Plt Kadis Kominfotik NTB berharap, angkatan kerja memanfaatkan hadirnya digital talent scholarship  

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tenaga trampil yang memiliki kompetensi teknologi dan digitalisasi diharapkan banyak lahir terutama dari lulusan sekolah kejuruan di Nusa Tenggara Barat. 

“Kehadiran digital talent scholarship dari Kementerian Komunikasi dan Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh angkatan kerja muda kita agar makin banyak diserap oleh dunia kerja dan usaha,” ujar Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Baiq Nelly Yuniarti di Hotel Aston, Mataram, Selasa, (14/06/22). 

BACA JUGA: Wagub NTB Tinjau Eco Office, Setda NTB Jadi Barometer OPD

Saat ini NTB memiliki 87 ribu siswa dari 320 SMK. Pemerintah Provinsi juga telah menghadirkan program inovasi teknologi termasuk digital melalui program unggulan re engineering SMK, Science and Technology Park (STIPark) yang didukung oleh keberadaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Itu juga untuk pengembangan bisnis digital dan teknologi. 

Ia berharap makin banyak pihak yang melakukan penguatan sumberdaya melalui kegiatan pelatihan, sertifikasi dan lain lain. 

Sementara itu, Ika Desi Apriliani dari kelompok kerja program Vocational School Graduate Academy yang digelar Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Penelitian Kominfo Surabaya, Jawa Timur mengatakan, melalui Digital Talent Scholarship diharapkan angkatan kerja muda Indonesia memiliki kompetensi digital.

Dengan demikian angkan kerja muda NTB dapat bersaing dalam era  global. 

Pihaknya bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi berupaya melatih talenta digital setiap tahunnya. 

“Dari dua juta lebih angkatan kerja muda setiap tahunnya tidak hanya diberikan pelatihan namun juga diberikan sertifikat standar kompetensi kerja  nasional oleh asesor independen,” jelas Ika. 

Ditambahkannya, tahun ini digital talent scholarship mempunyai target 14 ribu orang. Tahun 2021 lalu, dari target 12 ribu orang, sebanyak 35 ribu orang yang mendaftar meluluskan delapan ribu orang bersertifikat. 

Salah satu strategi perguruan tinggi adalah dengan melakukan uji kompetensi digital jaringan dan multimedia, agar keahlian yang dimiliki spesifik bagi pasar kerja, dunia usaha dan industri. 

BACA JUGA: Jelang MXGP Samota, NTB dan Bali Sepakat Wisata Terpadu

“Ini upaya perguruan tinggi melahirkan profesionalisme tenaga kerja”, sebut HL Darmawan Bakti, Rektor Universitas Teknologi Mataram. 

Hadi pula dalam kegiatan tersebut, pelaku industri Salis Aprilianto, puluhan mahasiswa dan lulusan SMK se NTB. ***

Hadiri Simakrama, Bupati Djohan minta umat Hindu rawat falsafah mempolong merenten

TANJUNG.lombokjournal.com ~  Agama dan keyakinan boleh berbeda,  tapi kita tetap garus kompak bersatu untuk membangunan Lombok Utara.

Pesan itu disampaikan Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH saat menghadiri kegiatan Simakrama di hari Pujawali, Selasa (14/06/22).

Kegiatan itu diselenggarakan oleh umat Hindu Krama Desa di Pura Puseh Kayangan, Dusun Pawang Timpas Barat, Desa Gunjan Asri Kecamatan Bayan 

BACA JUGA: Dinas Pariwisata KLU Siapkan Program Penataan Pariwisata

“Sikap mempolong-merenten (bersaudara) ini yang harus kita pertahankan di daerah kita sehingga KLU menjadi daerah yang aman dan tentram,” ujar bupati.

Ia menyampaikan apresiasi kepada multi pihak yang bersama-sama menjaga kondisi keamanan daerah. 

Persatuan dan toleransi antar agama di Kabupaten Lombok Utara sangat tinggi, karena itu  harus tetap dipelihara.

“Pesan untuk warga saya disini agar selalu rukun antar umat beragama supaya daerah kita menjadi daerah yang maju,” ucap bupati seraya menyampaikan terima kasih atas undangan Simakrama (Silaturrahmi)  masyarakat Hindu yang ada di Pawang Timpas.

Sebelumnya, Ketua PHDI Kecamatan Bayan melaporkan bahwa umat Hindu di Kecamatan Bayan berjumlah 465 KK, terdiri dari 1.332 jiwa, dengan pekerjaan 95 persen sebagai petani.

Dalam kesempatan ini Pemda KLU menyerahkan bantuan Hibah APBD Tahun 2022 sebesar masing-masing 15 juta untuk Pura puseh Pawang Timpas dan  Pure Dalam Kayangan desa yang diserahkan langsung oleh  bupati  kepada Ketua Pakraman.

BACA JUGA: Wagub NTB Tinjau Eco Office, Setda NTB Jadi Barometer KLU

Hadir dalam kegiatan itu Camat Bayan Denda Peniwarni SE, Ketua PHDI Kecamatan Bayan I Made Jaya, Kabag Kesra Setda KLU Alwi Agusto MPd, Sekdes Gunjan Asri Sucianto serta undangan lainnya.***

Dinas Pariwisata Lombok Utara lakukan survei ke sejumlah destinasi, untuk menyusun program penataan sektor pariwisata 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Utara mulai membenahi, menata dan menyusun program strategis bangkitkan sektor pariwisata. 

Tim dari Dinas Pariwisata KLU, terdiri dari Kepala Bidang Destinasi Wisata dan Kepala Bidang Pemasaran, masing-masing Raden Santio Wibowo, Wayan Subada dan Hepi Yuliati, melakukan survei ke sejumlah destinasi wisata di Desa Gili Indah, Gili Terawangan dan Gili Meno, Selasa  (14/06/22).

“Tim Dinas Pariwisata melakukan survei selama tiga hari, untuk menata kembali daerah abrasi yang makin meluas di sepanjang pantai di Tiga Gili,” kata Kepala Dinas Parawisata Kabupaten Lombok Utara, Drs. Ainal Yakin, saat ditemui di sela-sela kesibukan di kantornya.

BACA JUGA: Wagub NTB Tinjau Eco Office, Setda NTB Jadi Barometer OPD

Survei di tiga Gili (Gili Indah, Gili Terawangan dan Gili Meno) untuk melakukan penataan, mengingat Tiga Gili merupakan destinasi wisata unggulan Lombok Utara. 

“Insya Allah, program yang kita wacanakan semoga terealisasikan pada tahun 2023,” kata Ainal Yakin.

Diungkapkan, beberapa program yang sudah tersusun untuk penataan pariwisata, di antaranya penanganan abrasi di tiga Gili, pembangunan jalan Lingkar, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan bangunan lapak dan beberapa program strategis lainnya.  

Hal sama juga disampaikan Kabid Destinasi Wisata, Drs. I Wayan Subada Iwandana, 

Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata, Kabid Promosi dan Pemasaran Pariwisata, Raden Santyo Wibowo, Adyatama, Hepy Yuliati dan Fadli. 

Wayan Subada Iwandana, saat melaksanakan survei ke Gili Indah (Gili Air) mengatakan, 

terus berupaya agar seluruh objek wisata di Lombok Utara bisa berkembang nantinya.

 “Kita berharap, ke depan sektor wisata ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menambah PAD (pendapatan asli daerah) yang sempat turun drastis akibat gempa 2018 dan Covid 19,” harapnya.

Dinas Pariwisata sedang intens melakukan riset dan survei demi terbentuknya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, ungkap tim ini saat di temui di lapangan.

Dengan survei ini juga akan memperkaya konsep penataan pariwisata lebih baik, dan dalam pelaksanaan nanti tidak mengalami kendala.

Ini Program Nasional yang anggarannya dan bersumber dari DAK dan Unesco, tutur Subada. 

BACA JUGA: Menjomblo Saja daripada Menikah pada Usia Dini

Ke depann, sektor pariwisata di KLU terus dibenahi dan ditata agar mampu menarik pengunjung dan para investor yang ingin bekerja sama dengan pemerintah setempat. Subada dan anggota timnya mengungkapkan, pihaknya sangat butuh dukungan semua stakeholder agar program menjadikan KLU sebagai kawasan tujuan wisata bisa terealisasi. 

“Jika pembenahan semua sektor pariwisata bisa terealisasi, diharapkan masyarakat yang berada di sekitar dan dekat dengan lokasi objek wisata sama-sama menjaga aset dan potensi yang bisa mendongkrak sektor perekonomian warga setempat,” harapnya.

Disisi lain, Asisten 2, Rusdi, ST pimpin rapat koordinasi di Desa Gili Indah bersama OPD, Dinas Prindakop dan UKM KLU, Drs Abdul Hamid, OPD Perhubungan KLU, M Wahyu Darmawan, SMI.

Rapat ini dimaksudkan mensingkronkan sejumlah program pembenahan kawasan pariwisata di tiga Gili. ***

Wagub NTB minta DPRD setempat membantu verifikasi agar Penyerahan aset dari Pemkab Bima ke Pemkot Bima segera tuntas

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Kabupaten Bimdan dan Pemerintah Kota Bima harus duduk bersama, guna menyelesaikan serah terima aset Pemerintah Kota Bima dari Pemerintah kabupaten Bima. 

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalillah meminta DPRD agar membantu verifikasi data 391 aset menjadi kendala di lapangan.

“DPRD agar membantu verifikasi seluruh aset dalam perjanjian serah terima,” kata wagub. Ia menyampaikan itu saat menerima Wakil Ketua DPRD Bima dan Ketua Komisi 2 Bidang Aset di ruang kerjanya, Selasa (14/06/22). 

BACA JUGA: Wagub NTB Tinjau Eco Office, Setda NTB Jadi Barometer OPD

“Penuntasan penyerahan aset tersebut diberikan tenggat waktu oleh Kementerian Dalam Negeri pada 20 Juni 2022,” ujar wagub.. 

Penyelesaian persoalan aset dan verifikasi 391 aset yang tak kunjung selesai sejak terbentuknya Pemerintah Kota Bima pada 2002 

Sebenarnya, penyerahan aset dari Pemkab Bima kepada Pemkot Bima telah dilakukan dua kali perjanjian yakni pada tahun 2019 dan 2020 lalu. 

Namun, meski kedua pihak telah sepakat, verifikasi 391 aset tersebut menjadi kendala di lapangan

Karena itu Wagub Sitti Rohmi berharap, DPRD bisa memfasilitasi dengan memanggil kedua belah pihak. 

Ia pun menyarankan, agar komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan segera untuk meminta waktu penyelesaian verifikasi aset. 

Wagub mengatakan, fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat agar kelalaian selama 19 tahun persoalan aset ini segera tuntas. 

Terlebih, pihak legislatif belum pernah memanggil secara resmi kedua pihak. 

“Ini kan aset milik masyarakat jadi seharusnya para pihak tidak melalaikan persoalan,” tegas Wagub.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Aminurlah mengakui, pihaknya  belum pernah melakukan pemanggilan secara resmi meski pertemuan dengan Bupati Bima pernah dilakukan. 

BACA JUGA: Investasi NTB Dipaparkan ke Komite IV DPD RI

Pihaknya menilai, kedua pihak juga belum pernah melibatkan DPRD dalam proses verifikasi aset.

Dalam waktu singkat ini, DPRD akan melakukan pemanggilan dan mendorong kedua pihak segera menuntaskan persoalan aset ini. 

“Kami secara kelembagaan akan segera mengundang kedua belah pihak dan akan melakukan komunikasi dengan KPK,” sebut Aminurlah. ***

Penerapan Eco Office diapresiasi Wagub NTB, dan mendorong agar Eco Office tetap diterapkan secara konsisten

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd., didampingi Asisten l Setda,  Kadis LHK, dan Karo Umum meninjau pelaksanaan Eco Office di Kantor Gubernur, Mataram, Selasa  (14/06/22).

Ia mengapresiasi telah diterapkan Eco Office di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Progresnya dinilai cukup bagus meski belum sempurna. 

BACA JUGA: Krame Dise Gagak Hitam Bantu TNI-POLRI Jaga Kamtibmas

Dan Umi Rohmi sapaan akrab wagub menginginkan kantor Setda NTB bisa menjadi barometer OPD lainnya.

“Untuk mencapai kesempurnaan itu, perlu kita dorong tahun 2022 ini Eco Office tetap diterapkan secara konsisten,” tegasnya.

Mengenai pengelolaan sampah dinilai sudah bagus, semua orang di kantor tidak memakai pupuk anorganik tapi sekarang harus menggunakan pupuk organik.

“Semuanya harus menggunakan pupuk organik karena sudah bisa produk pupuk begitu juga di tempat lain seperti Bappeda dan banyak OPD lain sudah banyak diproduksi,” katanya.

Umi Rohmi menginginkan lebih sempurna karena harus membuat contoh kepada masyarakat sehingga penerapan Eco Office harus lebih baik. 

Ia meminta pegawai lingkup Pemprov NTB jangan buang sampah sembarangan.

“Jangan menganggap seperti ini enteng, satu plastik pun tidak boleh ada di bawah,” tegasnya.

Umi Rohmi mengharapkan tidak hanya slogan Eco Office saja ditempel, yang penting  melainkan pelaksanaannya. Contohnya, taman-tamannya sudah bagus, tapi kalau rumputnya seperti ini (tidak terawat) bukan taman namanya.

Menurut catatan Lombok Journal.com, penerapan eco office atau kantor ramah lingkungan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi NTB, mulai diungkapkan sejak awal Agustus 2021.

BACA JUGA: Menjomblo Saja daripada Menikah pada Usia Dini

Penerapan Eco Office memberikan dampak positif, yakni pengelolaan sampah, melakukan pengelolaan limbah, penghematan air bersih, penghematan listrik, penghematan ATK, adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH), menjaga kerapihan, kebersihan dan keindahan, pengadaan barang dan peralatan lingkungan.

Wagub Sitti Rohmi waktu itu mengatakan, agar penerapan Eco Office yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup di seluruh OPD dapat dimulai pada bulan Agustus 2021.*** 

Gubernur NTB minta Krame Dise Gagak Hitam ikut membantu menjaga kamtibmas di wilayahnya

MATARAM.lombokjournal.com ~ Masyarakat Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) melalui Pengurus Krame Dise Gagak Pujut, Loteng diminta membantu TNI-Polri dalam menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing.

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat menerima Pengurus Krame Dise Gagak Hitam Pujut, di Pendopo Gubernur NTB,Senin (13/06/22) malam.

Bang Zul menekankan. seluruh elemen masyarakat bersama sama menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

BACA JUGA: Menjomblo Saja daripada Menikah Usia Dini

“Kepada Pengurus Krame Dise Gagak Hitam Pujut saya berharap bisa membantu pemerintah dan TNI-Polri menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing demi keberlangsungan kehidupan yang rukun, damai dan sejahtera. Terutama di wilayah Kecamatan Pujut yang saat ini sudah menjadi perhatian dunia,” pinta Bang Zul sapaan Gubernur NTB.

Seperti diketahui, wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), termasuk di dalamnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang selama ini menjadi perhatian dunia dengan digelarnya dua event internasional WSBK dan MotoGP. 

“Selain aset pemerintah pusat yang triliunan rupiah itu, akan banyak investasi di KEK Mandalika. Baik sekali kalau Gagak Hitam ikut terlibat,” ujarnya.

Sementara itu. Ketua Umum DPP Pasukan Krame Dise Gagak Hitam NTB, HM. Jidan Hadi berterimakasih atas bantuan dan dukungan pemerintah kepada Gagak Hitam dan terus ambil bagian bersama pemerintah, TNI-Polri dalam menjaga Kamtibmas di KEK Mandalika. 

“Tentu ini tantangan kita bersama untuk terus menjaga Kamtibmas. Seperti yang diharapkan pak Gubernur,” kata Hadi singkat. 

BACA JUGA: Event MXGP, Investor Sudah Menjajagi Investasi di Samota

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi Kepala Kesbangpoldagri NTB HL Abdul Wahid dan pengurus DPP Gagak Hitam lainnya.*** 

Asisten I Setda Provinsi NTB, Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih, setelah 36 tahun mengabdi sebagai ASN, kini sudah mengakhiri masa pengabdiannya 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Asisten I Setda Provinsi NTB, Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih, telah purna tugas. 

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengucapkan terima kasih yang hampir 36 tahun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mendedikasikan pengabdiannya dalam pembangunan di NTB.

BACA JUGA: Menjomblo Saja Daripada Menikah pada Usia Dini

“Beliau merupakan salah satu orang yang memberikan penuh warna di Pemprov NTB, sehingga orang di sekitarnya merasa tentram dan nyaman bila didekatnya,” ucap Bang Zul, panggilan akrab Gubernur, di Aula Tengah Pendopo Gubernur NTB, Senin (13/06/22).

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah turut menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang diberikan terhadap Pemerintah Provinsi NTB. 

Ia mengagumi kerja keras Baiq Eva, yang disebutnya tak pernah mengeluh. 

“Ibu Eva adalah orang yang selalu siap jika diberikan tugas, tidak pernah mengeluh walaupun tugas berat sekalipun dan beliau ini murah senyum. Itu membuat kagum dan nyaman jika saya berada dekat beliau,” ungkap Wagub.

Sementara itu, Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih, mengapresiasi atas kehangatan dan keakraban untuk melepas masa baktinya. 

Ia berpesan hal ini bukan merupakan perpisahan namun ia berjanji akan selalu menjalin tali silahturahmi.

“Terimakasih Pak Gubernur, Ibu Wagub dan teman-teman semua untuk kesempatannya hadir secara langsung pada kegitan ini. Saya tidak ingin mengatakan pertemuan ini akan menjadi yang terakhir tapi saya janji akan selalu menjalin silahturahmi dengan Pak Gubernur, Ibu Wagub dan teman-teman Kepala OPD,” tuturnya.

BACA JUGA: Investasi di NTB Dipaparka ke Komite IV DPD RI

Selama mengabdi di Pemerintah Provinsi NTB, Baiq Exa pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kepala Dinas Perindustrian hingga Asisiten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTB.***

Sekda NTB paparkan kinerja investasi, termasuk KEK Mandalika yang memberikan kemudahan bagi investor

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kawasan ekonomi berstatus khusus suatu daerah,menjadikan kawasan kawasan tersebut berlisensi dalam penilaian para  investor. 

Seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang diberikan kemudahan oleh Pemerintah bagi para investor untuk dapat berinvestasi.

BACA JUGA: Event MXGP, Investor Mulai Menjajagi Investasi di Samota

Kondisi umum perekonomian dan kinerja investasi di Provinsi NTB disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi, saat Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI, di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin (13/06/22).

“Kawasan ekonomi yang berstatus tentu dibarengi dengan keindahan yang dimiliki, proses perijinan,, bahkan insentif investasi bagi para investor, sebagaimana halnya di KEK Mandalika. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi para investor,” jelas Miq Gite. 

Disampaikan, NTB tidak lama lagi menggelar perhelatan MXGP Samota 2022, pada tanggal 24 – 26 Juni 2022 di Samota, Sumbawa.

“Banyak event berlangsung di Provinsi NTB, salah satunya MXGP dan sebelumnya sudah berlangsung WSBK, MotoGP dan lain sebagainya,” ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi NTB, Ir. H. Mohammad Rum, M.T., menyampaikan kinerja DPMPTSP Provinsi NTB terkait realisasi investasi yang sangat bagus. 

BACA JUGA: Sosialisasi BPJS untuk Pekerja Kontrak di Lombok Utara

“Pada tahun 2021 realisasi investasi melampaui target dari yang sudah ditentukan oleh BKPM RI. Dari segi infrastruktur juga sangat memadai, memiliki sumber daya listrik besar,  akses jaringan internet, pelabuhan bagus dan bandara internasional,” ungkapnya***

Kata Wabup Danny, belajar tak menjamin seseorang untuk sukses, tapi dengan belajar mempermudah jalan mencapai kesuksesan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Siswa dan siswi lulusan  dari SMKN 1 Tanjung diharapkan menjadi anak muda berprestasi,  kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

“Sehingga dapat berpacu dengan anak muda dari daerah lain serta mampu memberikan sumbangsih dalam membangun Kabupaten Lombok Utara ke depan,” kata Wakil Bupati Lombok Utara, Dany Karter Febrianto R ST, M.Eng. 

Wabup Danny mengatakan itu saat menghadiri pelepasan Siswa Siswi Kelas XII SMK Negeri 1 Tanjung KLU, Senin (13/06/22).

BACA JUGA: Sosialisasi BPJS untu Tenaga Kontrak di Lombok Utara

“Mari siapkan diri kita untuk menjadi anak-anak yang berfikir cerdas, berkarakter dan mampu berkompetisi,” tegas Wabup.

Para siswa yang lulus diminta terus menggali potensi yang dimiliki, belajar tidak menjamin diri seseorang untuk sukses. Tapi dengan belajar dapat mempermudah jalan adik-adik dalam mencapai kesuksesan dimasa depan.

“Selamat kepada seluruh siswa dan siswi  SMKN 1 Tanjung yang telah dinyatakan lulus UN,” kata Wabup Danny

Sebelumnya, Kepala Sekolah SMKN q Tanjung melaporkan, jumlah siswa SMKN 1 Tanjung sebanyak 856  siswa. Yang Kelas XII berjumlah 348 siswa, dan lulus UN sebanyak 343 siswa.

“Adapun 5 siswa yang tidak lulus dikarenakan tidak mengikuti ujian Nasional,” jelas Kepala Sekolah.

BACA JUGA: Unram Rencanakan Kebun Kopi di KLU, Jadi Obyek Wisata

Hadir dalam acara pelepasdan siswa itu, Ketua Komisi III DPRD KLU Artadi S.Sos, Kepala UPTD Dikbud NTB, para siswa dan siswi Kelas XII l, serta undangan lainnya.***

Penjabat Sekda KLU gelar sosialisasi kepersertaan BPJS untuk pegawai tenaga kontrak (PTT) atau Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri  (PPNPN)

TANJUNG.lombokjournal.com ~  Pj. Setda KLU Anding  Duwi Cahyadi, S.STP, MM membuka sosialisasi kepersertaan BPJS dan mekanisme pendaftaran bagi Pekerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri ( PPNPN)  atau Pegawai Tenaga Kontrak (PTT) Kabupaten Lombok Utara, di Aula Kantor bupati, Senin (13/06/22).

Sosialisasi tersebut mendorong terwujudnya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten  Lombok  Utara.

Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang  Mataram semakin gencar meningkatkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). 

BACA JUGA: Unram Rencanakan Kebun Kopi di KLU Jadi Obyek Wisata

Dalam sosialisasi itu tampak hadir pula Kepala Cabang BPJS Mataram Sarman  Palipadang, S.Farm,  M.Kes, Kepala BKAD  Sahabuddin, S.Sos,M.Si,serta perwakilan PD lingkup Pemda KLU.

Dalam sambutannya Pj. Setda KLU Anding  dalam  menyampaikan,  ASN merupakan bagian pekerjaan serta tanggung jawab dari tugas yang diberikan pada kita sebagai abdi negara.

“Budaya disiplin dalam  waktu  dan disiplin kerja harus terus ditingkatkan,” pungkasnya.

Dimana pada Tanggal 28 November 2023 tidak lagi namanya pegawai kontrak di seluruh Indonesia baik di  pusat maupun di daerah.

Jika mekanismenya  menggunakan outsourcing maka pemerintah daerah tidak mampu untuk memberikan gaji dikarenakan keuangan daerah.

Di hadapan para peserta Sosialisasi Pj. Sekda yang juga Asiten III ini menghimbau pada seluruh PNS  untuk mulai belajar dan beradaptasi menggunakan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Karena selama ini banyak pekerjaan PNS  dilaksanakan oleh pegawai PTT atau Tenaga kontrak.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Mataram, Sarman Palipadang mengungkapkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) diterbitkan oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta program Jaminan  Kesehatan Nasional ( JKN ).

BACA JUGA: Roadshow ke Loteng, PKK NTB Menilai Lomba UP2K

“Pemda KLU sangat memperhatikan kesehatan bagi warganya, khususnya kesehatan pekerja Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri  (PPNPN),” ungkapnya 

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 disebutkan, pemberi kerja wajib memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya, baik itu pekerja tetap maupun pekerja kontrak. 

“PPNPN di setiap instansi pemerintah wajib didaftarkan kedalam program JKN-KIS,” tutup Sarman  Palipadang.***