Kunci penanganan stunting yakni perkuat koordinasi dan komunikasi antar pihak

MATARAM.lombokjournal.com ~  Semua pihak diajak berkolaborasi dan bersinergi menangani stunting di beberapa Kabupaten/Kota di NTB.

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitt Rohmi Jalillah menyampaikan itu ketika menerima kunjungan  Inspektur Wilayah I BKKBN,  terkait percepatan penanganan stunting di Provinsi NTB, Jum’at (10/06/22) di Aula Pendopo Wagub.

“Karena kuncinya harus bersama, berkolaborasi dan bersinergi semua pihak,” kata Ummi Rohmi sapaan wagub.

Percepatan menangani stunting tak mungkin dilakukan sendiri atau hanya lembaga atau OPD terkait, namun dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa.

BACA JUGA: Data Tenaga Honorer Pemprov NTB Diverifikasi

Antar satu lembaga atau pemerintah harus terbangun komunikasi dan koordinasi yang intens untuk menyamakan persepsi. Sehingga data atau informasi termasuk serapan anggaran untuk stunting tepat sasaran di lapangan.

“Hilangkan ego sektoral, saling menunggu sehingga saling menyalahkan. Perkuat koordinasi dan komunikasi antar pihak,” pesan wagub.

Program BKKBN ini dapat disinergikan dengan Pemprov, Kabupaten/Kota, kerjasama untuk penanganan stunting melalui Posyandu Keluarga, yang sudah mencapai 7.000 lebih tersebar di pelosok desa se-NTB.

Karena penanganan stunting ini butuh data yang akurat. Kader Posyandu Keluarga bersama tim pendataan BKKB dapat bersama mensinkronkan data.

“Sehingga kita dapat bekerja dengan data yang valid dan tepat sasaran, baik untuk anak yang sudah menderita stunting atau berpotensi, agar cepat tertangani,” tambah Ummi Rohmi.

Wagub menyinggung persoalan pernikahan anak yang masih terjadi di tengah masyarakat.  Untuk itu, Posyandu Keluarg dapat menjadi media edukasi agar tidak terjadi pernikahan di bawah umur.

“Ini terjadi, akibat masyarakat masih minim pemahaman akibat dari pernikahan dini dan belum siapnya pasangan yang masih sekolah,” sebut cucu pahlawan nasional asal NTB ini.

BACA JUGA: Puteri Indonesia NTB 2022 Raih Posisi Top 11

Maka harus diperbanyak sosialisasi dan edukasi, termasuk terus mengkampayekan Perda untuk mencegah  perkawinan anak di NTB.

Sementara itu, Inspektur Wilayah I BKKBN Maria Vianney Cinggih Widanarti menambahkan, sinergi dan kolaborasi ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan stunting di NTB.

“Kami sangat setuju dengan apa yang sampaikan Ibu Wagub” katanya didampingi  PLT. Kepala BKKBN Prov. NTB Drs. Samaan, M. Si.

Sehingga, kerjasama dan sinergi semua pihak, dapat mensukseskan target dan tujuan untuk menekan angka stunting di NTB.

Turut mendampingi Wagub NTB, Kepala Bappeda, Kadis Kesehatan  dan sejumlah pejabat BKKBN Provinsi NTB. ***

Verifikasi dan sinkronisasi data tenaga honorer atau tenaga kontrak Pemprov NTB masih dilakukan BKD

MATARAM.lombokjournal.com ~ Data tenaga kontrak atau honorer/Non ASN dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sepenuhnya belum rampung.

Masih ada data belum masuk atau diserahkan secara lengkap.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir menegaskan, perbedaan data pembayaran insentif honorer oleh BPKAD, dengan  jumlah data honorer atau tenaga kontrak /Non ASN yang ada, karena data yang masuk belum lengkap.

“Belum semuanya masuk data dari OPD lingkup Pemprov. NTB,” kata Muhammad Nasir, Kamis (09/96/22) di ruang kerjanya.

Saat ini pihaknya terus melakukan pendataan untuk verifikasi antara gaji yang dibayar dengan jumlah honorer yang tersebar disemua OPD lingkup Pemprov NTB.  

Dari data sementara 6.618 tenaga kontrak atau honorer/ Non ASN, hanya beberapa OPD saja yang masuk datanya.  

BACA JUGA: Menyibak Tuah-tuah Senggeger dan Banyu Urip

Belum semua OPD melaporkan, sehingga terjadi selisih dan belum lagi dikurangi sekitar 2.000 lebih honorer yang sudah lulus jadi PPPK dan CPNS. 

“Kita ingin agar  data yang ada di BKD bisa sinkron dengan data yang ada di BPKAD, namun dengan pendataan yang hati-hati dan cermat, karena ini persoalan data,” ujar Nasir.

Dijelaskan, OPD lingkup Pemprov NTB tersebar di seluruh wilayah NTB, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. 

Termasuk dilingkup Dikbud, seperti pada SMA sederajat, yang memiliki tenaga kontrak atau honorer hingga di daerah terpencil. 

Tidak hanya itu tenaga KPH di DLHK juga memiliki tenaga kontrak yang biasa secara rutin berada di hutan.

“Mungkin mereka masih sibuk, belum sempat mengirim data, maka kami harus menunggu dan tetap terus mengingatkan agar secepatnya mengirim data, ini juga yang jadi  alasan telatnya masuk data,” tambah Nasir.

Terkait informasi yang beredar di media cetak maupun elektronik, ia menegaskan tidak ada selisih data.

Pembayaran yang lebih dari tenaga honorer yang ada, karena ada data yang belum masuk ke BKD.  

“Karena pendataan ini memerlukan ketelitian dan keakuratan, sehingga ke depan menjadi database yang utuh, untuk pemetaan maupun perencanaan kebutuhan daerah,” katanya.

Setelah adanya surat dari Kemenpan RB pada tanggal 31 Mei 2022, tentang pendataan tenaga honorer dan rencana penghapusan tenaga kontrak atau Non ASN, pihaknya mendata tenaga kontrak atau honorer Non ASN yang bisa mengikuti tes CPNS dan P3K.  Kemudian membuat analisah kebijakan untuk dikirim ke pusat.

Namun, ada beberapa tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat, dan juga termasuk tenaga kontrak atau honorer/Non ASN Pemprov. NTB seperti cleaning service, driver dan satpam yang tidak terakomodir, harus dipikirkan. 

“Karena ini menyangkut nasib orang banyak, tidak elok kita merumahkan mereka di tengah kondisi seperti ini. Kami terus mencari solusi terbaik bagi mereka hingga November 2023 nanti. Sehingga hal ini tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” terangnya.

BACA JUGA: Pembangunan Sirkuit MXGP Samota Hampir Rampung 

Di sisi lain, tidak semua tenaga kontrak atau honorer/Non ASN  Provinsi dibayar dengan APBD Provinsi.

Karena ada juga yang dibayar dari Dana Komite atau BOS seperti di lingkup SMA sederajat. 

“Mereka juga terdata dan masuk namanya di database tenaga honorer lingkup Pemprov. NTB,” imbuhnya.

Ia tidak memungkiri, selama ini sumbangsih dan peran tenaga kontrak atau honorer/Non PNS, yang jumlahnya lebih banyak dari ASN PNS, keahlian atau kompetensi dan tenaganya sangat membantu di berbagai OPD.

Berkaca dari Provinsi Jawa Barat, banyak tenaga kontrak atau honorer yang memiliki kompetensi atau keahlian direkrut dengan insentif yang layak atau UMR, untuk membantu daerah pada bidang-bidang tertentu.

“Ini menjadi contoh baik, memanfaatkan SDM yang ada, untuk kebutuhan memajukan daerah,”ucapnya.

Hingga saat ini data terus masuk hingga mendekati angka 11 ribu. Jumlah tenaga kontrak atau honorer Non ASN ini akan dihitung untuk kebutuhan ril oleh Biro Organisasi ke depan.

“Jadi tidak gegabah kita merilis data tenaga kontrak atau honorer Non ASN ini. Kita harus mapping secara utuh,” imbuhnya.

Muhammad Nasir berpesan, agar para tenaga kontrak atau honorer Non ASN tidak  resah dengan informasi tentang ini.

 Pemerintah terus memikirkan solusi terbaik untuk para tenaga kontrak atau honorer Non ASN. ***

Penelusuran untuk menyibak rahasia Senggeger dan Minyak Banyu-Urip yang dipercaya punya beragam khasiat mulai dilakukan Tim Ekspedisi Sejarah  PDIP NTB dan Mi6 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Masyarakat Lombok sedang menunggu penelusuran  minyak bertuah warisan para leluhur masyarakat Sasak, yakni Senggeger dan Minyak Banyu-Urip.

Kokon, warisan leluhur itu dipercayai memiliki beragam khasiat non sains untuk berbagai hajat, untuk  pamor atau junjung drajat, pengasihan maupun sebagai pelindung Badan (sikep awak).

Setelah melakukan penelusuran beragam ‘rahasia’ yang menyelimuti sejarah di Lombok, kini Tim Ekspedisi Sejarah Situs Kebudayaan dan Artefak Suku Sasak yang digagas PDIP NTB dan Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6, giliran menelusuri minyak bertuah Warisan para Leluhur itu. 

Masyarakat Sasak di pedesaan pasti sudah familiar dengan istilah Senggeger. Karena legenda Senggeger kerap diasosiasikan ibarat jalan tol mendapatkan Jodoh. 

BACA JUGA: Arkeolog dan Paranormal Dilibatkan, Lacak Situs Kuno Lombok

Masih ingat kan, sebelum era milenial atau 4.0 dikenal ungkapan: cinta ditolak, dukun bertindak.

Tujuan ekspedisi menelisik eksistensi agar mitos senggeger sebagai ilmu warisan leluhur Sasak  tersebut bisa dipahami. 

Agar masyarakat memahami khasiat, kandungan, proses pembuatan, juga puji dan amalan doa dan mekanisme kerja tak kasat mata atau metafisika. 

Kemudian tuah- tuah senggeger dan banyu urip bisa dirasionalkan dengan logika, khususnya yang  berkaitan dengan cara kerja aurora mistisnya yang mampu mempengaruhi persepsi dan kebatinan seseorang. 

“Tim Ekpedisi Sejarah hanya ingin membuka tabir atau rahasia terselubung agar kekuatan tuah senggeger maupun banyu-urip tidak dipandang dalam konotasi negatif  yang tak sesuai kaedah syar’i,” ujar Ketua Tim, H Ruslan Turmuzi, Kamis (09/06/22)

Menurut Ruslan, khasiat Senggeger maupun Banyu-urip bukan termasuk Ilmu Hitam, karena proses pembuatan dan cara kerjanya tetap dalam koridor syar’i.

Dan tidak menyertakan bahan-bahan yang diharamkan, serta doa-doa yang dirapalkan dimudahkan dijabah oleh Allah SWT. 

“Konon  bahan dasar senggeger adalah minyak kelapa, aneka  rempah plus puji dan doa. Demikian Air bertuah Banyu urip, konon bahan dasarnya di ambil dari 9 mata air atau sumur kuno yang tersebar di empat penjuru gumi sasak,” tuturnya.

Semua itu ditambah dorongan kekuatan sugestif dalam diri seseorang turut menentukan keberhasilan khasiatnya. 

Sementara itu Direktur Mi6 , Bambang Mei Finarwanto mengatakan, metode investigasi yang akan dilakukan Tim Ekspedisi Sejarah berfokus menelusuri sejarah dan kekuatan metafisika yang menyelubungi tuah-tuah Senggeger.  

BACA JUGA: Letusan Gunung Tambora, Terkuat Dalam Sejarah

Tim Ekspedisi Sejarah Mi6 dan PDIP NTB hari Jumat (10/06) akan hunting menemui narasumber  yang memiliki kepiawaian dalam ‘meramu’  senggeger.

“Nara sumber itu tidak kaleng-kaleng, agar masyarakat awam mendapatkan informasi  utuh terkait praktek tersebut,” ujar Bambang. 

Menurutnya, ikhtiar ini setidaknya ini bentuk empati Tim Ekspedisi  Mi6 dan PDIP NTB guna melestarikan dan menjaga ilmu dalam para leluhur agar tak lekang oleh waktu dan tehnologi. 

“Seluruh rangkaian hunting  mengungkap rahasia di balik Senggeger dan Banyu-urip ini bisa terdokumentasi secara baik dan rapi, melalui publikasi media di semua platform tehnologi 4.0,” katanya. ***

Wagub NTB mengingatkan warga agar rajin memeriksa kesehatan di Posyandu

LOTIM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barar, Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengapresiasi Posyandu Desa Pulau Maringkik karena belum ada temuan kasus stunting yang dilaporkan. 

“Kalau jadwal Posyandu rutin dilakukan dan warga rajin memeriksa kesehatannya, kita bersyukur anak anak Desa Maringkik belum ada yang kekurangan gizi, ” ujar Wagub di Pulau Maringkik, Kecamatan Keruak, Lombok Timur, Kamis (09/06/22). 

Namun wagub mengingatkan, agar tetap menjaga pola hidup sehat, gizi seimbang, sanitasi yang baik dan menjaga lingkungan.

BACA JUGA: Majlis Ta’lim yang Juga Budidaya Tanaman Herbal

Pulau Maringkik dengan alamnya yang indah telah menjadi tujuan wisata.

Pentingnya Posyandu Keluarga dan kegiataan rutin dilaksanakan di desa, menjadi  penekanan Wagub.

Menurutnya, Posyandu Keluarga dapat menyelesaikan persoalan warga masyarakat lebih dini seperti pernikahan muda dan lainnya. 

Sebelumnya Kades Pulau Maringkuk, Musapatin melaporkan, Pulau Maringkik dengan luas 11 hektar dihuni 600 kepala keluarga dan 2015 jiwa dengan tiga Posyandu aktif. 

Ia bersama warga nya siap mendukung program Posyandu Keluarga dengan para kadernya. 

Wagub juga mengunjungi Wisata Budaya Tenun khas Pulau Maringkik. Ada banyak corak yang dibuat oleh masyarakat. Salah satunya corak Lohong khas Maringkik.

“Kainnya adem, lembut, sangat nyaman dipakai. Produk lokal kita semuanya bagus-bagus, tidak kalah dengan produk luar. Mari kita dukung semua produk lokal dengan membeli dan membantu mempromosikannya,” tambah Wagub. 

Kunjungannnya ke Pulau Maringkik , Wagub juga  melantik Pimpinan Anak Cabang Muslimat NWDI Desa Pulau Maringkik.

Sebelumnya, di Pondok Pesantren Miftahul Khair, Desa Gunung Malang, Dusun Bunut Tunjang, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Lotim, Wagub berpesan agar para santri sungguh sungguh menuntut ilmu. 

BACA JUGA: Gubernur NTB: Pengiriman TKI Jangan Salahi Aturan

“Belajar dengan sungguh sungguh bisa membuka kesempatan lebih besar untuk pendidikan tinggi,” ujar Wagub saat menghadiri wisuda pertama Hafidz Quran dan PAUD. 

Dikatakan, modal dan bekal melanjutkan ke pendidikan tinggi adalah dengan belajar sungguh sungguh. Karena kemudahan beasiswa dan program melanjutkan ke pendidikan tinggi semakin banyak dan praktis. 

Wagub berpesan agar para santri mulai mempersiapkan diri mencoba mencari penghasilan sendiri dengan kreatifitas. ***

Gubernur NTB apresiasi Majlis Ta’lim yang juga fokus Budidaya Tanaman Herbal

LOTIM.lombokjournal.com ~ Majlis Ta’lim Agro Jamaah Yatofa Gotong Royong Mata AA’ Jayagoro, tak hanya berkutat urusan keagamaan tapi juga fokus budidaya tanaman herbal.

Kesadaran dan semangat membudidayakan tanaman herbal itu diapresiasi Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.

Gubernur Zul meresmikan langsung Mata Aa’ Jayagoro di Dusun Gress, Desa Lendang Nangka Utara, Kec. Masbagik, Lombok Timur, Kamis (09/06/22). 

Tidak cuma menanam, Mata AA’ Jayagoro juga turut mengolah sejumlah tanaman herbal menjadi berbagai minuman dan juga makanan sehat. 

Salah satunya adalah minuman Telang yang diracik juga dengan tanaman herbal, sehingga bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Mata AA’ Jayagoro  diinisiasi Pimpinan Ponpes Yatofa, TGH. Fadli Fadil Tahir. 

Bang Zul, sapaan Gubernur, mengungangkapkan kekagumannya, dan apa yang telah diiniasi oleh TGH. Fadli Fadil Tahir bisa menginspirasi kepala daerah.

“Kami dari pemerintah provinsi akan terus belajar dari beliau serta akan menginspirasi banyak kepala daerah kami,” ujar Bang Zul.

Menurutnya, pengolahan tanaman herba merupakan langkah mensejahterakan petani, sehingga hasil yang dapat jauh dari lebih baik. 

Selain itu dalam meningkatkan pembangunan pertanian dan mensejahterakan petani ini tentu memerlukan SDM dengan inovasi yang mempuni.

Gubernur menghimbau agar para anak muda NTB melanjutkan pendidikannya hingga tinggi. Melalui beasiswa NTB. Gubernur optimis NTB memiliki SDM yang inovatif.***

Saat Audiensi dengan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahan Pekerja Migran Indonesia, Gubernur NTB tegaskan TKI jangan asal berangkat

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah Menerima Audiensi Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (DPP APPMI) di Ruang Tamu Vip Bizam pada Kamis (9/6).

Bang Zul sapaan Gubernur NTB mengatakan, pertemuan kali ini bersama dengan Perusahaan Sawit Malaysia dan Asosiasi penyedia Tenaga Kerja yang berminat merekrut puluhan ribu tenaga kerja dari NTB untuk bekerja di ladang – ladang sawit di Malaysia.

BACA JUGA: Gubernur NTB dan Dirjen Periknan Siapkan Shrimp Estate di Sumbawa

“Malaysia dan daerah kita dekat, jadi saya minta Pak Kadis Tenaga Kerja untuk segera ke Malaysia untuk melihat keadaan di sana sehingga tenaga kerja kita senang dan perusahaan juga senang,” ucapnya.

Ia berharap tidak ada lagi pengiriman tenaga kerja dari NTB yang menyalahi aturan atau berangkat unprosedural karena resikonya sangat berat.

“Tidak boleh lagi asal berangkat, tapi caranya harus benar dan di bekali dengan keahlian-keahlian, pengalaman serta bahasa,” ungkap Bang Zul. 

Turut hadir mendampingi Gubernur, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, M.H dan Ketua DPP APPMI, H. Muazzim Akbar bersama dengan jajarannya. ***

BACA JUGA: Amtenar Rilis Lagu Bernuansa Religius, LABBAIK

Perbaikan dan pembangunan jembatan Medas dan Midang diusulkan ditangani dana APBN

MATARAM.lombokjournal.com ~ Perbaikan dan pembangunan jembatan Medas dan Midang di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat yang terdampak bencana banjir pada Desember 2021 lalu, belum dialokasikan dalam APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Muhammad Taufieq Hidayat mewakila Kepala Dinas PUPR NTB menjelaskan, Kerusakan jembatan Midang dan Medas terjadi pada akhir tahun 2021, dimana anggaran APBD untuk tahun 2022 sudah ditetapkan. 

BACA JUGA: Bunda Niken: Penyelamatan Lingkungan Dimulai dari Rumah

“Jadi tidak ada pengalihan anggaran untuk dua proyek tersebut,” jelasnya, Rabu (08/06/22), saat dikonfirmasi via telepon.

Pemprov NTB mengusulkan perbaikan dan pembangunan kembali kedua jembatan tersebut ditangani dengan dana dari APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) NTB karena keterbatasan APBD. 

Namun hingga saat ini belum ada informasi lanjutan mengenai kepastian pembiayaannya dari Pemerintah Pusat. 

Ditambahkannya, penggantian jembatan yang sudah dianggarkan adalah jembatan Bengkang di kecamatan Sekotong, Lombok Barat  dan jembatan Tebek di Lombok Tengah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang usulannya dilakukan pada April 2021.

BACA JUGA: PKK NTB Bersama UNICEF Wujudkan Percepatan BASNO

“Penanganan sementara untuk jembatan Medas dilakukan dengan pembatasan beban arus lalu lintas. Untuk jembatan Midang sendiri tidak ada pembatasan beban karena yang runtuh pasangan batu di alur sungai,” katanya. ***

Kata Bunda Niken, salah satu program TP PKK NTB yakni melibatkan rumah tangga untuk mengurangi dan mengelola sampah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Menyelamatkan lingkungan harus dimulai dari rumah. Setelah rumah bersih dan sehat, sampah yang dipilah dan dikelola berdampak besar pada lingkungkan bahkan dunia. “Sampah di NTB ini 62 persen berasal dari rumah tangga. Kalau semua bergerak sudah pasti besar dampaknya pada percepatan penanganan sampah dan lingkungan NTB,” ujar Ketua TP. PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah di Studio RRI Mataram, Rabu (08/06/22).

Istri Gubernur NTB yang akrab disapa Bunda Niken ini menambahkan, program pemerintah dalam persoalan sampah mulai dari pengelolaan dan penanganan telah banyak dilakukan . Namun, kesadaran dan perilaku masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Salah satu dari banyak program Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) NTB adalah melibatkan rumah tangga untuk terus menerus sadar mengurangi dan mengelola sampah sendiri di rumah.

BACA JUGA: PKK NTB Bersama Unicef Wujudkan Percepatan BASNO 

“Produksi sampah sehari hari ini kalau dikelola dengan baik berhubungan dengan banyak hal mulai kebersihan, kesehatan, ekonomi sampai yang besar seperti zero waste, pariwisata bahkan memperbaiki lingkungan dunia,” sebut Bunda Niken.

Dikatakannya, melalui gerakan “Bersih Bersih Rumah Kita” yang digagas TP PKK NTB diharapkan semua pihak, melalui kader-kader PKK dan anggota keluarga lainnya, menjadi pembawa pesan penyelamatan lingkungan melalui perilaku sehari hari.

Sementara itu, aktivis lingkungan dan praktisi sampah Aisyah Odist mengegaskan, pengurangan produksi sampah harus ditangani serius. Sampah yang tak tertangani dalam pengelolaan karena volume yang sangat besar mencemari lingkungan.

“Kalau sudah tercemar, tidak ada cara efektif dan berbiaya murah untuk memperbaiki lingkungan,” tegasnya.

Dikatakannya, mengurangi sampah dengan produk daur ulang dalam penanganan hanya bagian kecil dari penyelamatan lingkungan.

BACA JUGA: Upacara Pelepasan Akhiri Kegiatan Latsitardanus XLII

Pengelola Bank Sampah NTB Mandiri ini menjelaskan, ia bersama komunitas bank sampah selalu siap mendukung langkah yang dilakukan oleh pemerintah.

Kegiatan sosialisasi dalam talkshow RRI ‘Kentongan’ tersebut juga disiarkan secara daring melalui akun media sosial secara interaktif bersama pendengar RRI NTB.***

Bunda Niken berharap PKK NTB jadi mitra strategis UNICEF untuk mengedukasi remaja anak anak melalui Posyandu Keluarga,

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tim Penggerak  PKK Provinsi NTB menjalin kerjasama dengan United Nation Children’s Fund (UNICEF) bersama Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) NTB terkait Percepatan Buang Air Sembarang Nol (BASNO) dan Kampanye Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Ketua TP – PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah sangat mendukung berbagai program yang  dilakukan oleh UNICEF dan YKMI. 

“PKK Provinsi NTB bersama Dasawisma,  sangat mendukung berbagai program yang dilakukan oleh UNICEF dan YKNI. Harapannya agar PKK dapat menjadi mitra strategis terutama untuk mengedukasi remaja anak anak melalui Posyandu Keluarga,” tutur Bunda Niken saat menerima audiensi UNCEF dan YKMI di Pendopo Kantor Gubernur NTB, Rabu (08/06/22).

BACA JUGA: Bunda Niken di Lobar, Menguatkan Manajemen PKK

Koordinator Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi NTB, Taufiq Hari Suryanto, SKM.,mengatakan, kehadiran perwakilan UNICEF untuk melihat secara langsung program-program yang telah dilaksanakan oleh YKMI NTB.

“Tadi kami sudah meninjau sekolah SLB 2 Mataram di Cakranegara dan beliau puas melihat perkembangan sarana dan prasarananya, Kami dari Bappeda tetap mengawal berbagai kegiatan dan sebagai support untuk pencapain berbagai target indikator yang sudah kita tetapkan,” katanya.

Preetha Prabhakaran Bisht, Wash Spesialist UNICEF memberikan apresiasi kepada Provinsi atas capaian yang dilakukan dalam mewujudkan NTB BASNO. 

Sebanyak empat Kabupaten/Kota yang masih berupaya untuk menjadi BASNO meliputi Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima.

Yuni Riawati, Kepala Kantor Perwakilan YKMI NTB mengatakan, YKMI bersama UNICEF telah bekerja sejak tahun 2020 terutama untuk isu sanitasi dalam kondisi darurat. 

BACA JUGA: Wagub NTB Targetkan Nilai SAKIP A Tahun 2023

Pada tahun 2020 saat pandemi Covid – 19 YKMI bersama Unicef memberikan dukungan sarana cuci tangan, pendistribusian handsanitizer, disinfektan, sabun cair dan sarana fasilitas kesehatan terutama puskesmas dan juga untuk sekolah PAUD. ***

Pemprov NTB capai SAKIP kategori  ‘’BB’ tahun  2022, Wagub NTB targetkan tahun 2023 capai nilai A  

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. memberikan semangat para perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTB untuk meraih kategori ‘’A’’ pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun 2023 yang akan datang. 

Motivasi tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi pembinaan dan Pendampingan SAKIP perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB oleh Kemenpan RI, di Lombok Astoria NTB, Rabu (08/06/22).

BACA JUGA: Diskominfotik NTB akan Perkuat Kerjasama dengan Media

Menurut Ummi Rohmi, sapaan Wagub, target nilai A merupakan kewajiban pemerintah dalam menjalankan sistem akuntabilitas kinerja setiap daerah. 

Karena itu, setiap perangkat daerah perlu merubah mindset untuk bisa mengejar target A pada penilaian yang akan datang. 

“Mindset kita harus kita rubah target A itu kewajiban kita,” seru Wagub di hadapan seluruh perwakilan OPD se-NTB. 

Di saat yang sama, Wagub juga mengapresiasi capaian Predikat SAKIP dengan nilai kategori  ‘’BB’’yang diperoleh Provinsi NTB pada tanggal 5 April 2022 lalu, atas implementasi SAKIP tahun 2021. 

Namun, tambah Ummi Rohmi, komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di tahun 2023 mendatang adalah nilai A. 

Hal tersebut dijelaskan Ummi Rohmi sangat bisa terwujud jika dibarengi dengan kolaborasi, sinergi, dan kesungguhan dari seluruh OPD serta Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB. 

“Tidak ada yang tidak bisa, semua pasti bisa selama bersungguh sungguh. Kami akan melihat seriusan OPD dari nilai sakipnya,” tutur Wagub. 

BACA JUGA: Bupati Djohan Melepas Peserta Latsitarda XLII Nusantara

Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB   Dr. Nursalim, S. Sos., MM dalam sambutannya mengatakan akan melakukan yang terbaik pada penilaian SAKIP yang akan datang. 

“Kami akan memberikan yang terbaik,” katanya mantap. ***