Angkasa Pura Berterima Kasih Pada Pemprov NTB

Pihak PT Angkasa Pura menyampaikan terima kasih, karena Pemprov NTB ikut menjaga serta bisa memanfaatkan Eks bandara Selaparang

JAKARTA.LombokJournal.com ~ PT Angkasa Pura I menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi NTB, selain menjaga aset dan memanfaatkan lahan eks Bandara Selaparang sebagai lokasi MXGP pada Juli mendatang.

PT Angkasa Pura I berterima kasih pada Pemprov NTB yang memanfaatkan eks bandara Selaparang — Usai penandatanganan Mou

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi di depan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah. Masing-masing mewakili PT Angkasa Pura I dan Pemerintah Provinsi NTB, menandatangani MoU terkait Pemanfaatan Aset Eks Bandara Selaparang, di Jakarta Jum’at (12/05/23).

“Terimakasih Pemrov NTB turut menjaga dan memanfaatkan Eks Bandara Selaparang dan berkenan melakukan kerjasama ini. Saya melihat ke depan banyak peluang yang bisa kita kembangkan bersama untuk pemanfaatan aset ini, karena memang letaknya sangat strategis jadi bisa di manfaatkan untuk MXGP,” ungkap Faik Fahmi.

Ini sejalan dengan apa yang menjadi tugas PT Angkasa Pura I sebagai salah satu BUMN yang melaksanakan 3 peran, baik sebagai korporasi negara, infrastruktur negara juga sebagai agent of development.

Korporasi negara memang secara bisnis secara komersial harus bisa memberikan keuntungan memberikan deviden ke pemerintah.

Secara infrastruktur negara membantu pemerintah untuk mendorong konektivitas udara, membantu ijin pariwasata, dan juga segala aktivitas yang memberikan manfaat secara nasional, dan juga tentu sebagai agent of development.

Menurut Faik Fahmi, ketiga peran ini yang sedang dijalankan secara maksimal.

“Apa yang kita lakukan saat ini dengan pemanfaatan aset di area eks Bandara Selaparang ini bagian dari peran kita,” lanjutnya.

Harapannya dengan, PT Angkasa Pura I, bisa memberikan kontribusi kepada Pemda NTB.

Dengan mendorong pariwisata, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan aset yang ada.

Aset Angkasa Pura di Mataram lumayan besar, sekitar 60 hektar dan di pusat kota.

“Alhamdulillah apa yang sudah kita diskusikan sejak lama hari ini bisa kita lakukan kerjasama, MOU ini menjadi titik awal untuk banyak kerjasama yang bisa kita lakukan kedepannya,” harapnya.

Selain mendukung program Pemda NTB untuk mendorong kegiatan pariwisata, juga mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dampak positif secara nasional.***

Wamenag Ajak Elit Bangsa Menjadi Negarawan

Perbedaan politik agar disikapi wajar, ini pesan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi, dan jangan memicu perpecahan.

MAKASSAR.LombokJournal.com – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mengajak elit bangsa belajar menjadi negarawan, sebelum mendapat kepercayaan rakyat untuk mengurus negara melalui berbagai jabatan politik.

“Kontestasi politik tidak boleh menggerus persatuan bangsa dan mengikis persaudaraan antar anak bangsa,” terang Wamenag.

Wamenag menyampaikan pesat pada elit politik daerah dan pusat — Wamenag, Zainut Tauhid Sa’adi

Ia menyampaikannya saat memberikan sambutan pada Seminar Literasi Digital Sektor Pendidikan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/05/23).

Pesan itu disampaikan Wamenag baik untuk elit di pusat maupun di daerah. Perbedaan politik agar disikapi secara wajar dan tidak memicu perpecahan.

Terkait seminar literasi digital, Wamenag menilai tepat relevan dengan isu Moderasi Beragama.

Pendekatan moderasi beragama dapat mendekatkan hubungan antarelemen umat dan bangsa yang rentan mengalami gesekan.

Pembedaan “kami” dan “mereka” dalam kategori sosial acapkali menciptakan jarak atau memperhadapkan satu kelompok dengan kelompok lain, satu golongan dengan golongan lain, bahkan tidak jarang menyuburkan rasa kebencian.

“Moderasi beragama adalah sikap jalan tengah, washatiyyah, tidak berada dalam kutub ekstrem dan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Segala yang berlebih-lebihan seringkali membawa akibat kurang baik, termasuk dalam memuji atau mengkritik melalui media sosial,” jelasnya.

Sikap, cara pandang dan praktik moderasi, kata Wamenag, menjadi hal yang relevan dijadikan sebagai perspektif dalam melihat persoalan bangsa dan menyikapi perbedaan di antara sesama anak bangsa.

Menurutnya, seseorang atau sekelompok orang akan dipandang moderat apabila mampu mengelola perbedaan menjadi energi untuk kemajuan.

Siapa pun yang berbeda pendapat mengenai sesuatu masalah tidak seyogyanya dipandang sebagai musuh, tetapi saudara kita, kawan dalam berpikir.

“Meski saya tidak sependapat dengan anda, tetapi hak anda untuk menyampaikan pendapat saya hormati dan saya bela sampai kapan pun,” ungkapnya memberi gambaran sikap moderat menyikapi perbedaan.

Dituturkan, salah seorang tokoh muslim Indonesia almarhum K.H.A. Hasyim Muzadi mengatakan, jangan dibikin berbeda sesuatu yang sama. jangan dibikin sama sesuatu yang berbeda.

“Kita harus bisa melihat lebih terang dan jernih persamaan dibanding perbedaan yang pasti ada. Dalam keadaan apapun, sikap objektif dan adil serta menghargai konsensus dan kesepakatan haruslah ditegakkan sebagai ciri kemoderatan,” sebutnya.

“Para foundhing father Republik Indonesia mendirikan negara-bangsa pada tahun 1945 bukan dengan menghilangkan segala kebhinekaan, tetapi menjadikannya sebagai modal untuk membangun persatuan dan merajutnya menjadi tunggal ika. Hal itu diabadikan menjadi semboyan pada lambang negara burung Garuda Pancasila,” sambungnya.

Sebuah kemunduran dalam budaya bangsa, lanjut Wamenag, ketika ada sebagian orang menjauhi sebagian yang lain karena tidak sepaham, berbeda mazhab, berbeda paham keagamaan, atau berbeda kubu politik.

Orang atau kelompok yang berbeda enggan berdialog dan bertukar pikiran dengan yang lain karena secara apriori mengedepankan sikap defensif dan ofensif, bukan sikap dialogis.

“Penanaman wawasan Moderasi Beragama di dunia pendidikan dan media sosial diharapkan dapat menetralisir sikap ekstrim dalam berbagai hal,” tandasnya.

Hadir, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ketua Satgas Nasional JSDI (Jaringan Sekolah Digital Indonesia), Kepala Dinas Pendididikan Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Umum APTIKIS (Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta), Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar (UMM), serta para Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan UMM. ***

Destinasi Wisata Taman Surga Rinjani di Lombok Timur

Lombok Timur punya destinasi wisata baru, Taman Surga Rinjani yang dirsmikan Gubernur NTB, dilengkapi berbagai wahana untuk spot foto

LOTIM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi meresmikan destinasi wisata Taman Surga Rinjani di Sembalun Kabupaten Lombok Timur, Selasa (09/05/23).

Gubernur NTB didampingi Bupati Lotim usai meresmikan destinasi wisata Taman Surga Rinjani

“Indah sekali tempatnya untuk menenangkan jiwa,” kata Gubernur NTB.

Taman Surga Rinjani Sembalun, merupakan destinasi wisata baru yang menawarkan pengalaman baru dalam berwisata. Dengan fasilitas berbagai wahana seperti Sepeda gantung, karpet aladin, tangan raksasa, kapal nabi nuh, resto, taman surga, aquarium, air terjun, perosotan dan berbagai wahana lainnya.

Waktu beroperasi pada hri seni hingga jum’at pukul 09.00 – 18.00 WITA dan Sabtu hingga Minggu dan tanggal merah pukul 08.00 – 20.00 WITA. Harga tiket untuk dapat masuk ke Taman Surga sebesar Rp. 20.000.

Selain permainan wahana yang disediakan tempat ini, ada juga berbagai spot foto menarik yang bisa di coba wisatawan untuk lebih instagramable.

Berbagai spot foto tersebut adalah sepeda gantung, tangan raksasa, karpet aladin, perosotan, air terjun, akuarium, perahu Nabi Nuh, 6 jenis ayunan, taman bunga dan berbagai tempat yang Instagrammable lainnya. ***

Pejabat Eselon II NTB Membuat Orang Sasak Tersinggung

Rachmat Hidayat minta Bawaslu turun tangan, statemen Pejabat Eselon II Pemprov NTB dinilai terlibat politik praktis

MATARAM.LombokJournal.com ~ Rachmat Hidayat mengingatkan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah untuk menindak tegas pejabat Pemprov NTB yang terlibat politik praktis.

Hal tersebut dilakukan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB yang juga Anggota DPR RI ini menyusul, beredarnya potongan video pidato sambutan Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik di berbagai group WhastApp.

Rachmat Hidayat mendesak Gubernur NTB menindak Pejabat Eselon II NTB yang terlibat politik praktis — Rachmat Hidayat

Potongan video itu diketahui merupakan sambutan Ahsanul saat mewakili Gubernur dalam acara halalbihalal Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) di perantauan yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Ahad (07/05/23).

Dalam potongan video tersebut, Ahsanul dinilai masuk dalam ranah politik praktis.

“Saya berharap muncul orang-orang Sasak yang hebat untuk memimpin NTB ini. Tetapi dia harus paham betul tentang ke-Sasak-annya dan tentang ke-NTB-annya. Tetapi kalau belum ada, ya biarkan Bang Zul dulu nanti kan periode kedua,” kata Kadis Sosial, Ahsanul Khalik.

Pidato Ahsanul yang bernada politik praktis itu mendapat reaksi dari Rahmat Hidayat.

Menurut Rachmat, pidato Ahsanul Khalik secara terbuka di hadapan hadirin dalam acara tersebut, dinilai sebagai tindakan politik praktis yang dilakukan pejabat eselon II NTB.

”Gubernur harus mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya yang sudah terang-terangan terlibat politik praktis semacam ini,” kata Rachmat, Selsa (09/05/23).

Rachmat sedang berada di Jogjakarta untuk kunjungan Komisi VIII DPR RI, dan kiriman potongan video pidato Ahsanul khalik diterimanya dini hari dari sejumlah tokoh masyarakat Sasak.

Tokoh Sasak Geram

Banyak di antara para tokoh yang menyampaikan langsung kegeramannya pada pidato Ahsanul pada Rachmat.

Dini hari itu pula, Rachmat langsung menghubungi Sekretaris Daerah NTB, HL Gita Ariadi, agar ada tindakan tegas terhadap seluruh ASN lingkup Pemprov NTB yang terlibat politik praktis.

Lalu Gita Ariadi selaku Sekda NTB, merupakan panglima para ASN di Pemprov NTB. Namun, menyampaikan jawaban pada dirinya Rachmat, kewenangan penindakan ada pada Gubernur NTB sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Saat yang sama, Rachmat juga menghubungi Gubernur Zul melalui sambungan telepon. Respon baru didapat selepas pagi.

Kepada Rachmat, Gubernur Zul mengaku akan memanggil Ahsanul terkait hal tersebut.

Acara halalbihalal Himalo tersebut diketahui dihadiri sekitar seribu diaspora Lombok yang kini tinggal di Jakarta dan sekitarnya.

Saat berpidato, Ahsanul juga dinilai berpotensi memecah belah sesama warga NTB.

“Yok daripada yang masuk yang bukan orang NTB. Kan ada juga orang di luar NTB kan kepengin juga dia nyalon jadi gubernur NTB. Ya jangan bermimpilah. Kita bangsa Sasak harus mengatakan itu. Jangan bermimpilah. Bukan berarti kita kesukuan. Ndak. Tetapi kita harus memahami bahwa kita memang memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu.”

Rachmat menegaskan, selain politik praktis, apa yang disampaikan Ahsanul Khalik tersebut juga berpotensi memecah belah. Menegasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara di sisi lain, apa yang disampaikan Ahsanul bisa ditafsirkan khalayak, sesungguhnya saat ini tidak ada tokoh Sasak yang pantas menjadi gubernur memimpin NTB.

”Sebagai pejabat eselon II, Ahsanul telah memberikan pembelajaran yang tidak baik. Sebab, semua masyarakat, seluruh warga, boleh menjadi apa saja di Republik ini selama tidak dicabut hak politiknya entah dia Suku Sasak, Suku Samawa, Suku Mbojo, ataupun warga negara Indonesia lainnya,” tandas Rachmat.

Bawaslu diminta turun tangan

Karena itu, politisi berambut perak ini juga mendesak agar Bawaslu juga turun tangan. Ahsanul disebutnya harus diperiksa. Termasuk pejabat lain di Pemprov NTB yang memiliki indikasi yang sama yang terlibat politik praktis.

Ditegaskannya, tidak hanya di tahun politik seperti saat ini, narasi-narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat harusnya tidak mendapat tempat.

Pun pejabat-pejabat yang merupakan abdi negara yang terlibat politik praktis juga sudah sepatutnya ditindak tegas, bukan justru sebaliknya diberi panggung.

”Politik itu bermartabat. Tidak bisa meraih segala sesuatu dengan segala cara. Nggak boleh begitu. Pasti setiap orang Sasak yang mendengar apa yang disampaikan dalam potongan video itu juga berpotensi tesinggung,” tandas Rachmat.

Ia mempertanyakan, apa kapasitas Ahsanul untuk menyampaikan hal tersebut. Dalam kapasitas mewakili Gubernur atau mewakili Sekda, apa yang disampaikan Ahsanul sudah sangat offside.

Kalau pun hendak bercanda, dinilainya sangat tidak sensitif dan tidak pada tempatnya.

”Ini sama saja, mau masuk surga tapi menohok teman sendiri. Masuk surga harus dengan mulus. Harus dengan iman dan perilaku yang baik,” tandas Rachmat.

Ditegaskannya, dirinya akan terus mengingatkan Gubernur Zulkieflimansyah untuk terus menindak tegas ASN yang berpolitik praktis tersebut.

Sebab, perilaku politik praktis dari para pejabat, justru bisa menjadi kampanye negatif yang malah bisa mendiskreditkan gubernur. ***

Gubernur NTB Lakukan Groundbreaking Sirkuit Selaparang

Pngembangan kawasan eks Bandara Selaparag, menurut Gubernur NTB, akan menggeliat seiring akan digelarnya kejuaraan internasional Motocross

MATARAM.LombokJournal.com ~ Setelah sukses sebagai tuan rumah event internasional balap motor dunia MXGP, kini NTB kembali akan menggelar event serupa di eks Bandara Selaparang, Mataram.

Gubernur NTB yang biasa disapa Bang Zul melakukan groundbreaking Sirkuit MXGP di Eks Bandar Udara Selaparang, Mataram, Selasa (09/05/23). Sirkuit Selaparang di Kota Mataram siap menggelar Seri MXGP Lombok 2023.

Acara groundbreaking dilakukan Gubernur NTB bersama jajaran Pemprov NTB

Bang Zul kembali menorehkan sejarah perhelatan sport tourism (wisata olahraga), dengan menggelar kejuaraan balap motor yang fenomenal.

Dengan groundbreaking diyakini, pengembangan kawasan ex Bandara Selaparang akan menggeliat seiring akan digelarnya kejuaraan internasional Motocross pada bulan Juni mendatang.

“Menggelar dua seri MXGP di NTB tidak nudah tapi eksternalitas dan dampak ekonomi dari penyelenggaraan di ex bandara ini akan sangat luarbiasa di masa depan,” kata Gubernur Bang Zul.

Ia mengungkapkannya di depan Kadis Kominfotik NTB dan seluruh Kabid, Kadis PUPR, Kadispora, Dirut RSUP NTB, Kadis Pariwisata, Kadis Perhubungan, unsur PT Angkasa Pura Persero dan Asisten I Setda Kota Mataram.

Dikatakanya, setelah sukses menggelar MXGP Samota tahun lalu, NTB diganjar penghargaan sebagai penyelenggara sesi MXGP terbaik. Karena itu, tahun ini INFRONT memutuskan menambah seri di Pulau Lombok.

Dikatakan Bang Zul, meski penyelenggaraan MXGP kurang menguntungkan secara finansial namun pengembangan kawasan akan sangat menguntungkan.

“Di kawasan Samota sekarang telah banyak dibangun pemukiman pemukiman baru yang menumbuhkan fasilitas ekonomi lainnya selain wisata,” terang Bang Zul.

Demikian pula dengan gelaran MXGP di Pulau Lombok yang dibangun di lahan ex Bandara seluas 68 Ha, pengelolaan kawasan milik Angkasa Pura oleh Pemprov NTB ini akan potensial menggerakkan ekonomi, pasca penyelengaraan event tersebut.

Salah satunya adalah training center dan coaching clinic atlet motor, maupun event skala besar nasional dan internasional lainnya. Mengingat lokasi ex Bandara itu yang strategis di tengah kota.

Hal senada diungkapkan, desainer Sirkuit MXGP Selaparang yang memastikan sirkuit Motocross di tengah kota dengan lanskap keindahan alam jarang ditemukan.

“Tidak saja di tengah kota yang mudah diakses penonton nantinya tapi juga ambience (nuansa) alam sekitar akan menambah keindahan sirkuit,” ucapnya.

Setelah groundbreaking, pembangunan sirkuit direncanakan berlangsung hingga H – 1 penyelenggaraan pada Juni mendatang. ***

Posyandu Keluarga Turunkan Angka Stunting dan AKIB di NTB

Dinas Kesehatan NTB didorong untuk lebih masif bekerja sama dengan Posyandu Keluarga yang ada di seluruh kabupaten/kota di NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Posyandu Keluarga di Provinsi NTB yang makin massif terbukti berperan turunkan angka stunting, serta angka kematian ibu dan bayi (AKIB).

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah minta Dinas Kesehatan dan seluruh stake holder terkait untuk dapat meningkatkan kerjasama. Dinas Kesehatan Provinsi NTB juga didorong berkolaborasi dengan sepuluh kabupaten dan kota di NTB.

Wagub NTB mendorong Dinas Kesehatan NTB kolaborasi dengan Posyandu Keluarga di seluruh NTB — Wagub NTB, Hj Stti Rohmi Jalillah

“Provinsi NTB harus rutin berkolaborasi dengan sepuluh Kabupaten/kota secara intens,” kata Wagub.

Ia mengatakan itu di hadapan jajaran Dinas Kesehatan Prov NTB pada rapat Progress Program Kerja Dinas Kesehatan NTB Triwulan 1 di Kantor Dinkes NTB, Senin (08/05/23).

Kepala Dinas Kesehatan NTB H. Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan, fungsi Posyandu Keluarga sebagai wadah edukasi dan screening kesehatan bagi masyarakat, akan terus ditingkatkan.

“PR kita menurunkan angka stunting dan angka kematian ibu dan bayi lebih kencang lagi,” kata mantan Dirut RSUP NTB ini.

Dijelaskan, angka kasus stunting sampai dengan triwulan 1 di tahun 2023 sebesar 14,76 persen. Sebelumnya, tahun 2022 stunting NTB berada di angka 19.23, menurun dari tahun 2021 dimana stunting di angka 16.84.

“Kasus kematian ibu sampai dengan triwulan 1 di tahun 2023 sebesar 26 kasus. Sementara sebelumnya, di tahun 2022 sebanyak 97 kasus, menurun dari tahun 2021 sebanyak 144 kasus,” ujarnya.

Menurutnya, kasus kematian bayi sampai dengan triwulan 1 di tahun 2023 sebesar 196 kasus kasus. Sementara sebelumnya, di tahun 2022 sebanyak 788 kasus, menurun dari tahun 2021 sebanyak 811 kasus. ***

Gubernur NTB Nobar Grasstrack Bersama Masyarakat

Bang Zul sapaan Gubernur NTB bersama istri menyaksikan Grasstrack 2023, beri semangat para pebalap yang akan berlaha di ajang PON

SUMBAWA.LombokJournal.com ~ Menyambut perhelatan MXGP pada bulan Juni dan Juli mendatang, digelar Grasstrack 2023 ini juga merupakan ajang seleksi pembalap NTB menuju PON mendatang.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah didampingi Istri, Hj. Niken Saptarini menyaksikan langsung ajang Grasstrack 2023 di Sirkuit Samota Sumbawa, Minggu (07/05/23).

Bang Zul sapaan Gubernur NTB berbaur bersama masyarakat menyaksikan keseruan pembalap yang menjajal salah satu sirkuit motocross terindah di dunia tersebut.

Banyak talenta muda dan berbakat dari seluruh Kabupaten dan Kota se-NTB.

Bang Zul menyempatkan meninjau Paddock, memastikan keadaan para pembalap yang ikut berlaga dalam gelaran grasstrack tersebut.

Ia memberikan dukungan agar para pebalap terus semangat dalam mengharumkan nama NTB, khususnya pada cabang olahraga motocross.***

Ekonomi NTB Tumbuh 3,57 Pesen, Triwulan I 2023

Penyelenggaraan World Superbike (WSBK) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) berkontribusi pertumbuhan ekonomi NTB

MATARAM.LombokJournalcom ~ Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tumbuh sebesar 3,57 Persen, pada triwulan I tahun 2023 dibandingkan Triwulan I tahun 2022.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM menyampaikan Berita Resmi Statistik itu di aula Tambora BPS NTB itu, Jumat (05/05/23).

Event WSBK memberi kontribusi utama pertumbuhan ekonomi NTB — World Superbike (WSBK) 2022, WSBK 2023 di Pertamina Mandalika International Street Circuit

“Event internasional WSBK dan Porprov NTB bulan lalu ikut mendukung pertumbuhan ekonomi di NTB dan memberikan kontribusi utama,” jelas Wahyudin.

Berbagai panen raya komoditas pertanian juga berkontribusi mendukung pertumbuhan ekonomi. Khususnya padi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2023.

Kemudian pertumbuhan tertinggi menurut lapangan usaha secara year-on-year adalah konstruksi sebesar (12,76 persen), didukung terutama oleh pengadaan semen.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah perdagangan (9,07 persen) sebagai dampak peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor serta meningkatnya kunjungan ke pusat perbelanjaan seiring penghapusan PPKM.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah jasa perusahaan (7,68 persen), didorong meningkatnya aktivitas agen perjalananan dan biro perjalananan wisata. ****

Kontraktor Ancam Kemah di Kantor Gubernur NTB

Ini ancaman para kontraktor, mereka mengaku Pemprov NTB belum bayar hak mereka dari pekerjaan yang sudah selesai di tahun 2022

MATARAM.LombokJournal.com ~ Kantor Gubernur NTB dalam waktu dekat akan jadi tempat kemah (camping) para kontraktor

yang mengaku Pemprov NTB tak kunjung membayar utang proyek yang telah dirampungkan pada 2022 silam.

Pertemuan solidaritas kontraktor untuk nagih utang proyek Pemprov NTB

Rencana yang akan dilakukan para kontraktor itu sebagai aksi simbolik untuk menagih utang Pemprov NTB.

Bahkan sebelumnya, perwakilan kontraktor NTB telah melakukan aksi berani dengan berusaha menggembok dan menyegel mobil dinas Gubernur NTB di Pendopo di Mataram, Rabu (03/05/23).

Sayangnya, aksi untuk menyegel mobil dinas Gubernur NTB belum kesampaian.

Salah satu kontraktor, Ahyar mengaku aksi kemah itu akan diikuti ratusan orang.

Para kontraktor telah melakukan pertemuan di salah satu kafe di Mataram, Kamis (04/05/23).

Mereka makin serius menghimpun solidaritas sesama kontraktor yang proyeknya belum dibayar Pemprov NTB.

Dalam pertemuan di kafe itu, dihadiri perwakilan kontraktor dari beberapa kabupaten/kota di NTB. Seperti Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, hingga Kota Mataram.

Mereka berhimpun menyusun sejumlah strategi lanjutan agar Pemprov NTB segera membayar utang kepada mereka.

Salah satu poin yang mereka sepakati adalah akan melakukan kemah (camping) di halaman Kantor Gubernur NTB.

“Para kontraktor yang terzalimi ini menuntut agar segera hak mereka dari pekerjaan yang belum terbayar di tahun 2022. Jika tuntutan kami tidak segera ditindaklanjuti, para kontraktor dan buruh bangunan akan berkemah di Kantor Gubernur NTB,” kata Ahyar, perwakilan kontraktor asal Kota Mataram.

Ahyar mengaku, aksi pihaknya telah berada pada titik nadir penantian. Selama ini pemprov NTB, kata Ahyar tak pernah memberikan kepastian ihwal kapan akan membayar kewajiban kepada kontraktor.

Ahyar berujar, hal yang terjadi malah sebaliknya. Pemprov NTB diakuinya terkesan memandang sebelah mata para kontraktor.

Akan segel kantor BKAD

Senada dengan Ahyar, kontraktor asal Lombok Timur Fathurrahman mengaku pihaknya akan terus menunjukkan sikap-sikap protes. Hal itu semata-mata mereka lakukan sebagai sikap tegas terhadap sikap pemprov NTB.

Selain kemah di Kantor Gubernur NTB, Fathurrahman menerangkan, pihaknya juga telah menyiapkan langkah lain. Jika tuntutan tetap tak digubris, mereka akan menyegel kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Langkah berikutnya kami para kontraktor akan menyegel kantor BPKAD,” ucap Fathurrahamb dengan tegas.

Di tempat yang sama, Ahmad Amrullah kontraktor asal Lombok Barat mengkritisi alibi yang selama ini sering disampaikan pihak pemprov NTB. Terutama berkaitan dengan musabab belum terbayarnya proyek tersebut.

Alasan adanya wabah covid-19 dan bencana alam dinilainya sudah tidak berterima. Jika Covid-19 jadi alasan, mengapa event internasional seperti Motor Cross Grand Prix (MXGP) tetap ngotot dilaksanakan.

“Kami menyayangkan pernyataan gubernur yang menyebut Covid sebagai kambing hitam. Kalau alasannya Covid, kok event-event internaisonal di NTB seperti MXGP tetap jalan? Coba uang itu dipakai bayar utang,” bebernya.

Kemudian pernyataan gubernur NTB yang menyebut ada muatan politis di balik protes para kontraktor juga dibantah mentah-mentah oleh Amrullah.

Ia memastikan, tida ada tendensi politis sedikit pun dari sikap yang ditunjukkan para kontraktor. Hal tersebut murni sikap naluriah yang keluar sebagai bentu kekecewaan.

“Tidak ada unsur politis seperti apa yang dituduhkan Gubernur NTB. Ini murni jeritan kontraktor menuntut hak untuk dibayar. Jangan juga melempar bola panas ke OPD, karena kebijakan ada pada gubernur,” ujar Amrullah.

Pernyatan lain yang membuat para kontraktor teriris adalah pernyataan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota DPRD NTB, Sambirang Ahmadi di beberapa media online.

Amrullah menyebutkan, komentar Sambirang yang menyebut utang bukan lah aib melainkan tanda pemerintah bekerja sangat tidak logis.

Dan pernyataan Sambirang lainnya menyebutkan, keterlambatan bayar pihak yang berbisnis dengan pemerintah bagian dari risiko pekerjaan.

“Coba kita lebih objektif, pernyataan itu berpriksmanusiaan ndak? Kami ini sudah satu tahun lo menunggu. Coba Pak Sambirang cek satu-satu kondisi kami. Dikejar rentenir hingga harus jual aset,” ucap Amrullah.

Terakhir, kontraktor asal Lombok Tengah yakni Willy menegaskan, pihaknya bersepakat untuk tidak mengerjakan proyek tahun 2023 sebelum ada kejelasan pembayaran proyek 2022.

Jika pun nanti utang 2022 telah terbayar, pihaknya meminta kepastian pembayaran proyek yang dikerjakan tahun 2023. Jangan sampai menjadi utang lagi.

“Kami para kontraktor bersepakat tidak akan meengerjakan pekerjaan atau proyek tahun 2023 sebelum ada kejelasan dan kepastian pembayaran pekerjaan tahun 2022,” ucapnya.

Kemudian terkait mekanisme pembayaran proyek tahun 2022, pihaknya tidak ingin jika dibayar dengan cara dicicil.

“Tidak mau dicicil, karena kami bukan bank. Justru kami berutang ke bank. Silakan Pemprov NTB yang berutang selayaknya di bank, bukan di kontraktor,” katanya.

Willy menggarisbawahi, para kontraktor telah bekerja sebagaimana juklak-juknis yang ada. Terkahir, pihaknya meminta adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara kontraktor dengan pihak Pemprov NTB soal kepastian waktu pembayaran.

Sebab mereka tidak ingin hanya ada pernyataan lisan yang tentu sangat mudah untuk tidak dilakukan.

“MoU ini harus ditanda-tangani, hitam putih. Itu menjadi kesepatan bersama waktu pembayaran. Jika dilanggar, nanti publik yang menilai,” beber Willy.***

NTB Bangun Pengolahan Sampah Berbasis Sirkular Ekonomi

Ini pertama di Indonesia, pengolahan sampah berbasis sirkular ekonomi di NTB, yang hasilnya bisa dimanfaatkan lagi

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pembangunan pengolahan sampah berbasis sirkular ekonomi di NTB akan dilakukan ground breaking September mendatang.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyambut baik rencana tersebut, yang dinilainya membantu menyelesaikan permasalahan sampah di NTB.

Gubernur mengatakan, pengolahan sampah akan menyelesaikan permasalahan sampah di NTB — Gubernur NTB, Ziulkieflimansyah

“Kita sangat welcome, dan senang sekali bisa dibantu dalam membantu menyelesaikan permasalahan sampah di NTB,” ucap Bang Zul sapaan Gubernur NTB yang didampingi Wagub. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Bang Zul menyampaikan itu pada pertemuan dengan Pancanaka yang bekerjasama dengan Mars Envotec, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Mataram, Rabu (03/04/23).

Sementara itu, perwakilan PT Pancanaka Taridi menjelaskan, Pancanaka adalah perusahaan nasional yang bekerjasama dengan Mars-Envotec dalam bentuk investasi pengolahan sampah yang sudah melakukan MOU bulan lalu.

“Ini adalah kunjungan yang kedua, dalam kunjungan pertama sudah melakukan pertemuan dengan Dinas ESDM, kemudian mengunjungi TPA Kebon Kongok bahkan sudah datang ke Brida, selanjutnya waktu itu melakukan MOU di Germany,” tuturnya.

Dijelaskan, investasi ini adalah upaya membantu pemerintah NTB mewujudkan visi misi zero waste 2030 dan produksi green energy.

“Jadi investasinya 100 persen dari kami dan teknologi sudah disiapkan sehingga membutuhkan lahan 2-3 hektar sebagai tempat pengolahan sampah dengan basis sirkular ekonomi, sehingga hasil pengolahan sampah bisa digunakan lagi,” jelasnya.

Turut hadir, Gubernur didampingi Asisten 2, Kadis ESDM, Perwakilan LHK, Karo Hukum dan KA BPKAD NTB. ***