Kunci penanganan stunting yakni perkuat koordinasi dan komunikasi antar pihak

MATARAM.lombokjournal.com ~  Semua pihak diajak berkolaborasi dan bersinergi menangani stunting di beberapa Kabupaten/Kota di NTB.

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitt Rohmi Jalillah menyampaikan itu ketika menerima kunjungan  Inspektur Wilayah I BKKBN,  terkait percepatan penanganan stunting di Provinsi NTB, Jum’at (10/06/22) di Aula Pendopo Wagub.

“Karena kuncinya harus bersama, berkolaborasi dan bersinergi semua pihak,” kata Ummi Rohmi sapaan wagub.

Percepatan menangani stunting tak mungkin dilakukan sendiri atau hanya lembaga atau OPD terkait, namun dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa.

BACA JUGA: Data Tenaga Honorer Pemprov NTB Diverifikasi

Antar satu lembaga atau pemerintah harus terbangun komunikasi dan koordinasi yang intens untuk menyamakan persepsi. Sehingga data atau informasi termasuk serapan anggaran untuk stunting tepat sasaran di lapangan.

“Hilangkan ego sektoral, saling menunggu sehingga saling menyalahkan. Perkuat koordinasi dan komunikasi antar pihak,” pesan wagub.

Program BKKBN ini dapat disinergikan dengan Pemprov, Kabupaten/Kota, kerjasama untuk penanganan stunting melalui Posyandu Keluarga, yang sudah mencapai 7.000 lebih tersebar di pelosok desa se-NTB.

Karena penanganan stunting ini butuh data yang akurat. Kader Posyandu Keluarga bersama tim pendataan BKKB dapat bersama mensinkronkan data.

“Sehingga kita dapat bekerja dengan data yang valid dan tepat sasaran, baik untuk anak yang sudah menderita stunting atau berpotensi, agar cepat tertangani,” tambah Ummi Rohmi.

Wagub menyinggung persoalan pernikahan anak yang masih terjadi di tengah masyarakat.  Untuk itu, Posyandu Keluarg dapat menjadi media edukasi agar tidak terjadi pernikahan di bawah umur.

“Ini terjadi, akibat masyarakat masih minim pemahaman akibat dari pernikahan dini dan belum siapnya pasangan yang masih sekolah,” sebut cucu pahlawan nasional asal NTB ini.

BACA JUGA: Puteri Indonesia NTB 2022 Raih Posisi Top 11

Maka harus diperbanyak sosialisasi dan edukasi, termasuk terus mengkampayekan Perda untuk mencegah  perkawinan anak di NTB.

Sementara itu, Inspektur Wilayah I BKKBN Maria Vianney Cinggih Widanarti menambahkan, sinergi dan kolaborasi ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan stunting di NTB.

“Kami sangat setuju dengan apa yang sampaikan Ibu Wagub” katanya didampingi  PLT. Kepala BKKBN Prov. NTB Drs. Samaan, M. Si.

Sehingga, kerjasama dan sinergi semua pihak, dapat mensukseskan target dan tujuan untuk menekan angka stunting di NTB.

Turut mendampingi Wagub NTB, Kepala Bappeda, Kadis Kesehatan  dan sejumlah pejabat BKKBN Provinsi NTB. ***

Verifikasi dan sinkronisasi data tenaga honorer atau tenaga kontrak Pemprov NTB masih dilakukan BKD

MATARAM.lombokjournal.com ~ Data tenaga kontrak atau honorer/Non ASN dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sepenuhnya belum rampung.

Masih ada data belum masuk atau diserahkan secara lengkap.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir menegaskan, perbedaan data pembayaran insentif honorer oleh BPKAD, dengan  jumlah data honorer atau tenaga kontrak /Non ASN yang ada, karena data yang masuk belum lengkap.

“Belum semuanya masuk data dari OPD lingkup Pemprov. NTB,” kata Muhammad Nasir, Kamis (09/96/22) di ruang kerjanya.

Saat ini pihaknya terus melakukan pendataan untuk verifikasi antara gaji yang dibayar dengan jumlah honorer yang tersebar disemua OPD lingkup Pemprov NTB.  

Dari data sementara 6.618 tenaga kontrak atau honorer/ Non ASN, hanya beberapa OPD saja yang masuk datanya.  

BACA JUGA: Menyibak Tuah-tuah Senggeger dan Banyu Urip

Belum semua OPD melaporkan, sehingga terjadi selisih dan belum lagi dikurangi sekitar 2.000 lebih honorer yang sudah lulus jadi PPPK dan CPNS. 

“Kita ingin agar  data yang ada di BKD bisa sinkron dengan data yang ada di BPKAD, namun dengan pendataan yang hati-hati dan cermat, karena ini persoalan data,” ujar Nasir.

Dijelaskan, OPD lingkup Pemprov NTB tersebar di seluruh wilayah NTB, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. 

Termasuk dilingkup Dikbud, seperti pada SMA sederajat, yang memiliki tenaga kontrak atau honorer hingga di daerah terpencil. 

Tidak hanya itu tenaga KPH di DLHK juga memiliki tenaga kontrak yang biasa secara rutin berada di hutan.

“Mungkin mereka masih sibuk, belum sempat mengirim data, maka kami harus menunggu dan tetap terus mengingatkan agar secepatnya mengirim data, ini juga yang jadi  alasan telatnya masuk data,” tambah Nasir.

Terkait informasi yang beredar di media cetak maupun elektronik, ia menegaskan tidak ada selisih data.

Pembayaran yang lebih dari tenaga honorer yang ada, karena ada data yang belum masuk ke BKD.  

“Karena pendataan ini memerlukan ketelitian dan keakuratan, sehingga ke depan menjadi database yang utuh, untuk pemetaan maupun perencanaan kebutuhan daerah,” katanya.

Setelah adanya surat dari Kemenpan RB pada tanggal 31 Mei 2022, tentang pendataan tenaga honorer dan rencana penghapusan tenaga kontrak atau Non ASN, pihaknya mendata tenaga kontrak atau honorer Non ASN yang bisa mengikuti tes CPNS dan P3K.  Kemudian membuat analisah kebijakan untuk dikirim ke pusat.

Namun, ada beberapa tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat, dan juga termasuk tenaga kontrak atau honorer/Non ASN Pemprov. NTB seperti cleaning service, driver dan satpam yang tidak terakomodir, harus dipikirkan. 

“Karena ini menyangkut nasib orang banyak, tidak elok kita merumahkan mereka di tengah kondisi seperti ini. Kami terus mencari solusi terbaik bagi mereka hingga November 2023 nanti. Sehingga hal ini tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” terangnya.

BACA JUGA: Pembangunan Sirkuit MXGP Samota Hampir Rampung 

Di sisi lain, tidak semua tenaga kontrak atau honorer/Non ASN  Provinsi dibayar dengan APBD Provinsi.

Karena ada juga yang dibayar dari Dana Komite atau BOS seperti di lingkup SMA sederajat. 

“Mereka juga terdata dan masuk namanya di database tenaga honorer lingkup Pemprov. NTB,” imbuhnya.

Ia tidak memungkiri, selama ini sumbangsih dan peran tenaga kontrak atau honorer/Non PNS, yang jumlahnya lebih banyak dari ASN PNS, keahlian atau kompetensi dan tenaganya sangat membantu di berbagai OPD.

Berkaca dari Provinsi Jawa Barat, banyak tenaga kontrak atau honorer yang memiliki kompetensi atau keahlian direkrut dengan insentif yang layak atau UMR, untuk membantu daerah pada bidang-bidang tertentu.

“Ini menjadi contoh baik, memanfaatkan SDM yang ada, untuk kebutuhan memajukan daerah,”ucapnya.

Hingga saat ini data terus masuk hingga mendekati angka 11 ribu. Jumlah tenaga kontrak atau honorer Non ASN ini akan dihitung untuk kebutuhan ril oleh Biro Organisasi ke depan.

“Jadi tidak gegabah kita merilis data tenaga kontrak atau honorer Non ASN ini. Kita harus mapping secara utuh,” imbuhnya.

Muhammad Nasir berpesan, agar para tenaga kontrak atau honorer Non ASN tidak  resah dengan informasi tentang ini.

 Pemerintah terus memikirkan solusi terbaik untuk para tenaga kontrak atau honorer Non ASN. ***

Saat Audiensi dengan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahan Pekerja Migran Indonesia, Gubernur NTB tegaskan TKI jangan asal berangkat

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah Menerima Audiensi Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (DPP APPMI) di Ruang Tamu Vip Bizam pada Kamis (9/6).

Bang Zul sapaan Gubernur NTB mengatakan, pertemuan kali ini bersama dengan Perusahaan Sawit Malaysia dan Asosiasi penyedia Tenaga Kerja yang berminat merekrut puluhan ribu tenaga kerja dari NTB untuk bekerja di ladang – ladang sawit di Malaysia.

BACA JUGA: Gubernur NTB dan Dirjen Periknan Siapkan Shrimp Estate di Sumbawa

“Malaysia dan daerah kita dekat, jadi saya minta Pak Kadis Tenaga Kerja untuk segera ke Malaysia untuk melihat keadaan di sana sehingga tenaga kerja kita senang dan perusahaan juga senang,” ucapnya.

Ia berharap tidak ada lagi pengiriman tenaga kerja dari NTB yang menyalahi aturan atau berangkat unprosedural karena resikonya sangat berat.

“Tidak boleh lagi asal berangkat, tapi caranya harus benar dan di bekali dengan keahlian-keahlian, pengalaman serta bahasa,” ungkap Bang Zul. 

Turut hadir mendampingi Gubernur, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, M.H dan Ketua DPP APPMI, H. Muazzim Akbar bersama dengan jajarannya. ***

BACA JUGA: Amtenar Rilis Lagu Bernuansa Religius, LABBAIK

Pemprov NTB capai SAKIP kategori  ‘’BB’ tahun  2022, Wagub NTB targetkan tahun 2023 capai nilai A  

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. memberikan semangat para perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTB untuk meraih kategori ‘’A’’ pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun 2023 yang akan datang. 

Motivasi tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi pembinaan dan Pendampingan SAKIP perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB oleh Kemenpan RI, di Lombok Astoria NTB, Rabu (08/06/22).

BACA JUGA: Diskominfotik NTB akan Perkuat Kerjasama dengan Media

Menurut Ummi Rohmi, sapaan Wagub, target nilai A merupakan kewajiban pemerintah dalam menjalankan sistem akuntabilitas kinerja setiap daerah. 

Karena itu, setiap perangkat daerah perlu merubah mindset untuk bisa mengejar target A pada penilaian yang akan datang. 

“Mindset kita harus kita rubah target A itu kewajiban kita,” seru Wagub di hadapan seluruh perwakilan OPD se-NTB. 

Di saat yang sama, Wagub juga mengapresiasi capaian Predikat SAKIP dengan nilai kategori  ‘’BB’’yang diperoleh Provinsi NTB pada tanggal 5 April 2022 lalu, atas implementasi SAKIP tahun 2021. 

Namun, tambah Ummi Rohmi, komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di tahun 2023 mendatang adalah nilai A. 

Hal tersebut dijelaskan Ummi Rohmi sangat bisa terwujud jika dibarengi dengan kolaborasi, sinergi, dan kesungguhan dari seluruh OPD serta Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB. 

“Tidak ada yang tidak bisa, semua pasti bisa selama bersungguh sungguh. Kami akan melihat seriusan OPD dari nilai sakipnya,” tutur Wagub. 

BACA JUGA: Bupati Djohan Melepas Peserta Latsitarda XLII Nusantara

Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB   Dr. Nursalim, S. Sos., MM dalam sambutannya mengatakan akan melakukan yang terbaik pada penilaian SAKIP yang akan datang. 

“Kami akan memberikan yang terbaik,” katanya mantap. ***

Pemprov NTB menggesa penyiapan akomodasi untuk sambut MXGP di Samota, Sumbawa

MATARAM.lombokjournal.com ~ Berbagai persiapan dilakukan terkait fasilitas akomodasi hotel dalam perhelatan Motocross Grand Prix (MXGP), yang segera digelar tinggal hitungan hari di sirkuit Rocket Internasional Samota Sumbawa Besar, pada 24-26 Juni 2022 mendatang.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi, Pemprov NTB menggesa persiapan akomodasi hotel/penginapan diperuntukkan bagi pembalap dan team, talent musisi dan team, dan tamu/penonton. 

Sementara ini pembalap dan team sebanyak 245 orang sudah disiapkan kamar 185 di 6 hotel yakni Hotel Samawa Sea Side Cottage, Transit Hotel, Kaloka Airport Hotel, 99 Balong, Sumbawa Grand Hotel dan Grand Samota. 

BACA JUGA: Pembangunan Rocket Motor Circuit MXGP, Sudah 50 Persen

Untuk talent musik dan team butuh 70 kamar yang sudah disiapkan pula.

Yusron menjelaskan, sampai hari ini yang sudah terisi untuk tanggal 24-26 juni di luar akomodasi pembalap dan team maupun talent musik dan team sebanyak 190 kamar atau 330 bed.

“Itu sudah dibooking para pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Sehingga kamar hotel tersedia masih 338 kamar atau 484 bed,” jelasnya.

Sedang kebutuhan bagi penonton dilengkapi lagi dengan ketersediaan tenda untuk 2000 orang di Ai Lemak, 1500 orang di Ai Loang. 

Termasuk rumah warga sekitar 265 yang tersebar di lima Kecamatan seperti Moyo Utara,  Moyo Hulu, Moyo Hilir, Labuhan Badas, dan Unter Iwes juga akan disiapkan untuk mencukupi kebutuhan akomodasi. 

BACA JUGA: Bunda Niken di Lobar, Menguatkan Manajemen PKK

Sehingga bisa menampung dua kali lipatnya, dan KRI Makassar yang masih kita tunggu kepastiannya hari ini sebanyak 500 bed. ***

Gubernur NTB menghadiri pembukaan Desa Antikorupsi di Desa Pakkato, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan

LOTIM.lombokjournal.com ~ Ada 10 desa di Indonesia dipilih Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) sebagai jadi calon percontohan desa anti korupsi.

Salah satu desa adalah Desa Kumbang, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB yang terpilih menjadi calon percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2022.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menghadiri langsung pembukaan Desa Antikorupsi yang dilaksanakan di salah satu calon desa antikorupsi, yakni di Desa Pakkato, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan,  Selasa (07/06/22).

BACA JUGA: Evaluasi bagi PPPK akan Dilakukan tiap Tahun

Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam sambutannya mengungkapkan, hal ini salah satu upaya pencegahan korupsi di tingkat pedesaan di Indonesia.

“Kita sangat memahami bahwa begitu penting peran desa. Kalau 74 ribu lebih desa bebas dari korupsi, maka tentulah gambaran kabupaten/kota bebas dari korupsi,” tandasnya.

Ia berharap, dengan anggaran yang mencapai Rp468,5 triliun untuk desa, penggunaan dana desa tersebut harus dipastikan sesuai tujuan.

“Anggaran Rp 468,5 triliun itu kita harus pastikan, kalau setiap Kepala Desa paham bagaimana menyusun rencana kerja dari desa, dan paham penyusunan pertanggungjawaban secara benar, baik formil maupun materil, sehingga jauh dari perbuatan korupsi itu,” harapnya.

Sebagai informasi, sebanyak 10 desa di seluruh Indonesia dipilih Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) sebagai jadi calon percontohan desa anti korupsi. 

Sebelum menentukan 10 desa tersebut, tim KPK telah melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi.

BACA JUGA: Dinas Pariwisata KLU Gagas Destinasi Pariwisata Lokal

Ke-10 calon desa antikorupsi tersebut di antaranya Desa Pakatto di wilayah Gowa, Sulawesi Selatan, Desa Kamang Hilla di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Desa Hanura di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Desa Mungguk di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Kemudian, Desa Cibiru Wetan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Desa Sukojati di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Desa Kutuh di Kabupaten Badung, Bali, Desa Batusoko Barat di Kabupaten Ende, NTT serta Desa Kumbang di Kabupaten Lombok Timur, NTB.***

Bunda Niken mengajak kader PKK mengedukasi orang tua agar dapat membimbing anak

KLU.lombokjournal.com ~  Seluruh kader TP – PKK diajak membina dan  membimbing para orang tua, agar menjadi memperhatikan pembinaan karakter dan penguatan karakter anak. 

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat melakukan kunjungan Pelayanan KB, Display Diversifikasi Pangan lokal, dan UP2K PKK di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Senin (06/06/22).

“Peran TP PKK dapat memberikan  edukasi kepada orang tua agar dapat membimbing anak, diberikan penjelasan bahwa jangan cepat – cepat menikahkan anak, jangan melihat menikahkan anak bahwa kita bebas, sebenarnya tidak,” ungkap Bunda Niken .

Ia menjelaskan terkait  program Dasawisma merupakan program kerja PKK mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Terdiri dari kelompok ibu dari 10 Kepala Keluarga (KK), yang melakukan aktivitas bermanfaat bagi keluarga. 

BACA JUGA: Roadshow PKK di Lombok Utara, Bahas Stunting 

Terutama kegiatan mewujudkan program-program dalam bidang meningkatkan ketahanan keluarga, baik ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

“Harapan saya ada satu dasawisma yang aktif yang akan dibina langsung oleh ibu Ketua TP PKK desa,” kata Bunda Niken.

Ia mengatakan,  Dasawisma ini nanti akan dilombakan, dasawisma yang aktif, mempunyai buku dasawisma yang memiliki berbagai kegiatan, memiliki kebun sendiri, dan punya P2K. “Jadi kalo sudah aktif dasawismanya sangat bagus,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, agar setiap dasawisma di NTB dapat memiliki produk, yang dapat didukung berbagai stakeholder seperti Kantor Desa untuk kegiatan hajatan dan lain sebagainya. 

BACA JUGA: Menkes Mengapresiasi Transformasi Kesehatan di NTB

“Semua harus dari desa tersebut jangan beli ditempat lain, sehingga ibu-bu dapat mendukung permasalahan di desa masing – Masing,” tuturnya. ***

Hadiri Puncak Festival Tambora 2022, Wagub NTB mengagumi kawasan Tambora yang mempunyai beragam potensi alam dan budaya

DOMPU.lombokjournal.com ~ Kawasan Tambora diharapkan menjadi destinasi wisata kelas dunia, karena semua potensi adai, seperti laut, pantai yang indah, hutan, savana yang luas dan beragam potensi alam dan budaya lainnya. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat menghadiri acara puncak rangkian Festival Tambora, Minggu (5/6/2022) di Santuari Rusa, Doro Ncanga Kabupaten Dompu.

Acara itu dihadiri Bupati Dompu Kader Jaelani,  Direktur Pemanfaatan Jasa Kawasan Konservasi Dirjen Kementerian Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kementerian LHK Dr. Nanang Prihadi, Direktur Even Daerah Direktur Produk Wisata Kemenpar ekraf RI Reza Pahlevi.

Kata wagub, Tambora memang dahsyat dan luar  biasa indah. 

“Saat kita jalan lihat sisi kanan kiri rasanya seperti di Eropa,” kata Ummi Rohmi, sapaan Wagub.

Menurutnya, yang membedakan, di Eropa padang savana dihuni oleh domba, sedangkan di tambora ada sapi dan kuda. 

BACA JUGA: Wisata ke Lombok? Wajib Kunjungi Lombok Utara

“Tapi Tambora lebih indah, karena dikelilingi oleh laut,” pujinya.

Gunung Tambora  207 tahun yang lalu pernah meletus sangat dahsyat dan mengguncangkan dunia. 

Namun saat ini gunung Tambora menyimpan sejuta pesona, kekayaan alam dan beragam potensi yang ada dari puncak hingga di dasar laut.

Semua elemen masyarakat dan steakholder di NTB diminta bekerjasama dan bersinergi mewujudkan tagline Tambora jadi destinasi wisata kelas dunia.

Banyak hal yang harus dilakukan dan akan dilakukan berkolaborasi semua pihak, baik antara Pemerintah Daerah maupun kementerian.

Tidak hanya itu, banyak hal juga yang perlu dibenahi, seperti manajemen, ticketing, sistem pendakian yang safety, dan fasilitas lainnya.

“Karena orang mendaki juga butuh kenyaman, sehingga pengunjung atau pendaki semakin betah dengan eksotisnya Tambora,” ujarnya.

Apalagi didukung dengan adanya teluk Saleh, pulau Moyo yang biasa dikenal dunia Samota.

Paling penting adalah bagaimana memelihara dan merawat alam yang dititipkan ini semakin baik kedepan.

Sementara itu, Bupati Dompu Kader Jaelani menyampaikan, momentum Festival Tambora merupakan bagian dari peringatan meletusnya Gunung Tambora dan HUT Dompu. 

“Ikhtiar kami ingin mewujudkan Tambora sebagai destinasi wisata pegunungan kelas dunia,” kata Bupati.

Dengan ditetapkan Tambora sebagai Geopark Nasional, bukan hanya potensi alam yang dibanggakan. Tapi ragam budaya dan kearifan lokal lainnya menjadi nilai tersendiri untuk menuju destinasi wisata pegunungan kelas dunia.

BACA JUGA: Tidur Terlalu Banyak, Bisa Jadi Tanda Depresi

Puncak Festival Tambora yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 4-5 Juni diikuti ribuan masyarakat. 

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Kementerian LHK, Kemenpar Ekraf, Bappenas,  Pemprov. NTB melalui Dispar, Geopark Tambora, Balai Taman Nasiomsl Tambora, Pemkab Dompu dan steakholder lainnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, sejumlah Kementerian dan Lembaga Pusat, Kadis Priwisata, dan sejumlah OPD lingkup Pemprov. NTB,  Forkopimda Dompu, Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, majelis adat Dompu, OPD lingkup Pemkab. Dompu, TP. PKK Dompu, kesultanan Sanggar, tokoh agama dan masyarakat. ***

Gubernur NTB: penyelenggaraan event MXGP membuat geliat ekonomi  terbuka lebar bagi masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com ~ Masyarakat, UKM, petani, nelayan, maupun pengusaha diuntungkan dengan terselenggaranya event internasional MXGP, itu berarti geliat ekonomi terbuka lebar bagi masyarakat. 

Dan peran Pemprov NTB akan mengakselerasi pembangunan, dan ‘memaksa’ perubahan terjadi dalam berbagai bidang. 

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah menulis itu dalam akun resmi media sosial Bang Zul, Ahad (05/06). Ia menjelaskan itu karena banyak pertanyaan seputar diselenggarakannya event MXGP di Samota, Sumbawa pada 24 – 26 Juni mendatang. 

“Dengan adanya international event seperti MXGP dan MotoGP, kita dipaksa untuk berinteraksi dengan keragaman dan hal-hal baru, yang dengan sendirinya kita akan banyak belajar dan berubah,” ujar Gubernur Bang Zul. 

Kehadiran event internasional bermanfaat bagi daerah dalam percepatan pembangunan. Antara lain, dari sisi infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, rumah sakit, jalan, layanan listrik dan telekomunikasi yang harus dibenahi oleh pemerintah sebagai syarat dan standar event internasional.

BACA JUGA: Bersihkan Bandara Rame-rame, Sambut Hari Lingkungan Hidup

Begitupula dengan geliat ekonomi dan produksi yang terjadi karena adanya permintaan berbagai kebutuhan.

Misalnya untuk penerbangan, hotel, agen perjalanan, restoran, tempat hiburan, wisata serta pelayanan publik untuk ketersediaan listrik, arus komunikasi bagi ribuan pengunjung, yang akan datang rutin setiap tahunnya. 

“Hal ini juga memancing kepastian bisnis dan investasi untuk lapangan kerja baru yang akan mengurangi kemiskinan dan menekan angka pengangguran,” Bang Zul. 

Banyak manfaat lainnya dari penyelenggaraan event internasional, akan membawa perubahan bagi masyarakat NTB. 

Untuk diketahui, tiket MXGP of Indonesia Samota Sumbawa 2022 di Rocket International Sirkuit Samota Adventure Land dapat dibeli melalui tiket.com mulai tanggal 1-20 Juni 2022. Sedang lokasi penjualan tiket offline di GOR Mampis Rungan dengan harga sesuai kelas :

1. Friday Festival, Rp 100.000,-
2. Saturday Festival, Rp 150.000,-
3. Sunday Festival, Rp 150.000,-
4. Saturday Festival with Additional Paddock Pass, Rp 450.000,-
5. Sunday Festival with Additional Paddock Pass, Rp 450.000,-
6. Saturday VIP, Rp 1.000.000,-
7. Saturday VIP with Additional Paddock Pass, Rp 1.300.000,-
8. Saturday VVIP, Rp 1.500.000,-
9. Sunday VIP, Rp 1.500.000,-
10. Saturday VVIP with Additional Paddock Pass, Rp 1.800.000,-
11. Sunday VIP with Additional Paddock Pass, Rp 1.800.000,-
12. Sunday VVIP, Rp 2.000.000,-
13. Sunday VVIP with Additional Paddock Pass, Rp 2.300.000,-
14. Saturday Skybox, Rp 2.500.000,-
15. Saturday Skubox with Additional Paddock Pass, Rp 2.800.000,-
16. Sunday Skybox, Rp 3.000.000,-
17. Sunday Skybox with Additional Paddock Pass, Rp 3.300.000,-

BACA JUGA: Merubah Gaya Hidup Menjadi Lebih Positif dan Langgeng

Sebagai informasi tambahan, penukaran tiket baik online maupun offline wajib ditukarkan Wristband pada tanggal 22-26 Juni 2022 di GOR Mampis Rungan.***

Gubernur NTB memuji Penanaman 5.000 pohon di perumahan Bell Park II, Desa Kekeri 

LOBAR.lombokjournal.com ~ Ada yang menarik dalam acara Dua Dekade Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Indonesia.

Dalam acara kerja bersama antara PPATK bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. di Perumahan Bell Park II, Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (03/06/22), juga berlangsung Penanaman 5.000 pohon di kompleks perumahan itu.

“Saya senang sekali dengan penanaman pohon di lingkungan BTN Bell Park. Patut ditiru ini penting karena pohon ini betul-betul ditanam oleh orang-orang  yang mampu mengunjungi masa depan lebih dahulu,” kata Gubernur NTB,  H. Zukiflimansyah saat membuka acara.

Ia membayangkan perumahan ini akan indah dijadikan tempat selfi-selfi lalu pohon Tabebuya ini tumbuh kembang dan berbunga.

BACA JUGA: Perawat di NTB Cukup, PR-nya Pemerataan dan Kualifikasi

“Harus kita tiru ini pak Sekda, mudah-mudahan kita sering menanam pohon karena selama ini abai kita lakukan dan hasilnya baru kita rasakan 5 tahun yang akan datang. Kita selalu ingin hasil yang instan dan cepat, tapi butuh kesabaran untuk menikmati masa depan,” ujar Gubernur Zul yang saat itu didampingingi Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi.

Direktur Bank BTN, Haru Koesmahargyo mengatakan, penanaman pohon ini menjadi bagian dan tanggung jawab PT. BTN sebagai perpanjangan tangan pemerintah melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

“Tentunya kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat baik secara ekonomi sosial dan lingkungan,” tandasnya.

Dengan penanaman pohon menjadikan suasana di perumahan ini menjadi lebih nyaman bagi para pengguna dan lebih baik untuk ekonomi keluarga.

BACA JUGA: SELAQ MARONG, Mata Merah sang “Pembunuh” di Arena Peresean

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP. PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, Sekda NTB, Kepala Dinas LHK dan tamu undangan lainnya.***