NTB Care, APDL dan Baznas RI melakukan kolaborasi membantu disabilitas di Lombok Timur, agar memberi langkah positif ke depan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Kolaborasi dilakukan tiga lembaga yaitu NTB Care, Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia (APDL) dan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI).

BACA JUGA: Gotong Royong Bhakti Stunting di Lombok Timur

Ketiganya menyalurkan bantuan pemasangan alat bantu gerak kaki palsu, Brace, dan Afo kepada 14 Orang dan 15 Unit alat bantu untuk diberikan kepada disabilitas Nusa Tenggara Barat, Rabu (31/05/23) di City Hotel. 

Sri Agustini, Ketua APDL Pusat Bandung menjelaskan terkait bantuan gerak kaki palsu.

“Alat bantu yang diberikan berupa kaki palsu, Brace, Brace ini merupakan alat untuk penyangga kaki yang lemas, dari bawah telapak kaki sampai ke pangkal paha. Termasuk untuk terapi kaki agar bisa berdiri, sedangkan Afo alat bantu yang berfungsi menguatkan engkel telapak kaki,” jelasnya.

Tentang disabilitas, Sri AgustinI menuturkan, disabilitas bukan melulu yang diberikan bantuan tapi disabilitas juga bisa memberikan bantuan kebaikan sekecil apa pun.

BACA JUGA: Anugerah Merdeka Belajar Tingkat untuk NTB

“Itu yang terpenting bisa memberikan bantuan. Kepada teman-teman penerima manfaat semoga bantuan ini bisa memberikan manfaat, dan memberikan langkah positif ke depan,” kata Ketua APDL Pusat Bandung itu. 

Untuk pengukuran dan pemasangan alat bantu gerak kaki palsu, APDL mendatangkan langsung dari Yayasan Anugerah Jaya Disabilitas Karawang, Jawa Barat yang dibina langsung oleh BAZNAS RI

Simbol kekuatan

Ketua Baznas Provinsi NTB diwakili Ketua 1, Lalu Fatimura Farhan menyampaikan, Baznas ingin menegaskan, pemasangan alat bantu ini merupakan simbol kekuatan, ketegaran dan kebersamaan kita.

“Teman-teman (disabilitas) jangan pernah merasa sendiri,” katanya

Pada kesempatan sama, Staf Ahli Gubernur bidang sosial dan kemasyarakatan menyampaikan pesan dan salam Takzim Gubernur Zulkieflimansyah.

“Keterbatasan fisik bukan lah penghambat untuk berkembang. Tetap semangat dalam melangkah,” ujar Lalu Fatimura Farhan..

Ia menyampaikan ajakan untuk membangun empati dan kesadaran masing-masing. Dan melalui kolaborasi ini, diharapkan menjadikan NTB contoh nyata yang dapat memberikan perubahan sosial secara nyata.

BACA JUGA: Industrialisasi di NTB Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua Donatur semoga Allah swt membalas kebaikan kita semua. Dan Semoga kerja sama ini tetap berlanjut ke depan untuk mewujudkan NTB  gemilang,” ujarnya. 

Agenda pemasangan alat bantu gerak kaki palsu, Brace, dan Afo itu juga dihadiri Direktur Utama Bank NTB Syariah, BAZNAS Provinsi NTB dan BAZNAS Kota Mataram. ***

Pesan Bunda Niken dalam Jambore kader PKK, agar melihat data stunting di posyandu dan kemudian melakukan intervensi 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Semua kader PKK semua tingkatan diminta melihat data di Posyandu, dan melakukan intervensi yang diperlukan.

Sebagai kader PKK diminta memperhatikan perkembangan anak-anak disekitar agar dapat terhindar dari stunting.

BACA JUGA: Pemprov NTB Optimis Mampu Tuntaskan Kewajibannya

“Seluruh kader PKK tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa sampai Dusun, dapat melihat data stunting di posyandu dan kemudian melakukan intervensi dengan melakukan pemberian protein hewani secara kontinyu,” pesan Bunda Niken.

Bunda Niken sapaan Ketua TP – PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah memberikan pesan itu kepada seluruh kader PKK NTB itu, saat Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi NTB tahun 2023 di Lapangan Sangkareang, Mataram, Senin (29/05/23). 

Menurutnya, Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan di NTB, Salah satunya sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga.

BACA JUGA: Ex Bandara Selaparang, Epicentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru

Ditegaskannya, jika bersama-sama dan kolaborasi maka Provinsi NTB mampu melahirkan generasi yang cerdas, sehat dan terbebas dari stunting.

“Jika kita bersama, Insya Allah Provinsi kita dapat melalui tantangan tersebut,” tuturnya. 

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kota Mataram, Hj. ND Kinnastri Mohan Roliskana, S.Sos berharap agar kegiatan Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi NTB tahun 2023 dapat mempererat silaturahmi para kader.

BACA JUGA: Pengiriman Ternak dari Pulau Sumbawa Meningkat

“Sehingga dalam keberagaman, etnis sosial, budaya, Tim Penggerak PKK mampu memberikan sumbangsih terbaik bagi pembangunan di daerah masing-masing dalam mewujudkan NTB Gemilang,” tutupnya.***

Pelayanan dasar yang diperjuangkan program SKALA, kata Wagub NTB menjadi konsen Pemprov NTB melalui program kerjanya

MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah memaparkan berbagai program gebrakan pembangunan NTB.

Pemaparan program itu dilakukan di tengah peluncuran dan sosialisasi program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) dari Pemerintah Australia di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa (23/05/23).

BACA JUGA: Pengiriman Ternak dari Pulau Sumbawa Meningkat

“Sangat pas apa yang diperjuangkan SKALA dengan NTB,” ungkap Ummi Rohmi sapaan Wagub. 

Menurut Ummi Rohmi, pelayanan dasar SKALA menjadi konsen Pemprov NTB melalui berbagai program kerjanya selama ini. 

Program-program tersebut masuk ke dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan masyarakat, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Untuk kesehatan, Pemprov NTB konsen melayani masyarakat hingga ke tingkat Dusun melalui Program Revitali Posyandu. Yakni, dengan merubah 100 persen Posyandu biasa menjadi Posyandu Keluarga. 

Posyandu Keluarga ini melayani balita hingga lansia tak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga nemberikan berbagai edukasi. 

BACA JUGA: Sekda NTB Ajak Masyarakat Promosikan Event di NTB

“Posyandu Keluarga tidak saja menyasar kesehatan tetapi juga menyasar literasi keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya,” jelas Wagub

Ummi Rohmi memaparkan Program NTB Bersih, dimana Provinsi NTB sangat konsen menanggapi isu lingkungan. Melalui Program Zero Waste, NTB Hijau, dan NTB Net Zero Emission, Provinsi NTB terus berikhtiar menjadi daerah ramah lingkungan. 

NTB juga menjadi satu-satunya daerah di Asia yang akan memiliki Pabrik Pembuatan Bata Plastik berbahan sampah. 

Pada bulan Juni mendatang, pabrik bata plastik pertama di Asia Pasifik sudah mulai beroperasi. 

Pabrik bata plastik dengan bahan baku sampah plastik tersebut dibangun di Kawasan Science and Technology Industrial Park (STIP) Banyumulek, Lombok Barat, NTB.

NTB berjuang untuk menjadi daerah inklusi yang ramah bagi perempuan, anak, dan difabel. Lebih dari itu NTB tengah berjuang menjadikan 10 Kabupaten dan Kotanya sebagai daerah ramah anak. 

Diketahui, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia telah menandatangani Subsidiary Arrangement (SA) untuk kegiatan akselerasi layanan dasar melalui Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), pada 30 Maret 2023. 

BACA JUGA: Posyandu Keluarga Harus Lakukan Pelayanan Maksimal

Kegiatan SKALA untuk pengurangan angka kemiskinan pop ini dilakukan di delapan provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Acara peluncuran ini, dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Bappenas, serta berbagai NGO dan stake holder terkait. ***

Wagub NTB, Ummi Rohmi berharap semua pihak harus bertanggung jawab menjaga pelayanan Posyandu Keluarga

KLU.LombokJpurnal.com ~ Semua pihak diminta menjaga kualitas Posyandu Keluarga. Caranya, dengan pelayanan maksimal, sasaran yang jelas, sehingga apa yang dilakukan  di Posyandu perkembangannya terdata dengan rinci.

Hal itu ditekankan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat menghadiri pelaksanaan bakti stunting di Desa Batu Rakit, Kecamatan Bayan Lombok Utara Jumat (19/05/23).

BACA JUGA: Target 20 Emas PON 2024, KONI NTB Harus Punya Mimpi Besar

“Sekecil apa pun itu harus terdata rapi dan lengkap. Semua harus bertanggung jawab menjaga pelayanan Posyandu. Pastikan semua berjalan dengan baik dan tidak bekerja asal asalan,” kata Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB.

Dijelaskan, hadirnya Posyandu Keluarga di tengah masyarakat yang terdata jelas dan rapi, membantu mendeteksi kekurangan hingga menentukan langkah yang akan ditempuh.

“7000 lebih Posyandu Keluarga di NTB sudah menggunakan sistem by name by address jadi semua sudah terdata. Dan itu akan memudahkan menentukan langkah selanjutnya,” kata Ummi Rohmi.  

Sementara itu Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Carter Febrianto mengapresiasi program bakti stunting yang diinisiasi oPemprov NTB. Menurutnya, inovasi ini sangat membantu mengintervensi persoalan stunting di Gumi Tata Tioq Tunaq.

BACA JUGA: Gubernur NTB Ingatkan Pentingnya Cinta dan Kasih Sayang

“Terima kasih Bu Wagub, inovasi bakti stunting ini sangat membantu dalam menekan angka stunting di daerah kami,” kata Wabup.

Menurutnya, inovasi luar biasa seperti ini sangat perlu ditiru oleh semua daerah tak terkecuali Lombok Utara. 

“Kalau bisa kami diizinkan untuk menduplikasi inovasi ini Bu Wagub, draf SK di semua OPD lingkup Pemkab Lombok Utara sudah disusun dan siap dijalankan,” kata Wabup.

Sebelumnya, Kepala  Desa Batu Rakit Rismana dalam laporannya menyampaikan, kasus stunting di desanya tahun 2022 mencapai 134 kasus. Namun dengan inovasi dan kolaborasi semua pihak pada tahun 2023 mampu menekan kasus stunting hingga 122 kasus.

BACA JUGA: Kepala OPD Diingatkan Fokus ke Masalah dan Kolaborasi

Kata Risman,  berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka stunting di Desa Batu Rakit. Seperti Posyandu Keluarga, pelatihan kader hingga program menyediakan  kebun gizi di pekarangan rumah dan telah membawa hasil. ***

Untuk menciptakan Posyandu yang berkualitas, Wagub NTB minta penggunaan peralatan standar 

LOTENG.LombokJournal.com ~ Posyandu Keluarga diminta menggunakan alat timbangan digital, tidak menggunakan dacin yang manual. 

Termasuk antropometri merupakan peralatan yang standar dalam menciptakan Posyandu yang berkualitas, sehingga datanya menjadi akurat dan valid.

BACA JUGA: NTB Harus Konsisten Tingkatkan Kualitas Posyandu Keluarga

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat peluncuran gerakan Gotong Royong Pelaksanaan Bakti Stunting di Desa Bujak Dusun Montong Paok Batukliang, Lombok Tengah, Selasa (16/05/23).

Dalam kunjungannya itu, Wagub NTB, Sitti Rohmi ingin memastikan di Posyandu menggunakan peralatan standar termasuk penggunaan timbangan digital.

“Dengan datanya yang akurat dan valid maka posisi NTB di nasional baik kesehatan pendidikan terus naik sehingga tidak diremehkan dengan pelayanan posyandu keluarga yang berkualitas,” tegas Umi Rohmi sapaan akrab Wagub.

BACA JUGA: Gubernur NTB Tak Lelah Hadirkan Event Berkelas Dunia

Diceritakan Umi Rohmi, Pemprov NTB telah memberikan tanggungjawab kepada para OPD untuk mengintervensi data-data anak stunting yang tergolong masih tinggi. 

Sehingga OPD memiliki Kecamatan binaan seperti di Desa Bujak ini adalah binaan RSUP.

“Saya harap pemerintah kabupaten Lombok Tengah bisa melakukannya sehingga bisa kalaborasi dengan salah satu OPD Provinsi dimasing-masing kecamatan dalam menurunkan angka stunting,” kata Ummi Rohmi.

Sementara itu, dalam laporannya Direktur RSUP, dr. Jack menyampaikan Desa Bujak merupakan desa binaan RSUP. Tentunya ucapan terimakasih kepada Ibu Wagub berkenan hadir.

BACA JUGA: Peran Wanita Penting Menanamkan Moderasi Beragama

“Kita berharap dengan sama-sama gotong royong melalui pelaksanaan bakti stunting ini, angka stunting bisa ditekan turun signifikan dengan pemberian protein hewani telur, daging, sayur-sayuran dan lain sebagainya,” kata dr Jack. ***. 

Upaya yang bisa dilakukan untuk cegah perkawinan anak bisa dimulai dari edukasi kesehatan reproduksi, baik kepada anak maupun orang tua

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Upaya pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari edukasi kesehatan reproduksi, baik kepada anak maupun orang tua. Itu dikatakan Plt. Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Rini Handayani, saat kegiatan Media Talk KemenPPPA di Jakarta, Jumat (12/05/22).

Kegiatan Itu merupakan upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang serius menyikapi maraknya kasus perkawinan anak. Misalnya, dengan mengintervensi di hulu melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berupa edukasi. 

BACA JUGA: NTB Bertekad Selesaikan 5 Pilar Sanitasi

“Perkawinan anak merupakan tantangan dalam pembangunan SDM dikarenakan memiliki dampak yang multiaspek dan lintas generasi. Selain itu, perkawinan anak juga merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menghambat dalam mendapatkan hak-haknya secara optimal,” ujar Rini seperti dikutip di laman kemenpppa.go.id..

Perkara dispensasi kawin mengalami penurunan setiap tahunnya. Data penurunan itu tercatat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang 2020-2022.  

Ada 52.095 perkara dispensasi kawin yang masuk di tahun 2022, sebanyak 50.748 diputuskan. 

Jumlah perkara yang masih tergolong besar itu menunjukkan, perkawinan anak masih banyak terjadi dilihat dari jumlah permohonan perkara dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan.

“Meskipun data prevalensi perkawinan anak di Indonesia menunjukkan penurunan setiap tahunnya, masih banyak perkawinan anak dan remaja yang terjadi  tidak dapat dicatatkan karena tidak membawa perkara dispensasi kawin ke pengadilan. Diperlukan upaya sistemik dan terpadu dalam menekan angka perkawinan anak untuk mencapai target 6,94 persen pada tahun 2030,” tutur Rini.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga Turunkan Angka Stunting dan AKIB di NTB

Ada banyak faktor yang ditengarai berkontribusi dalam perkawinan anak. Di antaranya faktor kemiskinan, geografis, pendidikan, ketidaksetaraan gender, masalah sosial, budaya, dan agama. Serta minimnya akses layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif. 

Rini menegaskan, edukasi kesehatan reproduksi menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai perkawinan anak di Indonesia. Baik anak maupun orang tua harus mengerti, perkawinan anak memiliki dampak yang begitu besar bagi anak.

Mulai dari pendidikan, kesehatan, kemiskinan berlanjut sampai kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Menurutnya, tren perkawinan anak di Indonesia, penyebabnya bukan hanya kurangnya pemahaman bahaya serta ancaman dari perkawinan anak. Tapi juga dampak gerusan pergaulan bebas di kalangan anak dan remaja, yang beresiko pada Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).

“Edukasi terkait perkawinan anak yang dimulai dari kesehatan reproduksi menjadi penting dan perlu ditanamkan sejak dini pada anak-anak. Anak-anak perlu mengetahui bagian-bagian penting dari tubuh dan sistem reproduksi yang berdampak pada masa depannya,” jelas Rini.

Perkawinan anak merupakan isu bersama yang pencegahannya pun harus diselesaikan secara multi sektoral, holistik, komprehensif, terpadu, dan melibatkan banyak orang. 

BACA JUGA: Wagub NTB Jelaskan Upaya Mencapai Desa Gemilang

Komplikasi medis 

Kepala Bagian Staf Medik Fungsional Ginekologi Onkologi Rumah Sakit Kanker Dharmais, dr. Widyorini Lestari Hardjolukito Hanafy SpOG.Subsp.Onk menjelaskan, perkawinan dan kehamilan anak memiliki risiko komplikasi medis. Baikterhadap ibu maupun anak yang dilahirkan itu.

“Anatomi tubuh anak perempuan belum siap menjalani proses mengandung dan melahirkan,” jelasnya.

Hal ini berisiko mengalami komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak. United Nations Population Fund (UNFPA) mencatat Obstetric Fistula sebagai kasus komplikasi medis persalinan usia anak yang sering terjadi. 

Obstetric Fistula merupakan kerusakan pada organ intim perempuan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. 

“Perempuan yang berusia kurang dari 20 tahun rentan mengalami Obstetric Fistula dan dapat terjadi akibat hubungan seksual di usia anak,” jelas Widyorini.

Dijelaskan, perkawinan anak yang kerap kali terjadi karena KTD diakibatkan minimnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi dan risiko yang dihadapi. 

BACA JUGA: Wamenag Ajak Elit Bangsa Jadi Negarawan

Pencegahan KTD dapat dimulai dari edukasi kesehatan reproduksi, baik itu kontrasepsi dan ancaman penyakit menular seksual hingga kanker serviks, edukasi gizi, dan peran orang tua serta pendidikan formal. ***

Dinas Kesehatan NTB didorong untuk lebih masif bekerja sama dengan Posyandu Keluarga yang ada di seluruh kabupaten/kota di NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Posyandu Keluarga di Provinsi NTB yang makin massif terbukti berperan turunkan angka stunting, serta angka kematian ibu dan bayi (AKIB). 

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah minta Dinas Kesehatan dan seluruh stake holder terkait untuk dapat meningkatkan kerjasama. Dinas Kesehatan Provinsi NTB juga didorong berkolaborasi dengan sepuluh kabupaten dan kota di NTB. 

BACA JUGA: Wagub NTB Apresiasi Posyandu Mawar, Kebon Bawak Ampenan

“Provinsi NTB harus rutin berkolaborasi dengan sepuluh Kabupaten/kota secara intens,” kata Wagub.

Ia mengatakan itu di hadapan jajaran Dinas Kesehatan Prov NTB pada rapat Progress Program Kerja Dinas Kesehatan NTB Triwulan 1 di Kantor Dinkes NTB, Senin (08/05/23).

Kepala Dinas Kesehatan NTB H. Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan, fungsi Posyandu Keluarga sebagai wadah edukasi dan screening kesehatan bagi masyarakat, akan terus ditingkatkan. 

“PR kita menurunkan angka stunting dan angka kematian ibu dan bayi lebih kencang lagi,” kata mantan Dirut RSUP NTB ini. 

BACA JUGA: NTB Bertekad Menyelesaikan 5 Pilar Sanitasi

Dijelaskan, angka kasus stunting sampai dengan triwulan 1 di tahun 2023 sebesar 14,76 persen. Sebelumnya, tahun 2022 stunting NTB berada di angka 19.23, menurun dari tahun 2021 dimana stunting di angka 16.84.  

“Kasus kematian ibu sampai dengan triwulan 1 di tahun 2023 sebesar 26 kasus. Sementara sebelumnya, di tahun 2022 sebanyak 97 kasus, menurun dari tahun 2021 sebanyak 144 kasus,” ujarnya. 

BACA JUGA: Wagub NTB Melarang Ada Bullying di Sekolah

Menurutnya, kasus kematian bayi sampai dengan triwulan 1 di tahun 2023 sebesar 196 kasus kasus. Sementara sebelumnya, di tahun 2022 sebanyak 788 kasus, menurun dari tahun 2021 sebanyak  811 kasus. ***

Posyandu Mawar mendapat apresiasi Wagub NTB, yang berhasil turunkan 18 kasus stunting jadi 9 kasus stunting

MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi menurunnya kasus stunting di Posyandu Mawar, Kebon Bawak, Pejeruk, Ampenan.

Di Posyandu Mawar terhitung pada bulan Februari 2023 memiliki 18 kasus stunting, dan pada bulan Mei 2023 berhasil turun menjadi 9 kasus stunting. 

BACA JUGA: NTB Bertekad Selesaikan 5 Pilar Sanitasi

“Posyandu di Mataram bagus, angka stunting turun terus, Harus semakin rajin lagi diyakinkan agar semua yang stunting dapat selesai, kalau ada yang terdapat kelainan harus di rujuk,” tutur Ummi Rohmi saat melakukan kunjungan di Posyandu Mawar, Pejeruk Ampenan Senin (08/05/23).

Ummi Rohmi terus mengingatkan agar tetap mengkonsumsi dua butir telur ayam sehingga kebutuhan proteinnya dapat terpenuhi.

“Jangan lupa makan telur setiap hari, ibu-ibu juga jangan lupa memberikan asupan alami kepada anak-anak,” ungkap Ummi Rohmi.

BACA JUGA: Gubernur NTB Nobar Grasstrack Nersama Masyarakat

Sementara itu, Ketua Posyandu Mawar, Sumiarni mengatakan bahwa dari posyandu terus bergerak aktif memantau perkembangan anak – anak ekitar, sehingga bisa dengan cepat mengatasi kasus stunting.

“Kita ada Tim Pendampingan Keluarga jadi setiap bulan akan di pantau perkembangannya,” tuturnya.

Selain itu, terus dilakukannya konseling kepada ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita sehingga bisa melihat makanan apa saja yang sudah diberikan agar gizi yang diberikan kepada anak – anaknya dapat seimbang.

BACA JUGA: Musrenbang 2023, Gerakkan Gagasan dan Inovasi Masyarakat

“Kita adakan konsling juga, anaknya itu diberikan makanan seimbang, tidak lupa meberikan telur, karena merupakan salah satu protein yang bisa menambah berat badan ,” tutupnya.***

Unuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),  Provinsi NTB merupakan provinsi yang paling banyak peroleh penghargaan terkait STBM

LOBAR.LombokJournl.com ~ Pemerintah Provinsi NTB berhasil 100 persen menjadikan posyandu konvensional sebagai posyandu keluarga,.

Lebih dari 7.600 Posyandu Keluarga di NTB, dan Pemprov NTB dapat melayani masyarakat secara komprehensif, mulai bayi, ibu hamil hingga orang tua.

BACA JUGA: Ekonomi NTB Tumbuh 3,5 persen, Triwulan I 2023

Wakil Gubernur NTB menympaikannya saat memberikan sambutan Peluncurah Gerakan Bakti Stunting di Posyandu Mawar, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Jum’at (05/05/23).

“Alhamdulillah, berkat kekompakan kita semua, di akhir tahun 2021 mencapai 100 persen posyandu di NTB telah menjadi posyandu keluarga,” tutur Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi menegaskan, Provinsi NTB bertekad untuk menyelesaikan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), seperti halnya Buang Air Besar (BAB) pada tempatnya, mencuci tangan dengan sabun, mengolah makanan dan minuman rumah tangga yang sehat, mengelola sampah Rumah Tangga  dan lain sebagainya. 

BACA JUGA: Musrenbang 2023, Gerakkan Gagasan dan Inovasi Masyarakat

“Istimewanya Provinsi NTB merupakan satu-satunya provinsi yang terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kotanya yang mendapatkan penghargaan untuk STBM,” ungkap Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah, PKK, Dharma Wanita, BKOW,  seluruh Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait atas capaian yang telah diraih dalam mengentas masalah stunting.

“Ini tidak kerja satu, dua orang, tetapi semua orang ikut berpasrtisipasi, ujung tombak ada di Dusun, Desa dan seluruhnya, mau seperti apapun kalau di Provinsi Kabupaten, kalau di desa, dusun belum bergerak tidak akan bisa, ini adalah kerja keras semua,” ungkapnya.

Kegiatan Bakti Stunting tersebut, dilaksanakan melalui pemenuhan protein hewani bagi bayi dan balita terutama telur, yang paling mudah dijangkau masyarakat. 

BACA JUGA: WNI Eksodan yang Terdampak Perang Saudara di Sudan

Kegiatan serupa akan dilaksanakan juga di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB.***

 Berdasarkan Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), angka stunting di NTB terus menurun

MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, memimpin rapat Persiapan Pendampingan Intervensi Stunting untuk percepatan penurunan stunting di Provinsi NTB, berlangsung di Gedung Graha Bhakti Praja, Selasa (11/04/23).

Ummi Rohmi minta agar NTB konsisten meningkatkan kualitas Posyandu Keluarga. Intervensi dengan tepat sehingga angka stunting benar-benar turun signifikan dan tepat sasaran untuk mencapai target 14 persen tahun 2024.

BACA JUGA: Saat Inflasi Masyarakat Harus Tetap Semangat dan Tak Menyerah

Angka stunting di NTB berdasarkan Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) terus mengalami penurunan. 

Tahun 2019 hasilnya 25,5 persen input baru 70,5 persen, kemudian 2020 23,3 persen untuk inputnya 82,7 persen. 

Mulai 2021 setelah 100 persen posyandu keluarga terbentuk di NTB inputnya sudah 98,54 persen, dan hasilnya 19,2 persem. 

Tahun 2022 menjadi 16,8 persen dan 2023 report terakhir pada Februari 2023 dengan input 97,87 persen hasilnya 14,76 persen..

“Kita harus terus pastikan seluruh balita, ibu hamil, remaja agar terintervensi dengan baik dan benar sehingga angka real yang kita laporkan itu memang betul angka stunting. Memang benar kondisi balita kita seperti itu, fokus dengan itu maka insyaallah yang kita inginkan untuk mewujudkan anak-anak sehat,” jelas Ummi Rohmi 

Dengan E-PPGBM bisa dilihat bagaimana begitu complicated nya kasus stunting ini. 

BACA JUGA: RS Mandalika Jalin Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Tidak terlepas dari kondisi lingkungan, tidak buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum, makan minum rumah tangganya baik pengolahan sampah rumah tangga, limbah cair rumah tangga, kalau semua sudah baik intervensi spesifik gizi akan sangat efektif menurunkan angka stunting sehingga ini harus menjadi evaluasi bersama. Kepada ibu hamil juga diharapkan agar melakukan USG di puskesmas terdekat yang sudah menyediakan alat untuk USG. Kepada remaja ataupun calon ibu yang anemia juga diharapkan rajin minum vitamin penambah darah.

Wagub NTB mengajak seluruh kabupaten/kota ikut bergotong royong dalam gerakan bakti stunting, dengan menyumbang telur seikhlasnya untuk kemudian disumbangkan kepada anak-anak stunting.

Peran TP PKK

Ketua TP.PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE. M.Sc juga menyampaikan peran yang sudah coba dilakukan oleh TP PKK provinsi untuk ikut membantu program pemerintah dalam pencegahan dan penanganan.

Sebagai contoh yang sudah dilakukan di Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara, sasaran dalam satu desa tersebut terdapat 34 anak stunting. 

Dengan terus intens memberikan protein tambahan berupa telur selama 3 bulan, dari yang semula berjumlah 100 anak, kini turun tinggal 5 orang anak.

TP PKK masih menggodok konsep agar bisa lebihmemberikan signifikasi dari hasil yang diberikan. 

BACA JUGA: Wagub NTB Terima Tim Visitasi Tinarbuka KI Pusat

“Dari PPI Provinsi kita saat ini juga sedang merancang pilot project dapur sehat atasi stunting ini mulai di Kota Mataram kita berencana untuk melakukan intervensi di satu kelurahan dengan bentuk dapur yang sama, insyaallah akan dimulai setelah bulan Ramadan nanti. Tentu kami mengharapkan kerjasama dari semua pihak untuk terus sama-sama mensukseskan program-program dalam mengatasi stunting ini,” tutup Bunda Niken. ***