Dalam penyelesaian tanah di Sembalun, memang harus dipertimbangkan bahwa NTB Ramah Investasi tapi tetap mengutamakan kepentingan masyarkat

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan dan menduduki persoalan tanah di Sembalun, harus ditempuh dengan cara dan upaya yang baik. 

Karena investasi tetap dibutuhkan, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Kepentingan masyarakat lebih utama, namun tetap memperhatikan aturan dan sistem hukum yang ada,” kata gubernur.

Hal itu disampaikan pada rapat pemaparan bussines plan PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE) dan PT. Agrindo Nusantara, menindaklanjuti pertemuan kelompok masyarakat Sembalun berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) PT. SKE, Selasa (18/1/2022) di Ruang Rapat Utama, kantor Gubernur NTB.

Dikatakan Gubernur, jajarannya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mengkaji dengan berbagai aspek hukum. Sehingga harapan besarnya, pihak perusahaan dapat membangun sinergi dan kerjasama, untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat setempat.

“Sehingga, pihak perusahaan dapat memberikan keputusan, apa yang dapat dikerjasamakan bersama masyarakat,” ujarnya. 

BACA JUGA: Jelang MotoGP, Pemprov dan Pemda Lobar Dandani Bunderan Gerung 

Gubernur Zul mengatakan, sebelum pertemuan saat ini, telah digelar pertemuan dengan masyarakat bersama BPN dan berbagai pihak beberapa minggu yang lalu, untuk menduduki persoalan tanah di Sembalun. 

Langkah dan upaya ini dilakukan karena dipandang merupakan cara-cara yang baik.

Sedangkan berkaitan dengan HGU, Gubernur mengaku memiliki sikap dan konsen yang sama dengan Presiden, Menteri dan Bupati, bahwa tidak boleh tersandera atas nama HGU, menguasai lahan dan terlantar sehingga masyarakat tidak memperoleh manfaatnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur Drs. H. M. Sukiman Azmy, mengatakan pada prinsipnya pemerintah menginginkan persoalan ini diselesaikan dengan baik. 

Masyarakat medapatkan haknya dan perusaan juga tetap berinvestasi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

“Namun Pemerintah kabupaten Lombok Timur, memberikan ruang bila masih ada masyarakat yang ingin memperjuangkan haknya,” kata Bupati.

Selain itu, Bupati juga meminta agar lahan yang memiliki HGU yang sekian lama tidak digarap agar dikembalikan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Ia juga berharap tim satgas memperhatikan hal seperti ini, agar dikemudian hari tidak ada persoalan lagi terkait hal ini.

“Lahan dapat digarap dan dimanfaatkan oleh masyarakat, berproduksi dengan baik, sehingga bermanfaatlah milik Lotim ini, untuk mensejahterakan masyarakat,” harapnya.

Berdasarkan data, bahwa total lahan pada area yang dibicarakan seluas 555,56Ha. 

BACA JUGA: Wabup Danny Serah Terimakan Tempat Pengolahan Sampah

Rinciannya, PT. Sampoerna Agro (Agrindo Nusantara) memiliki lahan seluas 232, 04 Ha, PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE) seluas 150,48 Ha. 

Sedangkan tanah yang akan redribusi ke masyarakat seluas 120,00 Ha dan tanah milik masyarakat sekitar Kawasan tersebut seluas 53,04 Ha.

Hadir pada pertemuan tersebut, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kadis Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, perwakilan Polda, Danrem, jajaran Pemda Lombok Timur, Tokoh Masyarakat, Agama Sembalun dan perwakilan masyarakat Sembalun.***

Dalam perhelatan MotoGP bulan Maret mendatang, akan diramaikan datangnya UMKM luar daerah, diharapkan Pemprov NTB membela produk lokal

MATARAM.lombokjournal.com ~ 100 UMKM dari luar daerah dengan berbagai produk akan ikut dilibatkan berjualan saat berlangsungnya perhelatan MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah, bulan Maret.

Kabarnya, tim dari Kementerian Koperasi dan UMKM sengaja mengundang pelaku UMKM dari luar NTB. Alasannya tidak semua produk yang dibutuhkan konsumen saat berlangsungnya MotoGP bisa dipenuhi produk UMKM lokal.

Apalagi, UMKM local yang bisa berjualan pada event internasional itu sangat terbatas. Lokasi stan memang sudah disiapkan pihak ITDC, namun belum bisa dipastikan berapa jumlah UKM yang nanti bisa ditampung berjualan. Pihak ITDC yang menentukan.

Sebab yang bisa berjualan harus melalui proses kurasi atau seleksi, mulai dari kualitas produk, termasuk sudah memiliki izin badan usaha dan semacamnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahmad Masyuri mengatakan, pelaku UMKM  yang sudah terdata itu ada 50 UMKM, mulai dari kerajinan, pakaian dan kaos, dan industri lainnya seperti sepeda atau motor listrik, dan yang paling dominan kuliner.

“Jumlah masih bisa bertambah, tergantung kurasi lagi. Sebab yang bisa berjualan itu UKM yang sudah melalui kurasi atau seleksi, sehingga tidak sembarang,” kata Masyuri seperti dikutip Repulika.com, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Gubernur NTB Yakin, Ajang MotoGP 2022 Sukses di NTB

Gubernur Harus Seleksi UMKM Luar

Sementara itu, Asosiasi Pelaku UMKM NTB mempertanyakan pihak Kementerian Koperasi dan UMKM yang menggandeng pelaku UMKM dari luar NTB.

Saat dihubungi, Ketua Asosiasi Pelaku UMKM NTB, Aris Andi Baso Ence, SH mengatakan kalau memang mengandeng pelaku UMKM dari luar NTB, harus yang usaha atau produknya beda dengan UMKM local.

“Kalau sama akan menutup kesempatan lokal,” kata Aris.

Menurutnya, UMKM dari luar (misalnya dari Surabaya Jogja, Jakarta dan lainnya, red), misalnya yang bergerak usaha pakaian atau kaos, lebih dekat dengan bahan baku, pasti bisa menjual lebih murah..

“Pilihlah UKM yang produknya tidak ada di UKM lokal, biar UKM lokal bangkit,” tambah Aris.

Kalangan pelaku UMKM berharap, agar gubernur menseleksi pelaku UKM luar daerah yang dilibatkan.

“Kami berharap gubernur menentukan keberpihakan lokal. Kan Pemprv NTB punya program Bela Beli produk lokal. Mudah-mudahan itu bukan sekedar lips service,” katanya

Diketahui, Gubernur Zul sering dalam berbagai kesempatan mengungkapkan, produk local harus dibela dan dilinduni.

Pelaku UMKM umumnya masih terbatas dalam permodalan yang berdampak lemahnya dalam persaingan.

Dari sisi produk, UKM dari luar umumya lebih bagus dan siap, karena sudah memiliki jam terbang lebih panjang. Karena itu, mereka bisa bersaing dengan harga murah karena menguasai bahan baku.

BACA JUGA: Jelang MotoGP, Pintu Masuk Mataram Harus Bersih dan Indah

Pelaku UMKM luar daerah bisa membeli bahan baku dari tangan pertama, sedang yang lokal dari tangan kedua atau ketiga, pasti lebih tinggi kos produksinya.

“Gubernur harus mengkomunikasikan ke kementerian, jangan sembarang menggandeng UMKM luar,” pintanya.***

Pemerintah menerapkan kebijakan local conten, untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri di kancah global

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Pemerintah mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) serta memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN), untuk mewujudkan kemandirian sektor industri dalam negeri.

Melalui kebijakan local content ini, diharapkan industri dalam negeri makin berdaya saing di kancah global, serta mampu menopang perekonomian nasional.

“Kami juga terus mendorong agar substitusi impor pada akhir 2022 bisa mencapai 35 persen,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmiti  dalam rilis di laman Kemenperin.go.id di Jakarta, Senin (03/01/21).

Sementara itu, sertifikasi TKDN memberikan keuntungan bagi industri.

Produk dalam negeri akan lebih banyak terserap melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Produk dalam negeri wajib digunakan oleh pengguna produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pinjaman, hibah, pola kerja sama dengan pemerintah, dan yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara,” tegas Menperin.

BACA JUGA: Pimpinan OPD Provinsi, Fokus Sukseskan Event di Mandalika

Dalam pengadaan barang dan jasa, pengguna produk dalam negeri wajib menggunakan produk dalam negeri. Bila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) sebesar minimal 40 persen.

Produk dalam negeri yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud tersebut harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25 persen.

Di tahun 2022, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memfasilitasi perusahaan industri dalam negeri untuk mendapatkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada tahun 2022 sebanyak 1.250 sertifikat produk.

Kemenperin telah mengalokasikan pembiayaan melalui anggaran Prioritas Nasional (PN) sebesar Rp20 miliar untuk memfasilitasi sertifikasi TKDN tersebut.

“Produk yang akan difasilitasi meliputi produk industri alat kesehatan, alat dan mesin pertanian, farmasi, permesinan, elektronika, dan telematika,” jelas Menperin.

BACA JUGA:  Vaksin Covid-19 Tidak Berbahaya BagiIbu Hamil

Selain sektor industri tersebut, Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi sertifikat TKDN untuk industri logam, kelistrikan, kimia, pupuk, otomotif dan komponennya, keramik, semen, tekstil, serta produk industri kecil dan menengah (IKM).

Sertifikat TKDN

Sertifikat TKDN merupakan bukti legalitas nilai TKDN sebuahproduk. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pengoptimalan kewajiban penggunaan produk dalam negeri.

Salah satunya dengan menyosialisasikan peraturan yang memuat kewajiban untukmenggunakan produk dalam negeri, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Perusahaan industri dapat memanfaatkan fasilitas sertifikasi TKDN gratis dari Kemenperin dengan memenuhi syarat,-syarat, antara lain sebagi berikut:

• memiliki Perizinan Berusaha sektor industri atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
• memiliki akta pendirian perusahaan
• memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan telah melakukan pendaftaran di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

“Semua perusahaan industri yang memiliki perizinan yang berlaku, berproduksi, berinvestasi, dan berlokasi di Indonesia dapat memanfaatkan fasilitas sertifikasi TKDN gratis dari pemerintah,” ujar Menperin.

Sektor yang berhak memanfaatkan fasilitas itu ialah industri yang mempunyai nilai TKDN minimal 25 persen dan setiap perusahaan maksimal difasilitasi hingga 8 (delapan) sertifikat produk dalam setahun.

Untuk mengurus sertifikat TKDN, industri bisa mengajukan penghitungan mandiri (self-assesment) mengenai nilai TKDN yang ada pada produknya.

Hasil penghitungan mandiri tersebut kemudian diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen yang ditunjuk oleh Kemenperin, yaitu PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo.

Setelah melalui proses verifikasi tersebut, barulah sertifikat TKDN ditandasahkan oleh Kemenperin. Dengan proses/tahapan verifikasi yang berlapis ini, diharapkan keluaran nilai tingkat komponen dalam negeri bisa sesuai dengan kemampuan industri di lapangan.

Namun Menperin mengingatkan kepada para pelaku industri yang hendak melakukan sertifikasi TKDN jangan sampai terpengaruh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari kebijakan sertifikasi TKDN.

“Saya mendapat laporan bahwa ada yang namanya calo TKDN, para calo ini menghubungi industri dan menjanjikan akan membereskan proses mendapat nilai TKDN yang tinggi,” tegasnya.

Pasalnya, hal tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian sektor industri.

“Kami juga meminta dukungan dari semua stakeholder untuk dapat memacu pelaku industri di daerah agar mereka melakukan sertifikasi TKDN terhadap produk-produk yang dihasilkannya,” ungkap Menperin.

Pada tahun 2021, pemberian sertifikat TKDN secara gratis melampaui target, yakni mencapai 9.524 dari target 9.000 sertifikat produk.

“Dalam rangka menyebarluaskan informasi Program P3DN, Kemenperin juga secara berkelanjutan terus melakukan sosialisasi kepada para pihak terkait baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo.

Fasilitasi sertifikasi TKDN dalam pengadaan barang dan jasa ini adalah bagian dari Program P3DN.

Program tersebut dikawal pelaksanaannya oleh Tim Nasional P3DN yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan beranggotakan seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.

Menperin menjabat sebagai Ketua Harian sesuai penunjukan Bapak Presiden.

Dalam rangka optimalisasi implementasi dan pengawasan penggunaan produk dalam negeri, juga dibentuk Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN yang terdiri atas Pokja Pemantauan, Pokja TKDN, serta Pokja Sosialisasi.

“Pada akhirnya, salah satu faktor pendorong utama terciptanya implementasi Program P3DN secara menyeluruh adalah adanya goodwill dari segenap stakeholder yang tercermin dari keberpihakan terhadap industri dalam negeri,” sebut Sekjen Kemenperin.

Inspektur Jendral Kemenperin Masrokhan menambahkan, program peningkatan TKDN memberikan kesempatan kepada industri-industri di Indonesia untuk dapat tumbuh.

“Pelaksanaan program P3DN diharapkan akan mengakselerasi penurunan impor sekaligus meningkatkan utilisasi di sektor industri,” ujarnya. ***

Pelaku UMKM mendapat bantuan dari Pemerintah Desa berupa peralatan pendukung usaha dan beberapa bahan baku, agar bisa konsisten berproduksi

KAYANGAN,KLU.lombokjournal.com ~ Pemerintah Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM, Senin (03/01/22).

Pemberian bantuan itu untuk memfasilitasi para pelaku UMKM di Desa Sesait dalam mengembangkan usaha. dan konsisten dalan berproduksi.

Pemerintah Desa Sesait berharap, para pelaku UMKM dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi di tiap sektor UMKMM di Desa Sesait.

Wisnu Supangga, Ketua Forum UMKM Desa Sesait mengungkapkan apresiasinya kepada pihak Pemerintah Desa Sesait.

Kepedulian pihak Pemerinta Desa maupun pihak yang lain terhadap para pelaku UMKM memang sangat dibutuhkan sebagai penunjang bagi setiap pelaku UMKM.

BACA JUGA: Wabup Lombok Utara Jadi Irup HAB Kemenag ke 76 Tahun 2022

Persaingan yang semakin ketat dan banyaknya para pelaku UMKM di kabupaten Lombok Utara pada umumnya menjadi tantangan bagi pelaku UMKM di Desa Sesait khususnya.

“Alhamdulillah terima kasih kami ucapkan kepada Pemerintah Desa Sesait yang sudah memberikan suport bagi para pelaku UMKM,” ungkap Wisnu

Bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM berupa peralatan pendukung usaha dan beberapa bahan baku.

Penerima bantuan untuk tahun 2022 ini hanya enam kelompok UMKM yang ada di Desa Sesait.

BACA JUGA: Viral! Artis Adopsi Boneka Arwah, Bisa Datangkan Rezeki

Menurut Wisnu Supangga, prioritas utama dalam penyerahan bantuan adalah pelaku yang memang konsisten dalam mengembangkan usaha. Agar bantuan dari pihak manapun tidak terkesan sia-sia atau tidak ada tindak lanjut.

Wisnu juga menjelaskan, semangat para pelaku UMKM di desa Sesait terbilang tinggi meski persaingan sangat ketat dalam dunia pemasaran.

Para pelaku UMKM beharap, mereka bisa terus eksis dalam mengembangkan produk mereka bahkan hingga bisa masuk ranah internasional.

Wisnu selaku Ketua Forum UMKM desa Sesait tetap memberikan dorongan dan dukungan moril, agar kelompok-kelompok UMKM yang ada bisa tetap berjalan.

“Dengan diberikannya bantuan kepada pelaku UMKM ini, harapannya mereka bisa terus konsisten berproduksi dan tentunya bisa lebih berkembang dalam eksistensinya dan semoga kedepannya produk kami bisa go internasional.” tutup Wisnu.***

Han

Roadshow Industrialisasi yang dilakukan Gubernur Zukieflimansyah dengan meresmikan rumah produksi, mulai indutri fashion, kosmetik hingga industry kuliner

MATARAM.lombokjournal.com ~ Industrialisasi sektor kuliner terus merebak, setelah Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah meresmikan rumah produksi Ayam Taliwang kemasan steril, Selasa (28/12/2021).

Peresmian rumah produksi itu menunjukan geliat program industrialisasi pengemasan olahan pangan local terus bergerak.

Peresmian rummah produksi itu sekaligus menandai Road Show Industrialiasi yang dilakukan Gubernur Zul, Selasa (28/12/2021) di Kota Mataram.

Dengan brand “Beca Bero” yang artinya penasaran ingin terus mencoba, kemasan Ayam Taiwang memancing orang yang sudah mencoba, untuk berkunjung kembali menikmati kuliner NTB.

Gubernur Zul saat peresmian itu menegaskan, NTB sebentar lagi jadi tua rumah event bergengsi dunia, seperti motoGP Maret tahun 2022, yang pengunjungnya 10 kali lebih banyak dari event WSBK tahun 2021.

BACA JUGA: Prakiraan Cuaca Mataram Hari Ini, Rabu 29 Deember 2021

Harapannya, agar informasi dan keberadaan UMKM/IKM yang bergerak di sektor kuliner bisa diinformasikan dengan baik.

“Jangan sampai rumah makan kemasan kita tidak diketahui publik,” pesannya.

Gubernur juga meminta OPD terkait memastikan dan mensuport serta bersinerg membantu semua kebutuhan UMKM/IKM di NTB.

Dalam Peresmian Rumah Produksi Ayam Taliwang dalam kemasan Steril, jalan Erlangga Gomong, pemilik Pusat oleh-oleh  Ayam Taliwang Kemasan “Beca Bero”, Hj. Ida Ghaffar menyampaikan terimakasih kepada gubernur yang meresmikan usahanya.

Disampaika, filosofi nama Rumah Produksi Ayam Taliwang dalam kemasan Steril, “Beca Bero” merupakan kata-kata yang unik dan diharapkan membuat penasaran pengunjung setelah menyantap ayam Taliwangnya.

BACA JUGA: Industrialisasi Kuliner, Sate Rembige Mulai Dikalengkan

Hj Ida  bertutur, awal membuka rumah makan Taliwang tahun 1997 saat itu geliat pariwisata sedang tinggi. Banyak tamu yang berkunjung dan ingin membawa pulang sebagai oleh-oleh.

“Namun masih belum mampu bertahan untuk waktu yang agak lama,” tuturnya.

Setelah tahun 2019, ia mulai memproses ayam Taliwang tapi masih juga belum dapat bertahan lama, hanya bisa bertahan tiga sampai empat hari.

Setelah diintervensi oleh Program Industrialisasi yang digagas Gubernur Zul, barulah ia dapat mewujudkan kenyataan untuk kemasasan steril Ayam aliwang hingga 6-7 bulan.

Tidak hanya itu, proses pembinaan dan pendampingan oleh Pemprov. NTB melalui Dinas Perindustrian terus membantu seperti izin, sterilisasi produk hingga mampu menjadikan ayam taliwang sampai ke Asia bahkan Eropa, untuk dijadikan oleh-oleh.

Sebelumnya Gubernur dan Ketua TP. PKK Provinsi NTB,  meresmian Rumah Produksi CV. Karya Iwin Insane dan menyerahankan Sertifikat Uji Kompetensi Desainer Pakaian serta Bantuan Mesin Peralatan Pengolahan Tembakau, di STIP Banyumulek, Lombok Barat.

Setelah itu, meresmikan Rumah Produksi Oranic Lombok Ibu Septia Erianty, Rumah Produksi Sate Rembige Dalam Kemasan Steril di Mataram Mataram.

Selain itu, roadshow industrialisasi tersebut Doktor Zul bersama Ketua Dekranasda NTB juga meresmikan Rumah Makan Rarang, kec. Terara, Rumah Produksi Ayam Rarang Dalam Kemasan Steril di Lombok Timur.

Termasuk Launching Boat Listrik di Senggigi Beach, UPT Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat.

Dalam roadshow itu Gubernur Zul dan Ketua TP.PKK Provinsinsi NTB, disertai Wakil Bupat Sumbawa, Kadis Perindustrian, Kadis Pariwisata, Kadis Perdagangan Provinsi NTB.***

Sate Rembige yang selama ini merupakan makanan khas warga Mataram, mulai masuk industrialisasi kuliner, saat ini Sate Rembige sudah mulai memproduksi sate dalam kemasan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kuliner khas Lombok mulai masuk era industrialisasi, salah satunya makanan khas kuliner Lombok yang digemari yakni Sate Rembige.

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mengenalkan industri kuliner itu waktu meresmikan Rumah Produksi Sate Rembige Goyang Lidah di Mataram, Selasa (28/12/2021) malam.

“Hari ini saya resmikan Rumah Produksi Sate Rembige Goyang Lidah yang saat ini sudah bisa dikemas dan di kalengkan secara higenis dengan begitu bagusnya,” kata gubernur.

Sate Rembige yang sudah dikemas ini memiliki daya tahan 1 tahun. Sehingga masyarakat nasional bahkan internasional sekalipun dapat menikmatinya.

“Artinya Sate Rembige dapat Mendunia,” ungkapnya.

Mulainya industrialisasi sektor kuliner ini, Gubernur Zulkieflimansyah berharap, para pelaku usaha Sate Rembige perlu melakukan pemasaran atau branding besar-besaran .

Banyak event skala Internasional akan digelar di tahun 2022 di NTB, seperti MotoGP, WSBK (World Superbike), MXGP (Motor Cross Grand Prix)  dan IATC (Idemitsu Asia Talent Cup).

BACA JUGA: Industrialisasi Kuliner, Ayam Taliwang Juga Dijual Kemasan

“Sate rembiga ini punya peluang mendunia dengan momentum MotoGP, WSBK, MXGP dan IATC yang akan di gelar tahun depan. Tamu-tamu baik itu nasional bahkan internasional dapat menjadikan Sate Rembige ini sebagai cindera mata yang akan dibawa pulang ke daerah hingga negaranya masing-masing,” ujar gubernur.

Dihrapkan, mulainya Industrialisasi di sektor Kuliner akan mengubah persepi banyak masyarakat mengenai Industrialisasi di NTB.

“Industrialisasi bukan sekadar pabrik dengan skala besar dan menciptakan mobil dan lain-lain. Industrialisasi harus menyentuh rakyat kecil, nantinya akan ada permintaan cabai dan tomat dalam jumlah banyak sehingga petani akan menjadi lebih sejahtera, dan lapangan kerja baru semakin banyak tersedia karena industrialisasi,” ungkap gubernur.

Pemilik Rumah Produksi Sate Rembige Goyang Lidah, Musleh mengungkapkan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah NTB, karena membantu proses pembinaan dan pendampingan melalui Dinas Perindustrian NTB.

BACA JUGA: Ahmad SH Jadi Ketua DPD Partai Nasdem Loteng, Ini Janjinya

“Terimakasih saya ucapkan kepada Dinas Perindustrian yang telah membantu kami, butuh waktu selama 8 bulan, hingga berhasil memproduksi Sate Rembige dalam kemasan dan kaleng sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat lokal, nasional  hingga internasional,” kata Musleh.

Hadir dalam peresmian itu, antara lain Ketua TP.PKK Provinsi NTB, Wakil Bupat Sumbawa, Kadis Perindustrian, Kadis Pariwisata, Kadis Perdagangan NTB. ***

Hingga saat ini eksport terbesar NTB didominasi hasil konsentrat, namun sukses penyelenggarakan IATC dan WSBK, berdampak pada hasil produk UMKM NTB

LOBAR.lombokjournal.com ~ Produk UMKM asal NTB juga menjadi salah satu pendongkrak nilai ekspor yang tidak kecil.

Peran pelaku usaha dalam terus meningkatkan laju ekspor tidak kalah saing, mengingingat produk-produk UMKM dari NTB juga banyak diminati pasar mancanegara.

Meski diakui, nilai ekspor terbesar dari NTB masih didominasi hasil konsentrat PT Newmont Nusa Tenggara baik mineral maupun batu bara.

Penjelasan itu disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB Ir. Huhammad Husni, M.Si

“Kita berharap ke depan ekspor migas dan non tambang dari Provinsi NTB akan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga saat ini,” kata Asisten II H. Husni pada simbolisasi pelepasan ekspor simultan secara hybrid oleh Menteri Perdagangan, Kamis (23/12/21) di Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Lombok Barat.

Muhammad Husni yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas ESDM NTB ini juga menyinggung keberadaan Mandalika Sirkuit yang sebelumnya sukses menyelenggarakan IATC dan WSBK, yang berdampak pada hasil produk UMKM NTB yang banyak terserap pasar.

BACA JUGA: Jelang MotoGP, Pemerintah Kebut Pembangunan KEK Mandalika

Ia berharap agar gelaran MotoGP Maret 2022 mendatang di Mandalika Sirkuit akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penjualan hasil komoditi produk UMKM unggulan NTB termasuk hasil-hasil industri kerajinan NTB.

Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi mengakui berbagai kemajuan kemajuan ekspor dari Indonesia yang diminati oleh negara-negera Eropa, Asia, Australia ataupun Amerika meningkat secara signifikan. Diharapkan hasil produk ekspor Indonesia yang semakin kompetitif akan menjadi evolusi yang luar biasa bagi kemajuan perekonomian nasional.

Terpisah Kepala Dinas Perdagangan NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si menjelaskan, nilai ekspor provinsi NTB periode Januari-November 2021  tercatat sebanyak USD 1,08 Milyar. Produk ekspor utama NTB antara lain berupa bijih logam, udang, mutiara, makanan serta buah olahan dan rumput laut.

Dikatakan, pada pelepasan eksport akhir tahun Desember 2021 ini saja terdapat enam perusahaan dari NTB yang ikut serta. Enam perusahaan ini mencatat nilai total ekspor sebesar USD 718,8 ribu. Dari enam perusahaan ini produk ekspornya berupa rumput laut, kerajinan ketak, mutiara, vanili, indukan udang vannme dan mutiara.

Seperti diketahui pelepasan ekspor di akhir tahun 2021 ini, dilaksanakan secara nasional oleh Menteri Perdagangan yang dilaksanakan secara virtual.

BACA JUGA: Hem, Nikmatnya Sarapan Pagi dengan Mi Koclok Cirebon

NTB dipusatkan di Pelabuhan Gili Mas Lembar, Lombok Barat. Selain Asisten II Setdaprov NTB juga hadir Kadis Prindag NTB, Direktur P2IE Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Maroloh Nainggolan, Perwakilan BI NTB  dan anggota Forkmpinda Lombok Barat.

Nano

Pemerintah Pusat sangat aktif membereskan pembangunan KEK Mandalika, tujuannya agar event MotoGP 2022 berlangsung sukses

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika akan terus dikebut demi maksimalnya penyelenggaraan MotoGP 2022.

Pembangunan yang dimaksud di antaranya jalan Kute-Songgong sepanjang 5,3 km, sebanyak 196 rumah diperbaiki, dan drainase akan disempurnakan. Termasuk areal parkir, beautifikasi bypass, pembangunan gapura dan lain-lain akan segera dituntaskan.

“Berbagai kekurangan akan segera dilengkapi,” kata Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi, M. Si, Kamis (23/12/21).

Hal tersebut diungkapkannya saat mendampingi Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono, dan Mantan Panglima TNI (purn) Marsekal Hadi Tjahjanto yang datang berkunjung ke NTB.

BACA JUGA: Mantan Pangima TNI pun Dapat Tugas Sukseskan MotoGP

Miq Gite berharap, seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar sehingga MotoGP akan terselenggara dengan sukses. Dan menjadikan Mandalika kian mempesona, sehingga dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah.

“Semoga semuanya berjalan lancar. MotoGP sukses. Mandalika kian mempesona, kian menarik untuk dikunjungi, dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah. Aamiin YRA,” harap Miq Gite.

Kunjungan Menteri Basuki dan Marsekal Hadi ke NTB bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, menjelang perhelatan MotoGP tahun 2022.

“Kita ingin pastikan kesiapan infrastruktur yang menyongsong event MotoGP pada Maret 2022 yang akan diselenggarakan,” ungkap Menteri PUPR RI.

Hal tersebut juga sebagai tindak lanjut direktif Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada tanggal 26 November 2021 di Istana Bogor. Saat itu Gubernur NTB ikut hadir.

Terdapat dua hal yang menjadi atensi Menteri Basuki, yaitu pelebaran jalan provinsi ruas Kuta-Keruak sepanjang 5.6 km, sekaligus penataan landscape-nya.

Termsuk penghijauan/penataan tanaman sepanjang jalan by pass BIZAM-Mandalika sepanjang 17.3 km.

BACA JUGA: Event MotoGP, UMKM dan Perhotelan Harus Jalin Kemitraan

“Pelebaran jalan dan program penghijauan tersebut sangat urgent untuk mendukung perhelatan MotoGP. Alhamdulilah Pemerintah Pusat telah menyetujui usulan Bapak Gubernur untuk penanganan pekerjaan tersebut melalui penambahan DIPA APBN 2022 antara lain di  Kementerian PUPR, yaitu sekitar Rp 300 Miliar, ” jelas Menteri Basuki.

Ia menegaskan, ke depan tentunya akan banyak tantangan yang dihadapi, sehingga seluruh pihak harus terus berkerja keras mengingat waktu yang tersisa tidaklah banyak.

Menurut Menteri Basuki, Tantangannya tidak ringan.

“Kita harus kerja keras karena waktunya mepet. Pengadaan/lelang dini juga akan segera dilakukan mulai minggu ini sehingga paling lambat pertengahan Januari  2022 pekerjaan konstruksi bisa dilaksanakan,” tambahnya.

Usai kunjungan tersebut, Menteri Basuki langsung melakukan rapat teknis di kantor ITDC Provinsi NTB untuk membahas dua hal urgent di atas.

“Minimal kita fokus pada segmen jalan depan sirkuit sepanjang 1,2 km yang akan kita lebarkan jalannya menjadi jalan 2 jalur 4 lajur seperti by pass sekarang. Karena selain jalannya lebar kita akan menghadirkan landscape dengan pepohonan yang rindang dan bunga-bunga yang indah di koridor tersebut,” jelasnya.

Kementrian Perhubungan juga turut menghadirkan fasilitas keselamatan jalan berupa, Lampu Jalan, Rambu-rambu, RPPJ, Marka dan Guard Rail.

Terjalinnya komunikasi yang apik antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kab/Kota juga sangat mendukung keberhasilan proses pembangunan di KEK Mandalika.

Terakhir, Menteri Basuki berharap agar Pemerintah dan seluruh stakeholders terkait dapat terus melakukan sinergi untuk mematangkan seluruh persiapan.

Pemerintah Pusat, ITDC, Pemprov NTB, Polda, Korem dan Kab. Loteng diharapkan sungguh-sungguh bersinergi dan belajar dari pengalaman event WSBK November lalu.

“Harapan Bapak Presiden di kawasan Mandalika terutama sekitar sirkuit tidak boleh macet, jangan ada genangan dan tidak kelihatan kumuh,” tutup Menteri PUPR.

Nano

OPD harus proaktif menggunakan produk lokal, seluruh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di NTB diharapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyatakan, E-Katalog Produk Lokal merupakan implementasi Peraturan Daerah tentang Bela Beli Produk Lokal, agar program industrialisasi di NTB berhasil.

Hal tersebut diungkapkannya saat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Aksi Pemanfaatan Bela Pengadaan dan E-Katalog Lokal Pemerintah Provinsi NTB, di Kantor Gubernur Provinsi NTB, Selasa (21/12/21).

Dikatakan, Pemerintah Provinsi NTB sangat komit terhadap pertumbuhan UMKM, agar industrialisasi di NTB berhasil.

“Sehingga program Bela Pengadaan dan E-Katalog Lokal ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik,” jelas Wagub..

Aksi Pemanfaatan Bela Pengadaan dan E-Katalog Lokal yang diselenggarakan di Provinsi NTB merupakan salah satu program yang diusung oleh Pemerintah Pusat.

Tujuannya mendorong pemasaran produk-produk dalam negeri dengan memasukkan informasi mengenai detail produk lokal dalam E-Katalog.

BACA JUGA: Peringati Hari Ibu, TP PKK NTB Gelar Kebugaran Lansia

Salah satu produk UMKM lokal NTB yang telah berhasil terdaftar di dalam E-Katalog Lokal, yaitu Sepeda Motor Listrik “NgebUTS” karya anak-anak NTB.

Jika Pemerintah Pusat mempunyai regulasi terkait peningkatan penggunaan produk lokal yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, demikian juga NTB.

Provinsi NTB memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan UMKM melalui Bela dan Beli Produk Lokal, yaitu Pergub Nomor 43 Tahun 2020.

Ummi Rohmi berharap agar semua regulasi dan sistem yang berkaitan dengan kesejahteraan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dapat dijalankan dengan baik di Provinsi NTB.

“Semoga ke depannya usaha kita dalam mengangkat UMKM di NTB akan semakin berhasil dengan semua regulasi dan sistem yang ada,” imbuhnya.

ia menyatakan, seluruh regulasi dan sistem pengadaan barang dan jasa  tersebut menjadi sebuah warning bagi masyarakat dan seluruh OPD di NTB. Agar lebih proaktif menggunakan produk dalam negeri untuk pembangunan daerah yang lebih baik.

“Ini menjadi warning bagi kita semua, terutama OPD harus proaktif menggunakan produksi lokal, bagaimana seluruh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di NTB dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar proses pembangunan semakin baik,” tutup Ummi Rohmi.

BACA JUGA: Pilkades Serentak Berlangsung Hari Selasa di 13 Desa KLU

Hal senada juga dikatakan oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta.

“Kita harus tindak tegas OPD yang tidak memakai produk lokal, harus beli barang industri kecil, karena itu sangat membantu pemberdayaan UMKM di NTB,” kata Setya.

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, yaitu Koordinator dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK, Koordinator Harian Stranas Pemberantasan Korupsi KPK, serta beberapa Kepala OPD Provinsi NTB.***

Menanggapi berita gugatan KSU Rinjani, Gubernur Zulkiefimansyah menegaskan, Pemprov NTB tak ada program bantuan senilai Rp100 juta

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB tidak mempunyai program bantuan 3 ekor sapi kepada satu peternak senilai 100 juta. Apalagi bantuan tersebut harus diberikan melalui sebuah koperasi.

‘’Kita Pemprov tidak ada bantuan seperti itu (tiga ekor ternak senilai Rp 100 juta)” kata Gubernur Zul kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (16/12/21).

Penegasan Gubernur Zulkieflimansyah itu menanggapi berita digugatnya Pemprov NTB, Dinas Peternakan, Bank BNI, dan Bank Mandiri oleh Koperasi KSU Rinjani ke Pengadilan TUN Mataram.

Materi gugatan KSU Rinjani karena menilai Pemprov NTB dan dua Bank BUMN itu tidak mau menyalurkan dana PEN untuk peternak.

BACA JUGA: Presiden Minta Vaksinasi di NTB Khususnya Loteng Dipercepat

Menurut Sri Sudarjo, Ketua KSU Rinjani, pihaknya sudah mengajukan dana PEN KUR Kolektif pada program satu peternak tiga ekor sapi senilai Rp 100 juta. Bantuan ini disalurkan melalui pihak bank tanpa jaminan.

Lebih rinci Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Pemerintahan, Abdul Azis mengungkapkan, ia bersama Dinas Peternakan Provinsi NTB pernah menghadiri hearing di DPRD Provinsi NTB terkait tuntutan Koperasi ini.

Dalam hearing itu terungkap KSU Rinjani sudah merekrut anggota hampir di seluruh wilayah NTB sebanyak 21 ribu orang lebih.

‘’Ya, mereka menarik iuran bervariasi dari Rp 164 ribu sampai Rp 200 ribu kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang dijanjikan itu. Padahal sebenarnya tidak ada bantuan itu,’’ kata Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Abdul Azis.

Menurutnya, Koperasi ini sudah berbulan-bulan merekrut anggota. Karena bantuan Rp 100 juta tanpa jaminan itu tidak ada, akhirnya mereka membawa masalah ini ke DPRD Provinsi NTB.

Saat itu hadir berbagai pihak terkait. Seperti Dinas Peternakan Provinsi NTB, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, KPPN hingga OJK.

“Dalam hearing tersebut kami sampaikan Pemerintah Provinsi menyatakan tidak ada dana yang dimaksud. Apalagi sampai membagi satu anggota koperasi 3 ekor sapi senilai Rp 100 juta,” kata Abdul Azis.

Demikian juga Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI mengatakan tidak ada dana program yang dimaksudkan oleh KSU Rinjani disalurkan melalui Bank mereka.

‘’Namun mereka tetap memaksakan bahwa dana itu ada. Lho, ini ada apa? Kok mereka memaksakan bahwa ada program itu?” kata Azis heran.

Akhirnya karena semua pihak mengatakan tidak ada program yang dimaksud, Koperasi ini menuding pemerintah dan pihak Bank menyembunyikan dana itu. Menuding Pemerintah Provinsi tidak mau membantu rakyatnya sendiri.

BACA JUGA: Menteri PDTT: PerguruanTinggi Jangan Jadi Menara Gading

‘’Mungkin itu sebabnya mereka (KSU Rinjani) mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN,’’ ujarnya.

Apakah ada indikasi penipuan karena sudah menarik iuran ratusan ribu kepada setiap anggota?

’Saya tidak mengatakan demikian. Saya hanya ingin menegaskan statement Pak Gubernur Zulkieflimansyah, bahwa Pemprov NTB tidak mempunyai program yang dimaksud KSU Rinjani itu,’’ kata Azis. ***