Menteri Agama Soroti Kualitas Pengeras Suara di Masjid

Persoalan teknis seperti kualitas pengeras suara, menurut Menteri Agama, seringkali luput dari perhatian

MATARAM.LombokJournal.com ~ Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti kualitas pengeras suara di sejumlah masjid dan mushola yang dinilai masih belum optimal.

Menurut dia, kualitas audio yang kurang baik dapat membuat bacaan imam dalam shalat atau kegiatan keagamaan tidak terdengar jelas sehingga sulit diresapi oleh jamaah.

Menteri Agama mengatakan, persoalan teknis seperti kualitas pengeras suara seringkali luput dari perhatian. Padahal memiliki dampak langsung terhadap kekhusyukan ibadah.

“Kadang-kadang bacaan imam sebenarnya sangat bagus, tetapi karena kualitas speakernya kurang baik, suaranya tidak jernih. Akibatnya pesan atau makna dari bacaan itu tidak sampai dengan baik kepada jamaah,” kata Menteri Agama Nasaruddin, Sabtu (07/03/26) di urabaya Jawa Timur.

Ia menilai perbaikan sistem audio di rumah ibadah dapat membantu jamaah lebih memahami dan menghayati bacaan shalat maupun kegiatan keagamaan lainnya.

“Kalau suaranya jelas, orang bisa lebih menghayati. Itu hal sederhana, tetapi dampaknya besar bagi kualitas ibadah,” ujarnya.

Rektor ITS Bambang Pramujati saat bertemu Menteri Agama menyatakan kesiapan kampusnya untuk berkontribusi melalui program pengabdian kepada masyarakat.

Menurut dia, mahasiswa ITS memiliki kompetensi teknis yang dapat dimanfaatkan untuk membantu memperbaiki atau merancang sistem pengeras suara yang lebih baik di masjid dan mushola.

Keterlibatan mahasiswa dalam program tersebut tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang praktek bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di kampus.dan

Takbiran Bisa Saja Berbarengan dengan Nyepi

Nyepi tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan takbiran juga berjalan dengan penyesuaian

MATARAM.LombokJournal.com ~ Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif terkait potensi beririsan antara malam takbiran Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi yang tahun ini bertepatan pada 19 Maret 2026.

“Pada 19 Maret nanti ada Hari Nyepi. Kita mengetahui bahwa saat Hari Nyepi tidak diperkenankan ada suara berisik maupun aktivitas kendaraan,” ujar Menag kepada awak media.

Menag menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat di Bali guna memastikan kedua perayaan keagamaan tetap berjalan dengan baik dan penuh saling pengertian.

“Alhamdulillah, kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat di Bali. Sudah ada kesepakatan bahwa takbiran tetap dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan pelaksanaan Nyepi,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan takbiran dilakukan dengan sejumlah penyesuaian.

“Dengan catatan, Nyepi tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan takbiran juga berjalan dengan penyesuaian. Takbiran tidak menggunakan sound system dan dibatasi waktunya, yaitu dari pukul 18.00 sampai 21.00 waktu setempat,” tambahnya.

Menurut Menag, kesepakatan ini mencerminkan kedewasaan dan kearifan masyarakat Indonesia dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman.

Ia mengapresiasi sikap saling menghormati antarumat beragama yang telah terbangun dengan baik, khususnya di Bali.

“Inilah wajah Indonesia. Ketika dua momentum keagamaan besar bertemu, antara takbiran dan Nyepi, kita tidak mempertentangkan, tetapi mencari titik temu dengan dialog dan musyawarah. Semangat toleransi dan saling menghargai harus terus kita rawat,” tuturnya.

BACA JUGA : Puasa, Tak Perlu Lagi Minum Obat Maag

Terkait kemungkinan adanya perbedaan waktu penetapan Idul Fitri, Menag menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan dinamika yang lazim dalam kehidupan keagamaan di Indonesia.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan tetap mengikuti prosedur sidang isbat sebagai mekanisme resmi penetapan awal Syawal.dan

Prediksi BMKG, Tahun 2026 Musim Kemarau Datang Lebih Awal

Prediksi BMKG, Wilayah yang mengalami awal kemarau lebih awal meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan hingga Indonesia bagian timur

MATARAM.LombokJournal.com ~ Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau tahun 2026 lebih awal dibandingkan rerata klimatologinya.

Kondisi ini dipicu oleh berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari 2026, yang kini telah bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menjelaskan lebih lanjut terkait prediksi BMKG. Dari pemantauan anomali iklim global di Samudera Pasifik menunjukkan nilai indeks ENSO saat ini berada pada angka -0,28 (Netral) dan diprediksi bertahan hingga Juni 2026.

Namun demikian, mulai pertengahan tahun peluang munculnya El Niño kategori Lemah-Moderat sebesar 50-60 persen mulai semester kedua tahun ini perlu menjadi perhatian.

Peralihan Angin Baratan (Monsun Asia) menjadi Angin Timuran (Monsun Australia) menjadi penanda dimulainya musim kemarau.

BMKG mencatat sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau 16,3 persen wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026.

Yakni mencakup pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, NTB, NTT, serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, merinci bahwa 184 ZOM (26,3%) menyusul masuk musim kemarau pada Mei 2026, dan 163 ZOM (23,3%) pada Juni 2026.

Berdasarkan data tersebut, Ardhasena menegaskan bahwa awal kemarau di 325 ZOM (46,5%) diprediksi MAJU atau terjadi lebih cepat dari biasanya, SAMA 173 ZOM (24,7%), dan MUNDUR 72 ZOM (10,3%).

“(prediksi BMKG) Wilayah yang mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua,” ujarnya. DAN

Balita 4 Tahun yang Terseret Arus Sungai di Bima Ditemukan

Upaya pencarian yang berlangsung selama dua hari, Rabu (04/03) pukul 08.03 WITA, korban akhirnya balia itu ditemukan warga

MATARAM.LombokJournal.com ~ Operasi SAR terhadap balita bernama Muhammad Ibad Abdillah (4 tahun) yang dilaporkan terseret arus Sungai Kampo Sigi, Desa Rato, Kabupaten Bima, resmi berakhir setelah korban ditemukan pada Rabu (04/03/26).

Sebelumnya pada Senin (02/03) korban balia itu diketahui bermain di bantaran sungai bersama temannya. Kemudian berenang seorang diri sebelum akhirnya terseret arus dan hilang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor SAR Mataram segera memberangkatkan Tim Rescue Pos SAR Bima menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian bersama unsur SAR gabungan.

Setibanya di lokasi, Tim SAR Gabungan langsung melakukan upaya pencarian. Hingga pukul 22.00 WITA pada hari pertama, hasil pencarian masih nihil, sehingga operasi dihentikan Sementara untuk evaluasi dan dilanjutkan kembali pada Selasa (03/03)pukul 06.00 WITA.

“Pada hari kedua operasi, area pencarian dibagi menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU),” ujar Koordinator Pos SAR Bima, M Firdaus, mewakili Kepala Kantor SAR Mataram, Muhammad Hariyadi.

Setelah upaya pencarian yang berlangsung selama dua hari, Rabu (04/03) pukul 08.03 WITA, jasad balita akhirnya itu ditemukan warga di sekitar Jembatan Sondo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dalam kondisi meninggal dunia.

Lokasi penemuan berjarak kurang lebih 6 kilometer dari lokasi kejadian awal. Selanjutnya, korban dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Operasi SAR ini melibatkan Tim Rescue Pos SAR Bima, BPBD Kota Bima, Tagana Bima, Polairud Bima, Polsek Sila, Koramil Sila, Puskesmas Bolo, Potensi SAR 204 serta masyarakat setempat.dan

Balita 4 Tahun Hilang Terseret Arus Sungai di Bima

Pencarian balita yang terseret arus sungai itu dibagi menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU)

MATARAM.LombokJournal.com ~ Balita berusia 4 tahun dilaporkan hilang terseret arus sungai Kampo Sigi, Desa Rato, Kabupaten Bima.

Hingga Selasa 3 Maret 2026 masih dalam pencarian terhadap balita bernama Muhammad Ibad Andillah warga Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Informasi kejadian diterima dari Kantor SAR Mataram, pada Senin 2 Maret 2026, korban sebelumnya diketahui bermain di bantaran sungai bersama temannya dan kemudian berenang seorang diri sebelum akhirnya terseret arus dan hilang.

Kantor SAR Mataram segera memberangkatkan Tim Rescue Pos SAR Bima menuju lokasi kejadian.

Setibanya di lokasi, Tim SAR Gabungan segera melaksanakan pencarian. Hingga pukul 22.00 WITA, hasil pencarian balita yang terseret arus sungai itu masih nihil.

Operasi SAR dihentikan sementara untuk evaluasi dan dilanjutkan kembali pada Selasa 3 Maret 2026 pukul 06.00 WITA.

“Pada hari kedua operasi area, pencarian (balita yang terseret arus sungai itu) dibagi menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU),” ujar Koordinator Pos SAR Bima, M Firdaus mewakili Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi.

SRU 1 melakukan penyisiran sungai sejauh 5,91 kilometer dari titik awal kejadian. SRU 2 melaksanakan penyisiran ke arah hilir sungai sejauh 2 nautical mile (NM).

Operasi SAR ini melibatkan Tim Rescue Pos SAR Bima, BPBD Kota Bima, Babinsa Rato, serta masyarakat setempat.dan

Ummi Dinda ke Dompu Tinjau Kemiskinan Ekstrem Warga

Menurut Ummi Dinda, penanganan kemiskinan ekstrem harus berjalan seiring penguatan ekonomi desa

MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri yang akrab disapa Ummi Dinda meninjau empat kepala keluarga kategori miskin ekstrem di Desa Saneo, Dompu, Minggu (01/03/26).

Di sana, Ummi Dinda menyerahkan bantuan sembako dan santunan sebagai bagian dari intervensi Program Desa Berdaya.

“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan, menyapa warga satu per satu, mendengar kondisi mereka, serta mengupayakan perbaikan rumah agar lebih layak huni,” katanya.

Desa Saneo Kecamatan Woja merupakan salah satu “Desa Berdaya” di NTB. Ada banyak program yang bisa dilaksanakan di desa ini untuk memberantas kemiskinan.

Salah satunya yaitu dengan melakukan Bedah Rumah tidak layak huni.

Program “Desa Berdaya” bukan sekadar bantuan. Tapi upaya mendorong kemandirian, memperkuat ekonomi warga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kunjungan Ummi Dinda juga dilakukan di Kelurahan Kandai untuk meninjau pembangunan Koperasi Merah Putih dan menyerahkan dukungan operasional.

“Bagi kami, penanganan kemiskinan ekstrem harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi desa dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Ummi Dinda, sapaan akrab Wagub NTB.

Hal ini, lanjut Wagub, agar masyarakat tidak hanya terbantu hari ini, tetapi juga berdaya untuk masa depan.

Agenda Ummi Dinda merupakan rangkaian Safari Ramadhan yang juga momentum mempererat silaturahmi sekaligus untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.dan

Magnet Wisata Baru, NTB Tak Jualan Pantai Itu-itu Saja

Dengan teknologi dan pengelolaan geografi yang cerdas, NTB akan menjadi magnet wisata provinsi kepulauan

MATARAM.LombokJournal.com ~ NTB sedang membangun sejarah baru. Seaplane di Bendungan Batujai adalah simbol daerah ini siap menjadi Hub Konektivitas Kepulauan di Indonesia.

Mengapa ini penting? Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memberi penjelasan. Katanya, magnet wisata baru.

“Kita nggak cuma jualan pantai yang itu-itu saja,” katanya dilansir dari Instagramnya, Minggu (01/03/26).

Sekarang, jelas Gubernur Iqbal terkait magnet wisata baru, ratusan pulau kecil (gili) di Lombok dan Sumbawa jadi lebih mudah dijangkau.

“Ini strategi high-value tourism—wisatawan datang lebih lama, belanja lebih banyak,” ujarnya lagi. Ia memprediksi ekonomi rakyat bergerak.

“Kalau turis mudah ke pulau terpencil, siapa yang untung? Warga lokal! Homestay bakal penuh, pemandu wisata laku, dan UMKM pesisir kita bakal hidup luar biasa,” ungkap Iqbal.

Tak hanya itu, logistik dan medis juga berpengaruh.

“Bukan cuma buat turis, ini juga jalan tol udara untuk bawa hasil perikanan premium kita lebih cepat ke pasar, serta akses medis darurat buat warga di pulau,” lanjutnya.

“Pilihannya cuma satu. Kita mau jadi penonton atau jadi pemain utama di rumah sendiri?”

Dirinya mengaku optimistis dengan teknologi dan pengelolaan geografi yang cerdas, NTB akan menjadi magnet wisata provinsi kepulauan yang paling diperhitungkan di kancah nasional maupun internasional.dan

Antisipasi Lonjakan Penumpang, Menhub Temui Gubernur Iqbal

Menhub menekankan antisipasi kesiapsiagaan armada, dermaga, serta pengaturan arus untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan dan pemudik

MATARAM.LombokJournal.com ~ Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menemui Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, guna membahas antisipasi kesiapan Angkutan Lebaran 2026, lonjakan pemudik dan wisatawan.

Menhub menitikberatkan pembahasan pada penguatan angkutan penyeberangan, kesiapan pelabuhan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk antisipasi lonjakan arus mudik dan wisatawan.

“Sebagai provinsi kepulauan, mobilitas masyarakat di NTB sangat bergantung pada angkutan penyeberangan dan transportasi udara, yang diperkuat oleh jalan nasional,” kata Menhub.

NTB juga merupakan salah satu provinsi dengan destinasi pariwisata unggulan nasional, sehingga pada periode tertentu, termasuk Hari Libur Lebaran diprediksi akan terjadi peningkatan pergerakan tidak hanya untuk aktivitas mudik, tetapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berwisata.

Pelabuhan penyeberangan di NTB diperkirakan akan menjadi salah satu simpul tersibuk, khususnya Pelabuhan Lembar.

Pelabuhan Lembar termasuk ke dalam 3 terbesar pelabuhan penyeberangan tersibuk dengan total sekitar 1,1 juta penumpang yang diprediksi akan menggunakan pelabuhan ini pada masa Angkutan Lebaran.

Menhub menekankan pentingnya antisipasi kesiapsiagaan armada, dermaga, serta pengaturan arus untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan dan pemudik dari dan ke Nusa Tenggara Barat.

Gubernur Iqbal menyampaikan usulan dan permintaan krusial kepada Kemenhub terkait optimalisasi angkutan darat, laut, dan udara di wilayah NTB.

“Tingginya antusiasme mudik tahun ini harus diimbangi dengan armada yang memadai, jadwal penyeberangan yang terukur, dan infrastruktur yang mendukung,” katanya.

Survei Angkutan Lebaran Nasional memperkirakan pergerakan mencapai 146 juta orang pada Angkutan Lebaran 2026 ini.

Prediksi pergerakan yang berasal dari Provinsi NTB sebagai provinsi asal pemudik tercatat sebesar 1,58 Juta orang dan Provinsi NTB sebagai provinsi tujuan diprediksi sebesar 1,22 juta.dan

Gubernur Iqbal Janji Perbaiki Rumah Penjual Opak-Opak

Tugas pemimpin adalah menjadi jembatan bagi harapan rakyatnya. tulisnya di akun instagramnya

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mempunyai janji pada penjual OPAK-OPAK di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Gubernur Iqbal menjanjikan memperbaiki rumah seorang penjual opak-opak di Sigar Penjalin,Tanjung, Lombok Utara.

Pasalnya, Gubernur Iqbal mengaku kagum setelah menyaksikan kegigihan seorang ibu di Sigar Penjalin mengolah opak-opak di tengah keterbatasan tem[at tinggalnya.

“Ini mengingatkan saya bahwa tugas pemimpin adalah menjadi jembatan bagi harapan rakyatnya,” ujar Gubernur Iqal dilansir dari Instagramnya.

Bersama BAZNAS melalui program Program Rumah Layak Huni (MAHYANI) MAHYANI, Gubernur Iqbal mengatakan,pihaknya akan membedah rumah penjual Opak-Opak agar lebih layak dan produktif.

Gubernur Iqbal mengapresiasi para Pendamping Desa Berdaya yang terus mengawal di garda terdepan.

“Bareh (nanti) Insya Allah mulai minggu depan setelah selesai surat-suratnya kita perbaikin rumahnya,” tulisnya.

Program Rumah Layak Huni (MAHYANI) BAZNAS adalah inisiatif sosial, khususnya di wilayah NTB, yang bertujuan merenovasi atau membangun kembali rumah masyarakat kurang mampu (mustahik) agar lebih aman dan nyaman.

Sasarannya adalah masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni (rutilahu), seperti yang dilakukan di berbagai kecamatan.

Sumber dananya berasal dari dana zakat, seringkali berkolaborasi dengan Bank NTB Syariah dan pihak lainnya.dan

Ketangguhan Bencana Melalui Kolaborasi Multipihak

Kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam dalam memperkuat ketangguhan bencana

MATARAM.LombokJournal.com ~ Posisi geografis NTB yang rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi harus mewujudkan ketangguhan bencana.

Ketangguhan bencana menuntut penguatan sistem pengelolaan risiko bencana yang terencana dan berkelanjutan..

Pendekatan sistem menyeluruh terhadap upaya penanggulangan bencana memerlukan kolaborasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, tokoh-tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat sipil.

Hal ini dilakukan dengan menyusun manajemen risiko bencana yang efektif dan berkelanjutan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, yang didukung oleh Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Manajemen Risiko Bencana),.

Selalu menerapkan pendekatan sistem yang menyeluruh dalam upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilakukan.

Kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam dalam memperkuat ketangguhan bencana.

Sebagai langkah penguatan itu, dilaksanakan kegiatan kick off yang diselenggarakan pada Kamis (26/02/2026) di Kota Mataram.

Kick off ini menandai secara resmi implementasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Annual Work Plan (AWP) untuk Tahun Anggaran 2026.

“Kick off ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama agar seluruh program selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin.

Acara ini menjadi momentum keberlanjutan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pelaksanaan sistem penanggulangan bencana di wilayah NTB.

Fokus utama program pada tahun 2026 adalah memperkuat sistem kelembagaan melalui optimalisasi kerja sama multipihak serta penyelarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di tingkat provinsi maupun di 3 kabupaten (Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa) dengan Program SIAP SIAGA.

Sadimin menegaskan, pengelolaan risiko bencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Karena itu, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah akan terus diperkuat untuk memastikan dampak nyata bagi ketangguhan bencana masyarakat di lapangan.

Melalui kick off ini, diharapkan terbentuk rencana aksi yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sepanjang tahun.

“Kolaborasi yang telah dibangun selama ini kita harapkan semakin kuat di tahun 2026 hingga akhir Program SIAP SIAGA,’’ kata Sadimin.

Jalinan kolaborasi yang dibangun telah melahirkan berbagai inisiatif. Pada Desember 2024 dilaunching Unit Layanan Disabilitas yang dalam setahun perjalannya berhasil melakukan pengolahan data terpilah penyandang disabilitas di tiga kabupaten.

Di samping pelibatan berbagai sektor, peran aktif masyarakat juga diperlukan untuk mendukung resiliensi terhadap bencana.

Melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) NTB dan Forum PRB Perguruan Tinggi dilakukan pendampingan pada desa melalui program KKN Tematik Destana. Selain itu, Forum PRB NTB telah Menyusun laporan kajian ketangguhan bencana pulau-pulau kecil di KLU dan Sumbawa.

Sinergi Pemerintah Daerah dan Mitra Internasional

Kegiatan kick off ini dihadiri oleh pemangku kepentingan utama dari kedua negara. Mewakili Pemerintah Australia, hadir Catherine Meehan selaku First Secretary (Humanitarian) Kedutaan Besar Australia, dan Lucy Dickinson sebagai Team Leader Program SIAP SIAGA.

BACA JUGA : Dampak Cuaca Ekstrem di Lombok

Dari pihak Pemerintah Provinsi NTB, acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti. Turut hadir memberikan sambutan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Sadimin.

Kehadiran para pimpinan dalam upaya mewujudkan ketangguhan bencana ini, menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menempatkan isu kebencanaan sebagai prioritas pembangunan.

“Program SIAP SIAGA awalnya dirancang sebagai inisiatif lima tahun (2019-2024), namun kini telah resmi diperpanjang hingga tahun 2028. Memasuki Fase II ini, program membawa mandat yang lebih tajam dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip GEDSI, penghidupan yang berkelanjutan serta adaptasi perubahan iklim’’ kata DRM Area Manager SIAP SIAGA NTB, Anggraeni Puspitasari.

Pada AWP 2026 terdapat tujuh program yang dilaksanakan secara kolaboratif. Pertama, peningkatan sistem dan strategi penanggulangan bencana.

Dalam program ini dilakukan pendampingan teknis untuk penguatan Pembinaan dan Pengawasan (BINWAS) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana di 10 kabupaten/kota di NTB. Selain itu, akan dilakukan pendampingan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana).

Kedua, peningkatan strategi penanggulangan bencana. Akan dilakukan pendampingan evaluasi RPB Provinsi NTB dan finalisasi RPB Lombok Tengah. Selain itu pendampingan teknis dan fasilitasi Musrenbang Tematik Kebencanaan dan Pembangunan Berketahanan Iklim di Provinsi dan 3 Kabupaten (KLU, Loteng dan Sumbawa).

Dalam program ini juga akan menyusun Pergub Musrenbang Tematik Kebencanaan dan Pembangunan Berketahanan Iklim di Provinsi NTB.

Ketiga, pemetaan dan evaluasi risiko bencana. Akan dilakukan pendampingan teknis penyusunan dokumen KRB Kabupaten (KLU, Loteng dan Sumbawa) dan pendampingan teknis untuk pemantauan IKD/IRB Provinsi NTB.

Keempat, peningkatan layanan data dan komunikasi penanggulangan bencana. pendampingan teknis akselerasi pemanfaatan SIK Provinsi NTB di level daerah.

Serta pendampingan teknis untuk pengembangan lanjutan SIK (tahap 4) Provinsi NTB dan DESTANA yang inklusif dan integratif untuk mendukung sinergi dalam perencanaan dan pemantauan program desa (termasuk konvergensi antara API-PRB dan SDGs Desa).

Kelima, peningkatan dan pengembangan kebijakan dan peraturan untuk kesiapan bencana melalui penguatan kolaborasi pentahelix dan berbagi pengetahuan penanggulangan bencana.

Kegiatannya berupa pendampingan teknis koordinasi dan sinergi antara Forum PRB Provinsi NTB, Forum PRB Kab/Kota dan Forum Perguruan Tinggi untuk pengarusutamaan ketangguhan desa dan PRBBK melalui mekanisme KKN Pemberdayaan Desa.

Memperkuat peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan menyusun peta sebaran disabilitas di daerah rawan bencana.

Program ini juga mendorong penyusunan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang ramah terhadap kelompok rentan.

Keenam, peningkatan kualitas kebijakan pemulihan pasca bencana melalui pendampingan teknis dan fasilitasi penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).termasuk peningkatan kapasitas sektor RR untuk JITUPASNA. Ketujuh, peningkatan kapasitas logistik dan peralatan penanggulangan bencana lokal melalui pendampingan teknis penguatan klaster logistik Provinsi NTB.

“Fokus pelaksanaan Program SIAP SIAGA NTB di tahun 2026 adalah memperkuat sistem kelembagaan melalui optimalisasi kolaborasi dan kemitraan multi-pihak. Serta mendukung pengawasan, evaluasi, dan pembelajaran dari implementasi program-program Penanggulangan Bencana,” kata Angga. BPBD/Kominfotik.