Seminar Kebangsaan, Hari Jadi ke-70 Nahdlatul Wathan

Dalam seminar kebangsaan itu Prof Yusril dan Mendag RI jadi pembicara kunci yang disampaikan secara daring

MATARAM.LombokJournal.com ~ Lahirnya peradaban baru membutuhkan kolaborasi dan elaborasi pengetahuan agama dan teknologi. Dan selalu sadar Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman.

Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan itu, dalam Seminar Kebangsaan dan Muktamar Pemikiran Mahasantri Nahdlatul Wathan di Mataram hari Kamis (16/03/23).. 

Seminar yang bertema “Eksistensi dan Peran Ormas dalam Mendorong Partisipasi Publik bagi Pembangunan Pasca 2 Dekade Reformasi” itu digelar Panitia Peringatan Hari Jadi (HADI) ke-70 Nahdlatul Wathan. 

BACA JUGA: Permintaan Produk Halal Berkembang Pesat

Ormas Islam terbesar di NTB itu didirikan pahlawan nasional Almagfurulahu Maulanasyaikh TGKH Zainuddin Abdul Madjid di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Dalam seminar kebangsaan Hari Jadi ke 70 NTB, Prof Yusril bicara tentang pembangunan perdaban
Dua pembicara kunci

Menurut Prof Yusril, tantangan yang dihadapi umat Islam jauh lebih kompleks seiring perkembangan zaman. 

Ia menjelaskan panjang lebar, bagaimana negara-negara adi kuasa juga berkepentingan dengan Indonesia. 

Kepentingan tersebut semata-mata kepentingan negara-negara adi kuasa, tidak terkait langsung dengan kepentingan masyarakat Indonesia. 

Dalam seminar itu selain menghadirkan dua pembicara kunci, yakni Prof Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Perdagangan H Zulkifli Hasan. 

Juga pembicara tokoh-tokoh internal Nahdatul Wathan yakni Prof Fahrurrozi Dahlan,  Dr HM Mugni, Dr TGH L Abdul Muhyi, dan Dr Sayyid Ali Jadid.

Peran Umat Islam 

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan peran luar biasa umat Islam. Bahkan ormas-ormas Islam adalah bagian dari pendiri lahirnya bangsa Indonesia.

BACA JUGA: Nilai Kebangsaan Dalam Program 1000 Cendekia

“Makanya jangan kita mau diadudomba, karena kalau terjadi kemarahan sesama umat Islam yang rugi umat Islam dan itulah yang mereka inginkan,” tandasnya.

Mendag memberi contoh. Di Indonesia, jika ada 10 orang berkumpul, maka sebanyak delapan orang adalah umat Islam, mengingat umat Islam mayoritas di Indonesia. 

“Karena itu, kalau dibelah dua orang Indonesia kata dia, maka sesama Islamlah kita berkelahi. Maka, mari kita bersikap secara rasional tidak emosional,” katanya mengingatkan.

Inovasi Teknologi

Pada kesempatan itu, para Kepala Daerah di NTB menyampaikan gagasan dan pemikirannya. 

Gubernur NTB H Zulkiflimansyah memberi apresiasi tinggi digelarnya seminar yang dilaksanakan oleh NW.

Gubernur mengungkapkan, topik seminar ini merupakan perosalan yang sangat serius. Karena terkait langsung dengan pentingnya pembangunan berkelanjutan. 

Sebagai orang yang belajar ekonomi, Gubernur Zul menegaskan, tema pembangunan berkelanjutan sungguh sangat menarik.

“Ketika NW bicara tema ini, akan memberi dampak yang sangat besar di masa yang akan datang,” tandasnya. 

Gubernur mengemukakan variabel penting dalam pembangunan berkelanjutan tersebut. Salah satunya adalah pentingnya inovasi dan teknologi. 

Sebab, tanpa sains dan teknologi, maka menjadi sangat tidak mungkin bagi NTB maupun Indonesia menggesa ketertingagalan.

Sayangnya, kata Gubernur, cerita-cerita tentang inovasi dan teknologi tersebut cenderung direduksi. Padahal, pembelajaran teknologi tidak bisa direduksi maknanya seperti komoditas. 

Karena itu, Gubernur mendorong agar inovasi-inovasi harus segera dimunculkan di banyak pondok pesantren yang dikelola organisasi Islam di NTB.

“Isu inovasi teknologi harus sering diucapkan, harus sering didiskusikan. NW harus bisa menyiapkan SDM yang lebih fokus dalam sains dan teknologi, sehingga menjadi kombinasi yang luar biasa antara ilmu agama dan sains,” tandas Gubernur.

 Ormas Islam yang mau maju, harus banyak bicara pembangunan berkelanjutan. Harus banyak mendiskusikan dan menggagas hal-hal yang terkait dengan iptek dan sains.

BACA JUGA: Bang Zul Berharap, PW NWDI Jadi “River Organization”

Dia menceritakan, bagaimana dirinya mendapatkan 12 peluang beasiswa bidang teknik sipil Republik Ceko. Namun yang mendaftar hanya empat orang. 

Gubernur pun mendorong NW sejak awal mencari guru-guru yang mampu menjelaskan sains teknologi matematika dengan baik.

“Sehingga, selain kita punya orang-orang yang ahli pada bidang agama, mestinya ada yang jago bidang matematika yang mampu menjelaskannya dengan baik,” kata Gubernur.

Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri mendapat kesempatan menyampaikan gagasan dan pemikirannya.

Ia banyak menjelaskan tentang pentingnya program pengentasan kemiskinan di daerah. Dia mengatakan, pencatatan angka kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, adalah kerja ilmiah luar biasa dan bukan main-main. 

Data-data tersebut menghadirkan akurasi tentang jumlah masyarakat miskin di suatu daerah.

Klinik Peduli Yatim

Bupati Pathul menyampaikan sejumlah praktik baik yang sudah dilakukan di Lombok Tengah. Misalnya program pencatatan anak yatim di seluruh Lombok Tengah. Ia menugaskan satu orang pegawai khusus di tiap desa untuk melakukan pencatatan itu.

Lombok Tengah juga menyiapkan program tahunan untuk anak-anak yatim, yakni Hari Rahman Rahim. 

Pada hari itu, seluruh anak yatim di Lombok Tengah yang kini berjumlah 12.137 orang, mendapatkan santunan dari Pemkab Lombok Tengah. 

Total untuk santunan tersebut mencapai Rp 1,2 miliar.

Dananya, kata Bupati Pathul berasal dari anggaran BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, yang saat ini setiap tahun mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 11 miliar.

Rencananya, setelah bulan Ramadan ini, anak-anak yatim di Lombok Tengah tidak akan mendapat santunan dalam bentuk uang tunai lagi. 

Tetapi akan diganti dalam bentuk biaya pendidikan. Pemkab Lombok Tengah akan menanggung seluruh biaya sekolah anak-anak yatim tersebut. 

Selain itu, Pemkab Loteng juga akan membiayai anak-anak yatim untuk menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Mataram. Seluruh biaya pendidikannya akan ditanggung oleh pemerintah.

BACA JUGA: Sukseskan Shell Eco-Marathon 2023 di Mandalika

“Kelak, kalau mereka sudah lulus menjadi dokter, merekalah yang akan terus merawat anak-anak yatim di Lombok Tengah,” kata Bupati Pathul.

Biaya pendidikan anak-anak yatim tersebut, akan berasal dari dana BAZNAS sebesar Rp 1,2 miliar tiap tahun. 

Sisanya, akan ditambah dari dana sadakah dari seluruh PNS di Lombok Tengah. Mereka menyisihkan penghasilan mereka Rp 5.000 tiap bulan untuk anak-anak yatim. 

Dari sumbangan Rp 5.000 tiap PNS tiap bulan, Pemkab Loteng mampu mengumpulkan Rp 100 juta, dalam setahun mencapai Rp 1,2 miliar.

Dana tersebut kemudian dikelola oleh yayasan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah secara exoficio, di mana Bupati juga menjadi pembina yayasan. 

Kalau Bupati berganti, Sekda berganti, maka otomatis, penggantinya yang akan melanjutkan kepengurusan yayasan tersebut. 

Dan para pengurus yayasan tidak menerima gaji, dan tidak boleh pula mengelola dana yang sudah dikumpulkan tersebut.

“Kami juga kini sudah menyiapkan tanah seluas 1, 4 hektare untuk membangun klinik. Namanya Klinik Peduli Yatim. Nanti, anak-anak yatim yang telah menuntaskan pendidikan kedoteran mereka, akan mengelola langsung klinik tersebut, yang seluruhnya untuk kepentingan anak-anak yatim,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PBNW RTGB KH Lalu Gde M Zainuddin Atsani, mewakilkan kehadiran kepada Sekretaris Jenderal PBNW Prof Fahrurrozi Dahlan. 

Pada saat yang sama, Ketua Umum PBNW memang sedang menyiapkan kunjungan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, yang kemarin memang sudah berada di Mataram.

Dalam sambutannya, Prof Fahrurrozi menyebutkan, seminar nasional dan muktamar pemikiran yang digelar Panitia Hadi NTB tersebut sebagai momentum bersejarah.

“Ini kita sedang hadir untuk melaksanakan sebuah gerakan. Nahdlatul Wathan selalu hadir untuk membina umat dengan membedah tentang konsepsi pemikiran tentang peradaban bangsa,” kata Guru Besar UIN Mataram ini.

Dia menekankan, prinsip untuk mencapai peradaban itu harus jelas identitas kebangsaan yang kita miliki . Dan alhamdulillah, Nahdlatul Wathan telah memiliki hal tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pascasrjana UIN Mataram ini menyampaikan, Almagfurulah Maulanasyaikh, Pendiri Organisasi NW menyebutkan bahwa peradaban lahir karena empat faktor. 

Yang pertama adalah faktor manusia, karena manusia mampu melahirkan peradaban universal.

“NW sebagai oragnisasi terbesar di NTB menyiapkan SDM untuk melahirkan sebuah peradaban besar,” tandasnya.

Kedua, faktor pengetahuan. Sebab, karena keilmuanlah, orang bisa menembus batas cakrawala.

“Hari ini kita hadir untuk membedah pemikiran mahasantri-mahasantri Nahdlatul Wathan tentang konsep pemikiran dan demokratisasi bangsa,” ungkapnya.

Faktor ketiga, peradaban lahir karena faktor kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya. Sebab, sejahtera bagian dan peradaban itu sendiri. 

Sementara faktor keempat adalah identitas kebangsaan kita.

“Dan NW hadir untuk menjembatani empat faktor peradaban itu,” tandasnya.

BACA JUGA: NTB Mendapat Penghargaan dari Kementerian LH dan Kehutanan

Dalam seminar kebangsaan itu juga menghadirkan pembicara cendekia di internal NW

Seminar ini selain dihadiri Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri, Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman, dan Wakil Bupati Lombok Utara Dany Carter Ridawan.

Hadir pula Kepala Badan Intelijen Negara Daerah NTB, Pimpinan DPRD Lombok Barat, Pimpinan Organisasi, Badan Otonom dan lembaga-lembaga yang bernaung di bawah Nahdlatul Wathan. ***

 

 




Wapres RI: Permintaan Produk Halal Berkembang Pesat

Fasilitas riset dan inovasi produk halal yang diresmikan Wapres RI, di kawasan Sains Kurnaen Sumadiharga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Lombok Utara 

KLU.LombokJournal.com ~ Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin bersama Gubernur NTB, Zulkieflimansyah meresmikan Fasilitas Riset dan Inovasi Produk Halal Berbasis Maritim Nasional.

Peresmian berlangsung di Kawasan Sains Kurnaen Sumadiharga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Dusun Teluk Kodek, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang,  Kabupaten Lombok Utara, Kamis (16/03/23).

Menurut Wapres RI, permintaan produk halal berkembang pesat

Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, permintaan produk halal mengalami perkembangan pesat. Label halal dapat memperkuat citra produk dan perusahaan. 

BACA JUGA: NTB Terima Penghargaan dari Kementerian LH dan Kehutanan

Saat ini terjadi peningkatan permintaan produk halal sebagai pola hidup masyarakat di tingkat Nasional dan global. 

Ini potensi besar yang dimiliki industri halal, menjadikannya salah satu mesin utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan masyarakat di pesisir.

Wapres berharap, peluang yang berharga ini harus dioptimalkan melalui sinergi dan kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan. 

“Alhamdulillah kita memiliki saranan dan prasarana untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Seperti pusat riset di bidang sains halal dan pusat study ekonomi syariah di NTB ini,” harap Wapres RI. 

Wapres juga berharap, memajukan industri halal nasional berbasis kekayaan sumber daya maritim atau hasil laut, menjadi langkah strategis pembangunan ekonomi nasional. 

“Perlu hilirisasi industri di sektor kelautan dan perikanan, dan memasifkan tren ekonomi baru. Saya harapkan akan menopang tercapainya tujuan tersebut, sebagai sebuah upaya strategis mengoptimalisasi potensi sumber daya maritim dan kelautan Indonesia demi wujudkan Indonesia Emas sekaligus Pusat Halal Dunia,” katanya. 

BACA JUGA: Aset di Gili Trawangan Tidak Diperjual Belikan

Dalam kesempatan sama, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah berharap fasilitas Riset dan Inovasi Produk Halal berbasis maritim nasional yang dikembangkan BRIN, dapat berkolaborasi dengan Pemda Lombok Utara maupun Pemerintah Provinsi NTB.

“Sehingga fasilitas yang luar biasa canggih ini, bisa kita sinergikan bersama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, untuk menjadi negara maju berbasis maritim,” harap Bang Zul sapaan akrabnya Gubernur NTB.

Untuk diketahui, Fasilitas Riset dan Inovasi Produk Halal berbasis maritim nasional merupakan pusat kegiatan Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat. 

BACA JUGA: Wapres Ma’ruf Amin Resmikan BLK Komunitas Secara Nasional

Kawasan tersebut dapat mendukung berbagai riset yang menghasilkan bahan baku produk halal. Salah satunya dari biota laut secara baik dan berkelanjutan. ***

 

 




NTB Terima Penghargaan dari Kementerian LH dan Kehutanan

Provinsi NTB dinilai melaksanakan pengendalian dan pencemaran terkait program-program yang mewakili Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

JOGJAKARTA.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB menerima penghargaan sebagai Provinsi terbaik untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks respon Kualitas Lingkungan Hidup daerah tahun 2022.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, menyerahkan penghargaan itu di tengah Rapat Kerja Teknis Nasional Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, di Yogyakarta, Rabu (15/03/23). 

BACA JUGA: Sukseskan Shell Eco-Marathon 2023 di Mandalika 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Julmansyah, S. Hut, M.A.P 

hadir tidak hanya sebagai peserta Rakernis, tapi sekaligus mewakili Kepala Daerah Penerima penghargaan tersebut.

Dalam acara itu, Kehadiran Dinas LHK didampingi Lalu Akhmad Gifary Akbar, S.T selaku Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan DLHK NTB.

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi kepada daerah yang menerima penghargaan pelaku perlindungan lingkungan hidup tahun ini. 

“Kita membutuhkan tindakan yang ambisius untuk membuat program untuk dapat mencegah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup,” tegas Menteri LHK.

Menteri juga mengungkapkan tantangan terberat dihadapi dunia saat ini, adalah krisis perubahan iklim. 

BACA JUGA: Bang Zul Harapkan PW NWDI Jadi “River Organization”

Studi yang dilakukan UN pada tahun 2021, tiga persoalan bagi planet yang disebut sebagai Triple Planetary Crisis yaitu Perubahan iklim (Climate Change), kehilangan keanekaragaman hayati (Biodiversity) dan pencemaran lingkungan (pollution).

Indeks respon merupakan salah satu menu aplikasi IKLH yang berisi program-program yang mewakili penilain Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Adapun program untuk penilain IKA adalah program Kali Bersih, untuk nilai IKU ada program Langit Biru, nilai IKT terdapat program Indonesia Hijau dan nilai IKAL terdapat program Pantai Lestari. 

Pemberian penghargaan dinilai dari seberapa jauh implementasi Provinsi NTB dalam melaksanakan pengendalian dan pencemaran terkait yang terkait dengan program-program dimaksud. 

BACA JUGA: Alumni UI Adakan Lombok Panoramic Fun Ride

Adapun data-data pendukung untuk penilaian adalah:

  • pertama, Kebijakan dan peraturan, apakah sudah ada kebijakan yang dibuat (contoh : RPJMD dan perda); 
  • kedua, struktur dan pengembangan kompetensi, ini terkait SDM yang melaksanakan pengendalian; 
  • ketiga,  perencanaan kegiatan, ini terkait anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengendalian; 
  • keempat, Implementasi, bagaimana implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun, data-data untuk implementasi yang juga harus dikoordinasikan dengan OPD lain yang terkait, misal untuk program kali bersih berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah, juga terkait dengan jumlah titik pantau kualitas air sungai yang telah dilakuka, 
  • kelima,  Pelibatan Pemangku Kepentingan, para pemangku kepentingan difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian baik itu dari pihak swasta atau melibatkan instansi lain, 
  • Keenam, Publikasi, melakukan publikasi segala kegiatan pengendalian yang telah dilakukan; ketujuh, Inovasi, inovasi apa yg telah dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian.

Provinsi NTB dinilai melakukan upaya serius dalam pengendalian pencemaran di daerah, dengan mengusung program NTB Asri dan Lestari.

Program itu dituangkan dalam misi keempat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. 

Implemantasi dari misi tersebut dengan menerbitkan regulasi, menjalin kerjasama dan membangun jejaring dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri), pihak pemerintah ataupun swasta hingga melahirkan inisiatid dan inovasi-inovasi baru yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat. 

BACA JUGA: Nilai Kebangsaan dalam Program 1000 Cendekia

Keberhasilan ini bukanlah sebuah hasil akhir, namun merupakan langkah awal untuk perjalanan panjang menjaga kelestarian lingkungan.***

 

 




Nilai Kebangsaan Dalam Program 1000 Cendekia

Hadiri acara Lemhanas pemantapan nilai kebangsaan, Gubernur NTB jelaskan tentang mahasiswa yang studi ke luar negeri

MATARAM.LombokJourbal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah memaparkan nilai kebangsaan yang terkandung dalam program 1000 cendekia atau beasiswa NTB. Mengirimkan anak-anak muda kuliah di luar negeri bukan karena kualitas pendidikan di NTB dan Indonesia tidak bagus, tetapi ketika anak NTB dan Indonesia study ke luar negeri maka kecintaan mereka kepada tanah air akan semakin besar. 

“Pengalaman kami di Jakarta, ketika anak Indonesia timur kuliah ke Jawa maka akan muncul kedaerahan. Maka nilai kebangsaan lebih kecil dibanding nilai kedaerahan,” ungkap Bang Zul  saat menghadiri Pembukaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Organisasi Profesi, TNI dan Polri di Provinsi Nusa Tenggara Barat di hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (14/03/23). 

BACA JUGA: Edukasi dan Advokasi Hukum Harus Kian Masif

Bang Zul menegaskan, ketika anak-anak NTB dikirim study ke luar negeri maka nilai kebangsaan dan rasa cinta kepada tanah air semakin besar. 

Mahasiswa NTB dan Indonesia yang kuliah di luar negeri tidak ada perhimpunan mahasiswa yang membawa kedaerahan. Mereka berada di bawah satu kesatuan yang membawa nama Indonesia. 

“Saat kami kuliah di luar negeri, tidak perhimpunan mahasiswa Jawa, Madura, NTB dan lain sebagainya. Tapi ketika Indonesia raya diteriakkan, bergemuruh kebangsaan kita,” tegas Doktor Ekonomi itu di hadapan ratusan peserta pelatihan pemantapan nilai kebangsaan.

Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, Andi Widjajanto, mengatakan, kegiatan yang digelar pihaknya itu bertujuan untuk memberikan penguatan nilai kebangsaan pada setiap jejaring instansi di Provinsi NTB baik akademi, TNI Polri, birokrasi, tokoh masyarakat dan instansi lainnya. 

“Penguatan nilai kebangsaan ini merupakan cara untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman kedepannya. Sekaligus sebagai penguatan nilai kebangsaan bagi calon para pemimpin Indonesia ke depan,” ungkapnya sekaligus membuka kegiatan pelatihan penguatan nilai kebangsaan.

Kegiatan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan akan digelar dari tanggal 14-21  21 Maret 2023 yang diinisiasi oleh Lemhanas RI. 

BACA JUGA: Wagub Temui Menkes, Bicarakan Kualitas Kesehatan

Untuk diketahui, Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat Lemhannas, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. ***

 

 




Sukseskan Shell Eco-Marathon 2023 di Mandalika 

Untuk sukseskan Shell Eco-Marathon 2023, Bang Zul minta memaksimalkan persiapan team pelajar dan mahasiswa NTB yang ikut kompetisi Shell Eco-Marathon 2023

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dinas Pariwisata (Dispar) NTB berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menyelenggarakan Road To Shell Eco-Marathon NTB.

Hal itu disampaikan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat  Menerima audiensi Perusahaan SHELL terkait kompetisi regional Shell Eco-Marathon Asia-Pasifik The Middle Fast 2023, di Pendopo Gubernur NTB, Senin (13/03/23).

BACA JUGA: Event WSBK Mandalika 2023 Ditonton 59 Ribu Orang

Dalam audiensi itu juga hadir para Rektor dan Kepala Sekolah dari ke 7 team yg mendaftar acara kompetisi Shell Eco-marathon 2023 

Permintaan Bang Zul pada Dispar dan Dikbud NTB itu, untuk sukseskan ajang balapan mobil hemat energi, Shell Eco-Marathon 2023 yang akan digelar di Sirkuit Mandalika pada 4-9 Juli 2023 mendatang. 

“Sebagai persiapan team pelajar dan mahasiswa kita di NTB, saya minta Kepala Dispar dan Dikbud NTB untuk menggelar acara road to Shell Eco-Marathon pada bulan Mei,” harap Bang Zul sapaan akrab gubernur..

Bang Zul menjelaskan, Shell Eco-Marathon 2023 merupakan ajang internasional yang melibatkan beberapa mahasiswa dari berbagai negara. Untuk itu, persiapan team pelajar dan mahasiswa NTB harus maksimal. 

Sementara itu, VP Corporate Relations Shell Indonesia, Susi Hutapea menjelaskan, ajang internasional Shell Eco-Marathon 2023 akan diikuti oleh 128 team dari berbagai negara. 

26 team dari Indonesia dan tujuh team dari NTB (tiga team dari pelajar SMK dan empat team dari mahasiswa).

Seperti diketahui, program global itu dirancang untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa dalam mengembangkan ide dan teknologi, pengetahuan dan keterampilan di arena kompetisi. 

Dengan menciptakan kendaraan dengan capaian perjalanan terjauh menggunakan bahan bakar paling sedikit.

BACA JUGA: Alumni UI Adakan Lombok Panoramic Fun Ride

Ratusan tim mahasiswa dan pelajar internasional merupakan perwakilan dari berbagai negara seperti Indonesia, India, Singapura, Vietnam, Filipina, Nepal, Kazakhstan, Malaysia dan Korea Selatan dan negara Asia lainnya.***

 




Bang Zul berharap PW NWDI Jadi “River Organization”

Gubernur Bang Zul berharap PW Pemuda Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah NTB organisasi seperti sungai

MATARAM.LombokJournal ~ Gubernur Zulkifliemansyah menghadiri dan memberikan sambutan pada Acara Pelantikan Pengurus PW Pemuda Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah NTB, di Gedung Graha Bhakti Praja, Mataram (11/03/23).

Bang Zul sapaan Gubernur berharap NWDI dapat menjadi "River Organization"

Dalam kesempatan tersebut, Bang Zul, sapaan Gubernur berharap NWDI dapat menjadi “River Organization” atau organisasi yang mengalir seperti sungai. 

BACA JUGA: Gubernur Bang Zul Apresiasi Besiru Creative Hub

Eksistensi dari sebuah sungai dapat terus mengalir melewati berbagai musim. 

“River organization atau organisasi seperti sungai ini yang harus diadopsi pemuda NWDI ke depan,” pesan Gubernur. 

Bang Zul melanjutkan, NWDI hendaknya tidak menjadi “Puddle Organization” atau organisasi kubangan air, hanya berisi air saat ada hujan ada. 

Sementara ketika terik datang, airnya menguap. 

Di akhir sambutannya, Gubernur berharap NWDI dapat terus menjadi organisasi yang besar. Yang dapat terus bersinergi dengan berbagai bidang untuk kemaslahatan umat. 

BACA JUGA: Ikhtiar Wujudkan NTB Kiblat Fashion Muslim Indonesia

“Semoga bisa terus bersinergi di masa yang akan datang,” tandasnya. ***

 

 




Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak 

Dalam pelaksanaan DRPPA, KemenPPPA membangun sinergi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya

LombokJournal.com ~ Sejak dicanangkan pada akhir 2020 lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah menginisiasi 138 desa menjadi model pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). 

Saat ini, KemenPPPA tengah melakukan proses pemantauan dan evaluasi untuk mengukur praktik baik memulai dan capaian awal pelaksanaan DRPPA.

Dalam pelaksanaan desa ramah perempuan dan peduli anak, KemenPPPA bekerjasama dengan kementerian/lembaga lainnya
Titi Eko Rahayu

KemenPPPA bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan program DRPPA pada akhir 2020 lalu. 

BACA JUGA: Alumni UI Adakan Lombok Panoramic Fun Ride

Beberapa desa yang menjadi lokasi model pengembangan DRPPA dan sebelumnya sudah pernah mendapatkan sentuhan program pembangunan berbasis desa, seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), desa inklusif, desa layak anak, dan sebagainya.

“Hal ini pun semakin menguatkan program-program yang dilakukan oleh masing-masing desa dalam upaya memenuhi indikator DRPPA,” tutur Titi Eko Rahayu, Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan, dalam ‘Media Talk: Praktik Baik DRPPA’ secara virtual, Jumat (10/03/23).

Terdapat 10 indikator yang harus dicapai dalam pelaksanaan DRPPA. Lima indikator terkait dengan kesiapan kelembagaan desa, dan lima indikator lainnya merupakan indikator substansi prioritas KemenPPPA.

Indikator substansi perioritas yang dimaksud yakni:

  • pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; 
  • peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; 
  • penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak; 
  • penurunan pekerja anak; dan 
  • pencegahan perkawinan anak.

Menurut Titi Eko Rahayu, dalam mengembangkan DRPPA, penting melakukan sinergi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki program berbasis desa.

Contohnya Desa Bersinar (bebas dari narkoba) yang ramah perempuan dan peduli anak, Desa Wisata Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dan lain sebagainya. 

“Ke depannya kami akan terus membangun sinergi dan kerja sama ini dengan K/L lainnya. Dari data yang di-input melalui Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) kemajuan capaian indikator kelembagaan DRPPA sudah sangat menggembirakan, sudah lebih dari 70 persen desa lokasi model telah memenuhi, bahkan beberapa variabel sudah diatas 85 persen,” lanjut Titi.

BACA JUGA: Wagub NTB Jadi Pembicara Side Event CSW67 di New York

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Watukebo, Kabupaten Banyuwangi, Sri Bunik Eka Diana mengatakan, pelaksanaan DRPPA di Desa Watukebo diawali dengan kegiatan pemetaan untuk menemukan permasalahan perempuan dan anak. 

Menurutnya, hal ini penting dilakukan mengingat pihaknya belum memiliki data, peraturan, maupun anggaran khusus terkait perempuan dan anak.

“Melalui DRPPA, desa kami diperkenalkan dengan Namanya Rembug Perempuan, dan dalam melakukan rembug perempuan mengundang pula laki-laki khususnya kepada dusun laki-laki, karena dibutuhkan keterlibatan laki-laki untuk menyelesaikan persoalan perempuan dan anak,” tutur Sri.

Tidak hanya itu, menurut Sri, pelaksanaan DRPPA juga mampu meningkatkan keterlibatan perempuan dan anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

“Melalui Rembug Perempuan, yang dihadiri perempuan desa dan juga mengundang Kepala Dusun laki-laki, para perempuan sudah mulai berani menyuarakan aspirasi serta menyampaikan berbagai permasalahan perempuan dan anak, termasuk solusinya,” kata Sri.

Sementara itu, Kepala Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala, Syarifah Saufiah yang merupakan kepala desa perempuan pertama di pulau Sewangi menyebutkan, pelaksanaan DRPPA mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di pemerintah desa, Badan Permusyawarahan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat desa.

“Dari 12 Ketua Rukun Tetangga atau RT, terdapat 2 RT yang saat ini dipimpin oleh perempuan. Begitu pula dengan BPD, 2 dari 7 anggota BPD adalah perempuan. Ini menunjukkan, adanya perubahan di mana perempuan sudah berani mencalonkan diri menjadi pemimpin. Hal ini didorong oleh adanya DRPPA,” ujar Syarifah. 

Upaya yang menarik dan menantang yang dilakukan Syarifah dalam mencegah kekerasan melalui pengasuhan bersama.

Ada kepedulian tetangga atau masyarakat sekitar pada semua anak. 

BACA JUGA: Stunting Punya Keterkaitan dengan Berdayanya Perempuan

Dan kewenangan yang dimiliki Kepala Desa mencegah perkawinan anak dengan tidak memberikan surat rekomendasi.***

 




Alumni UI Adakan Lombok Panoramic Fun Ride 

Kegiatan Lombok Panoramic Fun Ride diselenggarakan alumni UI dari Ikatan Lulusan Universitas Indonesia (ILUNI UI) untuk mempromosikan NTB

MANDALIKA.LombokJournal.com ~ Ikatan Lulusan Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyelenggarakan kegiatan Lombok Panoramic Fun Ride di Novotel, Kute Mandalika, Sabtu (11/03/23).

Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat melepas kegiatan tersebut, berharap menjadi ajang mempromosi pariwisata di NTB melalui sosial media anggota ILUNI UI yang aktif bersosial media.

BACA JUGA: Ikhtiar Wujudkan NTB sebagai Kiblat Fashion Muslim Indonesia

Gubernur NTB berharap kegiatan alumni UI akan mempromosikan NTB

 

“Ini teman-teman dari Fakultas Ekonomi UI ya, ada deputi senior Bank Indonesia, Bank Mandiri, mereka rata-rata profesional di perusahaan-perusahaan besar, jaringannya banyak sekali, datang kesini tentu akan menampilkan Lombok NTB di sosmednya masing-masing karena mereka aktif di sosial media dan bisa mempromosikan kita,” ungkap Bang Zul sapaan Gubernur NTB..

Ia berharap, nantinya semakin banyak komunitas yang berkegiatan di NTB. 

Dan mengajak masyarakat terus berbenah dan menjadi tuan rumah yang baik dan menjadikan NTB daerah yang aman dan nyaman bagi semua.

Kegiatan ini tujuannya adalah fun dan sehat. Team dari ILUNI UI juga sangat mengapresiasi Gubernur NTB yang menyempatkan hadir. 

BACA JUGA: Wagub NTB Jadi Pembicara Side Event CSW 67 di New York

Mereka mengakui selain datang untuk silaturahmi juga membantu mempromosikan NTB agar semakin maju damai dan sejahtera. ***

 

 




Ikhtiar Wujudkan NTB Kiblat Fashion Muslim Indonesia

NTB mengikuti Muslim Fashion Festival Indonesia (MUFFEST) 2023, ikhtiar Bunda Niken mendorong pengembangan dan pemasaran wastra NTB

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti ajang Muslim Fashion Festival Indonesia (MUFFEST) 2023 di Jakarta, karena dinilai efektif mendorong  pengembangan dan pemasaran wastra NTB. 

BACA JUGA: Ditampilkan di Fashion Show Virtual, Tenun NTB Makin Dikenal se Nusantara

mengikut sertakan NTB di ajang Muffest 2023, ikhtiar menjadikan NTB kibat busana musim di Indonesia
Bunda Niken

Menurut Ketua Dekranasda NTB, Hj.Niken Saptarini Zulkieflimansyah atau Bunda Niken,  ajang festival busana berskala Internasional itu,  juga menjadi bagian  ikhtiar mewujudkan Provinsi NTB sebagai kiblat fashion muslim Indonesia.

Dikatakkan Bunda Niken, kain tenun NTB memiliki daya tarik tersendiri di kalangan pelaku fashion. Sehingga berpelung bersaing di kancah Nasional maupun Internasional.

“Dekranasda NTB terus melakukan terobosan, mendukung dan mempromosikan tenun NTB di kancah Nasional hingga Internasional,” ungkap Bunda Niken di Jakarta, Kamis (09/03/23).

Di ajang Muffest 2023 ini, lanjutnya, Dekranasda NTB ikut dalam bentuk fashion show dan pameran. 

Untuk Fashion show sendiri, dipersentasikan oleh Designer NTB Sri Widari (Dury) yang merupakan penyaji terbaik pada Lomba desain busana Lombok- Sumbawa Tenun Festival 2022 lalu.

“Sementara untuk pameran menampilkan wastra (kain) tenun NTB dan busana ready to wear karya designer NTB,” sambung Bunda Niken.

Disamping itu, kegiatan ini dimaksudkan sebagai ajang promosi kegiatan LIMOFF (Lombok International Modest Fashion Festival 2023 yang akan digelar pada  tanggal 6 s.d 9 Juli 2023 di Lombok.

“Kita dorong Designer NTB untuk terus berkarya dalam meningkatkan kualitas dan kreativitasnya pada bidang fashion,” tambah Bunda Niken.

BACA JUGA: Ummi Rohmi Ajak Organisasi Perempuan Gaungkan Tenun

Ajang MUFFEST 2023, ikhtiar mempromosikan wastra NTB

Pada Muffest 2023 itu, beberapa Designer  Nasional menggunakan aseoris karya designer perhiasan  NTB  antara  lain, Designer Neera Alatas menggunakan Mutiara Lombok Waidah dan Jovan Design menggunakan karya Lamops.***

 

 




Wagub NTB Pembicara dalam Side Event CSW67 di New York

Bicara di markas besar PBB, Wagub NTB menuturkan Posyandu Keluarga bisa meningkatkan akses kesehatan an pendidikan perempuan dan anak

MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah menjadi pembicara dalam Side Event CSW67 (Commision Statues Of Woman 67) yang diselenggarakan Kongres Wanita Indonesi (Kowani), di Markas Besar United Nations/ PBB New york, Kamis (08/03/23).

Ummi Rohmi sapaan Wagub, membahas bagaimana Provinsi NTB mampu meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan perempuan dan anak melalui Posyandu Keluarga.

BACA JUGA: Pengawasan Obat dan Makanan Digencarkan Jelang Puasa

Menurut Wagub NTB, Posyandu Keluarga berkontribusi menurunkan angka stunting

“Posyandu Keluarga dengan pendekatan Sustainable Development Approaches (SDGs) mampu berkontribusi terhadap penurunan angka stunting dan angka kematian ibu dan anak di NTB,” tutur Wagub. 

Jumlah Posyandu Keluarga di Provinsi NTB hingga saat ini mencapai  7.676, ada di setiap dusun diI NTB.

Terdapat 41.682 kader yang mayoritasnya merupakan perempuan. Keberadaan Posyandu Keluarga mampu menurunkan angka stunting di NTB.

Tahun 2019 terdapat 25,9 kasus dan terus menurun hingga 16,84 persen di tahun 2022. 

Respon positif pun datang dari para peserta acara terhadap program Prosyandu Keluarga Provinsi NTB. 

BACA JUGA: Bakti Stunting, Wagub Ummi Rohmi Tekankan Gizi Anak

Karena konsep tersebut sangat aplikatif untuk direplikasi di tempat lain, dan mampu meningkatkan peran penting perempuan dalam pembangunan serta meningkatkan akses pelayanan bagi perempuan dan anak.

“Saya juga menyampaikan Program SLB Vokasi dimana anak-anak yang berkenutuhan khusus juga diberikan pelatihan-pelatihan khusus di sekolahnya. Untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mendapatkan pelayanan  pendidikan yang sama dengan anak-anak yang lain, dan juga menyampaikan program beasiswa  untuk anak-anak NTB untuk melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri,” jelas Wagub.

Komitmen Pemerintah NTB dalam meningktakan akses layanan pendidikan dan kesehatan  bagi perempuan dan anak sangat sejalan dengan SDG’s Approach.

BACA JUGA: Pariwisata NTB ke Depan Makin Dikenal Dunia

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri PPPA Republik Indonesia, Presiden Kowani RI, Pembicara dari Organon, itali, Turki, dan India. ***