Pemprov NTB menyampaikan apresiasi pada semua peserta rally sepeda NTB Gemilang yang juga mempromosikan pariwisata

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB menyambut dengan meriah kedatangan peserta Rally  sepeda atau road bike NTB Gemilang di Kantor Gubernur NTB, Minggu (12/02/23). 

BACA JUGA: Mars NTB Gemilang Kawal Rally Sepeda Bima-Mataram 

Sebanyak 80 peserta road bike itu telah menempuh jarak 450 kilometer selama dua hari, yang dimulai dari kantor Walikota Bima pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 kemarin. 

Puluhan Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB turut hadir menyambut kedatangan peserta Rally sepeda NTB Gemilang .

Selama perjalanan peserta rally dikawal Dinas Kominfotik dengan iringan Mars NTB Gemilang, dan estafet Mobil Patroli Polres kabupaten kota Se-NTB, dan tiba di Kantor Gubernur pukul 17:00 WITA. 

Mewakili Gubernur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTB, Tri Budiprayitno mengakui bangga atas semangat seluruh peserta dalam mengikuti Rally sepeda dengan jarak yang sangat jauh. 

“Event ini ini juga sebagai ajang untuk terus mempromosikan pariwisata NTB sembari berolahraga. Atas pemerintah Provinsi NTB kami berterima kasih kepada seluruh peserta yang ikut berpartisipasi dalam event olahraga sepeda dari ujung timur hingga barat NTB,” ungkapnya.

Ketua Panitia Rally Sepeda NTB Gemilang, Abdul Aziz mengungkapkan, semua peserta sangat antusias menjajal jalan yang cukup menantang. 

BACA JUGA: Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi di NTB

“Alhamdulillah semua berjalan aman dan lancar. Semua peserta dapat mengikuti hingga hingga finis di Kantor Gubernur,” katanya. 

Seluruh peserta menerima medali dari Pemerintah Provinsi NTB yang dikalungi  oleh masing-masing kepala OPD yang hadir.***

Dengan adanya inovasi pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis aplikasi, pendapatan daerah meningkat karena obyek pajak akan optimal

MATARAM.LombokJournal.com ~ Aplikasi e-Samsat Delivery untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis aplikasi, diresmikan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB di Epicentrum Mal, Mataram, Sabtu (11/02/23).

Inovasi e-Samsat dan Samsat Delivery akan menaikkan pendapatan, sehingga menaikkan pertumbuhan ekonomi. 

Hal itu dikatakan Asisten III, H Wirawan Ahmad, dalam peluncuran inovasi pembayaran pajak kendaraan bermotor itu. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Bisa Wujudkan The Gateway to Global Market

“Wujud inovasi adalah perbaikan proses untuk peningkatan kualitas. Pendapatan meningkat karena objek pajak makin optimal. Sehingga belanja pemerintah optimal, pertumbuhan ekonomi meningkat,” ujar Wirawan mewakili Gubernur NTB. 

Inovasi yang dilakukan oleh Bappenda NTB ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Kepala Bappenda NTB, Eva Dewiyani mengatakan, aplikasi pembayaran pajak itu yang diresmikan itu merupakan yang pertama se Indonesia

“Aplikasi pertama oleh Bappenda NTB se-Indonesia,” ucap 

Dengan skema pembayaran yang dilakukan secara nontunai menggunakan aplikasi Qris Bank Indonesia. Masyarakat dijamin membayar pajak kendaraan sesuai dengan tagihan yang diberikan.

Selain itu, di aplikasi e-Samsat, masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan tidak perlu repot datang ke lokasi Samsat. Karena petugas akan datang secara langsung ke lokasi pembayar pajak, untuk mengantarkan STNK yang telah dibayarkan pajaknya. 

Sebanyak 20 orang petugas telah disiapkan Bappenda yang tersebar di sepuluh kota /kabupaten se NTB.

“Bisa membayar kapan pun dan di mana pun tanpa harus datang ke Samsat. Menghemat waktu, tenaga dan biaya,” tandas Eva.

Namun aplikasi e-Samsat masih mengurus pajak tahunan STNK saja. 

BACA JUGA: Event Budaya Bau Nyale Menjadi Daya Tarik Wisatawan

Sedangkan untuk pajak 5 tahunan BPKB, harus mengurus secara manual di Samsat masing-masing kabupaten/kota Provinsi NTB. ***

Gubernur NTB bersama Menteri Ketenagakerjaan RI dampingi Wapres KH Ma’ruf Amin membuka BLK Komunitas dan Festival Kemandirian

LOTENG.LombokJournal.com ~ Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin didampingi Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Menteri Ketenagakerjaan RI meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas secara nasional, di Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Darek di Desa Darek, Kecamatan, Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (10/02/23).

Selain itu Wapres juga membuka Festival Kemandirian BLK Komunitas. 

Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan pemerintah telah memiliki strategi dalam hal memastikan SDM Indonesia agar memiliki kualitas dan kapabilitas, untuk beradaptasi dengan segala perubahan. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Sampaikan, Pengiriman PMI Wajib Bersama Keluarga

Salah satunya adalah penguatan eksistensi BLK Komunitas.

“Melalui BLK Komunitas diharapkan masyarakat dapat memperoleh keterampilan serta menekan angka pengangguran,” ucapnya.

Ia juga mengarahkan kepada Pemerintah Daerah agar konsisten mendukung keberadaan dan keberlangsungan BLK komunitasi di daerahnya masing-masing.

Sampai dengan saat ini telah terbangun 3.757 BLK Komunitas di seluruh Indonesia.

“Hari ini saya resmikan 846 BLK Komunitas saya nyatakan diresmikan, semoga melalu ini mampu mengelola dan memanfaatkan SDM dengan sebaik mungkin,” KATAnya.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan, Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si, dalam laporannya mengatakan, Kementeriannya terus berinovasi mencari cara terbaik.

Yaitu mencari terobosan yang inovatif, baik dalam teknis pelaksanaan pembangunan BLK Komunitas, maupun dalam pengembangan kurikulum pelatihan vokasi yang dapat diimplementasikan di BLK Komunitas. 

“Tentu saja terobosan pengembangan kurikulum pelatihan vokasi ini menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri saat ini,” terangnya.

BACA JUGA: Pemprov NTB Respon Warga Soal Data Tanah di Mandalika

Ia pun berharap dengan adanya pengembangan kejuruan, BLK Komunitas dapat melakukan pelatihan sesuai dengan potensi daerah.

Sehingga keluaran pelatihan dari BLK Komunitas dapat terserap di dunia industri. Dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha sehingga dapat menekan angka pengangguran.***

Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi yang kembali jadi agenda bulanan bertema Gebyar Pilah Sampah

MATARAM.LombokJournal.com ~   Menyambut Hari Peduli Sampah Nasional 2023, Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi bertema Gebyar Pilah Sampah berlangsung meriah di Lapangan kantor Gubernur NTB, Jum’at (10/02/23).

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyapa para peserta yang terdiri dari siswa dan siswi se-Kota mataram, masyarakat umum, serta para pegawai pemerintah lingkup Pemprov NTB. 

BACA JUGA: Pilah Sampah dari Rumah, Ciptakan Lingkungan Sehat

Acara yang digelar sekaligus dalam momentum Hari Pers Nasional itu secara serentak juga digelar di Kabupaten Sumbawa Barat dan SMA SMK se NTB.

Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi kembali hadir sebagai agenda bulanan Pemprov NTB. Dan akan terus berlanjut dengan berbagai tema dan menghandirkan berbagai narasumber.

“Ini adalah agenda Bulanan kita untuk prpgram-program unggulan kita dan sudah dimulai dengan Kadis LHK program  zero waste,” tutur Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy.. 

Sementara itu, Kadis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Julmansyah menjelaskan berbagai ikhtiar Provinsi NTB dalam menangani sampah. 

Selain memperkuat sinergi dengan seluruh Kabupaten/Kota, Pemprov juga menggandeng beberapa negara untuk mengatasi masalah sampah. 

Denmark menjadi salah satu mitra kerjasama NTB dalam hal pengelolaan sampah dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. 

“Mohon doanya hari minggu kami bersama ibu Wakil Gubernur bersama Kepala Bapenda akan terbang ke London ke Nottingham untuk menandatangi MOU terkait isu-isu persampahan,” tandasnya. 

BACA JUGA: Kolaborasi Danone Indonesia, Soal Sampah hingga Stunting

Selain melakukan dialog, Gebyar Pilah Sampah juga diisi dengan berbagai penampilan atraktif dari siswa dan siswi SMA/SMK. Seperti penampilan pantomim, perkusi, serta fashion show dari sampah. ***

NTB dan Pemerintah United Kingdom membahas potensi kerja sama khususnya bidang Lingkungan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah United Kingdom membahas berbagai potensi kerjasama, terutama kerjasama di bidang Lingkungan. 

Pembahasan potensi kerja sama itu berlangsung saat Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah melakukan audiensi dengan Wakil Duta Besar Inggris Mr. Matthew Charles Downing, di ruang kerja Gubernur, Rabu (08/02/23).

BACA JUGA: Wakil Dubes Inggris Mencoba Dokar Listrik

Wagub NTB Ummi Rohmi optimis atas potensi kerjasama yang akan dibangun. 

Karena NTB, merupakan daerah terdepan di Indonesia yang konsen terhadap isu lingkungan. 

NTB dengan berbagai programnya, fokus dengan misi energi terbarukan terutama nol emisi karbon, NTB Zero Waste, dan NTB Hijau. 

“Kerjasama dengan Inggris ini baru kita mulai. Kita sangat optimis karena NTB Alhamdulillah termasuk terdepan di Indonesia untuk masalah lingkungan ini,” tutur Wagub. 

Menurut wagub, tidak menutup kemungkinan kerjasama yang akan dijalin juga bisa merambat ke berbagai bidang. Seperti bidang pariwisata, kesehatan, atau pendidikan. Seperti kerjasama yang dilakukan dengan University of Nottingham. 

BACA JUGA: Fokus Penurunan Stunting dan Perkuat Kolaborasi 

“Berkembang kerjasama ini step by step,” ujarnya.***

Fokus penanganan stunting tidak bisa menyasar satu segmen saja, dan harus komperhensif

MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, minta fokus dalam menurunkan angka stunting, dan makin memperkuat kolaborasi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Prov. NTB.

Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi BKKBN Pusat terkait percepatan penurunan angka stunting di NTB, di ruang kerja Wagub, Selasa (07/02/23).

BACA JUGA: Wagub NTB Ummi Rohmi Ajak Berantas Rokok Ilegal

“Posyandu di NTB tidak hanya melayani bayi dan ibu hamil namun juga lansia, remaja, keluarga,” kata Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi.

Menurutnya, stunting tidak bisa menyasar satu segmen saja, (penanganan) stunting itu harus komperhensif. Tidak bisa kita bicara tentang stuntingnya saja tapi remajanya juga. 

Sebanyak 7600 lebih Posyandu di NTB ini sudah menjadi Posyandu Keluarga karena adanya di dusun, dekat dengan masyarakat.

Monitornya juga menjadi lebih mudah karena terdiri dari puluhan hingga ratusan rumah saja, dan lebih mudah diintervensi.

“Alhamdulillah dengan aktifnya Posyandu Keluarga kami punya data by name by adress yang pertumbuhannya signifikan, data sampel survei juga di kroscek. Bahkan kalau ada yang tidak datang ke Posyandu kita minta sweeping ke rumah. Sehingga kalau intervensi anak stunting ya anak stunting yang diintervensi. Bukan anak balita secara keseluruhan. Itu yang kita lakukan selama ini,” jelasnya.

Kepada tim percepatan stunting, Ummi Rohmi berharap langsung menukik permasalahan apa yang di hadapi. Sehingga mengidentifikasi permasalahan, kehadiran dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk datang ke Posyandu. 

Mendorong Posyandu semakin aktif dan berkualitas, sehingga dengan data by name by adress akan didapatkan data potensi pernikahan anak, literasi sanitasi, narkoba, edukasi keluarga. 

BACA JUGA: HBK Dorong NTB Kembangkan Food Estate Sektor Peternakan

Jadi data real di lapangan tidak akan didapatkan jika ujung tombak itu sendiri tidak aktif.

“Dan kami juga berharap kolaborasi dengan BKKBN semakin baik, sama-sama menggotong royongkan PR besar kita,” tutupnya.

Multiplayer efek

Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN RI, dr Irma Ardiana, MAPS mengapresiasi bagaimana Pemprov NTB menggerakkan sistem yang sebenarnya sudah ada.

Kemudian melengkapi dan menyempurnakan sehingga memiliki multiplayer efek yang luar biasa ke program lainnya. 

“Walaupun sasarannya stunting tapi sebenarnya dengan sistem tersebut tentu banyak permasalahan yang ada di Provinsi NTB bisa diatasi. Misalnya tentang stunting, dengan sistem Posyandu keluarga bisa mengatasi juga angka kematian ibu, bayi, PTM, gizi dan seterusnya,” ungkap dr Irma.

Salah satu yang sangat di apresiasinya adalah bisa memutus siklus, termasuk kemiskinan, memastikan remaja putri tidak putus sekolah, sehingga bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. 

Selain itu juga bagaimana Pemprov langsung ke lapangan, dan langsung mengecek untuk melakukan konfirmasi.

BACA JUGA: Diet Gula Darah, Kontrol Karbohidrat dan Kalori

“Jadi ternyata seluruh elemen itu jika digerakkan itu bisa, dengan sumber daya, pengetahuan dan kemauan yang ada ini tinggal konsistensi. Dan di tahun 2023 ini harus gaspol, menyatukan seluruh kekuatan yang ada, ketika ada data byname by adress saya rasa ini bisa menurunkan angka stunting di seluruh NTB,” katanya. ***

Memberantas rokok ilegal, menurut Wagub NTB, sangat penting harus dimulai dengan edukasi dan pembinaan 

MATARAM.LombokJournal ~ Ajakan untuk berkolaborasi memberantas rokok ilegal akan melibatkan banyak elemen, sehingga penanganannya komprehensif.

“Kita harus bersinergi berkolaborasi, tidak cukup hanya Bea Cukai, Pol PP, Kejaksaan TNI-polri tapi begitu banyak instrumen yang harus terlibat. Sehingga kita ingin penanganannya yang komprehensif,” kata Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

BACA JUGA: Gebyar Pilah Sampah, Sambut HPSN dan HPN 2023

Ummi Rohmi sapaan Wagub NTB mengatakannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal Provinsi NTB. 

Rakor tersebut bertajuk “Optimalisasi Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara dan Daerah”, di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Selasa (07/02/23).

Rakor yang digelar Satpol-PP NTB tersebut, mengerucut pada upaya memberantas rokok yang ilegal.

Menurut Ummi Rohmi, melakukan edukasi terhadap masyarakat menjadi sangat penting. Karena segala sesuatu yang ilegal yang menyalahi aturan, ada konsekuensi hukumnya dan itu tidak bisa ditawar-tawar.

“Salah juga kita langsung melakukan penindakan tanpa edukasi dan bimbingan. Sehingga OPD harus terlibat, seperti Dishub sangat terlibat kalau bicara rokok yang masuk dari luar, termasuk Dinas Perindustrian dengan industri-industri rokok skala UMKM, dan OPD terkait lainnya,” katanya.

Ummi Rohmi mendorong untuk melakukan pembinaan dan bimbingan, serta diarahkan supaya yang ilegal itu berbalik beroperasi secara benar. Menurutnya, sesungguhnya namanya usaha tidak ada yang mau usahanya beroperasi dengan tidak benar. 

Kadang-kadang hal itu karena tidak tahu atau mungkin kurang bimbingan dan pendampingan. 

Sehingga mengakibatkan UMKM atau industri-industri kecil itu beroperasi secara tidak terkoordinasi dengan baik.

“Mudah-mudahan rakor ini berjalan dengan lancar dan berkah untuk kita semua dan membawa manfaat,” kata Ummi Rohmi. 

Hadir dalam rakor tersebut Kepala Kantor Bea Cukai Mataram Kepala Kantor Bea Cukai Sumbawa dan anggota Satgas yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi, baik dari unsur kepolisian dari kejaksaan dari TNI, juga SKPD atau OPD lingkup Pemprov NTB.

BACA JUGA: Masyarakat Harus Tetap Optimis, Ini Ajakan Bang Zul

Saat yang sama, Kepala Satpol-PP NTB, Yusron Hadi mengatakan, Rakor merupakan langkah awal yang baik bagi Satpol-PP untuk memberantas rokok ilegal di NTB.

“Mudah-mudahan menunjukkan kemajuan tekad semangat kita untuk terus membantu pemerintah dalam rangka mengatasi persoalan Cukai rokok ilegal yang belakangan ini masih ada di daerah kita,” tuturnya.

Disebutkan Yusron, mantan Kepala Dispar NTB, dalam melakukan kegiatan penindakan sudah dimulai dari proses sosialisasi kemudian pemetaan lokasi-lokasi yang menjadi target operasi.

“Kita berharap dalam proses penindakan bukanlah langkah akhir, tetapi ada upaya penguatan-penguatan juga kepada industri rokok yang berkembang di masyarakat,” katanya. 

Pada tahun 2023, pihak Pol PP akan memasifkan pemberantasan barang kena cukai di berbagai Kabupaten/Kota di NTB.

“Dalam memberantas rokok ilegal di NTB pihaknya juga bakal bertindak tegas tetapi tetap dengan gaya humanis agar masyarakat paham tentang rokok ilegal merugikan Daerah dan Negara,” pungkasnya. ***

Acara gebyar sampah yang diselenggarakan Pemprov NTB diharapkan membuka kesadaran, dan  makin banyak orang yang peduli sampah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB akan menyelenggarakan “Gebyar Pilah Sampah” sebagai edukasi dan kesadaran kepada masyarakat dalam memilah sampah.

Kegiatan tersebut menyambut Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) dan Hari Pers Nasional (HPN) 2023.  

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menekankan, acara ini harus bisa mengubah mindset, mengajak untuk memahami betapa pentingnya memilah sampah. 

BACA JUGA: Masyarakat Harus Tetap Optimis, Ini Ajakan Bang Zul

“Simple saja, kegiatannya ramai rapi bersih meriah, jadi terlihat acara itu terplanning dengan baik. Juga di setiap tenda ada bak sampahnya untuk yang basah dan kering. Jadi gampang nanti orang cari setelah makan minum,” jelas Wagub pada rapat di Ruang Kerja Wagub, Senin (06/02/23).

Kegiatan ‘gebyar pilah sampah’ ini akan dikemas menarik, misalnya menghadirkan orang-orang yang berhasil memanfaatkan sampah menjadi uang, pupuk, atau makanan ternak.

Sehingga orang yang hadir sadar, kontribusi setiap orang yang peduli sampah luar biasa besar. 

Sebagai beberapa contoh di Universitas Hamzanwadi, UNU NTB bisa di pakai bayar SPP, selama mau dipilah dan diletakkan di tempat yang benar. Bisa beli buku, bayar SPP, dan kebutuhan lainnya.

“Kita fokus ke sebanyak mungkin ada bank sampah, semua orang pilah sampah, lalu ke bank sampah, kemudian ke pabrik, ke tempat daur ulang, sehingga dapat meminimalisir jumlah sampah,” jelas Wagub.

Wagub memberi contoh lainnya dengan moutrash misalnya, anak-anak sekolah yang mengolah sampah bisa terima uang dari hpnya. Sehingga senang dan bisa dimanfaatkan untuk membeli kuota internet dan lain lain. 

BACA JUGA: Cegah Pernikahan Anak, Siswa Harus Fokus Belajar

“Sehingga mereka tahu outputnya begini,” terang Ummi Rohmi.

Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi sharing section yang aktif dan asyik. Ummi Rohmi ingin semangat acara ini ikut dirasakan oleh sepuluh kabupaten kota, dengan disapa melalui zoom atau live.

Di akhir rapat diingatkan kembali, untuk tidak lagi menggunakan karangan bunga, gunting pita atau lepas balon. Seremoni seperti itu agar diganti dengan lepas merpati, tanam pohon pohon menjadi sehingga menjadi habit.

Tokoh Lingkungan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Julmansyah S.Hut., M.AP,  bersama tim memaparkan konsep kegiatan. 

Di antaranya, pembinaan pilah sampah menghadirkan tokoh lingkungan,  pengusaha sampah, duta lingkungan dengan  metode Fun. 

Kemudian ‘Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi’, hiburan dengan senam bersama, musik, doorprize, pameran teknologi, produk olahan sampah, gerakan sedekah sampah, bayar uang kuliah dengan sampah dan lain-lain.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy menyampaikan, seluruh perspektif dari seluruh tempat terkait pilah sampah akan di tampilkan. 

BACA JUGA: Banyak Perusahaan dan Mapan di Usia Muda, Ini Profilnya

Sejumlah anak sekolah yang akan hadir juga akan diatur rapi, host juga akan diminta untuk mendekati penonton diselingi dengan beberapa doorprize. Dan tentunya edukatif dengan komunitas-komunitas yang hadir. ***

Untuk cegah siswa menikah dini, Wagub Ummi Rohmi motivasi siswa SMA di Lotim agar tidak pacaran

LOTIM.LombokJournal.com  ~ Siswa dan siswi SMAN Terbuka dan SMAN Reguler 1 Sakra Timur, Lombok Timur diajak menjalani masa remaja dengan berbagai kegiatan positif, fokus pada pendidikan yang tengah dijalani. 

BACA JUGA: Rakor DP3AP2KB dan Pengikihan Forum Anak

“Kepada semua peserta didik, saya sampaikan untuk fokus belajar, fokus pada pendidikannya. Ingat! jangan pacaran, apalagi menikah pada usia dini,” pesan Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah.

Perempuan inspiratif NTB itu menyampaikan pesan tersebut saat menyampaikan ceramah pada ratusan pelajar di SMAN Terbuka dan SMAN Reguler 1 Sakra Timur, Lombok Timur,. Sabtu (04/02/23).

Ummi Rohmi meminta agar para peserta didik mempersiapkan masa depan dengan berbagai kesempatan beasiswa NTB yang menanti. 

Ia mengucapkan terimakasih kepada para guru yang telah mendidik dengan ikhlas dan kesabaran. 

“Kepada seluruh Dewan Guru, saya sampaikan terima kasih atas keikhlasan dan kesabarannya dalam mendidik anak-anak kita. InsyaAlloh, apa yang bapak-Ibu ajarkan, menjadi ladang ibadah untuk kita semua,” tuturnya. 

BACA JUGA: Daycare Ramah Anak, Optimalkan Produktibitas Perempuan

Tak hanya memberilan motivasi, Ummi Rohmi juga mengikuti berbagai rangkaian kegiatan seperti  Bazar dan Bakti Stunting. ***

Persentase perempuan terjerat sebesar 54,95 persen perempuan mendapatkan pinjol sementara laki-laki sebesar 45,05 persen

LombokJournal.com – Perempuan lebih rentan menjadi korban dan sasaran pinjaman online (pinjol) ilegal, sebab perempuan memiliki literasi finansial relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. 

Selain itu, perempuan juga kurang mendapatkan sosialisasi pengetahuan mengenai cybersecurity terkait keamanan dan perlindungan sistem, data diri, jaringan, privasi, serta ancaman serangan digital yang kini tengah marak di lingkungan masyarakat.

BACA JUGA: Awas, Jangan Terperosok Pinjaman Online (Pinjol)

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat persentase sebesar 54,95 persen perempuan mendapatkan pinjol sementara laki-laki sebesar 45,05 persen pada tahun 2021,” kata Eko Novi Ariyanti, Plt. Asisten Deputi Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi KemenPPPA, salam keterangannya di Jakarta, Sabtu (04/02/23).

Menurutnya, perempuan dianggap paling bertanggung paling bertanggung jawab menyelesaikan urusan domestik.

Banyak perempuan yang terjerat dalam kasus pinjol ini dihadapkan pada kebutuhan mendesak, tekanan ekonomi, biaya kehidupan sehari-hari dan sekolah anak-anak, serta perilaku konsumtif. 

“Keberadaan pinjol yang menawarkan pencairan dana yang mudah, cepat, dan tanpa banyak syarat menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi berbagai macam tuntutan yang dihadapi. Namun, keberadaan pinjol ilegal berbunga tinggi mengakibatkan masyarakat justru terlilit hutang dan perempuan menjadi salah satu korban terbanyak,” jelas Eko Novi.

Lebih lanjut dijelaskan, KemenPPPA memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Karena itu, KemenPPPA mempunyai agenda, antara lain mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dan anak perempuan.

Selain itu juga melakukan berbagai macam upaya dan strategi, di antaranya edukasi, literasi, dan solusi digital perempuan; kebijakan untuk mendukung ekosistem kewirausahaan; serta hadirnya Strategi Nasional Keuangan Inklusi Perempuan (SNKI-P).

BACA JUGA: Keterbukaan Informasi Publik Hingga Desa

“Ini untuk memastikan bahwa semua perempuan pelaku usaha di Indonesia memiliki pengetahuan, kapasitas, sumber daya, dan peluang untuk dapat mencapai dan menikmati pemberdayaan ekonomi. Kami juga akan terus melakukan upaya-upaya yang dapat memastikan perempuan berdaya secara ekonomi,” tutur Eko Novi.

Ia menegaskan, upaya preventif dari praktik pinjaman online yang merugikan masyarakat harus dilakukan secara masif. Melalui kolaborasi dan sinergi multi pihak dari akar rumput hingga instansi lain yang terkait. 

“Tidak hanya itu, akses dan literasi finansial, transformasi digital, serta cybersecurity bagi perempuan pun harus terus ditingkatkan sehingga tidak adanya lagi kesenjangan yang dirasakan oleh perempuan. ***