sasaran untuk mencapai target 14 persen tahun 2024.

BACA JUGA: Saat Inflasi Masyarakat Harus Tetap Semangat dan Tak Menyerah

Angka stunting di NTB berdasarkan Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) terus mengalami penurunan. 

Tahun 2019 hasilnya 25,5 persen input baru 70,5 persen, kemudian 2020 23,3 persen untuk inputnya 82,7 persen. 

Mulai 2021 setelah 100 persen posyandu keluarga terbentuk di NTB inputnya sudah 98,54 persen, dan hasilnya 19,2 persem. 

Tahun 2022 menjadi 16,8 persen dan 2023 report terakhir pada Februari 2023 dengan input 97,87 persen hasilnya 14,76 persen..

“Kita harus terus pastikan seluruh balita, ibu hamil, remaja agar terintervensi dengan baik dan benar sehingga angka real yang kita laporkan itu memang betul angka stunting. Memang benar kondisi balita kita seperti itu, fokus dengan itu maka insyaallah yang kita inginkan untuk mewujudkan anak-anak sehat,” jelas Ummi Rohmi 

Dengan E-PPGBM bisa dilihat bagaimana begitu complicated nya kasus stunting ini. 

BACA JUGA: RS Mandalika Jalin Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Tidak terlepas dari kondisi lingkungan, tidak buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum, makan minum rumah tangganya baik pengolahan sampah rumah tangga, limbah cair rumah tangga, kalau semua sudah baik intervensi spesifik gizi akan sangat efektif menurunkan angka stunting sehingga ini harus menjadi evaluasi bersama. Kepada ibu hamil juga diharapkan agar melakukan USG di puskesmas terdekat yang sudah menyediakan alat untuk USG. Kepada remaja ataupun calon ibu yang anemia juga diharapkan rajin minum vitamin penambah darah.

Wagub NTB mengajak seluruh kabupaten/kota ikut bergotong royong dalam gerakan bakti stunting, dengan menyumbang telur seikhlasnya untuk kemudian disumbangkan kepada anak-anak stunting.

Peran TP PKK

Ketua TP.PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE. M.Sc juga menyampaikan peran yang sudah coba dilakukan oleh TP PKK provinsi untuk ikut membantu program pemerintah dalam pencegahan dan penanganan.

Sebagai contoh yang sudah dilakukan di Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara, sasaran dalam satu desa tersebut terdapat 34 anak stunting. 

Dengan terus intens memberikan protein tambahan berupa telur selama 3 bulan, dari yang semula berjumlah 100 anak, kini turun tinggal 5 orang anak.

TP PKK masih menggodok konsep agar bisa lebihmemberikan signifikasi dari hasil yang diberikan. 

BACA JUGA: Wagub NTB Terima Tim Visitasi Tinarbuka KI Pusat

“Dari PPI Provinsi kita saat ini juga sedang merancang pilot project dapur sehat atasi stunting ini mulai di Kota Mataram kita berencana untuk melakukan intervensi di satu kelurahan dengan bentuk dapur yang sama, insyaallah akan dimulai setelah bulan Ramadan nanti. Tentu kami mengharapkan kerjasama dari semua pihak untuk terus sama-sama mensukseskan program-program dalam mengatasi stunting ini,” tutup Bunda Niken. ***

Sejak beroperasi tahun 2021, RS Mandalika menargetkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan agar masyarakat makin terlayani 

LOTENG.LombokJournal.com ~ Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB yang terletak di lingkar Destinasi Parisawa Super Prioritas (DPSP) Mandalika terus berikhtiar memberikan pelayanan yang terbaik. 

Tidak saja kepada para wisatawan namun juga kepada seluruh masyarakat NTB. 

BACA JUGA: Wagub NTB Terima Tim Visitasi Anugrah Tinarbuka KI Pusat

Untuk itu di tahun kedua sejak beroperasi efektif pada tahun 2021 lalu, RS Mandalika menargetkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dapat terwujud. Agar masyarakat makin merasakan manfaat dan pelayanan di Rumah Sakit Mandalika.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Rs Mandalika dr. Oxy Tjahjo Wahjuni, Sp. EM, Senin (10/04/23). 

“Insyaallah keberadaan  rumah sakit Mandalika akan semakin terasa kebermanfaatannya. Terlebih tinggal selangkah lagi akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sehingga masyarakat akan semakin Terlayani,” jelas dr Oxy yang juga  dokter spesialis emergency tersebut. 

Menurutnya fasilitas dan kesiapan untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terus digesa. Komunikasi juga terus dilakukan secara intens untuk memastikan kemajuan seluruh syarat yang dibutuhkan BPJS Kesehatan akan tercapai dalam waktu dekat. 

“Syarat ketersediaan tempat tidur serta syarat-syarat lain yang menjadi indikator kerjasama kami targetkan selesai di semester satu  sehingga masyarakat dapat berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan di Rs Mandalika sesegera mungkin,” terang dr. Oxy.

Direktur RS Mandalika juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir untuk berobat di Rs Mandalika. 

Meski saat ini belum bekerjasama dengan BPJS, tarif layanan sebenarnya sudah sangat terjangkau. 

BACA JUGA: Safari Ramadhan di Lotim, Bang Zul Bertemu Guru Ngaji

“Layanan di Rs Mandalika sudah sangat lengkap, dokter spesialis dasar dan penunjang tersedia. Bahkan layanan konsultasi dokter spesialis sangat terjangkau, hanya di angka 30 ribu rupiah,” jelas dr. Oxy. 

Dikatakan, beroperasinya RS Mandalika jumlah masyarakat yang terlayani makin hari makin bertambah. 

“Tidak hanya layanan gawat darurat tetapi juga poliklinik spesialis dan rawat inap. Bahkan RS Mandalika juga telah melaksanakan kegiatan operasi gratis bagi masyarakat Lombok Tengah.” terang dr. Oxy

Ia optimis Rumah Sakit Mandalika akan memberikan manfaat yang positif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat NTB. 

Sebelumnya beberapa warga menceritakan pengalamannya melakukan pemeriksaan kesehatan Rumah Sakit Mandalika, salah satunya Sri Utami Rahayu.

BACA JUGA: Pilgub NTB 2024, Milik Anak Muda Progresif

“Di saat saya melakukan pemeriksaan medical check up di Rumah Sakit Mandalika, pelayanannya nyaman, teman-teman semua yang berada di sini ramah, murah senyum, tepat dan juga cepat dalam melakukan pelayanan,” ungkap warga Teruwai, Pujut, Lombok Tengah tersebut. ***

Pembangunan Kesehatan, menurut Wagub NTB, dapat meningkatkan angka harapan hidup dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pembangunan kesehatan menjadi prioritas dan terus diperjuangkan, karena kesehatan itu hak seluruh masyarakat NTB.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalillah dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) Provinsi NTB Tahun 2023, Senin (20/03/23) di Hotel Lombok Raya. 

Raker bertema “Bersama Wujudkan Transformasi Kesehatan dengan Semangat NTB Gemilang” itu mengangkat isu enam pilar transformasi kesehatan.

BACA JUGA: Waspada, Ada Oknum Mencatut Nama Gubernur NTB

Enam pilar transformasi kesehatan yang dimaksud yakni layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, tenaga kesehatan, dan teknologi kesehatan. 

Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB memberikan berbagai arahan terkait pembangunan kesehatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-NTB dan para stakeholder di bidang kesehatan. 

“Sehat menjadi satu hal yang sangat penting di dalam pembangunan. Ini yang ingin saya garis bawahi dan saya ingin semua memperjuangkannya”, ucapnya. 

Menurutnya, pembangunan kesehatan dapat meningkatkan angka harapan hidup dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB. 

Pembangunan kesehatan yang dimaksud oleh Wagub NTB meliputi pelayanan, data, infrastruktur, dan tenaga kesehatan di mulai dari posyandu hingga rumah sakit provinsi, yang mana semuanya perlu senantiasa di monitoring dan evaluasi. 

BACA JUGA: Polandia Siap Menerima Lebih Banyak Program Beasiswa NTB

Ummi Rohmi meminta kabupaten/kota se-NTB mengawasi implementasi tiga pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM (stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, dan pengolahan air minum dan makanan yang aman) yang sudah dideklarasikan sebelumnya.

Serta mendorong enam kabupaten/kota yang belum mendeklarasikan dua pilar STBM lainnya (pengelolaan sampah rumah tangga dan kelima adalah pengelolaan limbah cair rumah tangga). 

BACA JUGA: Wagub NTB Temui Menkes Bicarakan Kualitas Kesehatan

Wagub menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kinerja dan capaian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB.***

Tekankan pembangunan kesehatan NTB, Wagub NTB berharap Persatuan Ahli Onkologi (Peraboi) ikut berkontribus

SENGGIGI.LombokJoirnal.com ~ Deteksi dini kanker yang telah dapat dilakukan di Puskesmas didukung oleh Posyandu Keluarga sebagai upaya promotif dan preventif. 

Terdapat sosialisasi kesehatan komprehensif hingga pelayanan kesehatan pada seluruh anggota keluarga. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Pemberantasan Korupsi oleh APH

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, MPd dalam Musyawarah Nasional Persatuan Ahli Onkologi di Hotel Merumatta Senggigi, Lobar, Jumat (17/03/23).

Karena itu, kesungguhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pembangunan kesehatan diharapkan bersinergi dengan banyak pihak. 

“Mudah mudahan Peraboi dapat berkontribusi dalam ikhtiar NTB,” ujarnya . 

Sementara itu, Ketua Panitia PITPERABOI XXVI  2023, dr Ramses Indriawan mengatakan, tema “Peran Bedah Onkologi Dalam Pelayanan Kanker di Era JKN Satu Tarif ” diusung untuk bisa mengantisipasi perubahan regulasi dalam meningkatkan profesionalisme melayani bedah onkologi.

“Kegiatan ini berupa Workshop, Symposium dan E- Poster serta Musyawarah Nasional Luar Biasa yang akan berlangsung tiga hari,” jelasnya.

BACA JUGA: Wapres RI: NW Mampu Siapkan SDM Berdaya Saing

Walta Gautama, Sp.B Subsp. Onk (K), Ketua PERABOI mengatakan, pertemuan di Lombok spesial karena merupakan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) pertama yang diselenggarakan di daerah Nusa Tenggara.

“Masih banyak masalah dalam hal pentarifan tindakan bedah onkologi yang dicover oleh BPJS,” ujarnya.

Ditambahkannya, sampai saat ini sebagian besar pasien kanker yang menemui dokter bedah onkologi datang pada stadium III atau IV. 

Kasus-kasus terlambat seperti ini seringkali membutuhkan tindakan pembedahan yang kompleks. Terkadang membutuhkan lebih dari satu tindakan dalam sekali operasi. 

Hal ini berpotensi menjadi masalah karena dalam skema pentarifan tindakan bedah onkologi di sistem BPJS.

BACA JUGA: Tuntutan Warga Gili Dikonsultasikan ke KPK dan Kemen ATR BPN

Ia berharap tindakan bedah komplek yang masih belum terakomodir di BPJS dapat diurai dalam pertemuan ini. ***

Menurut Bunda Niken, alat peraga cuci tangan pakai sabun (CTPS), pemenuhan pilar pertama dari lima pilar Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM)

MATARAM.LombokJournal.com ~ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M.Sc menyerakan 1.228 unit Sato Tap atau Alat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) portabel kepada 6 perwakilan Ketua TP PKK Kota/Kabupaten di NTB di Aula Kantor PKK Prov. NTB, Rabu (15/03/23).

Alat peraga CTPS adalah pilar pertama dalam 5 pilar Program Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM). 

BACA JUGA: Ini 5 Kunci agar Hidup Lebih Lama

Yaitu cuci tangan pakai sabun, berhenti buang air besar sembarangan, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. 

Disampaikan juga oleh ibu PKK dari KSB yaitu ibu Hj. Hanifah Musyafiri S.Pt , untuk mencapai 5 pilar tersebut tidak terlepas dari campur tangan atau peran ibu-ibu PKK dalam menyongsong keberhasilan 5 pilar di KSB.

Dalam Agenda Penyerahan Bantuan Alat Cuci Tangan Pakai Sabun,  Ibu Hj Hartina (bagian bidang IV) menyampaikan laporan penyuluhan/sosialisasi alat cuci tangan pakai sabun, yang diserakan kepada 6 Tim PKK Kota/Kab sebanyak 1.228 unit.

6 Tim PKK dimaksud yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota yaitu: Lombok Barat 200, Lombok Tengah 180, Lombok Timur 500, Lombok Utara 68, Kota Mataram 140, Kab.Sumbawa Barat 132 dan 8 Unit di serakah kepada Tim PKK Provinsi sebagai simbolis sehingga 1.228 Unit alat Peraga Sato Tap.

Alat Peraga CTPS merupakan bantuan dari UNICEF Indonesia melalui Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) kepada PKK Provinsi NTB.

Hj. Niken yang akrab disapa Bunda Niken menyampaikan, supaya alat peraga cuci tangan pakai sabun ini bisa dimanfaatkan sebaik baiknya.

“Semoga alat peraga cuci tangan pakai sabun ini bisa dimanfaatkan sebaik baiknya untuk para kader PKK juga  masyarakat dapat ter-edukasi dengan baik,” harap Bunda Niken. 

Penyaluran alat peraga ini tetap didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan supaya penyaluranya jelas kemana saja.

BACA JUGA: Ikhtiar Wujudkan NTB Kiblat Fashion Muslim Indonesia

Ini sangat penting walau alat sederhana tapi mampu mengedukasi seluruh lapisan masyarakat, dari anak anak sampai orang tua cepat memahami untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. 

‘Semoga dengan ini semua Kabupaten kota di seluruh NTB semakin banyak yang menuntaskan 5 Pillar STBMnya,” katanya. ***

Dengan para pimpinan rumah sakit di NTB. Wagub NTB sampaikan banyak permohonan ke Menkes

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Selasa (14/02/2023).

Saat audensi Wagub Ummi Rohmi menyampaikan beberapa permohonan kepada Menkes dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan layanan rujukan di Provinsi NTB. 

BACA JUGA: Ini 5 Kunci Agar Hidup Lebih Lama 

Permohonan tersebut di antaranya, hibah asset Poltekkes Mataram, untuk percepatan pengembangan dan peningkatan kualitas layanan pada RSUP NTB sebagai rujukan layanan KJSU, KIA Terpadu, Rehabilitasi Medik dan Medical Tourism di Provinsi NTB. 

Percepatan pengembangan RS Mandalika menjadi kelas C yang menopang Kawasan DPSP Mandalika dan pengembangan layanan utamanya layanan Kanker, Jantung, Stroke khususnya bagi wilayah Lombok bagian selatan. 

Peningkatan kelas RS Manambai menjadi kelas B yang menjadi jejaring layanan KJSU khususnya di kawasan pulau Sumbawa serta mendukung pelaksanaan event internasional MXGP di Samota Sumbawa. 

Peningkatan dan pengembangan layanan di RS Mata NTB dalam rangka menurunkan angka kebutaan di NTB yang masih tinggi (4 persen. tertinggi ke dua di Indonesia), melalui penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana dan SDM. 

BACA JUGA: PKK Diajak Perbanyak Gerakan Tangani Stunting

Peningkatan dan pengembangan layanan unggulan di RSJ Mutiara Sukma dalam upaya mendukung peningkatan kesehatan jiwa bagi masyarakat di Provinsi NTB melalui penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana dan SDM. 

Selain itu, Ummi Rohmi juga menyampaikan berbagai upaya percepatan intervensi stunting melalui pemanfaatan dan publikasi data  rutin dan survey, serta data rutin by name by address.. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Dr. Ir. Iswandi, MSi, (Ka. Bappeda NTB), dr. Nurahandini Eka Dewi, S.pA (Asisten II Setda NTB), dr. Hamzi Fikri, MM. MARS (Ka. Dinkes NTB), dr. H. Lalu Heman Mahaputra, M.Kes, MH (Dir. RSUP NTB), dr. Oxy Tjahyo W, Sp.EM (Dir. RS Mandalika), dr. Sriana Wulansari, Sp.M (Dir. RS Mata Mataram), dr. Hj. Wiwin Nurhasida (Dir. RSJ Mutiara Sukma NTB), dan dr. Made Sopan P.N M.Biomed, Sp.B (Dir. RS Manambai. ***