Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu meresmikan Gedung Perpustakaan, disebut sebagai gedung layanan perpustakaan termegah di KLU, dan menyediakan Layanan Digital

TANJUNG .lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH bersama Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan Nasional RI Drs. Deny Korniadi, M.Hum meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Lombok Utara di Desa Gondang Kecamatan Gangga, Kamis (13/01/22).

Untuk memudahkan masyarakat Lombok Utara dalam mengakses buku atau bahan bacaan, serta untuk meningkatkan literasi masyarakat, perpustakaan Daerah KLU sudah menyediakan layanan perpustakaan berbasis digital yang diberi nama e-pustakalotara

Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan, Perpusnas RI Deny Korniadi menyampaikan selamat atas selesainya pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan KLU yang termegah di Lombok Utara.

“Perpusnas mengucapkan selamat atas terselesaikannya pembangunan Gedung Perpus KLU,” ujarnya.

Bahwasanya program digitalisasi amat diperlukan, selain untuk kemudahan akses digitalisasi diharapkan mampu menarik minat pembaca terutama para generasi milenial.

“Pesan saya setelah diresmikannya Perpustakaan ini, akan ada promosi dan sosialisasi tentang keberadaan perpustakaan di KLU,” ucapnya.

BACA JUGA: Wagub NTB Ajak Dampingi Potensi Anak-anak Disabilitas

Sementara itu, Bupati Djohan menambahkan, gedung atau ruangan perpustakaan adalah bangunan yang seluruh aktivitas perpustakaan.

Agar memberikan layanan prima pada pemustaka atau masyarakat demi meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat Lombok Utara.

“Tujuan pembangunan gedung ini adalah untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat” ujarnya.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Beli Sepatu Produk UMKM NTB

Gedung Perpustakaan memiliki dua lantai adapun sumber dananya Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sub Bidang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nilai pagu sebesar 10 Milyar.

“Lewat Kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Presiden, Menteri Keuangan, Kepala Perpustakaan RI dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan gedung Perpustakaan,” ucapnya.

Harapannya, dengan diresmikannya Layanan Gedung Perpustakaan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di KLU, terutama anak-anak yang masih mengemban pendidikan.

Pada kesempatan yang sama Plt. Kepala Dinas Perpusarsip KLU Kawit Sasmita dalam laporannya menjelaskan, jumlah koleksi buku yang tersedia 13.500 buku berbentuk fisik dan lebih dari 1000 judul buku berbasis online.

Sebelum peresmian gedung Perpustakaan, dilakukan serah terima plakat dan buku.

“Sampai saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masih berupaya mendorong warga untuk membaca jika mengacu pada tingkat kunjungan ke perpustakaan masih terbilang rendah,” lanjutnya.

Dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat Dinas Perpusarsip KLU juga membuat inovasi yaitu layanan berbasis online yang dapat diakses oleh kita semua di Play Store yang diberi nama  e-ustakalotara 

kepastian nanti diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat Lombok Utara.

Sebelum peresmian gedung Perpustakaan dilakukan serah plakat dan buku adapun presmian Gedung Perpustakaan ditandai dengan pemotongan Pita serta kedatangan prasasti oleh Bupati Lombok Utara bersama Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan Nasional RI yang disaksikan oleh para undangan .

Hadir dalam peresmian itu, antara lain Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R,. ST, M.Eng, Unsur Forkopimda KLU, Pj.Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi SSTP MM, Kadis Perpustakaan NTB Julmansyah Tutup MAP, Para Staf Ahli Bupati, Asisten I Setda KLU Drs. H. Raden Nurjati, para Kepala OPD, Ketua GOW KLU Yunita Aprilina Danny Karter FR, Para Camat serta Undangan lainnya. ***

Dalam aksi donor darah yang digelar Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) NTB, PDI P kerahkan kadernya agar berpartisipasi

MATARAM.lombokjournal.com ~ –DPD PDI Perjuangan NTB bakal mengerahkan para kader dan simpatisan partai untuk berpatisipasi menyukseskan donor darah yang digelar Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) NTB.

Kegiatan sosial tersebut akan digelar Sabtu (15/01/22) di Lombok Epicentrum Mall.

“Ini aksi kemanusiaan. Kader dan simpatisan PDIP akan hadir sebagi wujud sumbangsih untuk membantu sesama,” kata Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat, Kamis (13/01/22).

Wakil Ketua INTI NTB, S Widjanarko dan Ketua Panitia Donor Darah H Rudi Hidayat, Kamis pagi mendatangi kediaman pribadi Rachmat untuk berkoordinasi dan meminta dukungan terkait aksi sosial ini.

Tanpa pikir Panjang, dukungan tersebut langsung diberikan Rachmat. Anggota Komisi VIII DPR RI ini kemudian menghubungi Ketua DPC PDIP Kota Mataram dan DPC Lombok Barat, agar kader dan simpatisan PDIP NTB hadir dalam kegiatan donor darah ini.

BACA JUGA: Wagub Ajak Dampingi Potensi Anak-anak Disabilitas

Pada saat yang sama, Rachmat juga menerbitkan instruksi tertulis kepada seluruh pengurus DPD PDIP NTB di Pulau Lombok untuk bisa berpartisipasi dalam donor darah yang digelar INTI NTB.

Rachmat sendiri telah menjadwalkan dirinya akan hadir secara langsung dalam aksi donor darah ini.

Rahmat juga melaporkan dukungan PDIP NTB untuk aksi donor darah tersebut ke DPP PDIP di Jakarta.

Januari ini adalah bulan aksi kemanusiaan bagi PDIP untuk membantu masyarakat sebagai bagian dari rasa syukur untuk merayakan Hari Ulang Tahun partai yang ke-49.

“Menjadi ideologi PDIP, untuk selalu hadir dan ada membantu masyarakat,” imbuh Rachmat.

Stok Darah Terbatas

H Rudi Hidayat mengatakan, donor darah ini sebagai bagian dari upaya pihaknya untuk membantu penyediaan darah di UPTD milik PMI.

Saat ini kata Rudi, ketersediaan stok darah di PMI sangat terbatas. Sementara kebutuhan masyarakat akan darah terus meningkat.

BACA JUGA: Solusi Pengasuhan untuk Merawat Bayi yang Baru Lahir

“Kami menargetkan sedikitnya 800 kantong darah bisa terkumpul,” kata pria yang berprofesi sebagai jurnalis ini.

Donor darah akan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga pukul 14.00 Wita. Mereka yang hadir akan mendapatkan snack, goodybag, angpao, dan kupon undian untuk mendapatkan doorprize.

Antara lain ada televisi, kulkas, kipas angin, kompor gas, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya.

S Widjanarko menambahkan, selama pandemi Covid-19, aksi donor darah memang banyak berkurang seiring dengan pembatasan kegiatan berkumpul yang diberlakukan pemerintah. Hal tersebut yang kemudian berimbas pada selalu menipisnya stok darah yang dimiliki PMI.

Dalam aksi donor darah yang digelar INTI NTB ini, Widjanarko memastikan seluruh prosesnya akan mengedepankan protokol kesehatan, mengingat donor darah masih digelar di masa pandemi.***

Wagub Hj Sitti Rohmi tersentuh menyaksikan pertunjukan seni anak-anak disabilitas

LOBAR.lombokjournal.com ~ Melihat anak-anak Berkebutuhan Khusus dalam pertunjukan Gelar Budaya, Wakil Gubernur Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd berujar, keterbatasan fisik tak membatasi kreatifitas seni.

“Sungguh sangat menyentuh hati. Yang terpenting kreatifitas dan prestasi dibuktikan dengan terus belajar dan berlatih tanpa putus asa dan dorongan guru guru yang luarbiasa,” ujar Wagub di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Lombok Barat di Dasan Geria, Lobar, Kamis (13/01/22).

Dalam rangkaian ulang tahun ke 25 SLB Negeri 1 Lobar itu, Ummi Rohmi berpesan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap anak-anak disabilitas dan bersama sama mengajak untuk mendampingi mereka agar potensi mereka berkembang dan berkiprah di tengah masyarakat.

Selain itu SLBN 1 Lobar juga meluncurkan Sekolah Penyelenggara Sertifikasi Profesi Vokasi.

BACA JUGA: PDI P NTB Partisipasi Sukseskan Aksi Sosial INTI NTB

Seperti dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dr. H. Aidy Furqon M.Pd pihaknya melaksanakan pembelajaran dengan pemberian penguatan pendidikan life skill.

Mengkombinasikan antara pengetahuan dan keterampilan. Berbagai produk kreasi siswa SLB tak hanya berkesenian tapi juga membatik, menjahit, cukli dan boga.

BACA JUGA: Presiden Tinjau Kesiapan BIZAM Sambut MotoGP

“Kalau sebelumnya siswa SLB setelah lulus hanya mendapat kemampuan baca, tulis, dan dapat ijazah, sekarang bersama teman-teman lainnya kami dorong agar tidak boleh sebatas itu saja. Pengembangan kreavitas siswa juga harus dikembangkan,” katanya.

Hadir pula Kepala SLBN 1 Lobar, Baiq Minarniwati dan Kabiro Adpim Setprov NTB, Wismaningsih Drajadiah. ***

Para pemilik homestay rasanya seperti mimpi, tapi benar-benar menjadi kenyataan karea tempatya mendapat kunjungan Presiden Jokowi

LOTENG.lombokjournal.com ~ Ini sebuah khayalan dan mimpi, tapi benar-benar jadi kenyataan.

“Tidak hanya nonton di TV, tapi saya langsung dikunjungi sama presiden,” kata Inak Suinah saat homestay miliknya, di Dusun Bangah, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, di Lombok Tengah dikunjungi Presiden RI, Joko Widodo bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Kamis (13/01/22).

Sambil meneteskan air mata bahagia, ia begitu terharu dapat dikunjungi langsung Presiden Jokowi yang mengecek kesiapan beberapa Homestay bantuan pemerintah untuk menyambut event MotoGP 2022.

BACA JUGA; Pesiden Jokowi Tinjau Kesiapan BIZAM Sambut MotoGP

Sementara itu, Hj. Supiati salah satu penerima bantuan homestay juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah mengunjungi homestay di wilayah Dusun Bangah.

“Tadi beliau mengecek kesiapan homestay dan sebagainya, dan kami senang sebagai masyarakat Dusun Bangah,” terangnya.

BACA JUGA: UMKM Luar Jualan di Mandalika, Produk Lokal Harus Dibela

Ditambahkan Hj. Supiati, dulu sebelum adanya gelaran akbar balapan MotoGP ini, geliat ekonomi tak seberapa. Tapi sekarang menjadi kebanggaan masyarakat bisa berubah menjadi lebih baik untuk kebangkitan ekonomi.

“Semoga event balapan MotoGP ini nantinya bisa lancar dan sukses,” harap Hj. Supiati. ***

Dalam perhelatan MotoGP bulan Maret mendatang, akan diramaikan datangnya UMKM luar daerah, diharapkan Pemprov NTB membela produk lokal

MATARAM.lombokjournal.com ~ 100 UMKM dari luar daerah dengan berbagai produk akan ikut dilibatkan berjualan saat berlangsungnya perhelatan MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah, bulan Maret.

Kabarnya, tim dari Kementerian Koperasi dan UMKM sengaja mengundang pelaku UMKM dari luar NTB. Alasannya tidak semua produk yang dibutuhkan konsumen saat berlangsungnya MotoGP bisa dipenuhi produk UMKM lokal.

Apalagi, UMKM local yang bisa berjualan pada event internasional itu sangat terbatas. Lokasi stan memang sudah disiapkan pihak ITDC, namun belum bisa dipastikan berapa jumlah UKM yang nanti bisa ditampung berjualan. Pihak ITDC yang menentukan.

Sebab yang bisa berjualan harus melalui proses kurasi atau seleksi, mulai dari kualitas produk, termasuk sudah memiliki izin badan usaha dan semacamnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahmad Masyuri mengatakan, pelaku UMKM  yang sudah terdata itu ada 50 UMKM, mulai dari kerajinan, pakaian dan kaos, dan industri lainnya seperti sepeda atau motor listrik, dan yang paling dominan kuliner.

“Jumlah masih bisa bertambah, tergantung kurasi lagi. Sebab yang bisa berjualan itu UKM yang sudah melalui kurasi atau seleksi, sehingga tidak sembarang,” kata Masyuri seperti dikutip Repulika.com, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Gubernur NTB Yakin, Ajang MotoGP 2022 Sukses di NTB

Gubernur Harus Seleksi UMKM Luar

Sementara itu, Asosiasi Pelaku UMKM NTB mempertanyakan pihak Kementerian Koperasi dan UMKM yang menggandeng pelaku UMKM dari luar NTB.

Saat dihubungi, Ketua Asosiasi Pelaku UMKM NTB, Aris Andi Baso Ence, SH mengatakan kalau memang mengandeng pelaku UMKM dari luar NTB, harus yang usaha atau produknya beda dengan UMKM local.

“Kalau sama akan menutup kesempatan lokal,” kata Aris.

Menurutnya, UMKM dari luar (misalnya dari Surabaya Jogja, Jakarta dan lainnya, red), misalnya yang bergerak usaha pakaian atau kaos, lebih dekat dengan bahan baku, pasti bisa menjual lebih murah..

“Pilihlah UKM yang produknya tidak ada di UKM lokal, biar UKM lokal bangkit,” tambah Aris.

Kalangan pelaku UMKM berharap, agar gubernur menseleksi pelaku UKM luar daerah yang dilibatkan.

“Kami berharap gubernur menentukan keberpihakan lokal. Kan Pemprv NTB punya program Bela Beli produk lokal. Mudah-mudahan itu bukan sekedar lips service,” katanya

Diketahui, Gubernur Zul sering dalam berbagai kesempatan mengungkapkan, produk local harus dibela dan dilinduni.

Pelaku UMKM umumnya masih terbatas dalam permodalan yang berdampak lemahnya dalam persaingan.

Dari sisi produk, UKM dari luar umumya lebih bagus dan siap, karena sudah memiliki jam terbang lebih panjang. Karena itu, mereka bisa bersaing dengan harga murah karena menguasai bahan baku.

BACA JUGA: Jelang MotoGP, Pintu Masuk Mataram Harus Bersih dan Indah

Pelaku UMKM luar daerah bisa membeli bahan baku dari tangan pertama, sedang yang lokal dari tangan kedua atau ketiga, pasti lebih tinggi kos produksinya.

“Gubernur harus mengkomunikasikan ke kementerian, jangan sembarang menggandeng UMKM luar,” pintanya.***

Silaturrahmi singkat Wagub NTB dengan Pengrus DPD APWI NTB berlangsung hangat

MATARAM.lombokjournal.com ~ Silaturahmi Kepala BPSDMD Provinsi NTB dan Pengurus DPD Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia (APWI) Provinsi NTB dengan Dr. Hj Rohmi Jalilah, Wakil Gubernur Provinsi NTB, Rabu (12/01/22) di Pendopo Wakil Gubernur Provinsi NTB.

Pertemuan itu berlangsung singkat namun dalam suasana hangat. Pertemuan di antaranya membahas rencana Pengukuhan Pengurus DPD APWI NTB Periode 2020-2024 oleh Ketua Umum DPP APWI.

Dalam pertemuan itu Wagub memperoleh penjelasan dari Ir Lalu Hamdi, M.Si, Kepala BPSDMD terkait kegiatan BPSDMD Provinsi NTB sepanjang Tahun 2021.

Kegiatan itu di antaranya adalah menyelenggarakan kegiatan diklat kepada 3.136 ASN NTB, yang 70 persen dari total jumlah itu melalui diklatsar CPNS.

Sementara itu, Ir H. A. Mackhul, M.Si, Ketua DPD APWI NTB menjelaskan, transformasi profesionalitas yang diemban oleh APWI sejak terjadi perubahan keorganisasian dari Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) menjadi Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI).

“Kiprah Widyaiswara tidak lagi hanya pada Dikjartih seperti sebelumnya, melainkan bisa lebih luas membantu Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah untuk mengembangkan kebijakan baik di lingkungan birokrasi (OPD) maupun di masyarakat (Sosio Kultural),” urai H. A. Mackhul.

BACA JUGA: Gubernur NTB Tandatangani Kerjasama di Gili Trawangan

Secara ringkas Machsul mencontohkan pendampingan kegiatan Analisa Jabatan di beberapa OPD.

Wagub menyambut baik pertemuan dengan para widyaiswara, dan berharap bisa hadir dalam pelantikan dan pengukuhan yang direncanakan pada tanggal 20 Januari 2022.

“Tinggal dikoordinasikan dengan pihak protokol tentang jadwal yang sudah direncanakan itu,” ujar Wagub.

BACA JUGA: Panitia Nasional MotoGP Fokus Selesaikan 9 Isu

Pertemuan memang tidak sempat dilanjutkan dengan dialog karena Wagub sudah teragendakan dengan kegiatan lain.***

Akselerasi pembangunan DAM Mujur di Kab. Lombok Tengah yang didambakan warga, HBK gunakan jejaringnya untuk mewujudkan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok, H Bambang Kristiono, SE (HBK) bakal mengawal penuh pembangunan DAM Mujur di Kab. Lombok Tengah yang sangat didambakan warga setempat.

HBK bakal menggunakan seluruh jejaringnya di pemerintah pusat untuk mewujudkan hal tersebut.

“Bendungan Mujur memiliki posisi yang sangat stratgis untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di Kab. Lombok Tengah. Mewujudkan bendungan ini adalah sebuah keharusan, saya akan all out dalam mendorong mewujudkannya,” kata HBK, Selasa (11/01/22).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini secara khusus telah menggelar pertemuan dengan Tim 11 di Kab. Lombok Tengah.

Tim 11 merupakan tim yang beranggotakan para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi pembangunan Bendungan Mujur ini. Tim 11 antara lain beranggotakan sejumlah pejabat di Pemkab Loteng dan juga perwakilan dari lembaga non pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Tim 11 sangat berharap HBK menjadi figur sentral yang akan membuka jalan bagi dukungan pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan Bendungan Mujur.

BACA JUGA: Bantuan Renovasi Rumah Warga, HBK Serahkan Kunci

Mengingat bendungan ini sudah sangat lama didambakan oleh masyarakat Gumi Tatas Tuhu Trasna.

HBK saat ini memang mendapat amanah untuk duduk sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Namun, posisi strategisnya di DPP Partai Gerindra memungkinkan HBK menggerakkan jejaringnya untuk memback up penuh pembangunan Bendungan Mujur.

Sebagai wujud keseriusan, di tengah pertemuan dengan Tim 11, HBK langsung menghubungi dua koleganya yang kini duduk di Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, yakni Wakil Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras dan Anggota Komisi V H. Mulyadi.

Komunikasi tersebut menghasilkan aksi nyata, di mana Komisi V langsung mengagendakan kunjungan lokasi di mana Bendungan Mujur akan dibangun.

“Insyaa Allah, kunjungan teman-teman dari Komisi V akan dilakukan pekan depan paling cepat,” ungkap politisi Partai Gerindra yang juga Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra ini.

BACA JUGA:  Gubernur NTB Tandatangani Kerjasama di Gili Trawangan

HBK menekankan, Bendungan Mujur akan menjadi solusi menjaga ketahanan pangan masyarakat di Kab. Lombok Tengah.

Keberadaan Bendungan Mujur akan menjadikan ribuan hektare lahan-lahan persawahan yang saat ini hanya bisa menanam padi sekali dalam setahun, bisa menjadi lahan yang sangat produktif dengan mampu menanam padi dua hingga tiga kali setahun.

Dalam perencanannya, Bendungan Mujur akan mampu mengairi sedikitnya 10.121 hektare lahan pertanian.

Selain itu, bendungan ini juga menjadi solusi untuk mengatasi kekeringan di daerah Kab. Lombok Tengah bagian selatan, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Bendungan Mujur akan menjadi sumber air baku yang bisa diolah menjadi air bersih sehingga kesulitan air bersih yang selalu dialami masyarakat bagian selatan Kab. Lombok Tengah setiap tahunnya akan bisa teratasi.

Pastikan Masyarakat Tak Dirugikan

Selain membuka jalan dukungan penuh pemerintah pusat untuk pembangunan Bendungan Mujur, dukungan dari HBK juga untuk memastikan, pembagunan bendungan ini tak akan merugikan masyarakat yang lahannya akan menjadi lokasi pembangunan dan yang akan menjadi lokasi area genangan bendungan.

HBK menegaskan, masyarakat akan mendapatkan ganti untung yang sangat sepadan.

Selain itu, masyarakat juga dipastikan akan ditempatkan di lokasi relokasi pemukiman yang akan tetap membuat mereka nyaman dan produktif.

Sehingga masyarakat tak perlu mengkhawatirkan akan kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, karena mereka pindah ke lokasi pemukiman yang baru, juga tak perlu mengkawatirkan pendidikan anak-anak mereka akan terputus, lantaran jauh dari lokasi sekolah mereka sebelumnya.

“Bendungan Mujur akan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kemaslahatan itu juga harus terwujud semenjak pembebasan lahan dan juga saat relokasi warga terdampak. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita mendapat ridho dari Allah SWT”, tandas HBK.

Pembebasan lahan Bendungan Mujur telah mulai dilakukan semenjak tahun 2006. Namun proses pembebasan lahan hingga saat ini masih berjalan lambat.

Total saat ini lahan yang baru selesai dibebaskan hanya di kisaran lima hektare.

Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali warga terdampak atau Land Acquisition Resettlement Action Plan yang saat ini masih dalam proses di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB sepenuhnya nanti akan menjadi acuan.

Dibutuhkan sedikitnya Rp 800 miliar hingga Rp 900 miliar untuk pembebasan lahan di luar kebutuhan relokasi.

Secara keseluruhan, Bendungan Mujur memerlukan lahan seluas 394,92 Hektare. Dimana luas lahan yang telah diukur saat ini mencapai 177.56 Hektare. Sedangkan luas lahan yang belum diukur sebanyak 217.38 Hektare.

Direncanakan, Bendungan Mujur akan memiliki kapasitas tampung air sebesar 23,03 juta meter kubik dengan panjang tubuh bendungan utama 2,8 kilometer. Bendungan akan mampu meningkatkan intensitas tanam lahan persawahan hingga 6.181 Hektare.

HBK menegaskan, dirinya akan secara berkala mereview setiap perkembangan atas pencapaian yang telah dicapai dalam proses akselerasi pembangunan bendungan ini kepada publik.

Sehingga masyarakat mengetahui kuatnya komitmen dirinya, Pemerintah Pusat, dan jajaran Pemkab Lombok Tengah untuk bisa mewujudkan pembangunan Bendungan Mujur.

Sementara itu, Sekretaris HBK Peduli Rannya Agustyra Kristiono, yang juga masuk di jajaran kepengurusan Tim 11 mengungkapkan, pembangunan Bendungan Mujur merupakan salah satu aspirasi yang terus disuarakan oleh masyarakat Kab. Lombok Tengah dalam berbagai kesempatan tatap muka dengan HBK.

“Aspirasi masyarakat untuk pembangunan Bendungan Mujur ini menjadi salah satu concern pak HBK yang memang dalam janji kampanyenya ingin mewujudkan ketahanan pangan untuk masyarakat,” kata Rannya.

Dia menegaskan, pembangunan Bendungan Mujur ini juga sejalan dengan langkah Pemerintah Pusat yang saat ini memang sedang memprioritaskan program Food Estate sebagai bagian dari upaya menopang ketahanan pangan.

Tentu saja kata Rannya, akselerasi pembangunan Bendungan Mujur butuh proses. Karena itu, butuh dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

“Bendungan Mujur ini bukan semata untuk kemaslahatan masyarakat Kab. Lombok Tengah semata. Tapi juga untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat Bumi Gora,” imbuh Rannya.***

Ini bukti keseriusan Pemerintah Daerah pada aspirasi dan masyarakat Gili Trawangan, Gubernur NTB tandatangani kerjasama pemanfaatan lahan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tanah seluas 65 hektar milik Pemprov NTB di Gili Trawangan dikerjasamakan kepada masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Penandatanganan kerjasama pemanfaatan tanah antara Pemprov NTB dengan masyarakat pengusaha itu dilakukan Gubernur H Zulkieflimansyah di Gili Trawangan, Selasa (11/01/22).

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul menjelaskan, peristiwa ini menjadi sejarah baru yang disaksikan oleh pemerintah Provinsi NTB dengan masyarakat Gili Trawangan.

Sekaligus membuktikan bahwa keseriusan dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada aspirasi dan kesejahteraan masyarakat di Gili Trawangan sangat diprioritaskan.

“Apa yang kita lakukan hari ini demi kesejahteraan masyarakat. Kita berharap dengan kerjasama ini, selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga akan mampu meningkatkan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pariwisata di masa mendatang,” tegas Bang Zul.

Bang Zul minta kepada Satgas Gili Trawangan agar ke depan tidak boleh ada pungutan-pungutan yang memberatkan masyarakat. Apalagi kepada masyarakat yang kurang mampu, tidak boleh ada pungutan-pungutan, bahkan sebaliknya mereka yang harus dibantu oleh pemerintah.

BACA JUGA: Masyarakat Gili Trawanngan Lega, Kerjasama Pemanfaatan Tanah Ditandatangani

“Bismillah hari ini kita tandatangani kesepakatan ini, sebagai proses perbaikan kita di masa depan, semoga Allah SWT menghadirkan keberkahan bagi kita semua,” harap Gubernur dihadapan pejabat dan ratusan masyarakat Gili Trawangan yang hadir.

Meski demikian, Gubernur Zul mengakui, kehadiran para investor merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang pembangunan dan kejahteraan masyarakat di NTB. Karenanya, Pemerintah Provinsi NTB selalu memuliakan dan menggelar karpet merah bagi para investor yang berinvestasi di NTB.

Tapi sisi lain, para investor juga memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi sesuai undang-undang yang berlaku.Terutama terkait masyarakat sekitar harus benar-benar merasakan manfaat dari investasi itu.

“Kalau pengolahan aset/tanah dibiarkan terlantar oleh investor dan sudah diajak berkomunikasi dengan baik tapi juga dihiraukan maka putus kontrak terpaksa dilakukan demi kebaikan bagi pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.

Penandatanganan perjanjian kerjasama ini mengakhiri persoalan yang sebelumnya dihadapi oleh Pemerintah Provinsi NTB bersama PT Gili Trawangan Indah (GTI). Kontrak pengelolaan lahan tersebut yang dinilai belum maksimal direalisasikan dan dimanfaatkan oleh pihak GTI selama puluhan tahun.

Dengan melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Pemerintah Provinsi NTB memutuskan kontrak dengan pihak GTI pada September 2021 lalu. Dan menyerahkan pengelolaan lahan seluas 65 hektar tersebut untuk dimanfaatkan masyarakat Gili Trawangan.

“Tentu keputusan ini tidak mungkin menyenangkan semua orang. Kalau ada yang belum puas dan merasa dirugikan maka tugas kami sebagai pemimpin adalah mendengar supaya keadilan bisa dirasakan oleh semua pihak,” tegas gubernur.

Sementara itu, Ketua Satgas Gili Trawangan, Ahsanul Khalik menjelaskan, persoalan Gili Trawangan mulai ada kebaikan yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Gili Trawangan.

BACA JUGA: Pemuliaan Investasi di Gili Trawangan, Ini Harapan Gubernur

Melalui kebijakan ini Pemerintah Provinsi NTB melimpahkan pemanfaatan aset dengan bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) kepada masyarakat untuk dikelola dengan sebaik-baiknya, agar pemerintah dan masyarakat sama-sama saling menguntungkan.

“Yang pasti kita ingin masyarakat menjadikan tanah itu sebagaj aset kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” ungkap Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB.

Untuk sewa tanah yang dikelolah oleh masyarakat masih akan dilakukan dengan komunikasi dan negosiasi yang baik.

Hal itu juga didasarkan pada klasifikasi masyarakat biasa dan masyarakat pengusaha, sehingga sewanya akan ditentukan berdasarkan hasil dari pendapat masyarakat.

Pengusaha pun akan dilihat jenis usahanya baru akan ditentukan jumlah iurannya.

“Besaran yang dikenakan pun masih ada komunikasi dan negosiasi antara pemerintah dan masyarakat sampai terjadinya penandatangan perjanjian ini. Kita akan pilah mana masyarakat pengusaha dan masyarakat biasa,” ungkapnya

Proyeksi dari perjanjian kerja sama ini belum dipastikan tapi yang jelas ada kontribusi masyarakat untuk pemerintah NTB dan akan kembali kepada masyarakat. Sehingga skema ini juga akan diserahkan kepada badan pendapatan daerah.

Penandatanganan ini dilakukan oleh lima orang perwakilan masyarakat pengusaha Gili Trawangan yang turut juga disaksikan oleh Bupati Lombok Utara, Kepala BPN Wilayah NTB, Danlanal, Kepala OPD lingkup Provinsi NTB, Kepala OPD lingkup pertanian kabupaten.***

Penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah, membuat masyarakat Gili Trawangan nyaman melakukan usaha

KLU.lombokjournal.com ~  Perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah di Gili Trawangan ditandatangani Pemerintah Provinsi NTB dengan masyarakat dan para pengusaha.

Penandatanganan ini membuat masyarakat Gili Trawangan, Desa Gili Trawangan Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten  Lombok Utara menjadi lega.

Masyarakat setempat yang selama ini sebagian besar hidup dari pariwisata, mengaku senang setelah Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah melakukan penandatanganan tersebut dengan masyarakat.

Abdilun, salah seorang pelaku usaha wisata Gili Trawangan mengaku lega setelah ditandatangani perjanjian pengelolaan Gili Trawangan, antara masyarakat dengan Pemprov NTB.

BACAJUGA:  Pemuliaan Investasi di Gili Trawangan, Ini Harapan Gubernur

Bagi pemilik penginapan di Gili Trawangan ini, penandatanganan perjanjian ini akan memberikan kenyamanan dalam melakukan usaha wisatanya.

Menurutnya,  masyarakat umumnya menginginkan sejak lama agar persoalan ini bisa tuntas.

“Dan Alhamdulillah Pak Gubernur telah memperjuangkan dan begitu besar perhatiannya kepada kami semua di Gili Trawangan ini,” kata Abdilun.

Ia mengaku, selayaknya masyarakat berterima kasih kepada Gubernur NTB.

“Karena sebagian besar tamu terbanyak kami dari orang asing. Saat ini memang tamu domestik yang paling dominan. Namun tetap kami syukuri dan Pemprov NTB selalu hadir di saat keadaan kami seperti ini,” kata Abdiilun ditemui terpisah, Selasa (11/01) di Gili Trawangan, Lombok Utara.

Halimah yang juga pengusaha wisata setempat, juga menyamapikan terima kasih kepada gubernur.

Alasannya, selama ini persoalan Gili Trawangan tak jelas, namun gubernur telah membuat masyarakat nyaman untuk berusaha.

Hal yang sama juga diutarakan Efendi salah seorang pengusaha boat expres route Pelabuhan Bangsal, Pemenang –Gili Trawangan.

BACA JUGA: Makanan untuk Tingkatkan Kesehatan Mental Anak

Ia mengakui sejak Covid-19 wisatawan yang berkunjung dan menggunakan jasa boatnya berkurang. Kecuali itu kisruh Gili Trawangan yang belum jelas juga cukup berpengaruh.

“Namun saya meyakini dengan telah dilakukannya penadatanganan perjanjian ini akan semakin memperjelas dan memberikan kenyamanan bagi perjalanan usaha wisata kami ke depan,” kata Efendi.***

Sebagai salah satu tempat investasi menarik, diharapkan ada pemuliaan investasi di Gili Trawangan

KLU.lombokjournal.com ~ Kehadiran investasi yang tenang, aman dan nyaman di daerah kita, itu yang diinginkan, khususnya di Gili Trawangan ini.

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengungkapkan itu dalam pertemuan dengan masyarakat Gili Trawangan, Selasa (11/02/22).

Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan, Indonesia tidak mungkin maju ekonominya tanpa investor.

“Salah satu tempat investasi menarik itu adalah Gili Trawangan. Oleh karena itu tugas kami memuliakan berjalannya investasi, memuliakan kontrak dan harus dihargai. Tidak mungkin ada investasi menarik bagi investor kalau kita itu sedikit-dikit putus kontrak. Tak ada investor yang mau datang ke daerah kita kalau sedikit-dikit kita putus kontrak. Kita harus memuliakan pelaku-pelaku usaha dengan baik,” kata Gubernur Zul  di hadapan masyarakat Gili Trawangan, Selasa (11/01).

BACA JUGA: Masyarakat Gili Trawangan Lega, Kerjasama Pemanfaatan Tanah Ditandatangani

Sebelumnya Gubernur Zul mengatakan, pertemuannya dengan masyarakat Gili Trawangan merupakan berkah sekaligus buah pentingnya tetap merajut silaturrahmi.

Setiap persoalan akan tuntas dengan baik dengan cara-cara baik, dan pemimpin harus benar-benar serius untuk mengatasinya.

Pada penandatanganan  perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Masyarakat dan Pengusaha Gili Trawangan, Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB menegaskan, Pemprov NTB telah menghidangkan karpet merah pada GTI untuk membangun Gili Trawangan menjadi lebih  baik.

“Dalam berinvestasi arahnya masyarakat tidak boleh menderita, tercekam dalam ketakutan. Jika perusahaan sudah berkali-kali kita peringati, kasi tau baik-baik, tapi tak pernah mengindahkan, maka putus kontrak harus dilaksanakan. Namun perlu diketahui memutuskan kontrakpun tidak gampang, Namun tujuan akhirnya bagaimana menyelamatkan masyarakat agar bisa menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri,” ujar Bang Zul.

Gubernur menambahkan, penandatanganan ini dilakukan agar ada kepastian hukum, tidak lagi ditakut-takuti apalagi diteror. Tentu keputusan ini tidak menyenangkan semua orang.

“Jika ada yang masih merasa belum puas atau dirugikan silahkan kami sebagai pemimpin harus jadi penenangah untuk mencarikan solusi terbaik agar keadilan berpihak untuk semua,” tandas orang nomor satu di Bumi Gora ini.

Bang Zul juga menyatakan, penadatanganan Ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah serius menangani Gili Trawangan ini sebaik-baiknya.

BACA JUGA: Makanan untuk Tingkatkan Kesehatan Mental Anak

Dengan penandatanganan ini hemat Gubernur, merupakan bukti konkrit dengan alas hukum yang sudah jelas.

“Kita sama-sama tanda tangani perjanjian ini sebagai langkah awal menuai kebaikan  di kemudian hari. Kalau ada hal-hal yang tidak memuaskan kami terbuka bagi warga masyarakat Trawangan untuk mendiskusikan hal ini untuk kebaikan bersama,” ujar Bang Zul. ***