Perlu awas dan waspada sebelum memutuskan mengajukan pinjol, ketahuilah risikonya

LombokJournal.com ~ Berapa pagu kredit yang akan diberikan, Bunga yang dibebankan, jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, cara pengambilan pinjaman, cara pembayaran cicilan dan biaya-biaya lainnya.

Dengan mengetahui transparansi informasi pinjol langsung cair, konsumen bisa mempertimbangkan nominal yang akan diajukan.

BACA JUGA: Perempuan Terjerat Pinjol, Kareba Tekanan Ekonomi

Menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar cicilan sesuai kesepakatan.

Kemungkinan konsumen dirugikan lebih rendah jika sejak awal sudah transparan dan konsumen sudah menyetujui apa yang dibebankan atas pinjaman yang diterima.

Mengetahui apa resiko jika terjadi keterlambatan membayar dari jatuh tempo.

c) Ada Layanan Konsumen

Waktu mengajukan pinjaman, sebaiknya pilih perusahaan yang punya layanan konsumen jelas dan mudah dihubungi.

Misalnya, no telepon ada, lalu email, kalau mungkin ada WA dan alamat kantor. Tujuannya, supaya jika nanti ada masalah, debitur bisa dengan mudah menghubungi dan mendapatkan respon cepat.

Layanan konsumen yang jelas dan mudah dihubungi juga menjadi penanda antara lembaga legal dan ilegal.  

Pinjol ilegal biasanya tidak memiliki layanan konsumen. Jelas, mereka ilegal, jadi identitasnya ingin tidak dikenal dan sebisa mungkin ditutup tutupi.

d) Website Secured

Pinjaman online dilakukan lewat internet. Pastikan pinjaman dilakukan di situs yang aman dan terproteksi dengan secured.

Security sangat penting di era digital saat ini. Banyak kejadian pencurian data yang merugikan konsumen karena bocornya data-data penting.

Peminjam bisa melihat keamanan situs dari logo gembok atau tergembok di kiri atas yang bisa dikatakan keamanan dari situs tersebut terjamin, dan ini bisa menjadi indikasi bahwa aplikasi pinjaman uang online tersebut aman dan terpercaya.

Fintech P2P pinjol resmi diwajibkan OJK melakukan sejumlah langkah security di website dan database untuk melindungi data konsumen,

Termasuk lolos audit dan sertifikasi ISO teknologi informasi, untuk memastikan bahwa keamanan data konsumen menjadi prioritas utama perusahaan.

BACA JUGA: Desa Gemilang Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Hingga ke Desa

e) Kemampuan Pembayaran

Penting diperhatikan, saat mengajukan pinjaman mengambil plafon pinjaman yang sesuai kemampuan pembayaran. (bersambung)

Lanjut ke:  1   2   3    Sebelumnya  

Perlu awas dan waspada sebelum memutuskan mengajukan pinjol, ketahuilah risikonya

LombokJournal.com ~ Fasilitas pinjaman online atau pinjol sangat menarik. Dengan kebutuhan finansial masyarakat kian meningkat, pinjaman online atau pinjol menjadi alternatif bantuan keuangan di saat mendesak

Kenapa pinjol sangat cepat tumbuh di Indonesia? Karena kemudahan persyaratan dan kecepatan pencairan yang ditawarkannya.

BACA JUGA: Perempuan Terjerat Pinjol, Karena Tekanan Ekonomi

Tapi jenis pinjaman ini juga perlu dipertimbaangkan dengan hati – hati karena jika tidak bisa menimbulkan dampak negatif. Apa tips mengambil pinjol?

Kehadiran fasilitas pinjol sangat menarik. Memanfaatkan gadget, jenis pinjaman ini menawarkan kemudahan.

Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa didapatkan secara cepat dan mudah.

Namun, dibutuhkan kejelian sebelum memutuskan mengajukan pinjol. Perlu diketahui keuntungan dan kelebihannya agar tidak terjerumus pada perilaku konsumtif.

Faktor Apa yang Wajib Dipertimbangkan.

Menurut Duwitmu.com, sejumlah tips dalam mengambil pinjol, yaitu:

a) Terdaftar OJK

OJK atau otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi semua aktifitas yang terjadi di sektor keuangan. 

Termasuk mengawasi penyedia pinjaman baik konvensional atau online. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak semua yang ada di internet memiliki legalitas. Apalagi penyedia pinjol yang kian menjamur, tidak semuanya bisa dipercaya.

Maka dari itulah Anda harus waspada saat memilih pinjaman tersebut. Caranya adalah mengajukan hanya di lembaga yang resmi berizin OJK.

Penyedia jasa pinjoll yang terdaftar di OJK menunjukkan legalitas perusahaan tersebut. Anda akan mendapatkan jaminan keamanan dalam bertransaksi. Hak-hak sebagai konsumen dilindungi.

Ketika terjadi hal-hal yang merugikan terkait kesepakatan pinjol, debitur bisa membuat laporan kepada pihak berwajib.

BACA JUGA: Mobilitas Meningkat, Indikasi Kenaikan Ekonomi NTB

OJK juga membuat sejumlah regulasi mengenai jasa pinjol. Salah satunya regulasi yang mengatur batasan maksimum bunga yang bisa dibebankan ke konsumen.

Adanya batasan bunga melindungi konsumen dari kemungkinan resiko beban pembayaran yang mencekik dan tidak manusiawi.

b) Transparansi Perusahaan

Penting sekali memilih penyedia jasa pinjol yang transparan. Karena konsumen tidak bertemu langsung dengan pihak kreditur, jadi segala informasi mengenai pinjaman harus jelas dari awal. (bersambung)

Lanjut ke:  1   2   3    Sebelumnya   

Aktifitas bongkar muat barang maupun keberangkatan dan kedatangan penumpang, baik laut maupun udara, terjadi peningkatan mobilitas 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sepanjang tahun 2022, mobilitas penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan dan aktifitas bongkar muat barang melalui angkutan laut dan udara domestik dan internasional, meningkat dibanding 2021. 

Peningkatan ini mengindikasikan naiknya mobilitas masyarakat yang dapat menjadi angin segar bagi perekonomian di NTB.

BACA JUGA: Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel non Bintang di NTB Naik

Rilis resmi Badan Pusat Statistik NTB, Rabu (01/02/23) terkait pergerakan angkutan laut secara year on year (tahun), peningkatan tersebut bahkan lebih dari 200 persen. Yakni sebesar 210,97 persen pada jumlah penumpang datang dan 214.42 persen pada jumlah penumpang berangkat. 

Secara bulan ke bulan (m to m) terjadi peningkatan pada Desember 2022 dibanding November 2022, baik pada jumlah penumpang datang maupun berangkat dan jumlah barang yang dimuat maupun barang dibongkar.

Dari aktifitas bongkar muat barang komoditas utama seperti semen, batubara, pupuk, kargo biasa dan lainnya (bongkar) yang meningkat dari 219.71 ton pada Oktober 2022, menjadi 247.784 ton pada Desember 2022. Di tahun 2021 pada bulan Desember sebanyak 268.247 ton. 

Sedangkan aktifitas muat barang diantaranya  Jagung, Beras, Pasir Besi, Kargo biasa dan lain lain naik dari 78.383 pada Nopember 2022 menjadi 81.963 pada Desember 2022. Di tahun sebelumnya, pada bulan yang sama sebanyak 21.024 ton. 

Secara m-to-m dan y-on-y juga terjadi peningkatan penumpang datang dan penumpang berangkat. Pada Desember 2022 dari angkutan laut (Kedatangan 15.587 menjadi 49.310, dan keberangkatan 14.817 menjadi 46.588). 

BACA JUGA: Gubernur NTB Dorong Percepatan UU Daerah Kepulauan

Angkutan udara domestik (kedatangan 74.935 ribu orang menjadi 99.036 dan keberangkatan 65.646 menjadi 87.344) dan internasional (kedatangan 4.202 menjadi 4.212 ribu orang dan keberangkatan 6.932).***

Gubernur NTB dan Wakil Menteri BUMN bahas permintaan transparan ITDC, khususnya data penyelesaian lahan di Mandalika

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Transparansi ITDC penting dalam pengelolaan KEK Pariwisata Mandalika, khususnya data-data penyelesaian lahan yang diminta masyarakat.

BACA JUGA: Masalah Lahan di Mandalika dan Gili Trawangan Segera Tuntas

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menemui Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury, untuk membahas permintaan terkait transparansi ITDC di Jakarta, Selasa, (31/01/23).

Gubernur menjelaskan, ITDC adalah salah satu BUMN  yang memiliki kebijakan, apa pun tindakannya harus mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN, termasuk masalah lahan yang sangat sensitif. 

“Alhamdulillah kementerian BUMN bisa memahami dan sedang mempersiapkan teknisnya sehingga ITDC bisa secara transparan memberikan informasi yang lengkap sesuai yang diinginkan masyarakat,” ungkapnya. 

BACA JUGA: Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun

Bang Zul dan Pahala juga membahas berbagai rencana dan program-program yang akan dijalannya BUMN di NTB. Termasuk rencana kunjungan Wamen BUMN pada awal Maret ke  Bima, Dompu, Sumbawa dan Lombok. ***

Untuk menyelesaikan masalah lahan di aMandalika dan Gili Trawangan, Bang Zul mengingatkan, jangan ada pihak yang main-main

JAKARTA.LombokJournal.com ~  Komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun dengan pihak Kementerian dan Lembaga dilakukan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, memberi angin segar untuk penyelesaian masalah lahan yang dihadapi masyarakat Mandalika, Lombok Tengah dan Gili Trawangan, Lombok Utara.

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul merentangkan jalan  dan meretas harapan masyarakat di kawasan Mandalika dan Gili Trawangan.

Bang Zul meyakini, persoalan lahan masyarakat di Mandalika perlu kesabaran  untuk menyelesaikannya. 

Karena masyarakat menginginkan transparansi pihak ITDC terkait data-data penyelesaian lahan masyarakat di kawasan Mandalika.

BACA JUGA: Kepatuhan Pelayanan Publik di NTB, Harus Tetap di Zona Hijau

“Alhamdulillah kementerian BUMN bisa memahami dan sedang mempersiapkan teknisnya. Sehingga ITDC bisa secara transparan memberikan informasi yang lengkap sesuai keinginan masyarakat,” terang Bang Zul.

Ia mengatakan itu saat bertemu Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (30/01/23). 

Pada kesempatan yang berbeda, Doktor ekonomi itu juga bertemu dengan Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Kementerian BUMN, Rini Widyastuti dan Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN, Endra Gunawan. 

Keduanya merupakan yang menggawangi persolan hukum di Kementerian BUMN untuk memberikan izin kepada ITDC untuk membuka data secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga masalah ini tidak liar kemana-mana.

“Alhamdulillah minggu depan Insya Allah mbak Rini dan Mas Hendra akan datang ke Lombok, mendampingi ITDC untuk mebuka data kepada masyarakat yang masih merasa ada ganjalan. Sehingga mudah-mudahan nanti akan bagus untuk ITDC dan kita juga legowo di NTB. Sehingga daerah kita benar-benar aman dan nyaman untuk investasi dan berbagai kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan,” ungkap Bang Zul.

Persoalan Gili Trawangan juga sama, Bang Zul mengatakan masih ada tersisa masalah. Hal itu juga bisa diselesaikan dengan komunikasi dan dialog yang baik antara masyarakat dan investor yang ada di kawasan Gili Trawangan. 

BACA JUGA: Bahas Transparansi Data Lahan ITDC

“Intinya luruskan niat dan jangan tergoda untuk main-main. Kalau ada staf kami yg masuk angin atau tergoda untuk main,.kami akan tegur, kami beri sangsi bahkan bisa kami berhentikan dari posisi nya. Simple saja,” tegas Bang Zul.

Menurutnya, persoalan tanah dan lahan ini memang tidak sederhana dan butuh kesabaran luar biasa. 

BACA JUGA: Tempat Wisata Harus Bebas Kekerasan Seksual

Asalkan tidak ada yang mencoba bermain-main untuk kepentingan personal atau kelompok, karena kepentingan masyarakat yang paling utama. ***

Menghadiri launching event WSBK yang ketiga, Gubernur NTB akan mengemas event WSBK lebih baik dari tahun lalu

MANDALIKA.LombokJournal.com ~ Sukses mengadakan event pertama dan kedua kini, WSBK 2023 kembali hadir untuk ketiga kalinya. 

Launching World Superbike (WSBK) Indonesian Round 2023 akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 3 – 5 Maret 2023 mendatang.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menyampaikan tahun lalu penonton WSBK masih didominasi oleh penonton lokal. 

Namun dengan adanya arahan Presiden RI, menyarankan untuk tidak berlibur ke luar negeri dapat menambah jumlah penonton dari luar NTB.

BACA JUGA: Expo Karya Siswa SMA-SMK untuk meriahkan WSBK 2023

“Ini momentum yang tepat untuk meningkatkan jumlah penonton dari luar NTB. NTB The Land Of Infinite Experience sendiri artinya NTB punya gunung, pantai, kuliner semua wisata ada disini, maka pengalaman tak terbatas akan kami berikan kepada penonton yang hadir,” ucapnya.

Lanjutnya ia bersama dengan stakeholders terkait akan mengemas dengan sebaik mungkin dengan konsep tak kalah dari tahun lalu. 

Sehingga dampak positif akan diterima oleh semua pihak dengan hadirnya WSBK 2023 nanti.

Sementara itu, Direktur Utama MGPA Priandhi Satria, mengatakan MGPA telah menyediakan diskon early bird sebesar 75 persen mulai tanggal 12 – 30 Januari 2023 untuk semua kategori, yaitu general admission, regular grandstand, premium grandstand, premiere class, dan deluxe class dengan kuota terbatas. 

“Penjualan diskon early bird 75 persen berlaku untuk seluruh kategori tiket, bagi masyarakat yang ingin menonton event WSBK dapat membeli tiket secara online melalui aplikasi Xplorin, Loket.com, Tiket.com, dan MyTours sebelum kehabisan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, MGPA memberikan apresiasi atas jasanya dalam mensukseskan gelaran World Superbike (WSBK) Tahun 2022 di antaranya :

BACA JUGA: Sekda NTB Begibung Bersama Mario Aji di Puyung

1. Sekretaris Daerah Prov. NTB
2. Koordinator Lapangan World Superbike 2022
3. Kepala Dinas Pariwisata NTB
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov. NTB
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTB
6. Kepada Dinas Koperasi & UMKM Prov. NTB
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. NTB
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB
9. Sekretaris Daerah Lombok Tengah
10. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah
11. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Lombok Tengah
12. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Tengah 
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
14. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat
15. Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah
16. Kepala Kepolisian Sektor Kuta, Mandalika
17. Komandan Resor Militer (Danrem) 162/Wira Bhakti
18. Direktur Utama RSUD Provinsi NTB
19. Ketua IMI NTB. ***

Gubernur NTB berharap, adanya expo karya-karya siswa SMA-SMK NTB akan memberikan ruang mereka berpartisipasil di event internasional

MANDALIKA.LombokJournal.com ~ Dalam gelaran event-event internasional di NTB, seperti akan digelarnya World Superbike (WSBK) Maret 2023 mendatang, anak-anak NTB diharapkan lebih banyak berpartisipasi.

Salah satunya menggelar expo karya siswa NTB untuk meriahkan gelaranWSBK.

BACA JUGA: Lombok Jadi Prioritas Utama Direct Flight Air Asia

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mengungkapkan keinginannya itu saat menghadiri Apresiasi WSBK 2022 dan WSBK 2023 di Royal Hall Paddock Building, Pertamina Mandalika International Circuit, Loteng, Jumat (27/01/23).

“Ini akan memberikan ruang partisipasi kepada anak-anak SMA/SMK di NTB untuk tampil di event berkelas internasional WSBK,” ujarnya.

Gubernur NTB didampingi Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto dan Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, Kitty Kartika. 

Bang Zul panggilan akrab gubernur berharap, adanya Expo ini siswa/siswi SMA dan SMK dapat menghadirkan karya-karyanya dan dapat dilihat oleh seluruh penonton WSBK.

“SMA dan SMK kita sangat maju, produk-produk mereka bisa dipamerkan sehingga mereka dapat memenuhi sirkuit kita dengan gegap gempita,” ujarnya.

Ia juga menginginkan memberikan harga khusus kepada siswa/siswi SMA dan SMK, agar nantinya mereka tidak asing terhadap daerah sendiri dan bangga memiliki Pertamina Mandalika International Circuit.

Saat diwawancara, Kepala BPPD NTB, Baiq Ika Wahyu Wardhani menyambut baik harapan Bang Zul, dan jajarannya akan siap berprtisipasi untuk mensukseskannya.

“Kami pasti akan diskusikan hal ini lebih lanjut dengan stakeholders terkait, jika diijinkan kami akan menggunakan siswa/siswi SMA dan SMK NTB baik itu sebagai penyanyi national anthem hingga penari-penari tradisional di pembukaan acaranya,” terangnya. 

BACA JUGA: Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Sasak Periode 2022-2027

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy bersama sejumlah Kepala OPD lainnya menerima penghargaan dari sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB ***

Keberadaan sektor kelautan dan perikanan  di NTB sangat potensial sebagai sumber pangan dan penopang swasembada pangan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Saatnya NTB memiliki program Food Estate berskala besar di sektor kelautan dan perikanan. 

Hal itu diungkapkan  Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK).

Ia mengingatkan, NTB Memiliki luas perairan laut hingga 29.159 kilometer persegi dengan panjang garis pantai 2.333 kilometer. itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi modal dasar NTB untuk mewujudkan Food Estate sektor maritim tersebut.

BACA JUGA: Aksi HBK untuk ‘Pasukan Janan’, Bagi-bagi Sembako di Mataram

“NTB punya sumber daya laut yang melimpah. Potensinya triliunan rupiah per tahun. Mewujudkan Food Estate di sektor kelautan dan perikanan adalah cara terbaik untuk menjaga perairan dan mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah dianugerahkan untuk NTB,” kata HBK, Senin (23/01/23).

Politisi Partai Gerindra ini memang dikenal sebagai tokoh NTB yang sangat concern memperhatikan pembangunan sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan di Bumi Gora. 

HBK menegaskan, luas perairan NTB mencakup 59 persen dari luas wilayah. Karena itu, pembangunan sektor perikanan dan kelautan tak boleh lagi dinomorduakan.

“Keberadaan sektor kelautan dan perikanan sangat potensial sebagai sumber pangan dan penopang swasembada pangan,” tandas Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Data Dinas Kelautan dan Perikanan NTB menyebutkan, potensi produksi perikanan tangkap NTB bisa mencapai 185.518 ton per tahun. 

Potensi tersebut antara lain berasal dari perairan pantai yang bisa mencapai 67.906 ton per tahun dan dari perairan lepas pantai sebesar 61.957 ton per tahun. 

Sementara khusus dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) saja, potensi perikanan tangkap NTB bisa mencapai 298.576 ton per tahun.

Hal tersebut telah menjadikan NTB selama ini dikenal sangat kaya dengan ikan tangkap berbagai jenis seperti cakalang, tongkol, tuna, cumi-cumi, ikan ekor kuning, ikan hiu botol, udang, dan ikan hias.

Sementara dari sektor budidaya, potensinya juga tak kalah besar. Sektor budidaya laut memiliki potensi areal seluas 72.862 hektare, budidaya air payau dengan potensi areal seluas 27.927 hektare, dan budidaya air tawar dengan potensi seluas 31.758 hektare.

Sebagai provinsi yang mempunyai ekosistem perairan komplet, mulai dari ekosistem perairan laut pelagis, laut demersal, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang kaya terumbu karang, padang lamun, dan mangrove, hingga perairan umum seperti waduk, danau, sungai, dan embung, menjadikan seluruh potensi perikanan budidaya sangat layak untuk dikembangkan di NTB.

BACA JUGA: Aksi Cegah Stunting di NTB, HBK Peduli Bagikan Telur Ayam Segar 

HBK menegaskan, dengan potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebesar itu, sangat memungkinkan NTB mewujudkan keberadaan Food Estate di sektor kelautan dan perikanan yang berskala besar. Dengan ditopang industrialisasi, Food Estate berskala besar tersebut akan menjadikan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan dapat menjadi lebih terintegrasi.

Tokoh kharismatik Bumi Gora yang juga pengusaha sukses ini juga mengungkapkan, selama ini, pengembangan kegiatan ekonomi utama perikanan dan kelautan di Indonesia, termasuk di NTB, memiliki beberapa tantangan dalam hal kompetisi secara global. 

HBK mencontohkan, beberapa produk perikanan dari negara lain seperti Thailand dan Vietnam, memiliki daya saing yang sangat tinggi karena proses produksi yang lebih efisien dibandingkan dengan di Indonesia.

“Keberadaan Food Estate berskala besar di sektor kelautan dan perikanan, akan menghasilkan industri perikanan yang lebih efisien untuk menghadapi persaingan tersebut. Food Estate kelautan dan perikanan akan menghadirkan industri yang terintegrasi antara industri perikanan tangkap, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa berbasis perikanan,” tandas HBK.

Tak Harus Dimulai dari Awal

Dalam hal mewujudkan Food Estate kelautan dan perikanan ini, NTB kata HBK, sesungguhnya telah memiliki modal awal yang cukup kuat. 

Cikal bakal dan infrastruktur mendasar untuk mewujudkan Food Estate tersebut, sebetulnya sudah ada atau tersedia.

Di P. Lombok saat ini, misalnya, sudah terdapat beberapa kawasan Minapolitan, sebuah kawasan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan terintegrasi. Kawasan Minapolitan itu antara lain terdapat di Teluk Awang, Kab. Lombok Tengah dan juga di kawasan Sekotong, Kab. Lombok Barat.

Kawasan-kawasan minapolitan tersebut selama ini dikenal sebagai kawasan yang kehidupan ekonomi masyarakatnya, ditopang dan digerakkan oleh potensi-potensi sektor perikanan dan kelautan. 

Bahkan khusus kawasan Minapolitan di Teluk Awang, saat ini juga sudah ditopang dengan eksistensi Pelabuhan Perikanan Nusantara Teluk Awang. 

Di pelabuhan ini, produksi ikan mencapai 80 ribu ton per tahun dengan ditopang beroperasinya secara harian kapal-kapal tangkap dengan kapasitas 100 GT yang mencapai 100 unit.

“Dari Teluk Awang juga, hanya sekitar dua puluh menit untuk sampai di bandara internasional, hal yang sangat vital untuk pemasaran serta  penjualan produk-produk industri pengolahan dengan tujuan ekspor,” terang HBK.

Selain kawasan Minapolitan tersebut, HBK juga menyebut NTB memiliki kawasan Teluk Saleh di P. Sumbawa. Bersama kawasan yang dikenal dengan sebutan Samota, kawasan ini memiliki potensi perikanan dan kelautan tak kurang dari Rp 11,6 triliun per tahun. 

Sebuah nilai ekonomi yang sangat besar.

Di sisi lain, landasan hukum untuk mewujudkan Food Estate di sektor perikanan dan kelautan ini juga sudah cukup kuat, yaitu dengan hadirnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. 

Hal ini menjadi landasan yang sangat kuat untuk mengembangkan sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Karena itu, HBK mengungkapkan, mewujudkan Food Estate sektor kelautan dan perikanan, adalah juga solusi sekaligus jawaban untuk mensejahterakan masyarakat, selain untuk menjaga sumber pangan, serta mewujudkan swasembada pangan.

BACA JUGA: Wagub NTB Tandatangani RIP Kayangan – Poto Tano

“Saat ini, ada setidaknya 75 ribu masyarakat NTB yang hidup dan bermukim di kawasan-kawasan pesisir sebagai nelayan. Apabila Food Estate sektor kelautan dan perikanan ini kemudian ditopang dengan industri pengolahan, maka akan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan taraf hidup para nelayan, karena ikan hasil tangkapan mereka bisa diserap industri pengolahan,” tandas HBK. (*)

Pihak ASDP, Dishub dan jajarannya diapresiasi Wagub NTB yang sudah merubah wajah pelabuhan-pelabuhan di NTB

MATARAM.LombokJournal.cim ~ Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Kayangan – Poto Tano resmi ditandatangani Wakil Gubernur NTB,  Hj. Sitti Rohmi Djalilah, ketika silahturahmi di Warung Sambel Kantor Dinas Perhubungan NTB, Rabu (18/01/23).

“Ini menjadi sangat penting, karena apa pun itu kalau kita sudah punya RIP nya punya master plan nya, sangat mudah untuk mengembangkan suatu kawasan,”  tuturnya.

BACA JUGA: Bahas Berbagai Peluang Kerja Sama dengan Jepang

Ummi Rohmi, sapaan Wagub NTB menyampaikan, NTB adalah daerah yang sangat subur, menjadi banyak tujuan wisata seluruh dunia. 

Sudah bukan jadi keharusan tapi kebutuhan bagi semuanya, untuk betul-betul menjadi customer service yang baik bagi para tamu.

“Bukan semata-mata berbicara infrastruktur, tapi yang terpenting fasilitas yang bagus harus didukung dengan maintanance yang bertanggung jawab supaya menjadi fasilitas yang melayani masyarakat NTB,” ucapnya.

Ummi Rohmi mengaapresiasi ASDP, Dishub dan jajarannya yang merubah wajah Pelabuhan-Pelabuhan di NTB, dan diharapkan sebelum Oktober sudah bisa diresmikan.

Menghubungkan antar kabupaten

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan NTB, H. Lalu M. Faozal mengatakan, ini merupakan ‘pecah telor’ karena RIP sendiri merupakan produk bersama Dinas Perhubungan dan PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP).

“Sudah lama sekali kita berkeinginan untuk menghadirkan RIP di Kayangan-Poto Tano yang memang regulasinya berada di Pemprov NTB, untuk menghubungkan antar kabupaten di satu Provinsi,” imbuhnya.

Dengan adanya RIP ini maka PT. ASDP sudah mulai melakukan aktivitas di pelabuhan, dan untuk tahun ini ditargetkan bisa selesai paling tidak untuk ruang tunggu dan space foodcourt nya.

“Zonasinya yang penting, jadi foodcourt tidak lagi ada aktivitas-aktivitas masyarakat berada di kawasan pelabuhan bagian dalam tapi ada space nya sendiri,” jelasnya.

Saat ini tidak boleh lagi ada yang buang sampah ke laut, sudah diproses Pergub dengan yustisi ringan bagi masyarakat dan kru kapal yang buang sampah di laut.

“Bagi yang tidak mengindahkan anjurannya akan ada punishmentnya, saat ini telah berproses untuk masyarakat teredukasi agar tidak membuang sampah di laut,” katanya.

Dikatakan Faozal, kapal baru yang diresmikan di Lembar-Padang Bai yang merupakan buatan Indonesia dengan kapasitas penumpang 540 orang dan mobil logistik sekitar 28 kendaraan.

GM PT. ASDO Kayangan, Masagus Hamdani rencana pengembangan Pelabuhan Kayangan-Poto Tano, mengacu pada RIP yang selama ini belum ada. 

BACA JUGA: Camilan ‘Chiki Ngebul’ Mengancam Kesehatan

Sehingga untuk dikembangkannya pun agak kesulitan, karena dikhawatirkan berbenturan dengan Pemda setempat khususnya Kabupaten Lotim dan Sumbawa Barat”

“Setelah terpenuhinya rekomendasi dari Bupati Sumbawa Barat dan Lotim serta Lingkungan Hidup maka terpenuhi lah penyusunan RIP yang nantinya akan menjadi landasan menetapkan SK Gubernur,” tutup Masagus. ***

Saat perekonomian suatu negara mengalami kemunduran, pertambahan penduduk juga menjadi angkatan pencari kerja baru yang menambah jumlah pengangguran

LOMBOK.Journal.com ~ Di antara banyak kategori atau jenis pengangguran, salah satunya adalah pengangguran siklis atau konjungtur.

Kemudian pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pengangguran siklis? Pengertian pengangguran siklis adalah pengangguran yang terdampak naik dan turunnya perekonomian di suatu negara. 

Misalnya, saat perekonomian yang mengalami resesi (kemunduran) atau depresi (kehancuran) bisa menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Karena daya beli menurun, kegiatan produksi suatu perusahaan pun tersendat, dan ini menyebabkan penumpukan barang di gudang. 

BACA JUGA: Rumah Tangga Miskin Hidup dari Sektor Pertanian

Karena itu produksi dihentikan mengingat banyaknya barang tidak laku di pasaran. Dan perusahaan tidak sanggup lagi memberikan gaji kepada pekerjanya. Sehingga para pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran siklis atau konjungtur.

Sementara itu, pertambahan penduduk tetap berjalan di saat ekonomi mengalami kemunduran. Pertambahan penduduk tersebut kemudian menjadi angkatan pencari kerja baru yang menambah jumlah pengangguran. 

Jadi kalau tidak segera diatasi, sebuah negara bisa dipenuhi oleh pengangguran siklis. Karena jumlah pengangguran meningkat dan waktu yang digunakan untuk mencari kerja jauh lebih lama.

Penyebab Pengangguran 

Berikut ini adalah penyebab terjadinya pengangguran siklis:

• Permintaan barang yang menurun akibat berkurangnya daya beli masyarakat membuat perusahaan menghentikan produksinya. Karena produksi yang tidak lagi berjalan, pekerja yang mengurus kegiatan produksi ini tidak lagi dibutuhkan. Sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja yang menghasilkan peningkatan pengangguran siklis.
• Adanya krisis global seperti perang atau pandemi yang mempengaruhi siklus ekonomi suatu negara, apalagi perusahaan kecil negara-negara berkembang. Negara berkembang yang masih bergantung dengan mata uang negara lain bisa mengalami inflasi dan membuat perekonomian negara tersebut resesi.

Pengangguran Siklis 

Pengangguran siklis merupakan hasil dari tindakan perusahaan yang bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari krisis ekonomi. 

Contohnya, saat pandemi COVID-19 melanda, banyak perusahaan dari berbagai sektor yang harus merumahkan karyawannya, karena tidak mampu menggaji mereka lagi. Itu tidak dapat dihindari, karena adanya penurunan ekstrim dari permintaan produksi dan nyaris tidak ada masyarakat yang keluar rumah untuk berbelanja atau beraktivitas.

Sebab lain, perusahaan tidak bisa menjalankan produksi karena ada peperangan yang terjadi di suatu negara. Bahkan peperangan itu bisa mempengaruhi negara-negara lain jika negara yang bersangkutan adalah pengekspor hasil bumi atau bahan pangan. Selain siklus ekonomi negara terganggu, perusahaan atau pabrik yang keuangannya tidak stabil juga bisa memutuskan hubungan dengan para pekerjanya.

Selain itu, ketika suatu daerah atau negara dilanda bencana alam, ada kemungkinan pabrik atau perusahaan rusak dan tidak dapat digunakan untuk melakukan produksi barang. Perusahaan akan berfokus pada pembangunan kembali dan merumahkan pekerja untuk menghemat pengeluaran. 

BACA JUGA: Menyelamatkan Sumber Pangan di Masa Depan

Cara Mengatasi Pengangguran 

Permasalahan ekonomi seperti pengangguran siklis atau konjungtur ini memang akan selalu ada. Keadaan ekonomi pun memiliki siklus yang kadang-kadang di atas dan di bawah. 

Namun, segala permasalahan pasti memiliki solusi yang bisa membantu untuk mengurangi bahkan mengatasinya. 

Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengatasi pengangguran siklis atau konjungtur yang dapat dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat:

1. Pemerintah harus berusaha untuk menaikkan daya beli masyarakat. Jika pemerintah membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan tambahan penghasilan, maka masyarakat bisa membantu perusahaan untuk menghirup udara perputaran ekonomi yang kembali segar.
2. Pemerintah dapat mendukung kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM yang berfokus pada usaha kreatif dapat menjadi bantuan yang sangat berarti bagi perekonomian negara. Karena ketika perusahaan besar terdampak krisis moneter dan bermasalah dengan investasi, usaha-usaha kecil inilah yang menopang perekonomian. Jika UMKM mendapat sambutan baik dari masyarakat, maka bukan tidak mungkin jika UMKM tersebut akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran yang mencari kerja.
3. Berinvestasilah pada usaha-usaha dalam negeri. Masyarakat juga sebaiknya membeli produk-produk dari dalam negerinya sendiri agar dapat menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan demikian, usaha yang maju dapat memperluas lapangan pekerjaan.
4. Perusahaan harus bisa mengajak masyarakat untuk membeli barang atau jasa dengan menggunakan teknik marketing yang menarik. Marketing yang berhasil bisa menguntungkan perusahaan yang bersangkutan sehingga bisa melakukan perluasan usaha dan nantinya dapat membuka lowongan pekerjaan bagi pengangguran yang mencari kerja.
5. Pemerintah dapat mendirikan berbagai macam industri padat karya di bidang tekstil, industri kreatif, pengolahan makanan, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, ada banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai produk yang tak kalah saing dengan produk-produk di luar negeri. Dengan diadakannya industri padat karya, kesempatan bekerja juga akan semakin terbuka bagi masyarakat yang masih mencari kerja. ***

Sumber:  Quipper Blog