Karena harga jagung anjlog, untuk sementara solusinya mengekspor jagung ke luar negeri

MATARAM.lombokjournal.com ~ Informasi anjloknya harga jagung membuat resah petani jagung di wilayah Pulau Sumbawa.

Mengatasi itu, Gubernur Zulkieflimansyah mengusulkan solusi untuk melakukan ekspor jagung ke luar negeri.

Gubernur Zul menyampaikan itu, saat bersama Kadis Perdagangan, Kadis Pertanian, Kadis Peternakan, dan Kadis Perindustrian mendengar kondisi lapangan harga jagung dari salah satu pembeli besar yaitu PT. Seger Agro Nusantara.

“Harga Jagung Murah, satu-datunya cara sementara untuk menyelamatkan jagung petani kita adalah dengan melakukan ekspor ke Luar Negeri,” kata Bang Zul, Minggu (15/05/22) di Pendopo Gubernur NTB.

BACA JUGA: Generasi Sasak, Orisinalitas dan Kemajuan Berjalan Seiring

Bila kondisi ini dipaksa,  PT. Seger Agro Nusantara tidak bisa beli lagi karena memang sudah tidak sanggup beli lagi. 

Karena dijelaskannya, bahwa sekarang harga ayam jatuh, sehingga pabrik ayam menurunkan permintaan pada pakan. 

Permintaan pakan turun menyebabkan mereka menurunkan volume membeli bahan baku seperti jagung. Karena itu, pembelian jagung berkurang.  

Sehingga jagung yang sedang puncak-puncaknya dipanen sekarang tidak akan mampu di serap atau di beli oleh pembeli jagung seperti biasa. 

“Sehingga jagung dari Alas samlai Sape,  surplus lebih dari 300 ribu ton. Ini Artinya harganya jagung akan anjlok bahkan nggak ada harga sama sekali,” kata gubernur.

BACA JUGA: Gubernur NTB Ajak Pramuka Beradaptasi di Era Digital 

Ia berharap, agar masyarakat dan petani jagung ikut mendo’akan agar ijin ekspor dari Menteri Perdagangan (Mendag) RI,  bisa segera diurus dan diselesaikan.

“Sehingga solusii sementara harga jagung ini bisa teratasi,” ujar Gubernur Zul. ***

Kata Gubernur NTB, produk lokal layak diberi ruang dan waktu untuk belajar kompetitif

MATARAM.lombokjournal.com ~  Kepala Daerah Kabupaten/Kota se – NTB diajak memprioritaskan produk-produk lokal hasil produksi IKM dan UMKM di NTB, agar pertumbukan ekonomi semakin meningkat dan masyarakat semakin sejahtera.

Ajakan itu disampaikan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan, bertajuk “UMKM Tangguh, Ekonomi Bertumbuh” di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (12/05/22).

Ia mengungkapkan pentingnya memprioritaskan produk lokal dalam Pengadaan barang dan jasa di NTB.

“Kita akan memilih berbagai produk lokal, kita menangkan, kita konsumsi, kita gunakan, meskipun dengan kualitas dibawah standar dan harga yang cukup mahal,” tuturnya. 

Meskipun produk-produk lokal memiliki kualitas yang sedikit lebih rendah dan harga yang cukup mahal, namun terdapat Cost of Learning yang diraih.

BACA JUGA: FGD Daerah Menyusun Keterbukaan Informasi Publik

Sehingga pihak BPKP, BPK dan aparat terkait dapat memahami dan memberikan ruang bagi para UMKM terus belajar.

“Senang sekali karena institusi seperti BPKP, BPK mulai bisa memahami bahwa produk lokal walaupun kualitasnya sedikit lebih rendah, harganya sedikit lebih mahal tetap layak diberi ruang dan waktu untuk belajar kompetitif,” ungkapnya.

Sementara itu, Deputi kepala BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanulang mengatakan, sektor UMKM dan Koperasi mendapatkan perhatian serius dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Dalam hal ini, ditujukan juga arahan untuk merealisasikan barang jasa paling sedikit 40 persen dari anggaran belanja barang dan jasa menggunakan produk UMKM dan Koperasi. 

Salah satu sektor UMK dan koperasi di NTB yang memiliki potensi paling besar adalah pada sektor pariwisata dan industri kreatif.

BACA JUGA: Gubernur Ingin Anak NTB Bermimpi Besar

“Kita berharap pasca pandemi Covid 19 Dan kebijakan pemerintah untuk percepatan produk dalam negeri, maka UMK dan koperasi pada sektor pariwisata dan industri kreatif di provinsi dan Kab/Kota se – NTB akan segera menggeliat dan bangkit kembali,” jelasnya. ***

Gubernur NTB mengajak jaga kondusivitas, sehingga NTB tetap jadi pilihan penyelenggaraan event MotoGP

MATARAM.lombokjournal.com ~ Perhelatan MotoGP di NTB pada Maret lalu berdampak besar pada kegiatan ekonomi Nusa Tenggara Barat. 

Total perputaran uang selama berlangsungnya event MotoGP mencapai 606,7 miliar rupiah. 

Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat menerima Kepala Badan Pusat Statistik NTB dan tim di pendopo Gubernur, Kamis (28/04/22).

“Ternyata dampaknya luarbiasa,” kata Gubernur Zul.

Hitungan BPS, perputaran uang selama MotoGP, 606,7 miliar rupiah.

Karena itu ia mengajak menjaga kondusifitas daerah kita agar tetap aman dan menyenangkan.

“Sehingga tetap menjadi pilihan utama sebagai tuan rumah berbagai event besar nasional dan internasional,” ungkap gubernur. 

BACA JUGA: Bunda Niken Sambut Baik “Gerakan Bersih-Bersih Rumah Kita”

Ia mendapat paparan dan penjelasan dari Biro Pusat Statistik NTB tentang pengaruh MotoGP terhadap kegiatan ekonomi di NTB.

Selama event MotoGP, dampaknya menjalar ke sektor pertanian, kuliner, hotel, bisnis angkutan yang sangat menggembirakan.

Sementara itu, Kepala BPS NTB, Drs Wahyudin MM menjelaskan, perhitungan BPS berdasarkan analisa sepuluh hari jelang dan pasca gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Hal ini juga berdampak pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

“Tapi data rilnya akan dirilis BPS pada Juni mendatang berikut PDRB NTB tahun 2022 ini”, jelasnya. 

Terkait analisa tersebut, pihak BPS menyebut MotoGP Mandalika tanggal 18-20 Maret 2022 cukup banyak menyedot penonton. 

Saat gelaran World Superbike (WSBK) November 2021 lalu, Wahyudin menjelaskan, ekonomi NTB bisa didongkrak cukup baik. Pada triwulan IV 2021, ekonomi bisa tumbuh menjadi 3,41.

“Selama satu tahun pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 2,30 persen. Tapi dengan adanya WSBK, ekonomi NTB tumbuh lebih tinggi,” ujarnya.

Event MotoGP ini jauh lebih besar dari WSBK, antusias publik menyaksikannya jauh lebih besar. 

Sehingga ekonomi terdorong dari sisi akomodasi (hotel/penginapan), ditambah makan minum. Demikian juga transportasi yang dilibatkan sangat banyak. 

Akomodasi juga mengalami pertumbuhan angka besar. Fakta lapangan, event MotoGP membuat harga-harga hotel naik sangat signifikan. 

BACA JUGA: Publikasi MXGP,  Cara Berkontribusi Membangun NTB

Selain itu, tingkat keterisian hotel (okupansi) juga penuh. 

Pergerakan aktivitas ekonomi selama gelaran MotoGP, ditambah dengan masuknya musim panen raya padi, Wahyudin menegaskan,  ekonomi NTB tumbuh signifikan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Provinsi NTB yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp33,06 triliun di kuartal I-2021 lalu. 

Pertumbuhan tersebut, terkontraksi 1,13 persen jika dibanding posisi kuartal I-2020.***

Secara keseluruhan harga bahan pokok terkendali dan stok aman jelang Idul Fitri

MATARAM.lombokjournal.com ~ Harga bahan pokok (bapok) masih terkendali, kalau ada kenaikan masih dinilai wajar.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah setelah melakukan peninjauan di tiga titik pasar di wilayah Kota Mataram bersama Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan stakeholder.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan sembako serta memastikan kestabilan harga di pasar, jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

“Harga masih terkendali. Masih bagus dibanding sebelum Ramadan seperti harga daging sapi masih di angka 130 ribu per kilo. Naiknya hanya 5 ribu,” tegasnya saat diwawancarai usai melakukan pengecekan di Pasar Mandalika, Mataram, Kamis (28/04/22).

BACA JUGA: Kinerja TPID Provinsi NTB Diapresiasi Gubernur

Dijelaskan, kalau harga di pasar Pagesangan harganya sedikit mahal dan bervariasi, karena sebagai pasar kedua. 

Tetapi secara keseluruhan masih terkendali dan stok aman, semuanya tersedia.

Terkait daya beli masyarakat, kata Ummi Rohmi, mengingat di masa pandemi secara berangsur mulai pulih ekonomi masyarakat. 

“Ekonomi ini tidak mudah seperti membalik telapak tangan kembali seperti semula, melainkan dari waktu ke waktu membaik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di NTB positif,” ungkapnya.

Ummi Rohmi menyebutkan, dalam menjaga kestabilan harga dengan melakukan operasi pasar, melakukan pengecekan-pengecekan seperti ini melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTB, terus menerus melakukan koordinasi untuk meyakinkan pihak-pihak terkait agar menjaga harga tetap stabil.

BACA JUGA: Mudik Lebaran 2022, Transportasi Dijamin Aman dan Lancar

“Yang penting pasokan tetap ada cukup insyaallah harga akan relatif stabil. Kuncinya disitu antara keinginan orang yang beli dengan suplai yang ada sesuai,”kata Ummi Rohmi. ***

Kinerja TPID Provinsi NTB serta kabupaten/kota diapresiasi, karena  perekonomian tumbuh baik dan inflasi stabil 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kinerja TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Provinsi NTB dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta menjaga kestabilan inflasi di NTB diapresiasi Gubernur NTB, Zulkieflimansyah

Menurut Gubernur, pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB semakin membaik, baik dalam hal kuantitatif dan kualitas.

Ia menyampaikan terimakasih kepada TPID Provins NTB dan Kabupaten/Kota yang telah memastikan semuanya dapat dikendalikan dengan baik. 

“Kita patut bersyukur karena Provinsi NTB saat ini pertumbuhan ekonominnya semakin bagus tidak hanya kuantitas namun juga kualitasnya,” ucapnya. 

BACA JUGA: Mudik Lebaran 2022, Transportasi Dijamin Aman dan Lancar

Gubernur Zul menyampaikan itu saat membuka acara High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB di Gedung Sangkarenag, Kantor Gubernur, Rabu (27/04/22).

Gubernur mengungkapkan, dalam hal mengendalikan inflasi di daerah jelang Hari Raya Idul Fitri, ia mengungkapkan Pasar Tani merupakan salah satu contoh yang tepat.

“Dengan adanya Pasar Tani di seluruh daerah, nantinya kita  mampu mengendalikan inflasi terutama pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti,” harapnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) NTB, Heru Saptaji, menyampaikan inflasi di Provinsi NTB semakin membaik . Terlihat dari pergerakan inflasi pada bulan Maret dan April. 

“Pada bulan Maret Inflasi berada pada 0,97% (mtm), proyeksi Bank Indonesia pada bulan April hingga minggu ke III terdapat kecenderungan menurun sehingga kita melihat  akhir bulan April nanti Inflasi akan berada pada kisaran 0,49%  hingga 0,59% (mtm). Artnya  jauh lebih baik daripada bulan Maret 2022.” Ungkapnya.

Menurutnya, hal positif tersebut terjadi dikarenakan salah satunya adalah kerja sama dan koordinasi yang baik antara TPID Provinsi NTB, TPID seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dan stakeholders yang terlibat.

BACA JUGA: Jelang Idul Fitri, Harga Bapok di Beberapa Pasar NTB Stabil

“Terimakasih dan apresiasi saya ucapkan terhadap TPID Provinsi, Kabupaten/Kota dan seluruh stakeholders yang terlibat. Sehingga kita bisa dapat mengendalikan Inflasi di Provinsi NTB” tuturnya.

Hadir pula dalam kegiatan ini, Asisten II Setda Provinsi NTB, beberapa Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTB yang terkait, Perwakilan TPID Kabupaten/Kota se-NTB dan Perwakilan Perum Bulog Wilyah NTB. ***

Pandemi Covid-19 berdampak ke tekanan berat perekonomian dunia, termasuk ekonomi Indonesia yang pada tahun 2020 tumbuh negatif, dan angka pengangguran dan kemiskinan pun meningkat

lombokjournal.com ~ Dampak terjangkitnya pandemi Covid-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi perekonomian di berbagai Negara. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat sebagai dampak pandemi Covid-19. 

Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa Negara lain mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada pada triwulan I dan II di tahun 2020. Pandemi Covid-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi Negara.

Data perekonomian di Indonesia Tahun 2020

Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari Covid-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. 

Berdasarkan perhitungan Year on Year pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97 persen dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5.07 persen. 

Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar -5,32 persen, terburuk sejak tahun 1999. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Tinjau KesIapan Arena MXGP Samota

Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 persen, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19 persen. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi Covid-19.

Kebijakan Penanganan Pandemi dan Kondisi Perekonomian 

Keputusan pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Triwulan II merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. 

PSBB sebagai langkah penanganan pandemi Covid-19 yang diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada pada triwulan II 2020. 

Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. 

Angka pengangguran pun meningkat. Badan Pusat Statistik dalam Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 menunjukkan, Covid-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan.

Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi di Indonesia

Sebagai penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan – kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintanh Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomer 1 Tahun 2000 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 

Perppu tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. 

Sedangkan, kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. 

Seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya belanja pemulihan kesehatan dan ekonomi, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

BACA JUGA: SDN 3 Bukit Tinggi, Rusak Akibar Gempa Belum Diperbaiki

Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah membentuk 3 (tiga) kebijakan yang akan dilakukan di antaranya peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekpansi moneter. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan mengalami kenaikan. 

Konsumsi memiliki peran penting terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat. 

Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan batuan – bantuan lainnya. Pemerintah Daerah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. 

Pemerintah memberikan bantuan penundaaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. 

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Penurunan suku bunga guna meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.***

Penyelenggaraan Ramadhan Fest memberikan manfaat bagi UKM dan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com ~ NTB Mall cukup membanggakan dengan trobosan baru  sekaligus menyemarakkan bulan Ramadhan. 

Ketua Dekranasda Provinsi NTB,  Hj Niken Saptarini Widyawati saat penutupan Ramadhan Fest 2022, Sabtu (23/4), di Lapangan Sangkareang Mataram  menilai, NTB Mall kreatif dan sukses.

Dikatakan, keberkahan bagi UKM juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat melalui kegiatan lomba, lelang dan pasar murah. 

Bazar yang diikuti 30 brand UKM variatif tersebut mengikuti event selama sepekan mulai 16 sampai 23 April 2022.

BACA JUGA: SDN 3 Bukit Tinggi Rusak Akibat Gempa Belum Diperbaiki

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan NTB H Fathurrahman mengatakan, bazar Ramadan di Ramadhan Fest ini juga memasarkan beberapa bahan pokok dan produk lainnya, untuk mengimbangi potensi lonjakan harga beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga saat Ramadan. 

Kegiatan dirangkaikan pula dengan pasar murah sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok.

”Pasar murah untuk bisa memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat selama Ramadhan dan lebaran nantinya,” kata Fathurrahman.

Selain bazar produk UKM, kegiatan ini dimeriahkan dengan  berbagai rangkaian acara, kegiatan sosial, dan perlombaan. 

Antara lain lelang amal, festival kopi, lomba mewarnai, fashion show, demo masak, stand up comedy, lomba tahfiz anak, live music, bakti sosial, pengajian, buka bersama, lomba hias parcel, lomba mukbang, dan mini game.

BACA JUGA: Gubernur NTB Buka Pra KTT Y20 Indonesia, 2nd Pre Summit

Fathurrahman yang oernah sebagai Asisten III Setdaprov NTB ini menambahkan, output kegiatan ini diharapkan sebagai brand awareness untuk NTB Mall dan UKM. *** 

Untuk bisa beroperasi, pengelola tambang wajib mengantongi semua izin, mulai dari NIB, WIUP, IUP hingga KBLI yang diterbitkan Pusat

TANJUNG.lombokjournal.com ~  Para pelaku usaha mikro kecil maupun besar harus mulai memperbarui legalitas usahanya. 

Surat izin yang diterbitkan melalui sistim perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Online Single Submission (OSS) versi 1.0 dan 1.1 bermigrasi menjadi ke sistim Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

Pesan itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Utara, Drs Rusdianto, MSI, saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (13/04/22). 

Terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Karya dan PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko memberi perubahan mendasar dalam sistim perizinan usaha. 

Kalau dulu dengan OSS versi 0.1 dan 1.1 pemohon cukup menggunakan NIK dan email, maka izin bisa dikeluarkan. Sekarang dengan OSS RBA ini ada sejumlah persyaratan baru yang harus dipenuhi.

Kebijakan kewenangan perizinan tambang Galian C yang ditarik ke pusat, Dinas LIingkungan Hidup hanya sebatas melakukan koordinasi. 

BACA JUGA: LKPJ 2021, Gubernur NTB Sampaikan Beragam Prestasi

Untuk bisa beroperasi, pengelola tambang memang wajib mengantongi semua perizinan, mulai dari NIB, WIUP, IUP hingga KBLI yang diterbitkan Pusat.

“Perizinan Galian C menjadi kewenangan pusat, tapi faktanya ketika ada permasalahan di lapangan, daerah yang mau tidak mau dituntut untuk menangani,” kata Rusdianto, Rabu.

Hal senada disampaikan Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Lombok Utara, Habib, menyebutkan izin Galian C kini harus bermigrasi ke OSS Berbasis Resiko

“Kalau mau menambang ya harus menunggu izin IUP produksinya keluar dulu,” katanya. Habib tidak menafikkan, pihaknya merupakan sentral kegiatan penataan. 

Jadi apa saja kegiatan penataan ruang perumahan dan pemukiman itu wajib melalui bidang bersangkutan dulu, ungkapnya. 

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan, sebetulnya proses izin ini sangat mudah.

“Yang penting masyarakat datang ke Kantor PM PTSP&NAKER, kami nanti akan dampingi bagaimana tata cara mengisi  administrasi dengan sistim OSS,” ujarnya. 

“Sekali lagi, proses kepengurusan izin melalui sistim SOS sangat mudah,” tegasnya. 

BACA JUGA: Sate Tanjung, Cita Rasa Kuliner Khas Lombok Utara

Dalam tugas menjalankan amanat atau perintah pusat, kita wajib jalankan tambahnya. 

Dan ini dalam rangka menertibkan dan memudahkan pemantauan serta menjaga lingkungan kita, katanya.

Yang sudah mengantongi Izin lengkap Galian C baru dua perusahaan yaitu, CV. Gulem Putra Kayangan dan CV. Jati Beringin. Sementara usulan baru belum ada, kata Erwin. ***

 Dalam penyampaian LKPJ 2021, Gubernur NTB mengungkapkan prestasi tahun 2021, antara lain capaian ekonomi yang tumbuh positif

MATARAM.lombokjournal.com ~ Prestasi dan capaian yang diraih Provinsi NTB disampaikan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021, dalam rapat sidang paripurna I bertempat di Gedung Kantor DPRD NTB, Mataram (21/04/22).

Gubernur NTB menyampaikan, prestasi yang berhasil diwujudkan selama tahun 2021 dapat dilihat dari indikator makro yang mengalami perbaikan. 

Di antaranya pertumbuhan ekonomi tumbuh positif  sebesar 2,3 persen dengan tambang dan 4,09 persen tanpa tambang. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami kontraksi 0,64 persen dengan tambang dan 5,19 persen tanpa tambang.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga di NTB sudah 100 persen

Ditegaskan, ini menunjukkan bahwa perekonomian di NTB sudah mulai pulih dan semoga terus membaik. 

“Sehingga target pertumbuhan ekonomi diatas 5 % dapat kita capai pada masa yang akan datang,” ujar Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB. 

Berbagai terobosan juga telah dilakukan Provinsi NTB dalam memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. 

Di antaranya dengan mendorong optimalisasi pengembangan komoditas atau jenis usaha melalui program industrialisasi produk unggulan daerah. Srlain itu juga mendorong IKM dan UKM menjadi sektor lokomotif usaha daerah melalui pengembangan produk, pengembangan SDM dan pengembangan Manajemennya.

BACA JUGA: NTB Care dan Dinkes Fasilitasi Aduan Kesehatan

“Industri pariwisata kita terus mengembangkan melalui desa wisata, promosi, menyelenggarakan event-event serta terus mengembangkan infrastruktur strategis.  Di antaranya infrastruktur untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan pengembangan RSUD NTB dan Rumah Sakit Mandalika serta infrastruktur jalan yang potensial lainnya terhadap produksi pangan lainnya,” ujar Gubernur Zulkieflimansyah.

Selain gambaran capaian kinerja dalam indikator makro pembangunan tersebut, NTB berhasil mempertahankan dan terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transfaran, efektif dan akuntabel. 

Sehingga berhasil meraih WTP 10 kali berturut-turut dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal inovasi Pemerintah NTB berada pada tingkat kedua dengan skor indeks 75,67 dengan predikat sangat inovatif. 

Pemerintah Provinsi NTB diberikan apresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan BRIN bahwa NTB menjadi Provinsi yang pertama menghasilkan BRIDA dari 34 Provinsi di Indonesia.

Prestasi lainnya, NTB berhasil menjadi peringkat 3 Nasional Provinsi Informatif pada Keterbukaan Informasi Publik 2021. Meraih Harmony Award dari Kementerian Agama, terakhir NTB meraih BKN Award 2022.

Ditambahkan, dari berbagai kemajuan dan prestasi yang diraih, bukanlah hasil perjuangan Pemerintah semata melainkan berkat kerjasama dan sinergi yang kuat antara pemerintah dengan legislatif, Pemerintah dengan masyarakat dan  seluruh stakeholder pembangunan lainnya.

“Untuk itu ke depan patut kita pertahankan dan tingkatkan sinergi pemerintah dengan legislatif dan usaha kerja keras untuk mewujudkan NTB yang Gemilang dapat kita capai bersama,” puji Gubernur 

LKPJ disampaikan Gubernur Zul sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang. Juga  bagian dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB).

LKPJ itu mengacu pada RKPD tahun 2021 dan APBD tahun anggaran 2021. Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2023. ***

Pekerja Migran yang sukses perlu diekspos untuk memotivasi yang lain, dan mereka didorong berusaha di daerah sendiri

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan LSM lainnya mendorong agar PMI NTB dan keluarganya untuk berusaha dan berdaya di daerah sendiri melalui Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Pekerja Migran Indonesian (PIJAR).  

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. HJ. Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka acara Pelatihan untuk Pelatih PIJAR di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin (18/04/22).

“Kita dorong agar berusaha di daerah sendiri,” ujar Ummi Rohmi, sapaan Wagub. 

Ummi Rohmi juga menjelaskan, banyak contoh buruh migran yang sukses di luar negeri. Sehingga diharapkan cerita positif yang jarang terekspos tersebut bisa lebih masif lagi disiarkan melalui PIJAR. 

Agar para PMI dapat termotivasi untuk menjadi PMI yang sukses.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi ke empat terbesar di Indonesia yang mengirim Pekerja Migran ke luar negeri. 

Remittance atau uang yang dikirim oleh PMI NTB dari luar negeri mencapai 24-25 miliar per tahun.

BACA JUGA: Gelar Budaya Nusantara 2022 akan Berlangsung di NTB

Sehingga pemberdayaan ekonomi produktif bagi PMI dan keluarganya sangat diperlukan. Agar ke depan, dapur PMI yang tak lagi kembali ke perantauan masih bisa tetap mengepul.

Selain itu, PMI diharapkan dapat termotivasi untuk sukses berdaya di daerah sendiri. 

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, I Gede Putu Ariyadi dalam kesempatan yang sama menjelaskan  banyaknya remittance yang dikirim PMI harus dapat dikelola dengan baik. 

Hal tersebut yang disebut Kadis memerlukan edukasi kepada PMI dan keluarganya. 

“Remittance yang dikirim PMI NTB tiap bulan rata-rata 24-25 miliar. Ini yang harus dikelola dengan memberikan edukasi kepada PMI dan keluarganya,” tutur Kadis. 

BACA JUGA: Wagub: Lobar Konsisten Bangun Pendidikan dan Kesehatan

Kadis menambahkan, banyak PMI yang sukses membangun usahanya sendiri. Para PMI sukses ini yang akan menularkan ilmunya kepada PMI dan keluarganya yang lain melalui PIJAR. ***