Wagub NTB Minta Posyandu Gunakan Timbangan Digital

Untuk menciptakan Posyandu yang berkualitas, Wagub NTB minta penggunaan peralatan standar

LOTENG.LombokJournal.com ~ Posyandu Keluarga diminta menggunakan alat timbangan digital, tidak menggunakan dacin yang manual.

Termasuk antropometri merupakan peralatan yang standar dalam menciptakan Posyandu yang berkualitas, sehingga datanya menjadi akurat dan valid.

Wagub NTB minta Posyandu gunakan alat timbangan standar — Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat peluncuran gerakan Gotong Royong Pelaksanaan Bakti Stunting di Desa Bujak Dusun Montong Paok Batukliang, Lombok Tengah, Selasa (16/05/23).

Dalam kunjungannya itu, Wagub NTB, Sitti Rohmi ingin memastikan di Posyandu menggunakan peralatan standar termasuk penggunaan timbangan digital.

“Dengan datanya yang akurat dan valid maka posisi NTB di nasional baik kesehatan pendidikan terus naik sehingga tidak diremehkan dengan pelayanan posyandu keluarga yang berkualitas,” tegas Umi Rohmi sapaan akrab Wagub.

Diceritakan Umi Rohmi, Pemprov NTB telah memberikan tanggungjawab kepada para OPD untuk mengintervensi data-data anak stunting yang tergolong masih tinggi.

Sehingga OPD memiliki Kecamatan binaan seperti di Desa Bujak ini adalah binaan RSUP.

“Saya harap pemerintah kabupaten Lombok Tengah bisa melakukannya sehingga bisa kalaborasi dengan salah satu OPD Provinsi dimasing-masing kecamatan dalam menurunkan angka stunting,” kata Ummi Rohmi.

Sementara itu, dalam laporannya Direktur RSUP, dr. Jack menyampaikan Desa Bujak merupakan desa binaan RSUP. Tentunya ucapan terimakasih kepada Ibu Wagub berkenan hadir.

“Kita berharap dengan sama-sama gotong royong melalui pelaksanaan bakti stunting ini, angka stunting bisa ditekan turun signifikan dengan pemberian protein hewani telur, daging, sayur-sayuran dan lain sebagainya,” kata dr Jack. ***.

Gubernur NTB Tak Lelah Hadirkan Event Berkelas Dunia

Menparekraf, Sandiaga Uno memuji Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang tak henti-hentinya hadirkan event berkelas dunia di NTB.

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB tidak kenal lelah hadirkan event berkelas dunia untuk kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTB.

Hal itu disampaikan Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno di tengah acara launching Event Sepeda Dunia GFNY yang akan dilaksanakan di Lombok November 2023, di Jakarta, Senin (15/05/23).

Kata Menparekraf, Gubernur NTB tak lelah terus gelar event berkelas dunia

Dalam acara launching itu juga dihadiri Gubernur NTB, Zulkieflimansyah

“Gubernur NTB tidak kenal lelah hadirkan event berkelas dunia untuk kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTB,” ungkap Menparekraf.

Bang Zul saat itu memaparkan, Event Sepeda Dunia L’Etape juga akan di laksanakan akhir Mei ini di Pulau Lombok.

Kedua Event Sepeda Dunia ini akan diikuti setidaknya 1500 an peserta beserta keluarga-keluarganya.

“Dengan berbagai Event Sepeda Dunia seperti L’Etape dan GFNY insya Allah pariwisata NTB akan semakin menggeliat dan berkembang,” harap Bang Zul dengan mantap.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama LPP TVRI Bapak Iman Brotoseno, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Vinsensius Jemadu.

Selain itu tampak hadir Wakil Ketua Umum PB. ISSI dan Commission Member UCI Bapak Toto Sugito, Juara Male Overall dari BRCC Banyuwangi Moh. Faisal, Juara Female Overall dari Selasa Kahiji Bandung Gita Widya Yunika, serta Kabiro Ops Polda NTB Bapak Kombes Pol. Abu Bakar Tertusi.

Peran Wanita Penting Menanamkan Moderasi Beragama

Eny Yaqut Jelaskan Pentingnya jadi narasumber acara talk show Peran Wanita dalam Moderasi Beragama

JAKARTA,LombokJournal.com ~ Peran wanita sangat vital dalam menanamkan pemahaman moderasi beragama kepada generasi penerus.

Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Eny Retno Yaqut menegaskan, pentingnya pemahaman moderasi beragama bagi para wanita.

Ia mengungkapkan itu saat menjadi narasumber pada acara Talk Show Peran Wanita dalam Moderasi Beragama, yang digelar Dirjen Bimas Buddha di Auditorium HM. Rasjidi, Jakarta, pada Senin (15/05/23).

Seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai pendidik, mempunyai kewajiban mengajarkan akidah yang teguh terkait keyakinannya.

Sehingga, anak kita kokoh dan nyaman dengan keyakinannya, dan nyaman dengan perbedaan keyakinan orang lain.

“Kalau di Agama Islam kita mengajarkan bagaimana menjadi agama yang rahmatanan lil alamin. Agar saling mengasihi sesama makhluk Tuhan,” ungkapnya.

Siapa pun harus mampu dan bisa dalam mentransfer pemahaman moderasi beragama. Hal itu demi kemaslahatan dan kebaikan bangsa ini.

“Karena kelak bangsa ini dipegang oleh generasi penerus kita,” tegasnya.

Ia mengatakan, moderasi beragama itu penting, karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan.

“Karena esensinya semua agama adalah bagaimana cara memanuasiakan manusia,” Ungkapnya.

Namun, menurut Eny ada tantangan luar biasa dalam memberikan pemahaman moderat.

Terutama di era digitalisasi seperti saat ini, di mana arus informasi begitu derasnya.

“Hari ini, anak kita sangat rentan dengan informasi yang begitu masif. Terlebih informasi-informasi tersebut beda tipis antara fakta dan hoaks. Banyak info yang provokatif, padahal isinya tidak sesuai judul,” ungkapnya.

Eny menekankan pentingnya pemahaman cara kerja dunia digital dengan meningkatkan literasi digital. Dengan bekal pemahaman yang mumpuni tentang dunia digital, ia berharap masyarakat Indonesia mampu menyaring informasi yang baik.

Sementara itu, Dewi ‘Dee’ Lestari seorang novelis dan musisi yang juga menjadi narasumber talkshow juga sepakat dengan apa yang diungkapkan Eny.

Moderasi beragama pada dasarnya sangat berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari.

“Sejak kecil, saya selalu diperkenalkan dengan toleransi Agama, namun satu hal yang menurut saya juga sangat penting, yaitu apresiasi beragama,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, apresiasi beragama merupakan bentuk toleransi yang bisa menimbulkan empty antar umat. Sehingga akan menimbulkan rasa saling menghargai dalam perbedaan.

Dee pun bercerita, setiap karyanya selalu menerapkan prinsip empati.

Ia selalu berusaha memahami setiap karakternya, sehingga mampu memposisikan diri ketika melihat penadangan yang berbeda.

Ada dua cara yang ampuh bagi Dee sapaan akrab Dewi lestari, untuk memunculkan rasa empati. Pertama banyak membaca. Dengan membaca dia mendapat informasi baru yang sebelumnya kita belum ketahui.

Kedua, banyak bepergian. Karena menurutnya bepergian mampu membukakan mata kita dengan budaya yang berbeda dengan kita.

“Karena kita tahu Indonesia sangat luas dengan berbagai budaya yang berbeda dengan kita. Bepergian merupakan cara kita melihat situasi dan perbedaan yang berbeda dengan kita,” ungkap Dewi Lestari. ***

Komisioner KPU Mataram Dinilai Langgar PKPU

PDIP Perjuangan NTB akan laporkan Komisioner KPU Mataram, yang mengabaikan Peraturan KPU.Bakal Laporkan ke Bawaslu dan DKPP

MATARAM.LombokJournal.com ~ KPU Kota Mataram terang-terangan mengabaikan Peraturan KPU.

Karena itu, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kota Mataram dinilai cacat.

Pasalnya, proses pleno terbuka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat Kelurahan dan Kecamatan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tidak menghadirkan perwakilan partai politik.

Menurut Imam Budi, Komisioner KPU Mataram, yang mengabaikan Peraturan KPU akan dilaporkan ke Bawaslu dan DKPP

Dalam peraturan KPU, kehadiran perwakilan partai politik merupakan sebuah kewajiban.

”Mengabaikan PKPU, berarti KPU Kota Mataram telah terang-terangan melanggar kode etik,” kata Imam Budi Gunawan, Liasion Officer PDI Perjuangan Kota Mataram, Minggu (14/05/23).

Ia hadir dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP tingkat Kota Mataram, kemarin .

Budi menuturkan, rapat pleno terbuka DPSHP tingkat kota tersebut digelar KPU Mataram hari Kamis (11/5) malam di salah satu hotel di Mataram. Rapat tersebut baru selesai dini hari pukul 03.00 WITA.

Agenda utamanya adalah penjabaran jumlah data pemilih dan TPS di masing-masing kecamatan di Kota Mataram oleh masing-masing PPK dan laporan Ketua KPU dan jajarannya.

Pemaparan kata Budi diawali dengan penjabaran kondisi pemilih dan TPS di sembilan kelurahan di Kecamatan Mataram.

Setelah pemapatan PPK Mataram rampung, Bawaslu Kota Mataram yang hadir dalam rapat pleno tersebut kemudian kata Imam, menyampaikan temuannya.

Bawaslu menemukan, dari sembilan kelurahan yang ada di Kecamatan Mataram, PPS masing-masing di lima kelurahan ternyata menerbitkan dua Berita Acara tentang DPSHP dengan nomor berbeda.

”Selain itu, hasil rekapitulasi DPSHP di dua berita acara itu juga berbeda,” kata Budi.

Temuan Bawaslu itu mengindikasikan, PPS di lima kelurahan itu melakukan rekapitulasi atau penghitungan ulang lalu mengesahkannya dalam berita acara baru. Hal itu seharusnya tidak boleh mereka lakukan.

Sebab, perubahan terhadap bertambah atau berkurangnya jumlah pemilih dalam DPSHP, hanya bisa dilakukan dalam Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan.

Atas temuan tersebut, Bawaslu kemudian menyarankan agar PPK Kecamatan Mataram melakukan pleno dan Rapat Pleno Terbuka secara terpisah di ruangan lain di hotel yang sama.,

Selanjutnya, hasil pleno terbuka PPK Kecamatan Mataram tersebut kemudian dibahas kembali dalam pleno terbuka di tingkat Kota Mataram.

Pada saat yang sama, secara paralel, pleno terbuka tingkat Kota Mataram terhadap DPSHP dari lima kecamatan lainnya tetap dilanjutkan.

”KPU dan Bawaslu menyebut Pleno PPK Mataram itu sebagai Pleno Lanjutan,” kata Budi.

Di sinilah persoalan timbul. Rupanya Rapat Pleno Lanjutan oleh PPS dan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan Mataram atas hasil Pleno Lanjutan dari masing-masing PPS di lima kelurahan tersebut tidak dihadiri oleh perwakilan Parpol.

Tidak ada pemberitahuan pula dari KPU terkait hal tesebut di tengah-tengah rapat pleno terbuka tingkat Kota Mataram yang sedang berlangsung.

Sehingga hasil rekapitulasi jumlah pemilih dalam rapat pleno terbuka PPK Kecamatan Mataram, hanya dihadiri oleh penyelenggara saja, yakni PPK, PPS, dan Panwascam.

”Pleno terbuka yang tidak dihadiri perwakilan Parpol, melanggar PKPU,” tandas Budi.

Budi menyebutkan, pihaknya memprotes hal tersebut. Dan protes yang telah disampaikan PDI Perjuangan, dimasukkan dalam Berita Acara Pleno Terbuka DPSHP Tingkat Kota Mataram.

Sejumlah perwakilan Parpol yang hadir dalam pleno terbuka tingkat Kota Mataram itu pun mengamini protes yang telah disampaikan PDIP.

Lima PPS kelurahan yang menerbitkan berita acara dengan dua nomor berbeda tersebut adalah Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Punia, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagesangan Barat, dan Kelurahan Pejanggik.

Berita acara DPSHP yang telah mereka buat pada tanggal 7 Mei, kemudian diubah dengan Berita Acara baru tanggal 11 Mei di Hotel Fave, Mataram hasil Pleno Lanjutan.

Dalam Berita Acara Nomor: 149/PL.02.I-BA/5271/2023 yang ditandatangani Ketua KPU Kota Mataram, M Husni Abidin dan seluruh jajaran komisioner (salinannya didapat kalangan media) disebutkan, Rapat Pleno Lanjutan hanya diikuti PPS di lima kelurahan bersama Panwascam, dan tidak dihadiri pewakilan parpol.

Begitu juga Rapat Pleno Lanjutan Terbuka Tingkat Kecamatan Mataram tanpa dihadiri unsur partai politik.

”Jika seperti ini cara KPU bekerja dengan seluruh perangkatnya di tingkat kecamatan dan kelurahan, maka jangan salahkan muncul kecurigaan publik. Karena angka-angka jumlah pemilih dalam DPSHP itu hanya dibahas sesama penyelenggara saja,” tandas Budi.

Memang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kota Mataram disebutkan, Rapat Pleno Lanjutan itu tidak mengubah apapun terkait rekapitulasi DPSHP PPK Mataram. Namun, cacat prosedur tersebut, tak bisa dianggap seenteng itu.

”PKPU yang mewajibkan Rapat Pleno berjenjang dari kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota, adalah sebuah keharusan untuk dijalankan. PKPU itu kitab sucinya penyelenggara pemilu baik KPU atau Pengawas. Tapi, ini, mereka abaikan secara terang-terangan,” tandas Budi.

Sikap PDI Perjuangan

PDIP Kota Mataram akan bersurat secara resmi ke KPU Kota Mataram. Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat, setelah menerima laporan atas kejadian tersebut menegaskan, pihaknya akan bersikap.

Cacat prosedur dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kota Mataram itu, akan diadukan ke Bawaslu di tingkat yang lebih tinggi.

Adanya potensi pelanggaran etik dari Komisioner KPU Kota Mataram juga akan ditindaklanjuti dengan pengaduan pihaknya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

”Tim Hukum PDIP sedang menyiapkan laporan tersebut,” kata politisi kharismatik Bumi Gora ini.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini pun mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu di NTB agar bekerja profesional.

Jika cacat prosedur dianggap sepele, maka bukan tidak mungkin praktik serupa akan terjadi dan meluas di seluruh NTB. Khususnya oleh penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang memiliki kemampuan main mata dengan penyelenggara pemiu.

”Hal begini jika terjadi, akan benar-benar merusak demokrasi,” tandas Rachmat. (*)

Lombok Sharia Festival (LSF) 2023 Dukung Fashion Muslimah

Gelaran Lombok Sharia Festival (LSF) 2023) melibatkan desainer lokal NTB dan luar daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ EVENT Lombok Sharia Festival (LSF) 2023 dihadirkan untuk mendukung mode fashion muslimah di NTB.

Kegiatan Lombok Sharia Festival dukung busana muslim di NTB

LSF 2023 kembali digelar ke empat kalinya, pada tanggal 13 – 14 Mei 2023, mengusung tema “Weaving The Global Chance” di Atrium Lombok Epicentrum Mall, Mataram.

HijabersMom Community Lombok sebagai salah satu founder yang diketuai oleh Ia Pariska mengatakan, gelaran LSF sebagai rangkaian FESyar KTI di Provinsi NTB.

“NTB memiliki sektor usaha kreatif yang potensial, terutama para pelaku UMKM yang merupakan moeslem – preneur dan mom – preneur,” tutur Ia Pariska.

Sebanyak 46 tenang booth dari UMKM luar NTB dan UMKM SE – NTB. Ada 29 desainer busana muslim bakal tampil digelaran kali ini dengan melibatkan desainer lokal NTB dan luar daerah.

“Ajang tahunan yang diselenggarakan kali ini akan menampilkan fashion show karya 29 desainer busana muslim” kata Ina Pariska.

Sementara itu, Founder HijabersMom Irna Mutiara mengatakan, dengan adanya wisata halal di NTB jadi potensi untuk lebih menggaungkan busana muslim yang berbahan produk kreatif lokal.

“Sama-sama potensial untuk menjadi daerah atau tempat dimana wisata halal ini bisa menjadi potensi besar,” katanya.

Ia juga menyakini, potensi fashion muslim kedepannya bakal meningkat lagi, terlebih Indonesia didukung berbagai negara muslim untuk meningkatkan industri ini

Indonesia berada di empat dunia soal fashion muslim, potensi ini akan lebih besar karena berbagai negara di dunia dan negara muslim mendukung fashion muslim,” katanya.***

Kepala OPD NTB Diingatkan Fokus ke Masalah dan Kolaborasi

Wagub NTB ingatkan para Kepala OPD fokus mengidentifikasi masalah seperti stunting, angka putus sekolah dan angka harapan hidup

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penyelesaian masalah dengan berbagai kompleksitasnya tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan.

Perlu kepekaan, kerja keras serta rasa kepedulian bersama, guna mencari jalan keluar mengataso permasalahan.

Wagub ingatkan para Kepala OPD NTB bisa mengidentifikasi masalah — Wagub Ummi Rohmi

“Dalam menghadapi permasalahan, langkah pertama yang harus dilakukan yakni dengan mengenali objek permasalahan. Sehingga menentukan langkah atau tindakan yang akan diambil selanjutnya dalam mengurai masalah yang ada,” kata Wakil Gubernur NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalillah.

Ia menyampaikannya saat rapat evaluasi pembangunan bersama para Kepala OPD lingkup Pemrov NTB di kantor Bappeda Provinsi NTB, Jum’at (12/05/23).

Ia minta para Kepala OPD terlebih dahulu fokus mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi, seperti stunting, angka putus sekolah dan angka harapan hidup dan lainnya.

Sehingga harapannya, masalah dapat dipetakan kemudian mengambil tindakan pencegahan atau penyelesaian tepat sasaran.

“Pahami objek masalah, baru kemudian mengintervensi dan fokus ke tindakan penyelesainnya yang harus inovatif, terukur dan tepat sasaran. Jangan hanya bekerja biasa biasa saja by as ussual,” jelas Wagub.

Wagub yamg biasa disapa Ummi Rohmi mengungkapkan, upaya memajukan pembangunan daerah seperti indeks pembangunan manusia (IPM) tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak.

Pesannya, para Kepala OPD agar tidak berpuas diri dengan apa yang dihasilkan sampai saat ini.

“Tidak usah berpuas diri dengan apa yangg sudah diraih, harus lebih gigih dan semua kekurangan dijadikan pelajaran kedepannya,” jelas Ummi Rohmi.

Sebelumnya Kepala Bappeda NTB, Iswandi dalam laporannya menyebut, capaian indikator kinerja utama RPJMD 2019-2023 hingga tahun 2022 mencapai 26 indikator utama atau 70,27 persen.

Dengan kolaborasi bersama, Iswandi optimis dan yakin semua indikator kinerja akan memenuhi target.

“Sejauh ini capaian program sudah ada yang mencapai bahkan melewati target semua sedang on the track, fokus kita tahun 2023 ini, kita harus kompak dan bekerja keras untuk mengejar target kinerja yang belum tercapai,” kata Iswandi. ***

Angkasa Pura Berterima Kasih Pada Pemprov NTB

Pihak PT Angkasa Pura menyampaikan terima kasih, karena Pemprov NTB ikut menjaga serta bisa memanfaatkan Eks bandara Selaparang

JAKARTA.LombokJournal.com ~ PT Angkasa Pura I menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi NTB, selain menjaga aset dan memanfaatkan lahan eks Bandara Selaparang sebagai lokasi MXGP pada Juli mendatang.

PT Angkasa Pura I berterima kasih pada Pemprov NTB yang memanfaatkan eks bandara Selaparang — Usai penandatanganan Mou

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi di depan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah. Masing-masing mewakili PT Angkasa Pura I dan Pemerintah Provinsi NTB, menandatangani MoU terkait Pemanfaatan Aset Eks Bandara Selaparang, di Jakarta Jum’at (12/05/23).

“Terimakasih Pemrov NTB turut menjaga dan memanfaatkan Eks Bandara Selaparang dan berkenan melakukan kerjasama ini. Saya melihat ke depan banyak peluang yang bisa kita kembangkan bersama untuk pemanfaatan aset ini, karena memang letaknya sangat strategis jadi bisa di manfaatkan untuk MXGP,” ungkap Faik Fahmi.

Ini sejalan dengan apa yang menjadi tugas PT Angkasa Pura I sebagai salah satu BUMN yang melaksanakan 3 peran, baik sebagai korporasi negara, infrastruktur negara juga sebagai agent of development.

Korporasi negara memang secara bisnis secara komersial harus bisa memberikan keuntungan memberikan deviden ke pemerintah.

Secara infrastruktur negara membantu pemerintah untuk mendorong konektivitas udara, membantu ijin pariwasata, dan juga segala aktivitas yang memberikan manfaat secara nasional, dan juga tentu sebagai agent of development.

Menurut Faik Fahmi, ketiga peran ini yang sedang dijalankan secara maksimal.

“Apa yang kita lakukan saat ini dengan pemanfaatan aset di area eks Bandara Selaparang ini bagian dari peran kita,” lanjutnya.

Harapannya dengan, PT Angkasa Pura I, bisa memberikan kontribusi kepada Pemda NTB.

Dengan mendorong pariwisata, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan aset yang ada.

Aset Angkasa Pura di Mataram lumayan besar, sekitar 60 hektar dan di pusat kota.

“Alhamdulillah apa yang sudah kita diskusikan sejak lama hari ini bisa kita lakukan kerjasama, MOU ini menjadi titik awal untuk banyak kerjasama yang bisa kita lakukan kedepannya,” harapnya.

Selain mendukung program Pemda NTB untuk mendorong kegiatan pariwisata, juga mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dampak positif secara nasional.***

Wagub NTB Beri Arahan Jajaran Dikbud NTB

Wagub NTB mengapresiasi Peran Dinas Dikbud diapresiasi Wagub NTB dalam mewujudkan Visi dan Misi NTB Gemilang, yang saat ini berjalan dengan baik

MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah memberikan arahan kepada Kepala Dinas beserta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB pada Jumat (12/05/23).

Ummi Rohmi sapaan Wagub mengapresiasi peran Dikbud NTB dalam mewujudkan Visi dan Misi NTB Gemilang. Selain menjalankan fungsi pendidikan, Dikbud NTB dijelaskan Wagub sebagai fasilitator dalam merubah mindset masyarakat.

“Saya melihat Dikbud NTB sudah jalan dengan baik,” ujar Wagub.

Selain itu, Wagub NTB juga menekankan agar Dikbud NTB dapat memperkuat sinergi dengan BPS NTB.

Dengan berbekal data yang aktual dan akurat, Dikbud akan bisa mengintervensi langsung berbagai masalah dalam pendidikan di NTB.

Sehingga data terkait berbagai kemajuan pendidikan di NTB bisa sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Di akhir arahannya, Wagub berharap semangat Dikbud NTB dalam memajukan pendidikan di NTB tetap membara. Ia juga berharap agar berbagai program Dikbud yang telah berjalan bisa terlaksana dengan baik. ***

Wagub NTB Jelaskan Upaya untuk Capai Desa Gemilang

Capai Desa Gemilang, kata Wagub NTB, perlu jalinan kolaborasi semua pihak yang terlibat pembangunan desa

MATARAM.LombokJournal.com ~ Membangun kemajuan itu perlu kerjasama dan kolaborasi semua pihak, seperti halnya membangun Desa Gemilang, tentu kolaborasi dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Kader Posyandu itu diperlukan.

“Misalnya seperti masalah Bank Sampah, Dinas Desa harus berkolaborasi dan bekerjasama dengan DLHK,” kata Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmidjalillah, saat rapat di Dinas DPMPD Dukcapil NTB. Jum’at, (12/05/23).

Umi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB ini juga berharap, agar Desa harus memiliki identitas atau sesuatu yang bisa dijual seperti kebersihan atau kebudayaan supaya desa di NTB bisa terkenal.

Begitu juga dengan kader Posyandu yang harus terus diberikan pembinaan supaya memiliki kualitas, karena Posyandu akan menjadi pintu masuk permulaan dan lahirnya Desa Gemilang

“Sedangkan pada BUMDES, mereka harus diberikan pembinaan yang produktif kemudian dibesarkan, tapi yang dibesarkan ini adalah mereka yang mau besar bukan BumDes yang tidak mau besar,” kata Umi Rohmi

Modal BUMDES

Sementara itu. Kadis DPMPD Dukcapil NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan, hasil update tahun 2023 jumlah penduduk di NTB itu sebanyak 5.534.58 juta jiwa, yang Wajib KTP 3.854.86 jiwa dan perekaman 3.795.906 jiwa.

“Dalam internal desa tentu masih ada masalah-masalah yang dihadapi, seperti masalah yang dihadapi 1005 BumDes di NTB, baik itu kurangnya modal dan sumberdaya yang terampil dalam mengelola BUMDES, kurangnya pemahaman tentang pengelolaan bisnis, kurangnya jaringan Kerjasama dan akses pasar,” ujarnya.

Ditambahkan, pada Posyandu juga masih ada masalah yang dihadapi, seperti sarana prasarana Posyandu/alat Posyandu belum memadai.

“Kompetensi SDM Kader masih kurang dan kerjasama lintas program dan lintas sektor belum optimal,” kata Ahmad Nur Aulia.

Terakhir ia mengungkapkan, ada 262 desa yang akan melakukan Pilkades pada tahun 2023 dan 2024.

Rinciannya, pada Pilkades tahun 2023, di Lombok Timur terdapat 53 desa melakukan Pilkades pada pulan Maret 2023, Lombok Utara 5 Desa pada Bulan September 2023, Lombok Barat 18 Desa pada Bulan Mei 2023, Dompu 33 Desa pada Bulan November 2023.

Sedang pada Pilkades 2024, di Lombok Tengah terdapat 97 Desa yang melaksanakan Pilkades pada bulan Juni 2024, Sumbawa Barat terdapat 18 Desa pada bulan Desember 2024, Sumbawa 18 Desa pada Bulan Desember 2024, Bima, 53 Desa pada Desember 2024.***

Bappenda NTB Dorong Implementasi Transaksi Digital

Sekretaris Bappenda NTB mengatakan, perlunya siapkan infrastruktur dan regulasi dalam digitalisasi transaksi pendapatan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dorong implementasi dan perluasan seluruh transaksi keuangan daerah secara elektronik.

Ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Terutama yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam TP2DD ini Bappenda Provinsi NTB berkedudukan sebagai sekretariat tim. Tim TP2DD ini akan bekerja secara intensif untuk memastikan, digitalisasi transaksi pendapatan berjalan lancar dan efektif di Provinsi NTB.

Seluruh pihak terkait diharapkan dapat bersinergi dalam upaya ini, demi kemajuan dan kemudahan bagi masyarakat serta pemerintah daerah.

Sekretaris Bappenda Provinsi NTB, Mohammad Husni, S.Sos., M.Si mengatakan, harus siapkan infrastruktur dan regulasi yang memadai dalam digitalisasi transaksi pendapatan.

“Selain itu, sosialisasi kepada wajib pajak dan pengguna jasa retribusi juga sangat penting agar mereka terbiasa menggunakan transaksi non tunai,” jelasnya.saat memimpin Rapat Sekretariat TP2DD untuk menentukan langkah-langkah dan rencana aksi kedepan, Rabu (10/05/23) di Aula Bappenda Provinsi NTB.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Mukarram, S.H., M.H., menyampaikan, beberapa strategi dan kiat-kiat untuk menyukseskan seluruh tugas TP2DD. Di antaranya, menginventarisir beberapa peluang dan kendala dalam optimalisasi implementasi penerimaan pendapatan daerah.

“Langkah strategis untuk mengawali percepatan digitalisasi penerimaan pendapatan daerah adalah dengan menginventarisir seluruh potensi dan kendala yang ada. Baik itu dari penerimaan pajak daerah dan retribusi yang kita kelola, maupun dari OPD pengelola retribusi daerah,” ungkap Mukarram.

Beberapa materi yang dibahas dalam rapat tersebut adalah tentang efektifitas tugas tim.

Tim ini bertanggung jawab memantau perkembangan digitalisasi transaksi pendapatan, pemantapan roadmap, rencana aksi untuk setiap bidang, pembahasan kendala yang mungkin muncul.

Serta permasalahan yang terkait dengan pendapatan dan belanja daerah serta berbagai upaya dan strategi untuk meningkatkan cakupan elektronifikasi transaksi keuangan daerah ***