Dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Utara, seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan Peraturan Daerah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Paripurna DPRD KLU terkait persetujuan DPRD terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2022, dihadiri Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH bersama Wakil Bupati Danny Karter Fenrianto R, ST.,M.Eng di Ruang Sidang, Jum’at (23/09/22).

Ridang Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi,S.Ag, dihadiri oleh 22 orang anggota dewan. 

BACA JUGA: Penghargaan Provinsi Terbaik KIP 2022 untuk NTB

Dalam pendapat akhir gabungan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara yang disampaikan oleh Rusdianto, seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan Peraturan Daerah yang akan dituangkan dalam keputusan DPRD KLU.

Bupati Djohan menyampaikan terimakasih pada pimpinan dan anggota DPRD KLU yang telah memberi masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Baik terhadap komponen pendapatan, belanja, pembiayaan maupun pengawasan pelaksanaannya. 

“Harapan kita bersama manfaat capaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dapat berdampak positif secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemda terhadap kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 Pemerintah Daerah mengalami peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer dan lain-lain. Pendapatan daerah merupakan hasil dari keseriusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

Hal ini menjadi momentum awal dalam pemulihan ekonomi, sebagaimana tertuang dalam tema Kemerdekaan RI ke 77.

“Pemda terus bersinergi bersama multi stakeholder dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa kebijakan belanja,” katanya.

Pemulihan sektor pemukiman, sektor infrastruktur serta sektor ekonomi dengan yang diharapkan  dapat menjamin tersedianya pemenuhan pelayanan dasar, ketahanan pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas.

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

Usaha bersama dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini dapat kita sepakati secara tepat waktu,” tuturnya.

Hadir pula Ketua DPRD KLU Artadi, S.Sos, Wakil Ketua I H.Burhan M.Nur SH, Wakil Ketua II DPRD Mariadi S.Ag, Perwakilan Anggota Forkopimda KLU, para Staf Ahli bupati, Asisten Setda, Kepala PD, serta undangan lainnya.

Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2023

Dalam kesempatan sama, Bupati Lombok Utara H.Djohan Sjamsu, SH bersama seluruh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU juga menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 di tempat yang sama.

Sebelum penandatanganan terlebih dahulu Badan Anggaran DPRD KLU melaporkan Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2023 yang disampaikan oleh juru bicara badan anggaran Raden Nyakradi S.Pd.

Dalam laporannya disampaikan, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023 dapat disepakati untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023.

BACA JUGA: Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Event

Badan anggaran DRPD KLU mengharapkan Pemerintah Daerah melakukan perbaikan dari sisi kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan serta prioritas serta plafon anggaran. Khususnya terkait komposisi antar kelompok belanja dan jenis belanja agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, RPMJD 2021- 2026 dan RKPD Tahun 2023.***

Gubernur NTB terima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP), salah satu provinsi terbaik keterbukaan informasi publik 

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Provinsi NTB menerima penghargaan sebagai salah satu Provinsi terbaik, dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), sebagai salah satu di antara 3 provinsi yang masuk dalam kategori baik.

BACA JUGA: Keterbukaan Informasi Kini Jadi Kebutuhan

“Alhamdulillah pagi ini NTB menerima penghargaan sebagai salah satu Provinsi Terbaik, dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP),” kata Bang Zul, Kamis (22/09/22) di Jakarta.

Ia menerima langsung penghargaan sebagai Provinsi yang memperoleh skor tertinggi dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoegiantoro, pada acara Launcing Buku I, II, III Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022, di Jakarta.

Inovatif keterbukaan informasi

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Suaeb Qury, S.HI, menyampaikan, komitemen Gubernur  NTB atas keterbukaan informasi adalah dengan hadir dan menerima langsung penghargaan 3 Nasional IKIP.

Data IKIP 2021 Provinsi NTB berada di urutan ke 6 dalam IKIP. Namun pada tahun 2022, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai IKIP tertinggi dengan skor mencapai 81,93, disusul Bali dengan skor 80,99, dan  posisi ke 3 adalah provinsi NTB dengan skor nilai 80,49.

Diakui mantan Ketua LTNU NTB ini, Gubernur Zulkieflimansyah selama memimpin telah dan selalu membuka ruang aksesibilitas bagi seluruh warga NTB mendapat informasi dan merespon informasi masyarakat.

BACA JUGA: Masyarakat Harus Stop Dikriminasi Disabilitas, Ini Kata Wagub

Menurutnya, Doktor Zul juga  merupakan  salah satu dari 3 gubernur di NTB yang inovatif dalam keterbukaan informasi.

Ia berharap, sinergi dan kerjasama semua pihak, untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di semua lembaga pemerintah dan atau badan publik lainnya.

“Ini bagian dari kerja KI NTB mewujudkan keterbukaan informasi di NTB, ke depan KI NTB harus diberikan anggaran yang adil untuk IKIP,” harapnya. 

BACA JUGA: Dewan Kolonel Dibentuk Para Loyalis Puan Maharani 

Ia juga menyatakan, akan mendorong keterbukaan informasi publik melalui penguatan masyarakat informasi atau masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap keterbukaan informasi publik, serta pemerintahan yang terbuka (open government).

“Sesuai amanat undang-undang,  Komisi Informasi NTB tetap hadir untuk menjaga komitmen terhadap keterbukaan informasi publik yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” tuturnya. ***

Kegiatan Rakorda tahun 2022 digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Utara untuk sukseskan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

TANJUNG.lombokjournal.com ~ BPS Kabupaten Lombok Utara menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), untuk meningkatkan koordinasi eksternal dan internal dalam mensukseskan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022.

Rakorda itu dibuka Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febriato R, ST., M.Eng di Anema Resort Singgar Penjalin, Rabu (21/09/22). 

Kegiatan Regsosek berlangsung selama satu hari dengan peserta para Camat dan Kepala Desa se KLU dengan Narasumber Bappeda dan Dinsos PPPA KLU.

BACA JUGA: Wabup Danny Menegaskan Pentingnya Kebangkitan Pariwisata KLU

Kabid Statistik Distribusi BPS NTB menyampaikan harapan, melalui Regsosek mampu mewujudkan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara BPS dan instansi pemerintah serta masyarakat, untuk membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional.

“Regsosek ini diharapkan mampu mencakup seluruh masyarakat sehingga dapat menghapuskan duplikasi data, dan menghasilkan data yang sektoral dan bersifat makro,” tuturnya.

Kegiatan regsosek di Provinsi NTB dilaksanakan di 10 kabupaten/kota yang mencakup 1,7 juta Kepala Keluarga, pendataan dilakukan secara sensus dan berskala nasional. Tujuannya mendapatkan data kependudukan, perlindungan sosial, ketanagakerjaan, perumahan, pemberdayaan ekonomi, penyandang disabilitas, lansia. kesehatan, pendidikan dan  UMKM serta pajak.

Sementara itu Wabup Danny mengatakan, tahun 2021-2022 pembangunan dihadapkan tantangan yang cukup berat dengan munculnya pandemi Covid 19.

Pada tahun 2022, tantangan pembangunan daerah tidak hanya berhadapan pada transisi adaptasi pemulihan pandemi, tapi juga kondisi global sebagai dampak perang Ukraina-Rusia.

Perang itu membuat peningkatan harga komoditi dunia, perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan meningkat.

Kondisi terjadi sebagai ikhtiar untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan yang lebih baik, maka dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dan 2022 mencetuskan tiga reformasi struktural, yaitu reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk.

“Reformasi sistem ini sebagai perlindungan sosial dan perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara, dengan prasyarat utama transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi,” katanya.

Pendataan awal Regsosek diharapkan menghasilkan data terpadu.

Data itu tidak hanya untuk program perlindungan sosial, melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah.

“Regsosek menjembatani koordinasi dan berbagi data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan penggunaan data yang konsisten,” ujarnya.

BACA JUGA: Distribusi Air Bersih ke Gili Batal Dihentikan

Melalui Regsosek diharapkan mampu memberikan pemahaman pada seluruh peserta, agar dapat menjelaskan dan berkoordinasi dengan aparat dibawahnya dalam rangka bersama-sama mendukung dan menyukseskan kegiatan pendataan.

“Semoga Rakor ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada seluruh peserta dalam membangun Gumi Tioq Tata Tunaq menjadi lebih baik pada masa mendatang,” tutupnya 

Hadir dalam Rakor itu, Kabid Distribusi BPS NTB Drs. M Saphoan,  Kepala BPS KLU Drs. Syamsudin serta undangan lainnya.***

Wabup Danny Karter menjadi Irup Paripurna dalam Upacara Paripurna yang berlangsung tiap bulan, menekankan dukungan Pemda untuk kebangkitan pariwisata KLU

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST,.M.Eng bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) dalam Upacara Paripurna yang digelar menjadi kegiatan rutin bulanan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, di halaman Kantor Bupati Rabu (21/09/22). 

Dalam amanatnya, Wabup Danny menyampaikan, Upacara Paripurna mengusung tema ‘dukungan Pemerintah Daerah terhadap kebangkitan pariwisata dan pengendalian inflasi’ di Kabupaten Lombok Utara. 

Indikator kebangkitan pariwisata adanya peningkatan signifikan jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara. 

BACA JUGA: Distribusi Air Bersih ke Gili Batal Dihentikan

“Hal ini tentu sebagai capaian yang baik, mengingat beberapa tahun terakhir sektor pariwisata kita terpuruk akibat pandemi Covid 19,” kata Wabup Danny.

Dalam membangkitkan pariwisata, banyak kegiatan festival yang diadakan di KLU. Seperti telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu, yaitu Senaru festival.

Kemudian sekarang dengan Gili Festival, semua itu untuk menarik para wisatawan untuk mengunjungi KLU.

“Tentu peran dan dukungan semua pihak untuk mensuport serta mensukseskan setiap kegiatan,” kata wabup.

Anggara Perubahan APBD

Dihadapan para  peserta upacara,  Wabup Danny juga menjelaskan,  anggaran Perubahan APBD tahun anggaran 2022 telah di bahas bersama oleh Banggar DPRD KLU.

“Alhamdulillah saat ini telah mencapai persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD KLU,” ungkapnya 

Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 Pemda KLU mengalami peningkatan pendapatan daerah yang bersumber trasfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sekarang kita juga sedang dihadapkan dengan inflasi, untuk menekan inflasi perlunya semua pihak memperkuat sinergi dan kerjasama dalam mengendalikan inflasi, agar daya beli masyarakat tidak terganggu.

Untuk menghadapi kecenderungan kenaikan harga bahan pokok, perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan harga bahan kebutuhan pokok, dan di laporkan secara online setiap hari serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi.

BACA JUGA: LFTN 2 IPI Digelar di Bukit Jokowi

“Untuk menjaga stabilitas harga ditingkat nasional atau daerah, Pemerintah Pusat dan daerah selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta otoritas terkait untuk menciptakan kebijakan yang tepat,” tutur Wabup Danny.

Hadir dalam Upacara Paripurna itu, Pj. Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, S.STP, MM, Staf Ahli, Asisten, para Kepala OPD dan ASN lingkup Pemda KLU. ***

Rumah Warga di Dusun Lokok Bengkok, Desa Segarakaton, Lombok Utara, ludes dilalap api akibat korsleting listrik

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rumah berukuran 15×7 berdinding semi permanen milik SyafI’i (54) warga Dusun Lokok Bengkok Desa Segarakaton Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara ludes dilalap api, Selasa (20/09/22).

Penyebab kebakaran itu diduga Korsleting Listrik. 

Rumah warga itu tak dapat diselamatkan dan sejumlah uang setoran dan hasil jualan serta barang berharga lainnya ludes di lalap api, kerugian warga itu diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. 

BACA JUGA: LFTN 2 Digelar di Bukit Jokowi Mandalika 

Sajudin, (38) putra Safi’i saat kejadian dirinya bersama Istrinya, Suryani yang baru kembali berbelanja di pasar Gondang.

Sementara Sajudin sedang mengatur barang dagangannya berupa buah buahan, tiba tiba salah satu tetangga berteriak ada api dibelakang rumah korman merambat dan mebesar. Sajudin kemudian dibantu warga tetangg berusaha memadamkan api, namun tidak berhasil. 

Kejadian sekitar jam 9.15 wita, warga sedang sepi di kampung, keluar beraktipitas. 

Tak lama kemudian datang pemadam kebakaran (Damkar) langsung terjun memadamkan api agar tidak menjalar kerumah disampingnya. 

Damkar berhasil memadamkan api, namun seisi rumah termasuk barang barang elektronik dan barang dagangan lainnya habis dilalap api. 

Pemilik rumah selamat dari kobaran api dan rumah terdekat disampingnya berhasil diselamatkan, meski ada bekas kebakaran dibagian kanan. 

Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik, sebab semalam sebelum kejadian instalasi listrik ada percikan api disaat memasang Cok listrik. 

Kabel yang terpasang di belakan rumah dan di situ juga apa daun kacang kering untuk makanan ternak, diduga terbakar akibat percikan listrik. 

“Sebab sejak Senin (19/09) malam terpaan angin di KLU cukup kencang,” tutur Sajudin di samping Sekcam Gangga dan beberapa tokoh masyarakat sekitar. 

BACA JUGA: Sekda NTB Apresiasi NTB Care dalam Pelayanan Publik

Safi’i dan Sajudin hanya bisa pasrah dengan kejadian yang menimpa dirinya, seraya berharap bisa memulai lagi usahanya sebagai dagang buah buahan. 

Bupati Lombok Utara, H Djohan Samsu, SH, menyempatkan diri mendatangi rumah korban, dan menyarankan berhati hati dengan keadaan cuaca yang tidak bersahabat saat ini. 

Usai menjenguk korban kebakaran, Bepati Djohan Syamsu langsung terbang ke Jakarta dalam rangka tugas bersama Kepala Bappeda dan Sekban Bapeda.***

Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi memimpin apel pengkhidmatan empat tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, diikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Provinsi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Apel pengkhidmatan sekaligus kegiatan Bazar Murah serta berbagi sembako sebagai bentuk peduli inflasi, menandai peringatan empat tahun kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, hari Senin (19/09/22).

Peringatan itu dipimpin Sekertaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, dan diikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Provinsi serta jajarannya. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Beri Penghargaan Kiprah Ali BD di Perbankan

Dalam kesempatan itu, Miq Gite mengungkapkan, momentum peringatan empat tahun Zul-Rohmi menjadi waktu yang tepat untuk mengapresiasi, mengevaluasi, dan antisipasi proyeksi masa kepemimpinan.

“Setidaknya dua makna, yang pertama adalah momentum untuk melakukan evaluasi sejauh mana empat tahun perjalanan kita mengawal 2018-2023 tertunaikan dengan sebaik baiknya. Kemudian momentum yang kedua, adalah momentum untuk melakukan antisipasi proyeksi setidaknya bagaimana paripurnakan pelaksanaannya,” tutur Miq Gite selaku pembina upacara.

Di tengah Inflasi yang terjadi, Provinsi NTB dikatakan Miq Gite, menjadi salah satu provinsi terbaik dalam mengendalikannya di kawasan Indonesia Timur.

Hal disebutkan Miq Gite merupakan hasil kerjasama semua belah pihak dan kinerja OPD di berbagai instansi yang sangat baik. 

“NTB termasuk raih Provinsi terbaik pengendalian inflasi untuk kawasan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua,” tutur Miq Gite. 

Selepas Upacara, Miq Gite kemudian berkeliling menyaksikan operasi pasar murah yang digelar di halaman Kantor Gubernur NTB. 

Bazar murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, telur, bumbu dapur, minyak goreng dan berbagai lainnya. 

Tak hanya itu, Miq Gite juga turut berbagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk peduli inflasi.

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Pantau Penyaluran BLT BBM di Pulau Lombok 

Selain Bazar, ada juga perpustakaan keliling, samsat keliling, dan Mobil NTB Care yang membuka pelayanan gratis kepada masyarakat. ***

Anggota DPR RI Rachmat Hidayat memantau penyaluran BLT BBM, untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran

MATARAM.lombokjournal.com ~ Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah diterima 432.944 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di NTB, terhitung sampai hari Minggu (18/09/22). 

Dengan demikian, masih ada 130.873 KPM lagi yang sedang dalam proses pencairan dari total 553.817 kuota KPM penerimta BLT di Bumi Gora.

Anggota Komisi VIII DPR RI, H Rachmat Hidayat menyapa dari dekat masyarakat yang menerima BLT di Lombok Timur dan Kota Mataram, dua hari terakhir yakni hari Sabtu (17/09) hingga Minggu (18/09).  

BACA JUGA: Pemprov NTB Beri Penghargaan Kiprah ALI BD di Perbankan

Rachmat Hidayat juga memantau penyaluran bantuan yang merupakan kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.

“Saya akan tetap melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyaluran bantuan ini supaya hak-hak masyarakat terpenuhi,” kata Rachmat.

Politisi senior yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini didampingi pejabat Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial, Kementerian Sosial, Ani Iriani Freeyanti.

Di Lombok Timur, Rachmat memantau penyaluran BLT BBM di Desa Masbagik Selatan pada Sabtu pagi. Di sana, pada hari tersebut, terdapat 991 KPM yang akan menerima BLT. Mereka sudah siap masing-masing dengan membawa surat pemberitahuan yang dikirimkan dari Kantor Pos dan membawa KTP dan Kartu Keluarga. 

Hampir seluruh penerima BLT ini adalah warga perempuan.

Kedatangan Rachmat disambut riuh warga yang sedang mengantre proses pencairan dengan raut penuh kegembiraan.

 Kepala Kantor Pos Selong Defri Maulana juga menyongsong untuk menyambut kedatangan Rachmat dan rombongan.

Mihram, warga Masbagik Selatan, menunjukkan surat pemberitahuan yang diterimanya. Dalam, surat itu perempuan 73 tahun tersebut diberitahu akan mendapat pencairan dana BLT tahap pertama dan juga dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk bulan September. 

Jumlah BLT tahap pertama Rp 300.000 dan BPNT bulan September sebesar Rp 200.000. Sehingga, total seluruh warga menerima Rp 500.000.

Dalam surat pemberitahuan juga disebutkan kalau bantuan tidak ada potongan apa pun. Jika ada potongan, tercantum nomor pengaduan di Kementerian Sosial yang dapat dihubungi kapan saja. 

Khusus untuk dana BPNT, tidak boleh digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras.

Butuh waktu kurang dari lima menit bagi setiap warga untuk mencairkan dana BLT dan dana BPNT yang mereka terima. 

Kepada petugas dari Kantor Pos yang sudah berada di hadapan mereka, satu per satu warga dipanggil namanya. Mereka menunjukkan kelengkapan dokumen yang mereka bawa, kemudian membubuhkan cap jempol, dan setelah itu dana BLT dan BPNT dicairkan secara tunai. 

Warga yang sudah menerima dana tersebut kemudian difoto secara langsung oleh petugas Kantor Pos yang menyerahkan dana.

Seluruh proses pencairan tersebut dipantau secara saksama oleh Rachmat. Termasuk memastikan,  jumlah bantuan yang diterima oleh warga benar-benar tepat jumlah tanpa ada pemotongan.

Di hadapan seluruh warga yang menerima BLT, saat didaulat memberikan sambutan, Rachmat menjelaskan dirinya adalah Anggota Komisi VIII DPR RI yang berasal dari Rumbuk, Lombok Timur.

Rachmat menjelaskan, BLT yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah adalah kompensasi untuk masyarakat seiring dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.

Dijelaskan, pencairan dana BLT dilakukan dua tahap. Masing-masing tahap, setiap warga mendapatkan Rp 300.000. 

Untuk tahap pertama ini, selain dana BLT, pada saat yang sama, masyarakat juga mendapat pencairan dana BPNT untuk bulan September dengan nilai Rp 200.000. Sehingga total warga menerima Rp 500.000.

“Bantuan ini khusus untuk warga yang tidak mampu. Mudah-mudahan, di pencairan berikutnya, juga berbarengan dengan pencairan dana BPNT. Sehingga jumlah yang akan diterima Bapak Ibu, akan sama sebesar Rp 500.000,” kata Rachmat.

BACA JUGA: Empat Tahun Kepemimpinan Zul-Rohmi Mewujudkan NTB GEMILANG (Satu)

Kepala Kantor Pos Selong Defri Maulana menjelaskan, pihaknya menargetkan penyaluran dana BLT dan BPNT sudah akan mencapai 98 persen di Lombok Timur pada hari ini.

Hingga kemarin, dari total 125.719 KPM yang menerima BLT di Gumi Patuh Karya, sebanyak 96.542 KPM sudah menuntaskan pencairan. 

Sementara 29.177 KPM lainnya sedang dalam proses.

“Kami akan melayani proses pencairan tanpa ada jeda,” kata Defri. Sehingga, pada saat hari libur pun, proses pencairan terus berlangsung.

Penyaluran BLT di Mataram

Rachmat juga memantau proses pencairan BBM di Kota Mataram. Rachmat mendatangi Kantor Pos Ampenan dan menyapa 75 warga yang sedang mengantre proses pencairan di sana, Minggu 18 September 2022. 

Warga dari Kelurahan Jempong yang mendapat giliran pencairan. Pada saat yang sama, selain di Kantor Pos Ampenan, proses pencairan BLT juga dilakukan di Kantor Pos Cabang Utama Mataram di Jalan Sriwijaya. 

Di sana, ada 1.600 warga yang mencairkan dana BLT. Setiap penerima masing-masing mendapat dana tunai Rp 500.000 yang terdiri dari dana BLT dan BPNT.

Kedatangan Rachmat di Kantor Pos Ampenan disambut pejabat Kementerian Sosial Ani Iriani Freeyanti dan Executive General Manager PT Pos Indnesia Kantor Cabang Utama Mataram, Achmad Saiful Bahri. 

Sama seperti di Lombok Timur, Rachmat juga datang untuk memastikan BLT BBM disalurkan tepat sasaran dan memastikan disalurkan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah disiapkan Kementerian Sosial. 

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Anggota DPRD NTB Made Slamet dan Ketua Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati. 

Kepada warga yang menerima dana BLT, Rachmat menjelaskan, kebijakan Presiden Joko Widodo yang menarik subsidi BBM dan menggantinya dengan BLT BBM merupakan kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat.

“Kenapa Presiden Jokowi menarik subsidi BBM? Karena masih banyak orang kaya yang dapat. Makanya diganti dengan BLT, supaya masyarakat yang berhak bisa mendapatkan haknya,” kata tokoh kharismatik NTB ini.

Dirinya pun berharap agar bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar.

“Pergunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya,” katanya memberi pesan. 

Di tempat yang sama, Achmad Saiful Bahri mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah menyalurkan BLT BBM kepada masyarakat. 

Dirinya pun berterima kasih kepada pemerintah yang telah mempercayakan penyaluran BLT BBM memalui PT Pos Indonesia.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah khususnya melalui Pak Rachmat Hidayat yang telah mengupayakan BLT BBM ini dapat tepat sasaran,” imbuh Saiful.

Saiful menjelaskan, di Kota Mataram jumlah penerima BLT BBM sebanyak 35.887 KPM. Secara keseluruhan, hingga kemarin, yang sudah menuntaskan pencairan sebanyak 29.704 KPM. Sementara 15.980 KPM sedang dalam proses.

BACA JUGA: Nilai Pejuangan Maulana, Serukan ke Penjuru Dunia

 “Kami optimis realisasi bisa mencapai 97 persen pada hari ini,” katanya.

Secara keseluruhan di NTB, Saiful menjelaskan, total ada 553.817 KPM yang menerima BLT. 

Jumlah tersebut mengalami penambahan, sebab dalam prosesnya, Kementerian Sosial memang telah meminta pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data sehingga data terbaru yang menjadi rujukan.***

Setelah empat tahun memimpin NTB, pasangan Zul-Rohmi menggesa program 99 Desa Wisata, diharapkan jadi trigger ekonomi kerakyataan sektor pariwisata

MATARAM.lombokjournal.com ~ Di tengah euforia dan glorifikasi suksesnya gelaran MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika, Zul-Rohmi terus menggesa program unggulan 99 Desa Wisata di wilayah Provinsi NTB. 

Kawasan penyangga wisata berbasis masyarakat lokal ini, dinilai menjadi trigger penggerak ekonomi kerakyatan di sektor pariwisata. 

Pemerintahan Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah dan Wagub Dr Hj Siti Rohmi Djalilah konsisten menempatkan sektor pariwisata sebagai unggulan kedua setelah sektor pertanian secara umum di NTB.

Pemerintah Provinsi NTB mendorong kehadiran kelompok sadar wisata yang mengelola potensi wisata di Desa masing-masing. 

BACA JUGA: Empat Tahun Kpemimpinan Zul-Rohmi Mewujudkan NTB GEMILANG (Satu)

Support yang diberikan dengan mengupayakan pengembangan infrastruktur, pemberian bantuan sarana prasarana, hingga melakukan inovasi menciptakan desa wisata penyangga bagi destinasi wisata internasional sekitar kawasan ekonomi khusus Mandalika, Senggigi, Gili Tramena dan beberapa destinasi wisata lain yang mendunia.

Menggagas 99 Desa Wisata bukan hal yang mudah. Apalagi NTB sempat menghadapi bencana gempa bumi 2018 dan masa pandemi sejak awal 2020 silam. Dampaknya cukup signifikan membuat angka kunjungan wisata seperti terjun bebas. 

Sepanjang tiga tahun terakhir Pemprov NTB harus berjibaku mensupport sektor pariwisata untuk kembali bangkit dan bersaing.

Toh, perjuangan Zul-Rohmi membuahkan hasil. Percepatan pembangunan sirkuit Mandalika dengan dukungan pusat menempatkan NTB sebagai tuan rumah WSBK 2021 dan MotoGP 2022. 

Pariwisata NTB kembali bergeliat. Angka kunjungan wisata NTB kembali bergerak di antara event internasional tersebut.

Tak hanya hotelier dan travel agent, puluhan desa wisata dengan lebih dari 8000 unit homestay turut tertimban manfaat di saat gelaran event berlangsung.

BACA JUGA: Empat Tahun Kepemimpinan Zul-Rohmi Mewujudkan NTB GEMILANG (DUA)

Kepercayaan penyelenggara event sport tourism mancanegara makin melirik NTB. Pasca WSBK dan MotoGP, sebuah event lain terselenggara di Sumbawa, MXGP 2022 di sirkuit Samota Sumbawa.

Ini membuktikan bahwa Zul-Rohmi berupaya disparitas Lombok dan Sumbawa bisa segera teratasi, terutama di Sektor Pariwisata.

Kini di tahun ke empat kepemimpinannya, Zul-Rohmi sudah berhasil mewujudkan 99 desa wisata di Lombok dan Sumbawa. Konsep yang ditonjolkan adalah green dan ecotourism, pariwasata berkelanjutan yang ramah lingkungan.

BACA JUGA: Senaru Festival 2022 Dibuka Bupati Lombok Utara

Masalah aksesibilitas, kelengkapan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi atensi, dengan support penuh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kekuatan ini akan menjadi potensi NTB untuk melaju semakin Gemilang disaat pandemi benar-benar berakhir kelak.*** (Bersambung)

Genap empat tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, capaian program unggulan NTB menjadi indikator menuju NTB Gemilang. 

MATARAM.lombokjournal.com ~ 65 unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di berbagai sektor menjadi cara pembuktian dalam ikhtiar Zul- Rohmi dalam membangun daerah dengan progresif. 

Sejak awal kepemimpinan tahun 2018 silam, Gubenur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wagub Dr Hj Siti Rohmi Djalilah, menetapkan 6 misi pembangunan yang dijabarkan dalam 65 program unggulan daerah. 

Di tahun ke empat 2022 ini, keberhasilan sejumlah program Unggulan NTB gemilang mulai terbukti dan bisa dirasakan oleh indikator-indikator  keberhasilannya dengan terukur, baik secara kualitas maupun kuantitas. 

BACA JUGA: Empat Tahun Kepemimpinan Zul-Rohmi Mewujudkan NTB Gemilang (Satu)

Proyeksi kemandirian masyarakat dapat dilihat tidak saja dari capaian data namun juga tingkat kepuasan masyarakat dengan program unggulan seperti Industrialisasi, Posyandu Keluarga, Beasiswa Keluar Negeri, Desa Wisata dan Zero Waste serta program unggulan lainnya sembari menggali potensi melalui gelaran event-event internasional.

Semua capaian itu meneguhkan eksistensi dengan meraih penghargaan penghargaan nasional  maupun internasional di berbagai bidang.

Sambil membedah keberhasilan itu, capaian beberapa program unggulan menjadi indikator menuju NTB Gemilang. 

Industrialisasi 

Dari program unggulan Industrialisasi, selain jumlah IKM dan UKM yang terus tumbuh di tahun 2022, peta jalan industrialisasi dengan enam industri prioritas dimulai dari bahan baku, pengolahan mesin, pengemasan hingga pemasaran diukur pula dari perubahan mindset ekonomi kerakyatan yang terus menerus diintervensi oleh Zul Rohmi dengan stimulus infrastruktur sampai kebijakan. 

Saat masa pandemi awal 2020, kebijakan Zul-Rohmi meluncurkan bantuan sosial JPS Gemilang untuk warga terdampak ekonomu sosial, menjadi trigger pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM. 

JPS Gemilang hingga tiga tahap, membuat pelaku UMKM di NTB digesa untuk beradaptasi dengan teknologi. 

Industrialisasi empat tahun terakhir juga membuat NTB menjadi salah satu daerah trendsetter untuk produk kendaraan listrik. Cukup banyak pelaku dan sentra  sepeda dan sepeda motor listrik bertumbuh di NTB.

Menteri Pariwisata dan Ekraf, Sandiaga Salahudin Uno sempat menjajal sepeda listrik buatan NTB, saat berkunjung ke kawasan Mandalika, Lombok Tengah di awal 2022 lalu.

“NTB bukan hanya alamnya yang indah dan penduduknya yang ramah. Tetapi juga pemerintahnya yang kreatif dan inovatif. Gubenur Zulkieflimansyah memang pemimpin yang inspiratif,” ujar Sandiaga Uno. 

Posyandu Keluarga

Program unggulan Posyandu Keluarga yang dikembangkan menjadi pusat layanan kesehatan plus telah menjangkau sampai ke dusun. 

Salah satunya dengan integrasi bank sampah ke dalam sistem pelayanan posyandu keluarga yang hampir menjangkau seluruh persoalan di masyarakat mulai kesehatan sampai masalah sosial.

Tercatat sebanyak 7.656 Posyandu Keluarga, 90,26 persen adalah Posyandu aktif dengan berbagai intervensi di luar pelayanan kesehatan primer. 

Saat ini 200 lebih Posyandu Keluarga telah mulai terintegrasi dengan bank sampah dan PAUD Holisitk sebagai upaya intervensi life cycle yang mensyaratkan pelayanan menyeluruh oleh pelbagai pihak seperti pernikahan dini, gizi, sanitasi, permasalahan sosial menggunakan sarana Posyandu Keluarga di dusun-dusun. 

BACA JUGA: Catcalling di Gili, Kadis Pariwisata NTB: Harus Bijak dan Tidak Panik

Begitupula dengan penanganan pandemi vaksinasi hingga menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat dengan deteksi dini penyakit tidak menular, yang mendapatkan apresiasi Pemerintah Pusat sebesar  20 persen deteksi screening untuk penanganan awal dan edukasi dengan entry data ril strategis rata-rata diatas 95 persen di kabupaten/ kota. Termasuk intervensi nasional seperti stunting dan lain-lain. 

Zero Waste

Terobosan  ini mendukung pula program unggulan Zero Waste dalam pelibatan masyarakat. Target bebas sampah 2023 dengan beragam inovasi memberikan output pengurangan dan penanganan sampah secara signifikan. Inovasi dari hulu ke hilir tersebut selain dengan intervensi perubahan perilaku dalam pengurangan sampah juga didukung kebijakan dan investasi penanganan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan mandiri tentang pengolaan sampah terutama rumah tangga.*** (Bersambung)

Selama empat tahun memimpin Provinsi NTB, pasangan Zul-Rohmi mampu melewati masa sulit menghadapi bencana gempa bumi dan pandemi Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com ~ Periode kepemimpinan Zul Rohmi genap memasuki tahun ke empat, pada September 2022. 

Mengusung visi misi NTBGEMILANG, pasangan yg dikenal ‘duo doktor’ ini, berhasil mengubah wajah NTB cukup signifikan. 

Mengajak masyarakat menapak langkah pertama untuk perjalanan panjang bagi NTB di masa depan.

BACA JUGA: Senaru Festival 2022 Dibuka Bupati Lombok Utara

Pasangan Dr H Zulkieflimansyah dan Dr Hajjah Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada September 2018, setelah memenangkan Pilkada Gubernur NTB di tahun yang sama.

Sebagai pasangan pemimpin NTB periode 2018-2023, Zul Rohmi memulai kepemimpinannya di NTB dengan tantangan dan ujian. Rentetan gempa bumi Lombok sepanjang Juli hingga akhir tahun 2018, menimbulkan dampak yang sulit. 

Ratusan ribu rumah penduduk rusak, demikian juga infrastruktur sarana pendidikan, kesehatan dan perkantoran. Kantong-kantong pengungsian dan sejumlah masalah sosial bermunculan. 

NTB yang kesohor sebagai destinasi wisata unggulan, praktis tersungkur saat itu.

Proses recovery pasca bencana gempa didanai Pemerintah Pusat. Toh, percepatan realisasi harus didorong di daerah. 

BACA JUGA: Masjid di NTB Serentak Serukan Pencegahan Stunting

Zul Rohmi di tengah fokus pada visi misi pembangunannya, tetap berhasil mengawal proses recovery dengan kolaborasi yang baik bersama unsur Forkompinda, TNI dan Polri. 

Tahapan recovery pasca gempa, rehabilitasi dan rekonstruksi akhirnya tuntas tepat dua tahun pasca gempa. 

Pasca gempa bumi  2018, tantangan dan ujian kembali datang, ketika pandemi covid19 melanda hampir seluruh belahan dunia. NTB merasakan dampak sulitnya sejak awal 2020. Namun, dampak ekonomi bisa di minimalisir. 

Zul Rohmi dengan kebijakannya menyalurkan JPS Gemilang, program bantuan yang menyokong masyarakat ekonomi bawah dan menengah, untuk meringankan beban melewati masa pandemi. 

Bencana gempa bumi dan pandemi Covid-19 adalah tantangan dan ujian, yang justru menguatkan karakter NTB sebagai buah daerah kecil di timur Nusantara.

Dan keberhasilan Zul Rohmi menangani tantangan itu semacam dengan visi revolusioner yang penuh terobosan dan inovasi. 

Duet kepemimpinan ini mengubah orientasi pembangunan, di saat yang sama bergulat dengan perubahan global dengan segenap dinamika masyarakatnya.*** (Bersambung)