Di era perubahan saat ini tidak boleh lagi ada pemerintah yang feodal, yang mempersulit masyarakat dan dunia usaha.

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, menegaskan hal tersebut saat Penyerahan Sertifikat/Piagam Penghargaan K3 Bagi Pembina K3 Wilayah dan Perusahaan Untuk Tingkat Pusat dan Tingkat Pulau Sumbawa, Kategori Penerapan K3 dan Penerapan Protokol Covid-19 Tahun 2021, di Samawa Seaside Cottages, Sumbawa, Sabtu (4/9).

Di hadapan hadirin acara, Zulkieflimansyah mengingatkan bahwa sebagai pelayan publik, jajarannya harus proaktif menyapa dunia usaha, menawarkan bantuan hingga dunia usaha nyaman. Dan berharap perubahan ini diikuti para pengusaha, mental dunia usaha juga harus berubah dalam memperlakukan karyawannya.

“Tidak boleh lagi ada separasi yang tegas antara management of the company atau perusahaan dengan pekerjanya, membedakan antara bos, karyawan dan pekerjanya. Perusahaan masa depan adalah perusahaan yang meredefinisi dan memaknai bisnisnya adalah sebuah keluarga yang berjalan bersama menuju pantai kebahagiaan,” ungkapnya

BACA JUGA: Lombok Football Club didirikan HBK guna Menuju Liga Indonesia

Sementara itu, Kepala Disnakertrans NTB, Gede Putu Aryadi, melaporkan, penghargaan Nasional Kesehatan Kerja (K3) diberikan kepada 7 Perusahaan di NTB dalam kategori protokol Covid-19 di tempat kerja. Pihaknya juga mendorong semua badan usaha agar memperhatikan aspek perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerjanya.

Dalam paparannya, Gede Aryadi menjelaskan bahwa tenaga kerja aktif yang sudah dilindungi jamsostek hingga periode Agustus 2021 sebanyak 265.910 orang, terdiri dari 122.417 pekerja penerima upah/formal yang tersebar di 6.718 badan usaha, 22.307 pekerja bukan penerima upah dan 121.186 pekerja di sektor jasa konstruksi. Sedangkan yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 265.910 atau 52.80% dari jumlah pekerja formal sejumlah 503.582 orang.

“Pemprov NTB juga telah memberikan bentuk kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepada 10.249 Guru PTT/GTT & 4.800 pegawai kontrak (Non ASN),” ujarnya.

Dalam cara penyerahan penghargaan ini dirangkai dengan penyerahan Santunan Jaminan Kematian dan Penyerahan Simbolis 1.626 Non ASN kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah kabupaten Sumbawa.

Pernikahan anak di bawah umur akan meningkatkan angka stunting, kematian ibu dan bayi, putus sekolah, pekerja anak dengan upah rendah serta meningkatkan angka kemiskinan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, menyatakan hal tersebut saat menjadi keynote speaker pada webinar Pencegahan Pernikahan Anak, yang diselenggarakan BKOW NTB secara daring, Sabtu, (4/9). Oleh sebab itu, Sitti Rohmi menghimbau kepada seluruh stakeholder terkait agar memasifkan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan anak.

“Pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang memiliki banyak dampak negatif dan sangat berbahaya kepada anak, keluarga dan negara,” tegas Sitti Rohmi.

Selain itu, informasi tentang dampak negatif pernikahan anak di bawah umur yang akan diberikan kepada masyarakat, sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana dan cepat dimengerti.

“Ini bukanlah hal yang mudah, namun jika kita bersinergi pasti akan lebih mudah mencegah dan menurunkan angka perkawinan anak di provinsi NTB” pungkasnya.

Sitti Rohmi berharap agar melalui Posyandu keluarga, percegahan pernikahan anak hingga stunting bisa teratasi dengan baik. Sebab Posyandu Keluarga adalah pusat edukasi yang berperan penting dalam mencegah pernikahan anak, dan turut mendukung upaya percepatan penurunan stunting, serta resiko kesehatan lainnya.

BACA JUGA: Food dan Shrimp Estate Digesa Guna Sukseskan Industrialisasi

ser

Usai cuatan isu dan polemik, Pemerintah Provinsi NTB memilih untuk memutus kontrak pihak PT GTI terkait pemanfaatan dan pengelolaan lahan seluas 65 hektar di Gili Trawangan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Keputusan ini berdasarkan dukungan semua pihak karena pihak GTI dinilai belum mampu merealisasikan perjanjiannya yang sudah ditetapkan.

“Oleh karena itu, setelah melihat keadaan seperti ini, kami memutus kontrak pihak PT. GTI dan kami sendiri bisa mengelolah lahan tersebut dengan baik,” tegas Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, saat rapat progres dengan PT. GTI, secara virtual, di ruang rapat utama kantor gubernur, Jumat (3/9).

Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Pipit Rismanto, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi, Kepala Kejati NTB, Tomo Sitepu serta stakeholder lainnya.

Zulkieflimansyah, menjelaskan, di antara 65 hektar yang dialokasikan pengelolaannya oleh PT. Gili Trawangan Indah (GTI), ternyata 60 hektarnya telah dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kegiatan ekonomi yang cukup bagus. Sehingga dari lahan itu yang tersisa hanya 5 hektar yang belum dimanfaatkan alias masih kosong.

“Untuk itu, secara kasat mata dengan logika sederhana karena investasi masyarakat juga sudah sangat bagus. Tidak mungkin kami mengusir masyarakat kita sendiri untuk salah satu investasi yang belum pasti,” tuturnya.

Zulkieflimansyah mengakui bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk membuka ruang dialog dengan pihak GTI namun tidak direspon dengan baik. Sehingga banyak acara yang dibatalkan karena menunggu kabar dari pihak GTI, dan ini sangat keterlaluan.

“Oleh karenanya, tanpa ragu-ragu merasa tidak perlu ada lagi addendum karena pihak GTI tidak menunjukkan itikad baik. Kami sepakat untuk memutus kontraknya,” tegasnya.

manikp@kominfo

Press Trip yang digelar Forum Wartawan NTB di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bentuk sinergi antara media dan pemprov dalam mempublikasikan pembangunan di NTB.

KSB.lombokjournal.com ~ Untuk meningkatkan inovasi dan cakrawala pemberitaan tentang program pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Forum Wartawan Pemprov NTB menggelar Press Trip di Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (02/09/21).

“Selama ini, Press Trip yang dilakukan teman-teman Pers selalu keluar daerah. Namun kegiatan kali ini dilakukan agar media dapat melihat sisi lain di daerahnya sendiri. Karena potensi daerah sangat banyak untuk diketahui dan dipublikasikan,” kata Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, di ruang kerjanya usai melepas keberangkatan Forum Wartawan Pemprov NTB.

Termasuk program-program unggulan yang bersinergi dengan program pemerintah kabupaten/kota, sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk saling mendukung dan bersinergi.

“Itulah penting dan perlunya Press Trip di daerah sendiri, agar semua kabupaten/kota se-NTB dapat diketahui masyarakatnya sendiri bahkan dunia,” tutur Najamuddin.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Musyafirin, menyambut baik kunjungan Press Trip yang dilakukan Forum Wartawan Pemprov NTB. Menurutnya kehadiran pers sangat penting sebagai media publikasi program pembangunan yang ada di NTB maupun daerah. Apalagi keberadaan KSB merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil menuntaskan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

“Ini juga sejalan dengan Program NTB Gemilang, NTB Sehat dan Cerdas, yang salah satunya Bebas BAB Sembarangan,” ungkap Bupati ketika menerima kunjungan Forum Wartawan Pemprov NTB di aula kantor bupati.

Musyafirin juga menjelaskan program ini berhasil berkat dukungan pemprov, pemerintah pusat dan seluruh unsur di KSB. Prosesnya panjang, sejak tahun 2016 sudah dibangun instrumen pendukung untuk mensuksekan program ini.

BACA JUGA: Bendungan Sape Diperbaiki, Ribuan Hektar Sawah Terlindungi

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB, Fahrul Mustafa, menyampaikan bahwa kegiatan atas kerjasama dengan Dinas Kominfotik ini rutin dilaksanakan. Rencana kunjungan ke KSB sudah lama, namun sempat tertunda sebab keadaan pandemi Covid-19.

Kunjungan ke KSB sangat penting, karena dengan publikasi media, program yang sudah diakui nasional, dapat menjadi percontohan daerah lain di NTB bahkan provinsi tentang sanitasi.

“Kami datang dengan menghadirkan 38 orang dari media nasional dan lokal se-NTB,” ujar Fahrul.

Usai kunjungan dan silaturahmi bersama Bupati, Ketua DPRD KSB, Kepala BNN, Dandim, Kapolres, Sekda KSB dan unsur Forkopimda KSB, Press Trip dilanjutkan dengan kunjungan ke Pantai Balad di KSB dan silaturahmi dengan Kodim 1628 Sumbawa Barat.

Rencananya, kunjungan di hari esoknya akan diteruskan mengunjungi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) di kabupaten Sumbawa untuk melihat program Bincang Gemilang.

edy

Ramah Investasi yang menjadi program unggulan NTB Gemilang, harus pastikan pelayanan investasi secara cepat, mudah dan sesuai dengan kondisi serta teknis yang terjadi di lapangan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, menegaskan agar Ramah Investasi yang menjadi program unggulan NTB Gemilang, harus memastikan seluruh proses investasi dapat dilayani dengan cepat dan mudah,

“Jangan sampai kita hanya terus menerus menyuarakan slogan ramah investasi, tetapi dari segala aspek, baik hulu ke hilir tidak dipersiapkan dengan baik,” kata Sitti Rohmi, saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Investasi Wilayah IV Tahun 2021, di Hotel Golden Palace Kota Mataram, Rabu (1/9/).

Di depan peserta rapat, yang terdiri dari Jatim, Bali, NTB dan NTT, Wagub mengatakan bahwa berbagai cara yang disiapkan, dari mulai sosialisasi, promosi dan sistem yang baik, namun kenyataan di lapangan banyak kendala dan hambatan yang ditemui para investor.

“Ini yang benar-benar harus kita jaga dan pastikan,” tegas Sitti Rohmi.

Maka peran Satgas Investasi bersama pemerintah sangat strategis guna membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh lembaga dan unsur lain, dalam menyamakan persepsi dan untuk mensukseskan proses investasi.

Ia juga meminta persoalan teknis terkait lahan, proses perijinan tidak lagi menjadi kendala di lapangan. Ikuti dan taati aturan serta regulasi yang ada, sebab pemerintah juga harus tegas memutuskan persoalan investasi seperti lahan dan perizinan.

“Ini semua demi mewujudkan investasi berkualitas, untuk menciptakan lapangan kerja demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

BACA JUGA: Mandalika akan Didukung DJBC Genjot Ekspor Produk Daerah

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian/BKPM, Yuliot, mengapresiasi upaya dan langkah pemprov yang berkomitmen menyelesaikan serta memudahkan seluruh proses investasi di NTB.

Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi kendala investasi bagi pelaku usaha di daerah yakni ketidakpastian kesediaan lahan. Maka, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi permasalahan lahan tersebut.

“Dalam rapat koordinasi ini, akan kita coba petakan dan carikan solusi untuk menyelesaikan solusinya,” ujar Yuliot.

Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) NTB, Mohammad Rum, mengatakan bahwa rakor dilaksanakan untuk membangun dan memperkuat koordinasi dan kolaborasi yang optimal di daerah untuk menyelesaikan semua persoalan investasi. Kesuksesan sebuah investasi ada 4 hal, yaitu kepastian lahan, kemudahan perijinan, kepastian regulasi dan jaminanan keamanan.

edy

Pegelolaan sampah yang diakukan desa mandiri, dimulai pemilahan dari rumah tangga yang dikumpukan petugas dan dibeli oleh Bumdes

MATARAM.lombokjournal.com ~ Desa desa maju dan mandiri yang kian meningkat, merupakan cikal bakal yang akan menjadikan NTB Asri dan Lestari.

Wakil Gubernur Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, dengan dukungan desa maju dan mandiri itu, maka program unggulan NTB Zero Waste optimis tercapai.

“Surga ini yang akan kita wariskan pada anak cucu kita nanti dan saya optimis target kita akan tercapai dua tahun lebih cepat,” ujar Wagub.

Itu disampaikannya dalam webinar seri ketiga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Desa Merdeka Sampah untuk NTB Bersih, Selasa (31/08/21).

Salah satu yang berhasil mengelola sampah secara mandiri adalah Desa Kembang Kuning, Sikur, Lombok Timur.

Kepala Desa Kembang Kuning, HL Sujian mengatakan, salah satu strategi awal adalah aturan desa agar masyarakat dapat bergerak bersama.

BACA JUGA: Semangat dan Tetap Tingkatkan Usaha Meski Masa Pandemi

“Tapi kesadaran sebagai desa wisata membuat pengelolaan sampah adalah keharusan,” ungkap Sujian.

Pemilahan sampah dimulai dari rumah tangga dan sekolah yang dikumpulkan oleh petugas sampah dua kali seminggu, yang akan dibeli oleh Bumdes.

Sedangkan siswa sekolah ditukar dengan alat alat sekolah seperti buku dan alat tulis.

Di pengolahan sampah milik desa, para pekerja ibu ibu rumah tangga mengolahnya menjadi produk yang dijual ke pengepul dalam bentuk biji plastik dan lain lain yang dibayar Rp 3000 per kilo sampah.

Lalu Supratman, pengelola TPS3R di Desa Lendang Nangka, Masbagik, Lombok Timur menjelaskan, sejak 2009 pengelolaan sampah dimulai dengan pengumpulan sampah oleh masyarakat yang ditukar dengan secangkir beras.

Tahun 2015, desa nya mendapat bantuan dana Rp 500 juta untuk tempat pengolahan sampah. Sejak itu masyarakat dibayar Rp 5000 per kilo sampah. Rata rata per bulan, TPS ini mengolah tiga ton sampah per bulan.

Hasil pemilahan sampah organik dan anorganik itu dibeli oleh bank sampah mandiri. Ada pula pemilahan sampah mandiri dari rumah yang hasil penjualannya disedekahkan bagi yang kurang mampu.

“Butuh enam bulan untuk memberikan pemahaman tentang pengumpulan dan pengolahan sampah,” kata Supratman.

Ada pula strategi pengolahan sampah perkotaan.

“Kata kuncinya penanganan berbasis rumah tangga,” kata Sri Sulistyawati, Lurah Mataram Timur.

BACA JUGA: Target Zero Waste, Kuncinya Adalah Pemilahan Sampah

“Mayoritas sampah perkotaan berasal dari rumah tangga, pasar dan industri yang belum mengerti tentang pengelolaan,” sebut Sri.

Membangun kesadaran dari sumbernya langsung yakni rumahtangga, dimulai dengan partisipasi 3R dan penutupan TPS liar.

Pengolahan di tingkat kelurahan dengan pemilahan dan pengelolaan saat ini menggunakan metode biopori, maggot sampai kerajinan tangan yang menghasilkan rupiah.

Sementara itu, Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pengelolaan sampah tak hanya digelontorkan dalam program lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Namun juga dialokasikan dalam program kesehatan dan ekonomi menunjang program unggulan Zero Waste.

Dr H Azhari, Kepala Dinas PMPD mengatakan, perencanaan prioritas tergambar dalam 18 tujuan SDGs. Salah satunya adalah bank sampah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.

“Dari 1005 desa sudah ada 988 Bumdes nantinya seluruhnya dilengkapi unit bank sampah yang juga terintegrasi Posyandu Keluarga dari yang ada sekarang sebanyak 200 unit,” jelas Azhari.

jm

Desa Wisata Tete Batu menyiapkan segala aspek yang dinilai asessor UNWTO (United Nation World Tourism Organitation) di ajang lomba the best tourism village 2021

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tete Batu salah satu dari tiga Desa Wisata di Indonesia akan mengikuti ajang lomba the best village 2021 oleh UNWTO (United Nation World Tourism Organitation)

Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur-NTB yang sejuk dan indah, akan berjuang agar bisa keluar sebagai pemenang.

Optimisme untuk menjadi terbaik muncul, karena Desa Tete Batu tidak bekerja sendiri. Ada Tim Pendampingan bentukan Dinas Pariwisata, yang siap tancap gas mengambil peran penataan dan pembinaan.

BACA JUGA: Indikator Penangan Covid-19 di NTB Semakin Membaik

Karena itu, DesaTete Batu menyatakan siap tempur

“Mari kita luruskan niat, membantu NTB mensukseskan lomba wisata UNWTO. NTB merupakan wakil Indonesia. Ada tugas mulia dan menjadi tanggung jawab besar bagi NTB untuk mengharumkan nama bangsa di kancah dunia,” kata Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi.

Yusron mengatakan itu usai meresmikan terbentuknya Tim Pemenangan Desa Wisata Tete Batu, Senin (30/08/21) di Mataram.

Tim Pendamping Desa Wisata Tete Batu, akan bekerja dan membantu Desa Tete Batu menyiapkan segala aspek yang dinilai asessor UNWTO (United Nation World Tourism Organitation) di ajang lomba the best tourism village 2021.

Tim akan turun secara intens melakukan pemantauan, termasuk akan melaporkan progres pembenahan Desa Tete Batu sembari assesor UNWTO selesai melakukan penilaian.

“Meski Tete Batu sudah menyatakan siap berkompetisi, namun banyak aspek perlu mendapat sentuhan perbaikan agar lebih sempurna,” papar Yusron.

Ketua Tim Pendamping Desa Tete Batu, Alus Mandala mengaku optimis. Sebab dengan persiapan Desa Tete Batu, dan dukungan Pemerintah Kabupaten serta Pemerintah Provinsi NTB, menjadikan Desa Tete Batu siap tempur mengikuti lomba.

“Kita harus tetap optimis, lomba desa wisata terbaik dunia ini dapat memberi manfaat besar untuk Indonesia, NTB dan khususnya Lombok Timur. Wabil khusus Desa Tete Batu sendiri. Jika lomba ini bisa kita menangkan maka itulah bonus,” jelas Alus Mandala.

Karena alasan ini, sambung Alus Mandala, warga Desa Tete Batu khususnya, harus mendukung usaha pemerintah dan tim pendampingan untuk mencapai harapan itu.

Warga desa harus kompak dan optimis serta saling membahu, berbuat untuk kemajuan pariwisata.

BACA JUGA:

Anggur Varian Rebakong (RBK) Siap Dikembangkan Bakti Haryono di Dusun Rebakong

“Itu dulu niatnya. Kita berbuat untuk pariwisata NTB,” kata Alus Mandala.

Tim pendamping lomba desa UNWTO ini, akan mengarahkan perhatian pembenahan pada sembilan sektor. Sembilan sektor pembenahan ini sesuai dengan indikator penilaian tim assesor.

Di antaranya mengidentifikasi sumber daya malam dan budaya, kelestarian lingkungan, keberlanjutan ekonomi warga setempat, dan indikator lain yang dijadikan acuan penilaian lomba lainnya.

Secara teknis, pendampingan Desa Tete Batu juga melibatkan dinas lain (lintas sektoral) yang terkait dengan kebutuhan penataan.

Perbaikan infrastruktur berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum, penataan ekonomi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diharapkan mampu ‘memolesnya’ menjadi lebih baik.

“Masih ada waktu untuk berbenah. Waktu yang tersisa harus kita manfaatkan maksimal agar perjuangan semua pihak bisa lebih berarti. Tujuan akhir kami adalah menjadi pemenang,” kata Alus Mandala.

Nn

Indikator penanganan Covid-19, seperti tracing, testing dan treatment (3T) di seluruh kabupaten/kota se-NTB sudah sangat baik.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Begitu juga dengan isolasi pasien positif dan karantina bagi pasien kontak erat kemudian pembatasan kegiatan pergerakan mobilitas, penyaluran bantuan dan dukungan untuk program vaksinasi juga berjalan dengan baik.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat memimpin Rakor Percepatan dan Evaluasi Penanganan Covid-19 di Provinsi NTB, secara virtual di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (30/8).

“Tentu capaian ini berkat kerja keras semua pihak terutama pak Kapolda dan Danrem 162 WB beserta jajaran babinsa dan babinkamtimbas di sepuluh kabupaten/kota. Begitu juga dengan sinergi pemerintah daerah dan seluruh para nakes,” ujar Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi menjelaskan bahwa cakupan testing terus mengalami peningkatan, dari awalnya yang sangat sulit untuk mencapai 1/1000 penduduk perpekan. Namun, target tersebut terlampaui pada pekan terakhir. Cakupan testing mencapai 1,99/1000 termasuk dalam kelompok memadai.

Seiring meningkatkannya cakupan testing, positif rate terus mengalami perbaikan pada pekan terakhir yaitu 4,87 persen dan masuk kategori sedang. Sebagian besar kabupaten kota telah testing dengan cakupan yang memadai kecuali Bima, Lombok Tengah, Sumbawa dan Lombok Timur.

“Dengan peningkatan testing diharapkan positif rate akan terus mengalami penurunan sampai pada level memadai,” jelas Sitti Rohmi.

Tracing mengalami penurunan dibanding beberapa minggu sebelumnya dengan kasus terkonfirmasi mencapai 57,2 persen dengan rasio kontak erat 7,9 persen. Sedangkan pasien Covid-19 yang sedang menjalani isolasi di NTB sebanyak 538 orang, baik melakukan isolasi mandiri, isolasi terpusat maupun isolasi terpadu harus terus diyakinkan jangan sampai mereka menularkan kepada keluarganya.

Selain itu, Sitti Rohmi juga meminta semua pihak untuk terus mensosialisasikan aplikasi peduli lindungi kepada masyarakat di seluruh kabupaten/kota secara masif agar masyarakat tidak gagap dengan peraturan-peraturan yang ada.

“Sehingga mereka memahami pada saat melakukan perjalanan dari dan di luar NTB,” tuturnya.

BACA JUGA: Posko PPKM Harus Segera Dibentuk Di Semua Desa

Sementara itu, Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal mengakui, situasi Covid-19 di Provinsi NTB cenderung melandai baik kasus aktif dan ketersediaan tempat tidur bagi pasien juga terkendali dengan baik. Beberapa indikator lainnya juga mengalami perbaikan yang cukup signifikan seperti kegiatan tasting, tracing dan treatment (3T) begitu juga dengan indikator penanganan lainnya.

manikp@kominfo

Ibu adalah garda terdepan dalam mendidik anak menjadi generasi penerus yang memiliki integritas dan kejujuran, agar terhindar dari berbagai kasus korupsi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat menjadi narasumber dalam rangka HUT Republik Indonesia Ke-76 BKOW NTB, pada gelaran Webinar yang bertajuk “Perempuan Anti Korupsi” secara daring melalui  aplikasi zoom yang berlangsung di Pendopo Wagub NTB, Sabtu (28/8).

“Korupsi itu konteksnya sangat luas dan ibu sebagai garda terdepan bisa mendidik anak – anak dimulai dari keluarga kita agar terbiasa sejak kecil hingga dewasa memegang prinsip untuk mengedepankan integritas dan kejujuran,” tegas Sitti Rohmi.

Perilaku korupsi adalah perilaku yang berhubungan dengan mindset yakni cara berfikir dan cara pandang. Sehingga cara pikir dan cara pandang tidak bisa dinilai pada saat seseorang sudah dewasa, namun hal ini besar kaitannya dengan pola asuh.

“Hal ini tidak bisa dilihat pada saat seseorang sudah dewasa tetapi sangat ditentukan dari pola asuh, mulai dari keluarga dan peran ibu sangat begitu besar, kesuksesan keluarga dilihat dari kesuksesan ibu mendidik anak anaknya membina keluarganya menjadi keluarga yg samawa, sehingga anak-anaknya menjadi anak yangg soleh solehah dan bermanfaat” tuturnya.

Sitti Rohmi juga menuturkan bahwa peran perempuan jika bisa membawa keluarga yang kuat dengan pola hidup yang sederhana pandai bersyukur dan tidak mengikuti trend.

“Pola hidup kita sebagai perempuan maka akan mempengaruhi pola hidup di dalam keluarga kita, jika kita bisa membawa keluarga kita menjadi yang kuat dengan pola hidup sederhana dan pandai bersyukur atas apa yang diberikan Allah SWT, sehingga rezeki akan terus menjadi berkah,” ujarnya.

BACA JUGA: Agama Bisa Jadi Solusi Selesaikan Masalah Kekinian Manusia

ser

Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur sudah menyiapkan lahan untuk pengembangan kawasan budidaya Udang dan Lobster terintegrasi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kawasan budidaya udang Vaname dan lobster terintegrasi (shrimp estate) akan dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa.

Dalam pengembangan kawasan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur dan Sumbawa.

Gubernur NTB Dr. H. Zulikieflimansyah, SE., M.Sc., menyambut baik rencana

“Kesempatan ini jangan sampai terlewatkan dan disia-siakan,” kata Gubernur H. Zulikieflimansyah, yang menyambut baik rencana tersebut.

Gubernur Zul mengungkapkan itu saat rapat koordinasi tindaklanjut program pembangunan Shrimp Estate di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Timur.

Rapat itu dihadiri Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Dr. TB Haeru Rahayu, Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi dan Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud H. Abdullah, Jum’at (27/08/21) di ruang kerja Gubernur NTB.

BACA JUGA: Sertifikasi Pemandu Wisata Tambora, Langkah Menuju UNESCO 

Gubernur menekakan, semua persyaratan untuk rencana itu harus sudah siap. Untuk persediaan lahan sesuai kebutuhan program tersebut, lahan seuas 1.000 Ha sudah ada di Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur.

“Pada prinsipnya, lahannya sudah clear and clean, selanjutnya secara administrasi saja yang akan dilengkapi,” tegas gubernur, Jum’at (27/08/21).

Diharapkan saat pelaksanaan event MotoGP Maret 2022, Presiden Jokowi akan langsung bisa meninjau pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut.

“Yang lebih utama membuka lapangan pekerjaan dan mensejahterakan pemilik lahan atau tambak, udang dan lobster, serta masyarakat,” jelas Gubernur Zul.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP, Dr. TB Haeru Rahayu, A. Pi., M. Sc mengapresiasi kesiapan Pemerintah Privinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa, khususnya keseriusan menyiapkan lahan menyambut program ini.

Dikatakannya, di Indonesia yang pertama kali penerapan program Kawasan Budidaya Udang Terintegrasi adalah Kebumen.

“Harus jadi inspirasi bagi NTB, dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah kedepan kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat pesisir,” katanya.

Untuk Kawasan di Sumbawa akan dibudidayakan udang Vaname, dengan hasil produktivitas dan kualitas yang tinggi. Sedangkan Lombok Timur, dikembangkan lobster dan kampung nelayan yang telah ada tetap dipertahankan.

Menurutya, Shrimp Estate merupakan skema budidaya udang berskala besar di mana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan.

Program ini juga merupakan terobosan Kementerian KKP dalam pengembangan perikanan budidaya tujuannya meningkatkan ekspor, menambah devisa untuk daerah maupun negara dan kesejahteraan masyarakaat.

“Proses produksi didukung teknologi dan terintegrasi dengan pendekatan konsep hulu-hilirseperti pabrik pakan dan sebagianya, korporasi perikanan budidaya berbasis Kawasan,” jelasnya.

Dijelaskan, kawasan tersebut akan tetap menjadi hak masyarakat pemilik tambak atau lahan. Hanya pengelolaanya saja oleh pemerintah dengan skema pembagian hasil berdasarkan luas kepemilikan. Bahkan pemilik lahan dapat menjadi tenaga kerja.

Sementara itu Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi menyatakan kesiapan lahan dan dukungan masyarakat sudah siap. Bahkan masyarakat menyambut baik budidaya udang atau lobster terintegrasi.

Menurutnya, ada 2 lokasi yang telah disiapkan, yaitu di wilayah kawasan Telong Elong dan Teluk Ekas, dengan total lahan sekitar 1.000 Ha lebh.

“Lahan tersebut sedang kita tata, akhir 2021 akan selesai,” tutupnya.

Senada dengan Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud H. Abdullah mengaku, lahan untuk pengembangan kawan tersebut sudah siap, dengan total lahan seluas 1.121 Ha.

“Ada di tiga desa di wilayah Kecamatan Moyo Utara. Yakni Desa Penyaring, Desa Kukin, dan Desa Baru,” katanya.

Upaya pendekatan kepada masyarakat pemilik lahan sedang terus dilakukan, dengan memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan.

“Sehingga kedepan tidak ada persoalan,” katanya.

BACA JUGA: Gubernur Zukieflimansyah: Taklukkan Dunia Dengan Ilmu

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST.,M. Si mengatakan, persiapan untuk mewujudkan shrimp estate ini, tahun 2021 ini adalah clearing lahan, sehingga Tahun 2022 adalah ground breaking dan 2023 atau 2024 sudah bisa beroperasi.

“Tahun 2021, lahan dan syarat administrasi serta proses lainnya sudah rampung. Tahun depan sudah ground breaking dan pak menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sudah sampaikan langsung ke pak gubernur Zul,” tutupnya.

Hadir juga dalam rakor tersebut, Staf Khusus Menteri KKP Victor G. Manoppo, Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, Direktur Perbenihan, Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

edy